Ditemukan 31847 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 08-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 K/TUN/2012
Tanggal 8 Agustus 2012 —
20 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 86 K/TUN/2012
    Nomor 186 K/TUN/201214mempertimbangkan keberatankeberatan Pemohon Kasasi/ dahuluPembanding/Tergugat sebagaimana dalam Memori Bandingnya;.
    Nomor 186 K/TUN/201220(lima) tahun (in casu bahkan hampir 10 tahun), tanpa dikomplain ataudiprotes oleh Penggugat;e. Bahwa terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 276/Pemagarsari tanggal 8 Februari 2000, Surat Ukur tanggal 1 Desember1998 Nomor 47/Pemagarsari/1998 luas 37.835 m?
    Nomor 186 K/TUN/2012222. Tentang Mahkamah Agung Mengadili Sendiri Dalam Tingkat Kasasi;A.
    Nomor 186 K/TUN/201224a.
    Nomor 186 K/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-05-2011 — Upload : 07-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 K/TUN/2011
Tanggal 25 Mei 2011 — PT. BANGKIT NUSANTARA, ; MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
58 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 69 K/TUN/2011
    No. 69 K/TUN/2011SH., Staf Subbag Wilayah pada Biro Hukum,Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia,6. RISCHA OCTAVIA WISNU WARDANA, SH.M.Hum.
    No. 69 K/TUN/201110lampiran surat keputusan ini. Bahwa obyek tanahtersebut sekarang dikenal menjadi KelurahanHarjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;.
    No. 69K/TUN/201128nama PT.
    No. 69K/TUN/201132Tertulis atas nama Yayasan WHudaya Bina Sejahteradan menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 1/Sukatanitertanggal 4 Juli 1973 tidak berlaku lagi.KEDUA : Menginstruksikan kepada Kepala SubDirektorat Agraria Kabupaten Bogor u.b.
    No. 69K/TUN/201136Tata Usaha Negara Jakarta khusus eksepsi' tentangUnsur Kepentingan Kurang Cukup PertimbanganHukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 K/TUN/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — MEI TJOE vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, DK
88 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 91 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 91 K/TUN/2014a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan denganUndangUndang yang berlaku.
    Putusan Nomor 91 K/TUN/20142.
    Putusan Nomor 91 K/TUN/2014Administrasi TUN Buku Il. Sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negaramengirim sudah lewat 12 hari dari ketentuan UndangUndang;Seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara mengirim berkas paling lambattanggal 10 Juli 2013.
    Keterangan ahliwaris (photo copy sesuai dengan asli) untuk menjadi bukti dasar sehinggakami dapat mengajukan gugatan ini;Mengapa Majelis Hakim TUN dan Majelis Hakim Tinggi TUN Makassarmengatakan kami tidak punya kepentingan yang dirugikan didalamkeputusan ini.
    Putusan Nomor 91 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-05-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 84 K/TUN/2014
Tanggal 22 Mei 2014 — Ny. NIRTIA SANUSI, DK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWAKARTA, DKK
36 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 84 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 84 K/TUN/20142.
    Putusan Nomor 84 K/TUN/20145. R.
    Putusan Nomor 84 K/TUN/2014Nomor : 25 Tabun 2009 Tentang Pelayanan Publik ;15.
    Putusan Nomor 84 K/TUN/2014Ny. H.ROKHAYAH Janda R.
    Putusan Nomor 84 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 K/TUN/2017
Tanggal 6 Maret 2017 — THE DJURIANTO IRAWAN vs. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA TANGERANG SELATAN
44 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 80 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 80 K/TUN/2017Ad.1.1. Mengakibatkan kerugian Penggugat dan masyarakat, yangmemberikan kuasa kepada Penggugat.2. Membahayakan Penggugat dan Masyarakat yangmemberikan kuasa kepada Penggugat.3.
    Putusan Nomor 80 K/TUN/2017(2) Ketentuan jarak bebas bangunan gedung ditetapkan dalam bentuk:a. Garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepisungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangantinggi; danb.
    Putusan Nomor 80 K/TUN/20177. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 503/Kep.12Huk/2015tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Perijinan KepadaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu;8.
