Ditemukan 126 data
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
DONI KURNIAWAN alias DONI Bin HAIRUDIN
35 — 0
Umardin;
- Menetapkan agar Terdakwa Doni Kurniawan Als. Doni Bin. Hairudin membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
67 — 13
Ahli UMARDIN, SE, AKT Bin UCUP SURYA : Bahwa benar saksi pada bulan Agustus sampai dengan bulan Nopember2009 telah melakukan audit investigasi terhadap Perusahaan Daerah BadanPerkreditan Rakyat Bank Kredit Kecamatan Kabupaten Kebumen CabangPrembun adanya dugaan korupsi uang deposito nasabah dari tahun 2002sampai dengan tahun 2009; Bahwa benar tim BPKP yang lain adalah Nanang Suwandoko, dan RatnaWulandari; Bahwa benar audit investigasi dilakukan 2 tahap :e Tahap I : 19 Agustus 2009 s/d 09 Oktober
Terdakwa tidak menyetor atau mencatat pada kas terhadap penerimaan uangdari simpanan deposito, tetapi tanda tangan Direktur/Pimpinan dalam warkatsimpanan deposito dipalsukan oleh terdakwa yaitu sebanyak 13 warkatdeposito senilai Rp. 197.000.000, (seratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah)dan uangnya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keteranganterdakwa serta dikuatkan oleh keterangan Ahi UMARDIN, SE, AKT Bin UCUPSURYA dari BPKP Perwakilan
maupun Kabupaten Kota) sehingga termasuk dalambagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : Beradadalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha MiilikNegara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum dan perusahaan yangmenyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara, oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebuttelah merugikan keuangan negara;166Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahi UMARDIN
jugamenjatuhkan hukuman denda yang besamnya akan ditentukan dengan melihatkemampuan terdakwa yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusandibawah int;172Menimbang, bahwa disamping dyatuhi pidana penjara dan denda, menurutketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 terdakwa dapat diatuhipidana tambahan untuk membayar uang pengganti;Menimbang,bahwa terhadap pidana tambahanuntuk membayar uangpengganti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :bahwa berdasarkan keterangan Ahi UMARDIN
61 — 42
159;IMRON HS, bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, KelurahanPenumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten TulangBawang (Sekarang menjadi Kabupaten Tulang Bawang Barat),Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding 160, semula TurutTergugat 160;ABIDIN, bertempat tinggal di Penumangan, 02/01, KelurahanPenumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten TulangBawang (Sekarang menjadi Kabupaten Tulang Bawang Barat),Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding 161, semula TurutTergugat 161;UMARDIN
38 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Umardin, SE. seorang Auditor Ahli Muda BPKP Jawa Tengah dipersidangan yang mengatakan diantaranya : Bahwa ahli pernah melakukan audit investigasi pengadaan aspal imbalswadaya tahun 2004 di Bappeda Kabupaten Pemalang, audit tersebutdilakukan atas permintaan Penyidik Polres Pemalang ;Hal. 44 dari 60 hal. Put. No. 2564 K/PID.SUS/200913.
61 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1722 K/Pid.Sus/2009anggaran dan program/kegiatan yangdibiayai oleh APBD, bertanggungjawab atas anggaran danprogram/kegiatan pada unit/satuankerja masingmasing ;Bahwa keterangan saksi ahli BPKP bernama Umardin, yang dihadirkan dipersidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan tegas menyatakan bahwaSuyadi, SE (KA Kasda) yang mengatakan bahwa Bupati memerintahkansecara lisan untuk mengeluarkan dana dari Kas Daerah, padahal Bupatimenyatakan tidak pernah memerintahkan dalam bentuk apapun baik (lisan)maupun
79 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sesuai dengan kesaksian saksi ahli Umardin dari BPKPSemarang, yang bertanggungjawab atas keluarnya uangKasda adalah Kepala Kasda dan Bupati Marsaid.Menimbang, bahwa atas alasan alasan tersebut MahkamahAgung berpendapatBahwa terlepas dari alasanalasan kasasi tersebut,Judex = Facti telah salah menerapkan hukum =mengenaipenafsiran unsur melawan hukum dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan Undang Undang Nomor 20 ~~ Tahun 2001, denganpertimbangan sebagai berikut