Ditemukan 31847 data
15 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
10 K/TUN/2011
PUTUSANNomor 10 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :IDA BAGUS GEDE ARTHANA, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Seniman, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 69, KotaDenpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada : INYOMAN JAYA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Advokat/PenasihatHukum, berkantor di Jalan Tukad Yeh Aya Nomor 129 B, Renon, KotaDenpasar
Nomor 10 K/TUN/20115 Bahwa bila mengacu pada Asas Kepatutan dan rasa keadilan semestinya TergugatI dan Tergugat II seharusnya wajib mengikuti perkembangan perkara sertabagaimana status tanah sengketa dengan Sertipikat Hak Milik (SHM ) Nomor9160/Kelurahan Jimbaran tertanggal 30 Mei 2002, Surat Ukur Nomor2815/2002, tanggal 20 Mei 2002, Luas : 26.240 M?
Nomor 10 K/TUN/20111414mengadili, serta memutus perkara tersebut.
Nomor 10 K/TUN/20111616tentang Pendaftaran Tanah, yang telah secara tegas dikatakanbahwa Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukanpendaftaran peralihan hak ataupembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidakdipenuhi : yaitu tanah yang bersangkutan merupakan obyeksengketa di Pengadilan.
Nomor 10 K/TUN/20112020
88 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 PK/TUN/2011
PUTUSANNo. 108 PK/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam Peninjauan Kembali telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :PT.
No. 108 PK/TUN/201112prosedurial maupun substansial, sehinggakarenanya harus dinyatakan batal.
No. 108 PK/TUN/2011telah dengan jelas dan tegas memberikan pertimbangantentang fakta hukum mengenai peralihan hak atas tanahSHGB Nomor 263/Kuningan Barat dari TERMOHON PKkepada PEMOHON PK.
No. 108 PK/TUN/20112020memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik yang telahdimohonkan TERMOHON PK.Bahwa dengan amar Putusan TUN seperti itu, Judex Factiedan Judex Juris telah memberi hak atas tanah kepadaTERMOHON PK melebihi luas tanah yang dimohon dalamgugatannya, in casu setidaknya Putusan TUN memberi dasaryuridis bagi TERMOHON PK untuk memproses pendaftaranhak atas tanahnya yang hanya seluas 3.935 M?
No. 108 PK/TUN/201122221213141516Bahwa mengenai hal itu telah menjadi Yurisprudensi tetap MARI (vide: PutusanMARI Nomor 84K/TUN/1999 bertanggal 14 Desember 2000), bahwa :"Sertifikat GB dinyatakan batal karena disebabkan ketidaktelitianketidakcermatan Tergugat ... waktu menerbitkan Gambar Situasi sebagaipenerbitan HGB dimaksud. Demikian pula hasil pemeriksaan setempat ternyatatanah sengketa dibatasi oleh milik PT. X dan masih digarap oleh Penggugat danpajaknya dibayar oleh Penggugat.
30 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
355 K/TUN/2022
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
430 K/TUN/2007
Dokumen ini diunduh dari situs http://putusan.mahkamahagung.go.id dan bukanmerupakan salinan otentik putusan pengadilan.PUTUSANNomor : 430 K / TUN 2007DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :SUNARDY TEDJA, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanDirektur Utama PT. Alsama Dipta Lestari, bertempat tinggal diJalan KH.
No. 430 K /TUN/ 2007Keputusan Menteri Keuangan Nomor 228/KMK.03/2006 tanggal 03 Mei2006 tentang PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAKBEPERGIAN KE LUAR NEGERI ;PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU.Bahwa Penggugat menerima Surat Pencegahan bepergian ke luar negeripada tanggal 20 Mei 2006, sedangkan tanggal penerbitannya adalah tanggal 3Mei 2006, dan gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada tanggal 28 Juli 2006.
No. 430 K /TUN/ 2007Sari Dua tidak hatihati, apakah sudah memenuhi persyaratan untuk dilakukanpencegahan terhadap Penggugat ;Dengan demikian Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tidak lebih daribukti kesewenangwenangan. Tergugat serta sama sekali tidak berdasarhukum.