    Putusan Nomor 80 K/TUN/2017Permohonan Kasasi Nomor 50/G/2015/PTUNSRG yang dibuat oleh WakilPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
    Putusan Nomor 80 K/TUN/2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-11-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 PK/TUN/2014
Tanggal 14 Nopember 2014 — ABD. HARI VS BUPATI SUMENEP, DK
68 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 83 PK/TUN/2014
    PUTUSANNomor 83 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:ABD.
    Sudirman No. 17 Sumenep, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 141/PK/TUN/040714, tanggal04 Juli 2014,ll.
    Putusan Nomor 83 PK/TUN/2014Tata Usaha Negara Surabaya haruslah dibatalkan oleh MahkamahAgung R.I ;6.
    Putusan Nomor 83 PK/TUN/2014masin ada permasalahan yang belum diselesaikan. Oleh karenaTermohon Peninjauan Kembali masih tetap menerbitkan Surat KeputusanObyek Sengketa dan melakukan pelantikan, maka tindakan TermohonPeninjauan Kembali tersebut telah melanggar ketentuan PERATURANBUPATI SUMENEP No. 01 Tahun 2013 Bab.
    Putusan Nomor 83 PK/TUN/2014Panitera Pengganti,ttd./Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.Biayabiaya :1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp2.489.000,00Jumlah Rp2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 83 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-11-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 349 K/TUN/2009
Tanggal 3 Nopember 2010 — LETKOL Drg. ERI ISKANDAR, Dkk vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR, dkk
29 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 349 K/TUN/2009
    PUTUSANNomor 349 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :1.LETKOL Drg. ERI ISKANDAR, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Dokter Gigi, bertempat tinggal di Jalan Ambengan,Nomor 30, Surabaya ;WIRA LIMANTARA, Kewarganegaraan Indonesia, tidakbekerja, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Bangsa, Nomor 29,Surabaya ;Dalam hal ini memberi kuasa kepada : MAX F.
    Nomor 349 K/TUN/2009permohonan Para Penggugat, maka cukup alasan hukum obyek sengketayang diterbitkan oleh Tergugat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah ;13.
    Nomor 349 K/TUN/2009 Ditetapbkan obyek yang dimohonkan Hak Guna Bangunan sebagai"bekas Sekolah Cina (asing)" adalah melawan hukum ; Para Penggugat adalah yang berhak atas obyek yang dimohonkanHak Guna Bangunan ; Menunjukkan kesewenangwenangan Tergugat Il Intervensi (PemdaKabupaten Tuban) tanoa memperhatikan hak Warga NegaraIndonesia ;7.
    Nomor 349 K/TUN/2009MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. LETKOLDrg. ERI ISKANDAR dan 2. WIRA LIMANTARA tersebut ;Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu, tanggal 3 November 2010 oleh Marina Sidabutar, S.H.,M.H.
    Nomor 349 K/TUN/2009Hal. 17 dari 16 hal. Put. Nomor 349 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 294 K/TUN/2010
Tanggal 23 Februari 2011 — ADE IRAWAN, vs KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH RIAU,
38 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 294 K/TUN/2010
    PUTUSANNomor 294 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :ADE IRAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanMantan Anggota Kepolisian Republik Indonesia, bertempattinggal di Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci,Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : MUSKARBED TUJUH DELAPAN, S.H., M.H. ; MUS MULYADI, S.H.
    No. 294 K/TUN/2010Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugatsekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di mukapersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada pokoknyaatas dalildalil :1.Bahwa gugatan ditujukan kepada Tergugat karena telah diterbitkannyaSurat Keputusan Nomor Pol.
    No. 294 K/TUN/2010Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru) agar memberikanputusan sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor Pol. Skep/35/V/2009 tertanggal 30 Januari 2009 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Dari Dinas Polri atas nama Ade lrawan (Penggugat) ;3.
    No. 294 K/TUN/2010dilakukan pembentukan Sidang Komisi Kode Etik terhadap diriPemohon Kasasi ;3. Bahwa Judex Factie telah salah dalam menerapkan ketentuanperundangundangan dalam menilai dan menguji Surat KeputusanNomor Pol.
