meluruskan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi,adalah sebagai berikut: Bahwa benar sejak awal menikah sampai saat ini sudah 18tahun dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon masihbelum dikarunia seorang anakpun, dan Termohon ikhlas dan meyakini inisemua karena belum seijin Yang Maha Kuasa, sekalipun hasil medistelah menunjukan adanya kelemahan dari pihak Pemohon, dan untuk ituTermohon sebagai isteri tetap mencintai Pemohon, terbukti dimanaTermohon terus berikhtiar mendukung suami untuk therapy

Terdakwa karena ada unsur pencelaan terhadap perbuatan pidanayang dilakukannya, supaya ada introspeksi dalam diri Terdakwa bahwaperbuatannya salah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatanapapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (efek penjeraan), selain itusecara lebih luas juga harus ditujukan sebagai proses evaluasi sosial, sebagaiperingatan kepada publik supaya tidak mengikuti melakukan perbuatanTerdakwa atau perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum(public shock therapy

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharuS mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatandan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Putu Wasinugroho melakukan therapy dengan pemberianobatobatan untuk menambah kesehatan yang tidak menjurus padaketergantungan dengan dosis yang semakin menurun disesuaikan kondisi fisik .Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr.

satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutHalaman 21 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Bknharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

orang yang tidak mempunyaikompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalamunsur inl;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharuSs mempunyail izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No.35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahayabagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorangtersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untukHalaman 24 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2020/PN Srhpengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

dilakukan Terdakwa memangharuslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiriyaitu bukan sematamata merupakan pembalasan melainkan sebagai usahaHalaman 26 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Ginpreventif dan represif atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif danmotivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang ;Menimbang, bahwa hal tersebut diatas dimaksudkan agar Terdakwatidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan bagi masyarakat merupakan suatushock therapy

orang yang tidak mempunyai kompetensimelakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatankarenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yang dibenarkan melakukanperbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebut harus mempunyai izin untuk ituyang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukanuntuk therapy

Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangiperbuatan tersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatu shock therapy ;Menimbang, terhadap penjatuhan pidana bagi Terdakwa bukan sematamatasebagai pembalasan dendam tetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingandan pengayoman. Dalam perkara ini Terdakwa diajarkan dan dididik untuk lebihmemahami dan mencermati aturan hukum yang ada agar tidak terjatuh kemasalahpelanggaran atau kejahatan.

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkandalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharuS mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatantersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatu shock therapy.

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)perlu menambahkan penjelasan mengenai prinsip Hukum Pidanasebagai Ultimum Remedium sebagai berikut:a.

Di samping itu, hukuman pidana perpajakanpada hakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekananpada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsiHalaman 120 dari 147Halaman. Putusan Nomor1266/B/PK/PJK/2017penerimaan Negara (budgetair function);.

Di sampingitu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) UndangUndang KUP Nomor 16 Tahun 2000 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan Mahkamah Agung tersebutmerupakan

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama darihukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembalitidak meninggalkan atau mengesampingkan mengenai penunaiandan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidangperpajak dalam menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function)

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatandan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sependapat dengan alasanbanding Penuntut umum yang menyatakan bahwa perbuatan TerdakwaTerdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi yang sangat perlu mendapatperhatian khusus baik oleh masyarakat maupun Pemerintah serta aparatPenegak Hukum dalam upaya penegakan suprermasi hukum di Indonesia dansesuai dengan program Pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsidan penjatuhan hukuman yang setimpal dengan perbuatan sipelaku untukmembuat jera dan menjadi shock therapy

31perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggarhukum tertulis (peraturan perundangundangan);Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik IndonesiaNo. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangatberbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatifOrangorang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotikadan orangorang tersebut haruS mempunyai izin untuk itu. yangtujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidakditujukan untuk therapy

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect)dan dalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function).Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuh kepadaUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubahuntuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000dan diubah terakhir

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa penjelasan Pasal 13 ayat (5) untuk perkara yang telah dituntutdengan sanksi pidana perpajakan tidak lagi dapat diterbitkan SKPKB,dengan demikian secara mutatis mutandis berlaku juga bagi

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (1) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusanatas

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan menmilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function)..

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect)dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function)..

Di sampingitu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 15 ayat(1) UndangUndang KUP Nomor 16 Tahun 2000 menjadi tidak relevandalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function