No. 430 K /TUN/ 2007memvonis seolaholah Pemohon Kasasi mempunyai utang pajak sebesarRp.3.777.483.382 (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratusdelapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) ;4.
No. 430 K /TUN/ 2007Biayabiaya :1.Meteral.......... Rp. 6.000,2.RedakSi.......... Rp. 1.000,3. Administrasi kasasi Rp.489.000.Jumlah : Rp.500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,( ASHADI, SH. )NIP. : 220000754 Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 430 K /TUN/ 2007
11 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 PK/TUN/2009
52 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
350 K/TUN/2010
Nomor 350 K/TUN/20107. Bahwa pada tanggal 24 April 2009, Penggugat memenuhi undangan Mediasidari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau yang jugarencananya dihadiri oleh Tergugat dan Dra. Waty Hansen, namunkenyataannya pada saat Mediasi dilaksanakan ternyata Dra. Waty Hansentidak hadir.
Nomor 350 K/TUN/20102).Pelaksanaan Pengukuran terhadap tanah Konsolidasi diJalan Mr. Ms. Amin, Tertanggal 23 November 1992 ;5.
Nomor 350 K/TUN/2010Terbanding/Termohon Kasasi sebagai pemilik tanah di lokasikonsolidasi menolak hasil konsolidasi dan mengacaukanhasil konsolidasi ;4). Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi (Sdr.
Nomor 350 K/TUN/2010serta Judex Factie tidak mempertimbangkan kepentingan umum untukpembangunan nasional ;6.
Nomor 350 K/TUN/2010Hal. 26 dari 25 hal. Put. Nomor 350 K/TUN/2010
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
199 K/TUN/2010
IP UTUSANNOMOR : 199 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :Dra.
LIMPAT MUSTIARWANTO, SH, Msi., Jabatan KepalaSub Bagian Bantuan dan Perlindungan Hukum BagianBantuan Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Daerah ProvinsiHalaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor : 199 K/TUN/2010Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor110, Surabaya ;7. NAWANG ARDIANI, SH, Msi., Jabatan Kepala SubBagian Pemajuan HAM, Bagian Bantuan Hukum, BiroHukum, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur,berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110, Surabaya ;8.
510 124 726, kemudian mulaitanggal 1 Januari 2007 Penggugat melaksanakan tugas sebagai Staf KomisiPelayanan Publik pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur sebagaimanaSurat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 812.3/1269/042/2006tanggal 7 Desember 2006 ;Bahwa, selama Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil, baik pada DinasPertambangan Daerah (yang kemudian berganti nama menjadi Dinas Energidan Sumber Daya Mineral) hingga Sekretariat DPRD Jawa Timur,Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor : 199 K/TUN
Sri Kiswati, juga adanya saran dan pertimbanganpemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasHalaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor : 199 K/TUN/2010nama Dra.
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP : 220000754Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor : 199 K/TUN/2010
31 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
418 K/TUN/2010
No. 418 K/TUN/2010Kepala DesaKesumbo Ampai Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalisdengan Reg.
No. 418 K/TUN/201013.
No. 418 K/TUN/20102009 tentang perubahan kedua Undang Undang PengadilanTata Usaha Negara yang kemudian pertimbangan hukum inidiambil alih dan menjadikan pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.
No. 418 K/TUN/20102.
No. 418K/TUN/2010Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.H. Imam Soebechi, S.H., M.H.ttd. Dr.Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.Biaya BiayaPanitera Pengganti,1M ie t e r BO fo xsmesoetseummee Rp. 6.000, ttd.2R@ ad a K Soil O eitisssess wisn ms Rp. 5.000, Subur MS, S.H., M.H.3. AdministraSi ...........4. Rp. 489.000, Jumlah = Rp. 500.000, Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. 220000754Hal. 12 dari 9 hal. Put. No. 418K/TUN/2010
118 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
354 K/TUN/2019
PUTUSANNomor 354 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1.SUKANA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Tambak Osowilangun Gg.
Putusan Nomor 354 K/TUN/2019Penggugat004, Kelurahan Tambak Osowilangun, KecamatanBenowo, Surabaya, pekerjaan Mengurus RumahTangga;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. H.
