Ditemukan 604863 data
178 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA., 2. WONG IVONNE EMMY;
PUTUSANNomor 83 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:TAHIR FERDIAN, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Pasir Putih IV, Nomor 20, RT. 008, RW. 010,Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara,pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Multazam Maidir, S.H., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokatpada Kantor Hukum MY
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAADMINISTRASI JAKARTA UTARA, tempat kedudukandi Jalan Melur Raya Nomor 10, Kelurahan RawaBadak, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara;ll. WONG IVONNE EMMY, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Mangga Besar V, Nomor 55, RT.01, RW. 05, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan TamanSari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta, pekerjaan Dagang;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ikraman Thalib, S.H.
, atas nama Wong Yvonne Emmy;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencoret dan mencabut SertipikatHak Guna Bangunan Nomor 2876/Pademangan Barat, yang diterbitkanpada tanggal 03 September 2010, Surat Ukur Nomor00001/Pademangan Barat/2010 tanggal 25 Januari 2010, Luas 1.447M2, terletak di Jalan Hidup Baru Nomor 8 RT. 001 RW. 011 KelurahanPademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, atas namaWong Yvonne Emmy dari register buku tanah yang disimpan olehTergugat;Menghukum Tergugat untuk membayar
Menyatakan batal keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Utara (Tergugat) berupa Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 2876/Pademangan Barat, tanggal 03 September 2010,Surat Ukur Nomor 00001/Pademangan Barat/2010, tanggal 25 Januari2010, Luas 1.447 M2, terletak di Jalan Hidup Baru Nomor 8, RT. 001/RW. 011, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, KotaJakarta Utara, atas nama Wong Yvonne Emmy;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna BangunanNomor 2876/Pademangan Barat, tanggal 03 September 2010, SuratUkur Nomor 00001/Pademangan Barat/2010, tanggal 25 Januari 2010,Luas 1.447 M2, terletak di Jalan Hidup Baru Nomor: 8, RT. 001 / RW.011, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, KotaJakarta Utara, atas nama Wong Yvonne Emmy;4.
513 — 379 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA., II. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA., III. PT. TAMBANG MAS SANGIHE;;
71 — 35
Militer I06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalammemeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkanputusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : ArdiansyahPangkat / Nrp : Serka / 21050208261284Jabatan : Badosir Sipers Dim 1010/RantauKesatuan : Kodim 1010/RantauTempat, tanggal lahir : Palangkaraya, 09 Desember 1984Jenis kelamin > LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama > IslamTempat tinggal : Asrama Kodim 1010/Rtu Kec.Tapin Utara
Baypas Perumahan Griya Rantau AsriKec Tapin Utara Kab Tapin Kalsel.Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011, namunantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanyasebatas hubungan antara atasan dan bawahan.2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pergi meninnggalkankesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan sejak tanggal 19 Oktober2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015 atau selama 31(tiga puluh satu ) hari3.
Asabri Blok A No 9 Kel RandaMalingkung Kec Tapin Utara Kab TapinPada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bulan Januari tahun 2011di Kodim 1010/Rantau, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidakada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan danbawahan.2.
328 — 223 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOROWALI UTARA., II. PT. SINERGI PEKANBARU NUSANTARA;
tinggal di Desa Lee, Kecamatan Mori Atas,Kabupaten Morowali Utara, pekerjaan Petani;MAXIGALEMBA BALEBU, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Desa Lee, Kecamatan Mori Atas,Kabupaten Morowali Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil:Dalam hal ini diwakili oleh Yansen Kundimang, S.H.
PT SINERGI PERKEBUNAN NUSANTARA, tempatkedudukan di Jalan Trans Sulawesi KM 325, DesaLembantonara, Kecamatan Mori Utara, KabupatenMorowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, yang diwakilioleh Ir.
Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang diterbitkan olehKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara yaitu SertipikatHak Guna Usaha Nomor 00026, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur Nomor00035/Morowali Utara/2016, terletak di Desa Lee, Desa Kasingoli danDesa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT Sinergi PerkebunanNusantara:3.
Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang diterbitkanoleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara yaituSertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00026, tanggal 12 Juni 2009,Surat Ukur Nomor 00035/Morowali Utara/2016, terletak di Desa Lee,Desa Kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PTSinergi Perkebunan Nusantara;3.
Mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara untukmencabut surat keputusan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00026,tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 00035/Morowali Utara/2016,tanggal 28 Juni 2016, terletak di Desa Lee, Desa Kasingoli dan DesaGontara seluas 1.895 Ha atas nama PT Sinergi Perkebunan Nusantara;4.