    No. 294 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 PK/TUN/2015
Tanggal 16 Februari 2016 — SUDARTO vs I. BUPATI PONOROGO., II. SOEGIONO
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 135 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2015suara dilakukan Panitia menerima surat undangan yang kemudianditukarkan dengan surat suara yang akan dicoblos oleh pemilih. Jikadihitung secara matematis 1 (satu) undangan ditukar 1 (satu) surat suaramaka jumlah akhirnya pasti sama.
    (Yurisprudensi Nomor 482 K/TUN/2003 tertanggal 1882004):Bahwa, gugatan Penggugat secara formal kurang pihak karena yangdigugat hanyalan Tergugat sedangkan Panitia Pelaksanaan PemilinanKepala Desa Trisono tidak ikut digugat.
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2015Babadan, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Trisono,Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, didudukkan pulasebagai para pihak oleh karena saling berhubungan satu denganyang lainnya;b.
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2015permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 7 Agustus 2015, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 151/G/2013/PTUN.SBY. Jo.
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-06-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 232 K/TUN/2015
Tanggal 11 Juni 2015 — SANGGUR vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG, DKK
57 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 232 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 232 K/TUN/2015DEM!
    Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.22/K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 jo Nomor 16/K/TUN/2000 tanggal28 Februari 2001 jo Nomor 93/K/TUN/1998 tanggal 24 Februari 1998menyatakan :"Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan KepemilikanTanah Bukan merupakan Kewenangan Pengadilan Tata usaha Negara,melainkan Kewenangan dari Peradilan Umum;4.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL S.H.NIP. 220000754 Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 232 K/TUN/2015PUTUSANNomor 232 K/TUN/2015DEM!
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL S.H.NIP. 220000754 Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 232 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 352 K/TUN/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs. EMMA DIENOVYNA S.STP
28 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 352 K/TUN/2016
    PUTUSANNomor 352 K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) yangberkedudukan di Gedung 3 lantai 3 Kantor Badan Kepegawaian Negara,Jalan Letjen Sutoyo No.12 Jakarta Timur, yang diwakili oleh YuddyChrisnandi, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Menteripendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, selaku KetuaBadan Pertimbangan
    Majelis Hakim PT.TUN Jakarta telah salah dalam pertimbangan hukumnyakarena sesuai Pasal 48 ayat (3) menyebutkan Apabila terjadi pelanggaranHalaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 352 K/TUN/2016disiplin dan telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya PeraturanPemerintah ini (PP No.53 Tahun 2010) maka hasil pemeriksaan tetapberlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam PeraturanPemerintah ini (PP No.53 Tahun 2010).
    TUN Jakarta dalampertimbangan hukumnya tidak benar, sehingga salah dalampertimbangannya.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta padahalaman 37 alenia 1 telah melakukan kekhilafan dalam pertimbanganhukumnya, karena Majelis Hakim tidak cermat dalam membaca danHalaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 352 K/TUN/2016memahani Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
    Hary Djatmiko, S.H., M.S.Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 352 K/TUN/2016Panitera Pengganti,ttd./Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.HBiayabiaya :1. Meterai ..0 0.00... ee eeeeeeettetteeeeees Rp 6.000,002. RedakSi ... 0... .0cc. cece cece eeeeeeeeeeeeeees Rp 5.000,003. Administrasi .....0....0..0.ceceeeeee eee Rp489.000,00Jumlah Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADIL, S.H.NIP. 220000754 Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 352 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 K/TUN/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — TALMINTO,DKK VS MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, DK
173 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 78 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 78 K/TUN/20153.
    Putusan Nomor 78 K/TUN/2015abstrak yaitu hanya sekedar menunjuk suatu lahan sebagaikawasan hutan produksi;Yang dimaksud individual adalah Keputusan TUN tidak ditujukanuntuk umum, tetapi ditujukan untuk pihak tertentu (natuurlijkeperson atau recht person).
    Putusan Nomor 78 K/TUN/201523.24.dapat dikategorikan sebagai KTUN yang dapat digugat kePengadilan Tata Usaha Negara;d.
    Putusan Nomor 78 K/TUN/2015B.C.AD.
    Putusan Nomor 78 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-02-2014 — Upload : 23-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 557 K/TUN/2013
Tanggal 25 Februari 2014 — SALIM MENGGA , DKK VS KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA, DK
60 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 557 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 557 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :1SALIM MENGGA (ahliwaris dari Alm. S. MENGGA), kewarganegaraanIndonesia, Jabatan Anggota DPR RI Periode 20092014, tempat tinggal diWisma DPR RI Blok C I/185 RT.006/RW.005, Kelurahan Rawa Jati,Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan ;Ir. ALADIN S. MENGGA (ahliwaris dari Alm. S.
    Putusan Nomor 557 K/TUN/2013.melawan:I KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAHDAERAH PROVINSI DKI JAKARTA, berkedudukan di KomplekDinas Teknis, Jalan Jatibaru No. 1, Jakarta Pusat, selanjutnya memberikuasa kepada :1 M. Yaya Mulyarso, SH.
    Putusan Nomor 557 K/TUN/2013.14bangunan yang berada di Jalan Pegangsaan Indah Barat Blok A 1 No. 26, KelurahanPegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;Bahwa oleh karena objek sengketa telah menimbulkan kerugian yang sangat besarbagi Para Penggugat, yang mana Tergugat telah kesewenangwenangan membantupemilik SHM Nomor 8702 an H.
    Putusan Nomor 557 K/TUN/2013.18184 Bahwa tidak benar almarhum S.Mengga mempunyai 4 (empat) orang anakkandung, akan tetapi 6 (enam) orang yaitu :1 Sundari S. Mengga.Aisah Mengga (almarhum).Salim Mengga.Ir. Aladin S. Mengga.na FF WwW WNHery Mengga.6 Rudy S.Mengga.5 Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat Point 27 disebutkan :Opt waren 344 adalah dengan cara S.
    Putusan Nomor 557 K/TUN/2013.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 03-01-2011 — Putus : 14-07-2011 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 B/PK/PJK/2011
Tanggal 14 Juli 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK; vs PT. HANDSOME
35 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2014 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 K/TUN/2014
Tanggal 6 Maret 2014 — H. MUSTAFAD RIDWAN, SH VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI JAWA TIMUR
27 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 32 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 32 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:H. MUSTAFAD RIDWAN, SH, Kewarganegaraan Indonesia,berkedudukan hukum (domisili) di Jl. Yos Sudarso No. 18 Sidoarjo,Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum di Jawa Timur,Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;melawan:KOMIS PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI JAWA TIMUR,berkedudukan di JI.
    Surat Keterangan atau tanda bukti dari Ketua PPS atau KPUKabupaten/Kota bahwa telah terdaftar/mendaftar sebagai pemilih, telahdisampaikan Surat Keterangan Tanda Bukti telah terdaftar sebagaipemilih, dari KPU Kabupaten Sidoarjo ; No. 25 Formulir Model BA (Daftar Bakal Calon Anggota DPR/DPRDProvinsi/DPRD Kabupaten/Kota) ;Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 32 K/TUN/20144.
    Urut1, tidak tercantum dan dicoret namanya dari Daftar calon Tetap AnggotaDPRD Provinsi Jawa Timur oleh Tergugat selaku Komisi Pemilihan UmumProvinsi Jawa Timur;Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 32 K/TUN/20141.3. Bahwa, pencoretan nama Penggugat H.
    Telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainyajadwal waktu pendaftaran dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun;Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 32 K/TUN/20142. Secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public sebagaimantan narapidana, dan;3. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;c.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754 Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 32 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 16-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 06 P/HUM/2015
Tanggal 16 April 2015 — EDWARD MARHUTALA SURYADARMA, SE., MM vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
143 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 03 K/TUN/2014
Tanggal 6 Maret 2014 — WALIKOTA TUAL vs WAHAB RENHOAT, dkk
63 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 03 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 03 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:I WALIKOTA TUAL, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.1 UN Tual.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1 AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si, Kepala BagianHukum dan Organisasi Setda Kota Tual ;2 RINI ATBAR, SH, Kasubag.
    Putusan Nomor 03 K/TUN/2014Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPara Termohon Kasasi ITermohon Kasasi II dahulu sebagai TerbandingTerbanding/ParaPenggugatTergugat II Intervensi telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulusebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambonpada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1I OBYEK SENGKETA ;Bahwa yang dijadikan obyek sengketa
    Putusan Nomor 03 K/TUN/20141986 sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 9 Tahun2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaramenyatakan bahwa, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggangwaktu 90 (Sembilan Puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya ataudiumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;2.
    Putusan Nomor 03 K/TUN/2014DALAM EKSEPSIT;I EKSEPSI TENTANG TENGGANG WAKTU;Bahwa Jangka waktu pengajuan gugatan hanya dalam tempo 90 (Sembilan Puluh)hari.
    PutudSNoNOd,oSH/TUN/2014NIP. 220.000.754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-03-2011 — Upload : 30-07-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 06 K/TUN/2011
Tanggal 28 Maret 2011 — PT. SABAR GANDA, ;PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA , KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
42 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 06 K/TUN/2011
    Nomor 06 K/TUN/20111/Desa Kamal yang masih dikuasai para penggarap dan pemegang hakterakhir sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkanTergugat sendiri dan menerangkan data fisik dan juridis tanah bekas HakGuna Usaha Nomor 1/Desa Kamal, Surat Ukur Nomor 153 tanggal 27Februari 1932 seluas + 90.541,72 M?
    Nomor 06 K/TUN/2011Sertipikat Hak Pakai Nomor 120/Cengkareng Barat, tanggal 11 Februari2004, Surat Ukur Nomor 693/2000 tanggal 27 November 2000 seluas2.520 M?
    Nomor 06 K/TUN/201112tanah sertipikat HGU Nomor 1/Kamal seluas 90.541,72 M?
    Nomor 06 K/TUN/20112020Pemohon Kasasi.
    Nomor 06 K/TUN/20112424
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-08-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 K/TUN/2015
Tanggal 24 Agustus 2015 — ECEP DODO vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, DK
68 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 338 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 338 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:ECEP DODO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JalanSukahaji, RT. 02, RW. 03, Kelurahan Sukarasa, KecamatanSukasari, Kota Bandung, pekerjaan Wiraswasta;Selanjutnya memberi kuasa kepada: Yoky M.
    Putusan Nomor 338 K/TUN/201510.11.12.puluh meter persegi), ditambah dengan 1.750 m7? (seribu tujuh ratus limapuluh meter persegi). Jadi jika dijumlahkan seluruhnya denganpemberian dari suaminya adalah kurang lebin 8000 m?
    Putusan Nomor 338 K/TUN/2015keseluruhan tanah Ny. Enting adalah + 8.000 m?
    Putusan Nomor 338 K/TUN/2015dalam keadaan berbeda Kelurahan atau desa walaupun ada bukti telah adapemekaran tahun 1982, tetapi nyatanya Sertifikat Hak Milik Nomor1626/Kel. Sukawarna diterbitkan pada tahun 1985 terjadi setelahpemekaran Sukawarna menjadi Sukagalih dan Sukawarna.
    Putusan Nomor 338 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-12-2008 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 213 K/TUN/2005
Tanggal 18 Desember 2008 — JULIUS MEKA, ; KEPALA KANTOR REGIONAL I BKN YOGYAKARTA,
33 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 213 K/TUN/2005
    No.213 K/TUN/2005Anugerah Pemohon Kasasi sampaikan pada bapak Presiden RepublikIndonesia tentang tindakan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalampengelabuhan atas Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980 yangdiundangkan oleh Presiden yang alu.
    No.213 K/TUN/2005No. 3 tahun 1980 Pasal 8 huruf b menyatakan kenaikan pangkatreguler/otomatis setingkat lebih tinggi dalam jangka lima tahun ke atasdengan nilai DP 3 ratarata cukup.
    No.213 K/TUN/2005dan Pensiun bahwa SK pengabdian Penggugat/ Pembanding/PemohonKasasi akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha NegeraYogyakarta ;10.
    No.213 K/TUN/2005Terlambat mengajukan permohonan kasasi :Menimbang, bahwa permohonan kasasi diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri ........../Tinggi ..... barulah padatanggal wo... Sedangkanpemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi i.c. putusan PengadilanTinggi ....... No. ...... tanggal .......
    No.213 K/TUN/2005