Putusan Nomor 354 K/TUN/20191. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.
Putusan Nomor 354 K/TUN/20192. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara padatingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. M.
Putusan Nomor 354 K/TUN/2019Panitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 354 K/TUN/2019
34 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 K/TUN/2009
No. 61 K /TUN/ 2009dan subyektif, telah memutarbalikkan fakta, bahkan telah sama sekalimelampaui kewajaran akal sehat dan sekaligus bertentangan dengan prinsipkeadilan dalam sistem negara hukum pancasila.
No. 61 K /TUN/ 2009Adhoc Penyusunan Program Studi Ekonomi dan PerbankanSyariah pada Fakultas Agama Islam (FAI) UniversitasMuhammadiyah Lampung (UML) .
No. 61 K /TUN/ 2009d.
No. 61 K /TUN/ 2009PHP.
No. 61 K /TUN/ 2009
92 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
209 K/TUN/2016
Putusan Nomor. 209/K/TUN/2016kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanyabertempat tinggal didaerah tersebut ;c.
Putusan Nomor. 209/K/TUN/201620.diterbitkan serta terdaftar di Kantor Lurah Anjungan Melancardengan Reg.
Putusan Nomor. 209/K/TUN/2016sistem negaiz:f, tetapi yang men gandung unsur positif.
Putusan Nomor. 209/K/TUN/2016Nomor 42/G/2014/PTUNPTK, Tanggal 4 Maret 2015 tidak dapat dipertahankandan harus dibatalkan.
Putusan Nomor. 209/K/TUN/2016
15 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
359 K/TUN/2022
83 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
151 PK/TUN/2015
Putusan Nomor 151 PK/TUN/20154.
Putusan Nomor 151 PK/TUN/201510.11.yang mengutamakan landasan Peraturan Perundangundangan, kepatutandan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Selain itu jugabertentangan dengan asas kecermatan.
Putusan Nomor 151 PK/TUN/20156.
Putusan Nomor 151 PK/TUN/2015Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengabulkan gugatan PemohonPeninjauan Kembali/Penggugat untuk seluruhnya;8.
Putusan Nomor 151 PK/TUN/2015Panitera Pengganti,ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi PK Rp2.489.000,00Jumlah Rp2.500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama Panitera,Panitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540827 198303 1 002 Halaman 21 dari 21 halaman. Putusan Nomor 151 PK/TUN/2015
113 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
252 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 252 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT.
Putusan Nomor 252 K/TUN/201412930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188.55/88/BY/2014 tanggal 4 April 2014;Il. PT. OBIO INDO ENERGI, tempat kedudukan di The PlazaOffice Tower Lantai 38, Jalan M.H. Thamrin Kav. 2830,Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh:1.Ir.
OBJEK SENGKETA;1.Bahwa gugatan Tata Usaha Negara (TUN) ini adalah mengenaiperbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Surat KeputusanBupati Nomor 129 Tahun 2012 bertanggal 4 Oktober 2012tentang Persetujuan lIzin Usaha Pertambangan Eksplorasikepada PT.
Putusan Nomor 252 K/TUN/2014melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);Terdapat perbedaan yang nyata mengenai luas areal pertambanganPenggugat antara apa yang ditetapbkan dalam Keputusan BupatiKabupaten Yahukimo Provinsi Papua Nomor 500/042kRek/2010,tanggal 12 Oktober 2010 dengan apa yang dalilkan dalam Gugatan;.
Putusan Nomor 252 K/TUN/2014Menolak permohonan penundaan Penggugat;DALAM EKSEPSI:Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
22 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
450 K/TUN/2009
PUTUSANNo. 450 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :PT.
No. 450 K/TUN/2009m? yang di atas namakan PT. Anugerah Indah (Tergugat III) adalahsah dan berdasar hukum ;.
No. 450 K/TUN/2009Untuk tanah yang terletak di Desa Madegondo Sertipikat Hak GunaBangunan No.72 dengan luas 128.765 m2: dipecah dibagi untuk di atasnamakan kepada Para Penggugat seluas 38.629, 50 m?
No. 450 K/TUN/2009kasasi sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang pada tanggal 30 November 2009 No. 52/G/2008/PTUN. Smg.
No. 450 K/TUN/2009
45 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
150 PK/TUN/2011
No. 150 PK/TUN/2011M.HH.19.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai PPRNmenjadi badan hukum;2.
No. 150 PK/TUN/20111.4.
No. 150 PK/TUN/20114.
No. 150 PK/TUN/2011Sedang faktanya keputusan Forum Tertinggi ( Munas) Partai PPRN justrusecara Aklamasi menerima Sdri.
54 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 PK/TUN/2015
PUTUSANNomor 41 PK/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:MAYADI SIKUMBANG, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal Komplek Polda Blok Nomor 2, Balai Baru Padang,pekerjaan Eks.
Putusan Nomor 41 PK/TUN/2015menjadi siasia dan tidak berarti apabila kelak pengadilan mengabulkangugatan Penggugat, karena kesempatan Penggugat untuk berkarirsebagai Anggota Polri akan hilang;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Padang agar memberikan putusan sebagaiberikut:A.
Putusan Nomor 41 PK/TUN/2015 Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor01/G.TUN/2008/PTUNPDG. tanggal 7 Mei 2008 yang dimohonkanbanding; danMengadili Sendiri : Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesarRp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu Rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 393K/TUN/2008, tanggal 12 Maret
Putusan Nomor 41 PK/TUN/2015Peninjauan Kembali diberhentikan dari anggota Polri adalah dirinya, Mertuadari Pemohon Peninjauan Kembali, ST.
Putusan Nomor 41 PK/TUN/2015Biayabiaya 1. Meterai ............... Rp 6.000,002. Redaksi .............. Rp 5.000,003. Administrasi PK .... Rp2.489.000,00Jumlah ................ Rp2.500.000,00Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 41 PK/TUN/2015
32 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
319 K/TUN/2008
No. 319 K/TUN/20083. Suatu hal tertentu;4.
cetakan kedua MARI tahun 2005 katasambutan Ketua Muda TUN Prof.
No. 319 K/TUN/2008Pengadilan TUN Bandung dengan Mengadili sendiri mengabulkangugatan Para Penggugat seluruhnya;X. A.
No. 319 K/TUN/2008Demikian juga dengan pendapat Prof.
No. 319 K/TUN/2008
150 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
285 K/TUN/2014
Putusan Nomor 285 K/TUN/201410.dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah I Wayan Sugitha,S.H.
Putusan Nomor 285 K/TUN/201414.15.tidak dilakukan pendaftaran peralihan hak maupun pembebanan hakterhadap ketiga sertifikat Hak milik Nomor 1201, 1202, 1981/Benoa,sampai dengan adanya penjelasan penyelesaian permasalahan di atas, sertatidak ada perkara lain di atasnya;5.
Putusan Nomor 285 K/TUN/20141018.19.20.c. Fakta yang dipertimbangkan tidak cukup dan/atau tidak cermat, tidak hatihatikarena Tergugat I mengabaikan Surat Kantor Badan PertanahanNasional, ditandatangani oleh Drs.
Putusan Nomor 285 K/TUN/201448 Menyatakan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;Il.
Putusan Nomor 285 K/TUN/2014
19 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
117 K/TUN/2010
Nomor 117 K/TUN/201010.11.Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 598/Tanah Mas atasnama Syarifudin.
Nomor 117 K/TUN/2010yang dikeluarkan oleh Tergugat, sah menurut hukum sampai ada putusanPengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;5.
Nomor 117 K/TUN/2010bernama Zulfatah yang mengklaim tanah tersebut adalah tanah milikPenggugat, mendengar hal tersebut lalu Sdr.
Nomor 117 K/TUN/2010T IL Intv.1, dan T Il.
Nomor 117 K/TUN/2010Tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik tanah gugatanharus diajukan terlebin dahulu ke Peradilan Umum karena merupakansengketa Perdata. Putusan Perkara Nomor 88 K/TUN/1993 tertanggal 7September 1994, terhadap semua sengketa yang obyeknya Sertipikat HakMilik ;2.