65 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA., 2. NYONYA ERNAWATY, S.Sos;;
170 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA., 2. PRAJADI AGUS WINAKTU;
48 — 24
BANA vs - Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara
El Tari, RT. 001, RW. 001, KelurahanBenpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TimorTengah Utara, dalam Peradilan Tingkat Bandingmemberikan kuasa kepada MARTINUS SOBE ANIN, S.H.,Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jin.
KepalaBadanPertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu,beralamat di Jin.
hukum mengenai keberadaan tanah yang ditempati sebagai KantorLurah Kefamenanu Selatan, maka patut sekiranya Gugatan Penggugat terhadapTergugat (Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara) di tolak atausetidaktidaknya tidak dapat di terima;Dan kami sampaikan pula bahwa segala dalildalil yang Penggugatsampaikan, Tergugat (Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara) tolak danbantah, termasuk tidak adanya Subyek Gugatan yang ditujukan kepadaPemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan
Il Timor Tengah Utara Nomor 1tahun 1990, tanggal 05 Januari 1990 tentang rencana pelaksanaanpenataan tanah perkotaan (Konsolidasi Tanah); Bahwa pengukuran dan pensertifikatan tanah yang dilaksanakan diKelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kab.Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah bersifatterbuka untuk umum dan atau sekurangkurangnya diketahui olehseluruh anggota masyarakat pemilik tanah yang berdomisili diKelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu
, Kab.Timor Tengah Utara Maupun diluar kecamatan kota kefamenanuselatan, Kab.
96 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA., DAN II. PT. RETNUS UTAMA;;
145 — 37
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI cq PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA cq KABUPATEN HALMAHERA UTARA LAWAN UMIAN MAKPAL, DKK
PUTUSANNomor 4/PDT/2021/PT TTEDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat banding, telah menjatunkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara:PEMERINT AH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERIcq PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA cq KABUPATENHALMAHERA UTARA, dalam hal ini diwakili oleh IR.
FRANS MANERY, BupatiHalmahera Utara, beralamat di Jalan Kawasan Pemerintahan Nomor 1A,Tobelo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SILVANUS BUNGA, S.H.
., KepalaBagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara,SAFRUDIN LAUHIN, S.H., Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Hukumdan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara, ANDRE ANDEA,S.H., M.H., Kepala Subbagian Perundangundangan Bagian Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara, dan IDHAM HALIK PUASA,S.H., Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum Bagian Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara, beralamat/berkantor di JalanKawasan Pemerintahan Nomor
UMIAN MAKPAL, bertempat tinggal di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo,Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Terbanding semula Penggugat;2. JANIBA KOFIA, bertempat tinggal di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo,Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Terbanding Il semula Pen ggugat Il;3.
/berkantor di Rukan Artha Gading Niaga Blok A Nomor 15A Lantai2, Jalan Boulevard Raya Artha Gading, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara,beralamat/berkantor sementara di Jalan Z.
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA., II. ASPAH SUPRIADI DAN MAR'AHTU SOLEHA., DKK;
160 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA VS PRAJADI AGUS WINAKTU;
., dan kawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada Kantor Hukum DanielLukito Setiawan & Rekan beralamat di Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2020;Pemohon Kasasi I;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENLOMBOK UTARA, tempat kedudukan di Jalan RayaGondang Bayan, Desa Gondang, Kecamatan Gangga,Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa TenggaraBarat;Dalam hal ini diwakili oleh Lalu Firman Sukmajaya, S.H.
Bangunan (HGB) Nomor 00598/ Desa GiliIndah, tanggal 10 Oktober 2017, seluas 4000 meter persegidengan Surat Ukur Nomor 02572/GIH/2017, tanggal 25 September2017, tercatat atas nama PT Wanawisata Alam Hayati;Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00599/ Desa GiliIndah, tanggal 10 Oktober 2017, seluas 1500 meter persegidengan Surat Ukur Nomor 02573/GIH/2017, tanggal 25 September2017, tercatat atas nama PT Wanawisata Alam Hayati;yang seluruhnya terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, KabupatenLombok Utara
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT WANAWISATAALAM HAYATI, dan Pemohon Kasasi Il KEPALA KANTORPERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA;2. Menghukum Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II membayar biayaperkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribuRupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
89 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
HERMAN HARAHAP, SH VS PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BARGOTTOPONG JAE KECAMATAN HALONGONAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA;
PUTUSANNomor 109 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:HERMAN HARAHAP, S.H, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Desa Bargottopong Jae, KecamatanHalongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Rahmad YusupSimamora, S.H., M.H, dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada Aurora Keadilan &Associates, beralamat
di Medan, berdasarkan Surat KuasaKhusus, tanggal 23 Oktober 2020;Pemohon Kasasi;LawanPANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BARGOTTOPONGJAE, KECAMATAN HALONGONAN, KABUPATENPADANG LAWAS UTARA, tempat kedudukan di DesaBargottopong Jae, Kecamatan Halongonan, KabupatenPadang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara,Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,
DALAM PENUNDAANMewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan PanitiaPemilinan Kepala Desa Desa Bargottopog Jae Kecamatan HalongonanKabupaten Padang Lawas Utara Tentang Penetapan Sdr.AGUSSALIMSIREGAR dan HERMAN HARAHAP, SH Sebagai Calon Kepala DesaHalaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 109 K/TUN/2021Desa Barggottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten PadangLawas Utara, Tanggal 27 Agustus 2019ll. DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Panitia PemilihanKepala Desa Desa Bargottopog Jae Kecamatan HalongonanKabupaten Padang Lawas Utara Tentang PenetapanSdr.AGUSSALIM SIREGAR dan HERMAN HARAHAP, SH SebagaiCalon Kepala Desa Desa Barggottopong Jae KecamatanHalongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, Tanggal 27 Agustus2019;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Panitia PemilinanKepala Desa Desa Bargottopog Jae Kecamatan HalongonanKabupaten Padang Lawas Utara JTentang PenetapanSdr.AGUSSALIM SIREGAR dan HERMAN HARAHAP, SH SebagaiCalon Kepala Desa Desa Barggottopong Jae KecamatanHalongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, Tanggal 27 Agustus2019;4.
151 — 37
PLN UNIT UNDUK PEMBANGUNAN SUMATERA BAGIAN UTARA
202 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUMI SUMBER REJEKI (diwakili oleh direkturnya AFANDI) DAN BUPATI KOLAKA UTARA;
243 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
RIOTA JAYA LESTARI DAN BUPATI KOLAKA UTARA;
142 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
ALIANDOE, DKK VS KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA;
Nomor 2729,Tanjung Priok, Jakarta Utara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Anggrito Dwi Harnowo,S.H., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,Pegawai Bagian Hukum pada Kantor Walikota KotaAdministrasi Jakarta Utara, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 2913/1.785.51, tanggal 4 September 2019;Termohon Kasasi;Dan:VITA GOMARGANA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Taman Pluit Putri Nomor 6 C, RT/RW005/006, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, JakartaUtara, pekerjaan WiraswastaTurut
Dalam Pokok Perkara/Sengketa:1.2.4.Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal dan/atau tidak sah Objek Sengketa yang diterbitkanTergugat berupa Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana PelayananTerpadu Satu Pindu Kota Administrasi Jakarta Utara, Nomor5/C.37B/31.72/1.785.51/2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Kelas B di Jalan Taman Pluit Putri, Kelurahan Pluit, KecamatanPenjaringan, Jakarta Utara tertanggal 8 Januari 2019;.
Mewajibkan Termohon Kasasi (Ssemula Terbanding/Tergugat) untukmenunda Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan TerpaduSatu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara, Nomor 5/C.37B/31.72/1.785.51/2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kelas B diJalan Taman Pluit Putri, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan,Jakarta Utara tertanggal 8 Januari 2019, untuk ditunda pelaksanaannyasampai ada Putusan Pengadilan yang mempunyai Kekuatan HukumTetap (inkracht van gewijsde);B.
Menyatakan batal dan/atau tidak sah Objek Sengketa yang diterbitkanTergugat berupa Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana PelayananTerpadu Satu Pindu Kota Administrasi Jakarta Utara, Nomor 5/C.37B/31.72/1.785.51/2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Kelas B di Jalan Taman Pluit Putri, Kelurahan Pluit, KecamatanPenjaringan, Jakarta Utara tertanggal 8 Januari 2019;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaUnit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota AdministrasiJakarta Utara, Nomor 5/C.37B/31.72/1.785.51/2019 tentang IzinMendirikan Bangunan (IMB) Kelas B di Jalan Taman Pluit Putri,Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara tertanggal 8Januari 2019;4.
350 — 214 — Berkekuatan Hukum Tetap
RIOTA JAYA LESTARI DAN BUPATI KOLAKA UTARA;
BASO LANRANG, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Desa Lambai, Kecamatan Lambai, KabupatenKolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaanSwasta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Sadam Husain, S.H.,M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat pada Kantor Hukum Sadam Husain & Rekan,beralamat di Kota Kendari, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 04 September 2019;ll.
PT RIOTA JAYA LESTARI, tempat kedudukan di JalanProtokoler Indewe Timur, Kelurahan Lasusua,Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, ProvinsiSulawesi Tenggara, yang diwakili oleh H. RidwanJamaluddin, jabatan Direktur Utama;Halaman 1 dari 4 halaman. Penetapan Nomor 92 K/TUN/2021Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hj.
., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada Kantor Hukum PasolongAttorneys at Law, beralamat di Kota Kendari,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober2019;Termohon Kasasi I, Il;DanBUPATI KOLAKA UTARA, tempat kedudukan di JalanTrans Sulawesi Kompleks Perkantoran Pemda Kolaka Utara,Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten KolakaUtara, Provinsi Sulawesi Tenggara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Imanto, S.H.
., jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Utara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 032/590/2019,tanggal 10 Oktober 2019, selanjutnya dalam hal ini diwakilioleh Jaksa Pengacara Negara Basri Baco, S.H., dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor1057/P.3.16/Gph.1/10/2019, tanggal 28 Oktober 2019;Turut Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa permohonan pencabutan sebagaimana diuraikandi atas pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi
209 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II PROVINSI SUMATERA UTARA VS PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI;
111 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA., II. TAUFAN ARIJADI GINTING;
HII Blok A.49,Kelapa Gading, Jakarta Utara, pekerjaan Ibu RumahTangga;3. NURUL WANDHANHANOUM, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Komplek PT. HII Blok A.49,Kelapa Gading, Jakarta Utara, pekerjaan KaryawanSwasta;4. TJAHJO RURUH DJATMIKO, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Bukit Golf Riverside BlokA.5/33 A, Bojong Nangka16963, pekerjaan Karyawan;5.
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAADMINISTRASI JAKARTA UTARA, tempat kedudukandi Jalan Melur Raya Nomor 10, Kelurahan Rawa BadakUtara, Kecamatan Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara;ll.
Prima Semesta Internusa sebagai Tergugat ,Taufan Arijadi Ginting sebagai Tergugat Il dan Kepala KantorPertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Tergugat Ill,menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, yang mana dalampertimbangan hukum putusan tersebut pada pokoknyamempertimbangkan gugatan kurang pihak, sehingga oleh karenanyaputusan pengadilan tersebut belum memberikan kaidah penyelesaianbagi para pihak terkait pokok perkara;Bahwa substansi perkara yang dipersoalkan oleh Para Pemohon
181 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN ADMINISTRASI JAKARTA UTARA., II. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAADMINISTRASI JAKARTA UTARA, tempat kedudukan didi Jalan Melur Raya, Nomor 10, Kelurahan Rawa BadakUtara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. Haidir Bya, S.H.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah,kedua objek sengketa yang terdapat pada Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Utara berupa:a. Sertipikat Hak Pakai Nomor 314/Kelurahan Papanggo tanggal 18Agustus 2017, Surat Ukur tanggal 09 Agustus 2017, Nomor00369/Papanggo/2017, luas 29.256 M?, atas nama PemerintahRepublik Indonesia Cq Pemerintah Propinsi Daerah Khususlbukota Jakarta;.
Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yangmembatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah benardan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan bahwa Surat Rekomendasi Camat Priok No. 91/1.711.1/1985,tanggal 6 Mei 1985 bukanlah bukti hak, sedangkan penguasaan Penggugatdidasari dari pengoperan hak garap tidak melahirkan adanya hak gugat(legal standing), dan terhadap tanah objek sengketa telah dikonsinyasiberdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Pemohon Kasasi/Penggugatmenggarap tanah a quo berdasarkan Surat Rekomendasi Camat TanjungPriok tanggal 6 Mei 1985 yang kemudian dikuatkan dengan putusanPengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 304/PDT.G/2017/PN.JKT.UTR,tanggal 7 September 2017 yang sudah berkekuatan hukum (vide bukti P1b, P1a);Bahwa sesuai dengan asas previlegi, penggarap mempunyai hak yangdiutamakan atas penerbitan sesuatu hak atas tanahn Negara yangdigarapnya.
Jika untuk kepentingan umum tanah Negara tersebutdibutuhkan oleh Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi, tentu harusada kompensasi yang diberikan kepada penggarap yang bersangkutansecara adil:Bahwa penerbitan kedua Sertipikat Hak Pakai objek sengketa diterbitkanketika sedang ada sengketa/perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara,sehingga secara procedural bertentangan dengan Pasal 51 huruf bPeraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 dan Pasal 30ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor