Selanjutnya jika Pemberitahuan Putusan verstek tersebut tidakdisampaikan langsung kepada Tergugat/si terhukum itu sendiri, makaperlawanan dapat diterima sampai dengan hari ke8 terhitung sejakdilakukan peringatan (aanmaning) menurut Pasal 196 H/R dan Pasal207 RBg, sehingga yang menjadi syarat adalah harus terlebihdahulu ada aanmaning/peringatan.

Berikutnya perlawanan dapat diterima sampai pada hari ke14 setelahdilaksanakannya perintah tertulis menurut Pasal 197 H/R dan Pasal 208RBg, dengan syarat bahwa telah dilaksanakan perintah tertulismenurut Pasal 197 H/IR dan Pasal 208 RBg namun pihak yang kalahtidak datang untuk di aanmaning.

Jika Tergugat tidak hadir pada waktu aanmaning maka tenggangwaktunya adalah hari kedelapan sesudah Sita Eksekusidilaksanakan. (Pasal 129 ayat (2) Jo Pasal 196 HIR dan Pasal 153ayat (2) Jo Pasal 207 RBg).

mengingat Judex Juris tidak secaralengkap menjelaskan isi Pasal 129 HIR/ 153 RBg sebagaimanaPemohon Peninjauan Kembali telah mengutipnya dari Buku IlPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sertaKeputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006tentang Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan berkenan dengan Hak MelakukanPerlawanan Terhadap Putusan Verstek sebagaimana di atas.Bahwa oleh karena dalam perkara perlawanan tersebut bellumdilakukan aanmaning

(peringatan) sebagaimana jugaditerangkan dalam putusan Judex Juris Hakim Tingkat Kasasi, makatentunya jika mengacu kepada Pasal 129 H/R/153 RBg, pengajuanperkara perlawanan dimaksud belum dapat dilakukan dikarenakanbelum pernah dilakukan aanmaning (peringatan), sehingga perlawan(verzet) secara formil harus ditolak atau setidaktidaknya tidakdapat diterima.

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 30/Pdt.G/2011/PN.Mtw tanggal 22 Mei 2012, sepanjang mengenai uang paksa (dwangsoom) sehingga berbunyi sebagai berikut ; - Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak dilakukan tegoran guna pelaksanaan isi putusan (aanmaning) hingga putusan ini dilaksanakan;- Menguatkan

eksekusi riil dikabulkan olehMajelis Hakim ;Menimbang, bahwa namun demikian harus ditentukan sejak kapan uang paksatersebut mulai dikenakan dan sampai kapan dikenakan;Menimbang, bahwa amar putusan tentang uang paksa dalam putusan MajelisHakim tingkat pertama tidak menentukan batas waktu mulai dikenakan uang paksa,maka Majelis Hakim Tinggi harus memperbaiki dengan menyatakan pengenaan uangpaksa sejak pihak Pembanding dahulu Tergugat I dilakukan penegoran isi putusanoleh Pengadilan Negeri Muara Teweh (aanmaning

sertaPeraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 30/Pdt.G/2011/PN.Mtw tanggal 22 Mei 2012, sepanjang mengenai uang paksa (dwangsoom)sehingga berbunyi sebagai berikut ; Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar uang paksa(dwangsoom) sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) perhari terhitung sejakdilakukan tegoran guna pelaksanaan isi putusan (aanmaning

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 SRI WAHYUNI, mendapatrelaas Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor: 7/Pdt.Fiat.Eks/2019/PN Bywdari Pengadilan Negeri Banyuwangji;2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 SRI WAHYUNI datang keKantor Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memenuhi panggilanaanmaning tersebut;3.

Bahwa alasan SRI WAHYUNI memohon kepada Ketua Pengadilan NegeriBanyuwangi tersebut adalah karena obyek yang dimohonkan ekskekusiHalaman 2 Putusan Nomor 11/PDT/2020/PT SBY10.11.oleh TERLAWAN adalah harta milik SRI WAHYUNI dan MOCHAMMADANIS HENDRAWAN;Bahwa setelah dipanggil aanmaning tersebut, SRI WAHYUNI mendatangiPELAWAN dan mengabarkan adanya permohonan eksekusi TERLAWANNomor: 7/Pdt.Fiat.Eks/2019/PN Byw dan mengabarkan proses aanmaningyang dialami SRI WAHYUNI kepada PELAWAN;Bahwa alasan SRI WAHYUNI

menjelaskan perkara permohonan eksekusiNomor: 7/Pdt.Fiat.Eks/2019/PN Byw tersebut kepada PELAWAN karenaSRI WAHYUNI adalah ibu PELAWAN dan MOCHAMMAD ANISHENDRAWAN adalah ayah PELAWAN;Bahwa MOCHAMMAD ANIS HENDRAWAN dan SRI WAHYUNI adalahorangtua PELAWAN yang dapat dibuktikan dengan KARTU SUSUNANKELUARGA milik PELAWAN;Bahwa MOCHAMMAD ANIS HENDRAWAN atau ayah PELAWAN tidakdipanggil Aanmaning dalam permohonan eksekusi TERLAWAN Nomor:7/Pdt.Fiat.Eks/2019/PN Byw;Bahwa ayah PELAWAN tidak termasuk pihak dalam

permohonan eksekusiTERLAWAN Nomor: 7/Pdt.Fiat.Eks/2019/PN Byw, hal tersebut bisa dilihatdari Relaas Panggilan/Aanmaning Nomor: 7/Pdt.Fiat.Eks/2019/PN Bywyang memanggil SRI WAHYUNI berdasarkan risalah Lelang 177/48/2019tanggal 22 Maret 2019, dalam perkara antara: CHRISTIAN ANDHIKEsebagai PEMOHON EKSEKUSI melawan SRI WAHYUNI sebagaiTERMOHON EKSEKUSI;Bahwa berdasarkan Relaas Panggilan Aanmaning Nomor:7/Pdt.Fiat.Eks/2019/PN Byw tersebut satusatunya pihak yang menjadiTERMOHON EKSEKUSI dalam permohonan

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untukmembatalkan atau setidaktidaknya untuk menangguhkan sampai tanggal 30Agustus 2012, pelaksanaan eksekusi yang mengurangi hak sewa Pembantahadanya Tegoran/ aanmaning Nomor 102/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. (bukti P3)dengan segala konsekwensi hukumnya yang berkaitan dengan pelaksanaanlebih lanjut dari Penetapan Sita Jaminan Nomor 102/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel.tanggal 2 September 2002 Jo.

Gunung Jaya Agung pailit, maka permasalahan yang dihadapiTerbantah s/d Ill haruslah diselesaikan melalui sidang Pengadilan Niagasebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun1998 tentang Kepailitan ;Bahwa berdasarkan atas dalildalil fakta dan hukum sebagaimanadiuraikan di atas, kiranya Bantahan terhadap Surat Tegoran/aanmaning Nomor102/Pdt.G/ 2002/PN.Jak.Sel. tanggal 5 Januari 2006 adalah benar dankarenanya beralasan untuk dikabulkan ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di

Menyatakan Pembantah sebagai penyewa yang sah dan beritikad baik atasobyek sita jaminan Nomor 102/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel., yaitu bangunanpabrik/kantor dan mesinmesin produksi pembuatan kertas yang terletak dandikenal umum di jalan Imam Bonjol No. 102/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. 28Karawaci Kilometer 3 (KM.3) Tangerang, yang berdiri di atas tanah seluas26.012 M2, sehingga karenanya mendapat perlindungan hukum atas hakmenikmati Sewanya ;Menangguhkan/menunda pelaksanaan eksekusi atas Surat tegoran(aanmaning

Suri Karya Kertasingo Industri yang diwakili oleh RiyaniTjokronegoro selaku Direktur Utamanya sebagai Termohon Eksekusi telahdiberikan Tegoran (aanmaning) oleh Ketua Pengadilan Negeri JakartaSelatan, agar ia Termohon Eksekusi dalam waktu 8 (delapan) hari setelahdiberi Tegoran (aanmaning) mau secara sukarela memenuhi isi/ounyinyaPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 102/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. Jo.

Bahwa atas Tegoran (aanmaning) tersebut Termohon Eksekusi dan PT. LeoGraha Sukses Primatama telah mengajukan keberatan/permohonanpenundaan eksekusi sebagaimana diuraikan dalam suratnya Nomor 03/SrtPN/SKKI/05 tanggal 11 Januari 2006 dengan alasan antara lain adanyaBantahnan dari PT. LEO GRAHA SUKSES PRIMATAMA dalam perkaraNomor 12/PDT.G/2006/PN.Jak.Sel. tertanggal 9 Januari 2006 ;.

BUPATI SUKOHARJO tersebut; Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah RP500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Bahwa Terlawan mendaftarkan permohonan Aanmaning dan eksekusiatas Putusan Mahkamah Agung Nomor 326 K/Pdt/2016 tertanggal27 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor69/Pdt/2015/PT Smg tertanggal 25 Mei 2015 Jo.

Putusan PengadilanNegeri Sukoharjo Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Skh tertanggal 20 OktoberHalaman 11, Putusan Nomor 457/Pdt/2018/PT SMG2014 kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal18 Mei 2017;Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo telah melaksanakanAanmaning (pertama) pada tanggal 29 Agustus 2017 dan Aanmaning II(kedua) pada tanggal 6 September 2017;Bahwa Aanmaning II (kedua) Para Pelawan mendaftarkan perlawananpada tanggal 6 September 2017 dengan register Nomor80/Pdt.Plw/2017/PN Skh dengan

Mengingat bahwamengenai pokok perkara secara nyata telah diperiksa, dipertimbangkandan diputus oleh Majelis Hakim sampai pada putusan mempunyaikekuatan hukum yang tetap;Bahwa kapan tereksekusi dapat mengajukan perlawanan, hal ini tentusaja terkait dengan prosedur pengajuan permohonan eksekusi olehPemohon Eksekusi dalam hal ini Terlawan;Sebelum menjalankan eksekusi Putusan Pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap, Ketua Pengadilan Negeri melakukanteguran (Aanmaning) kepada pihak yang kalah

dalam perkara agardalam waktu 8 (delapan) hari sesudah Ketua Pengadilan Negerimelakukan terguran (Aanmaning), maka pihak yang kalah dalamperkara harus mematuhi amar putusan pengadilan.

Dan apabila telahlewat 8 (delapan) hari ternyata pihak yang kalah dalam perkara tidakmau melaksanakan putusan pengadilan tersebut, maka KetuaHalaman 12, Putusan Nomor 457/Pdt/2018/PT SMGPengadilan Negeri dapat memerintah Panitera/Jurusita PengadilanNegeri untuk melaksanakan sita eksekusi;Terbukti bahwa Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo atas permohonanAanmaning dan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan telahmelaksanakan Aanmaning dan Aanmaning II;Terbukti bahwa 8 hari setelah Aanmaning dan Aanmaning

/Teguran (Vide Bukti T6) kepada TermohonEksekusi dalam hal ini Pelawan, sebagai tindak lanjut dari Penetapantersebut adalah Pelawan dipanggil ke hadapan Ketua dan PaniteraPengadilan Negeri (PN) Mojokertoberdasarkan Risalah PanggilanTeguran / Aanmaning No. 5/Eks.HT/2019/PN.Mjk tanggal 09 April 2019(Vide Bukti T7) untuk diberikan Teguran tepatnya tanggal 15 April 2019namun yang hadir saat itu adalah Kuasa Hukum dari Pelawan, laludibuatkanlah Berita Acara Aanmaning No. 5/Eks.HT/2019(Vide Bukti T8);Bahwa

saat itu atas tindak lanjut Aanmaning/Teguran yang diberikankepada Pelawan (termohon Eksekusi), Pengadilan Negeri Mojokertomembuatkan Penetapan Sita Eksekusi No. 5/Eks.HT/2019/PN.Mjk yangditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 atas objek yang dihunioleh Pelawan (Termohon Eksekusi) (Vide Bukti T9) yang akan dilakukanpada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019, hal ini tercantum dalamPemberitahuan akan dilaksanakan Sita Eksekusi Perkara Perdata No.

Hal ini memunjukkan ketidakpahaman Pelawanuntuk menginterprestasikan Pasal 129 ayat (1) dan (2) HIR tersebut,pasal tersebut pada intinya adalah mengatur gugatan perlawanan yangmuncul atas putusan Verstek (karena tidak hadirnya Tergugat) yangdiberikan waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan diterimaTergugat, serta pada waktu aanmaning, Tergugat/Termohon hadir makadiberikan waktu 8 (delapan) hari setelah aanmaning dan jikaTergugat/Termohon tidak hadir maka waktunya adalah 8 (delapan) harisetelah

dari Ketua Pengadilan NegeriMojokerto No. 5/Eks.HT/2019/PN.Mjk tanggal 08 April 2019, selanjutnyadiberi tanda T6;Fotokopi Risalah Panggilan Teguran/ Aanmaning No. 5/Eks.HT/2019/PN.Mjk tanggal 09 April 2019, selanjutnya diberi tanda T7;Fotokopi Berita Acara Aanmaning No.5/Eks.HT/2019/PN.Mjk, selanjutnyadiberi tanda T8;Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 41/Pdt.Bth/2019/PN MjkFotokopi Penetapan Sita Eksekusi No.5/Eks.HT/2019/PN.Mjk, selanjutnyadiberi tanda T9;Fotokopi Pemberitahuan

/Teguran (Vide Bukti T6)kepada Termohon Eksekusi dalam hal ini Pelawan, sebagai tindaklanjutdari Penetapan tersebut adalah Pelawan dipanggil ke hadapan Ketuadan Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto berdasarkan RisalahPanggilan Teguran / Aanmaning No. 5/Eks.HT/2019/PN.Mjk tanggal 09April 2019 untuk diberikan Teguran tepatnya tanggal 15 April 2019namun yang hadir saat itu adalah Kuasa Hukum dari Pelawan, laludibuatkanlah Berita Acara Aanmaning No. 5/Eks.HT/2019;Bahwa saat itu atas tindak lanjut Aanmaning

Bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 1 Desember 2015 telahmenerbitkan Penetapan Aanmaning No.

Bahwa penerbitan Penetapan Aanmaning tersebut dilakukan terhadap Putusansebagaimana tersebut angka 1 adalah terhadap objek sengketa yaitu tanahyang terletak di Karang Anyar RW. 13 RT. 37 No. 70 Kelurahan Karang Jati,Kecamatan Balikpapan Tengah;Kota Balikpapan dengan ukuran Panjang 65 M, lebar 75 M dan luas 4.875 M?

) agar dalam waktu 8 (delapan) hari sejakPenegoran (aanmaning) melaksanakan kewajibannya untuk membayar danmelunasi hutang kepada Pemohon Eksekusi;DAN :Memanggil pula pihak Pemohon Eksekusi untuk turut hadir pada pelaksanaanPenegoran (Aanmaning) tersebut di atas;Pengadilan Negeri Balikpapan telah menerbitkan Relas Panggilan Aanmaning NomorE.18.201569/Pdt.G/1998/PN Bpp guna memanggil Turut Terlawan agar datangmenghadap Ketua Pengadilan Pengadilan Balikpapan, masingmasing pada tanggal15 Desember 2015

Put No. 204/PDT/2017/PT.SMRBahwa atas terbitnya Penetapan Aanmaning No.

Put No. 204/PDT/2017/PT.SMR10.2000 juncto Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 69/Pdt.G/1998/PN.Bpptanggal 29 Juni 1999 tidak memiliki kekuatan hukum;Menyatakan Penetapan Aanmaning No.

Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalildaliil:1.Bahwa hubungan Pelawan dengan Para Terlawan adalah hubungan kerjaantara pengusaha dengan tenaga kerjanya;Bahwa Pelawan adalah PT Laimbok Prima Indonesia, berkedudukanhukum di Jalan Raya Tenggilis Nomor 9193, Surabaya, dan sebagaiPelawan Il adalah PT Indogoves Java, berkedudukan di Jalan RayaRungkut Industri Ill Nomor 58, Surabaya;Bahwa Pelawan dan Pelawan II jelas sangat keberatan dan menolak dengantegas Relas Aanmaning

dengan Nomor 22/Eks/2014/PHI.Sby., junto Nomor866 K/Pdt.Sus/2008., dari Pengadilan Negeri Niaga/HAM/HubunganIndustrial/Tipikor Surabaya yang dalam relas aanmaning memanggil Pelawan (PT Laimbock Prima Indonesia) tapi di alamatkan dengan alamat JalanRungkut Industri Ill Nomor 58, Surabaya, adapun tempat kKedudukan hukumPelawan (PT Laimbock Prima Indonesia) adalah Jalan Raya Tenggilis Nomor9193 Surabaya;Bahwa Pelawan juga menolak dengan tegas relas Aanmaning Nomor22/Eks/2014/PHI.Sby., junto Nomor 866

Nomor 729 K/Padt.SusPHI/2015untuk Pelawan dalam eksepsi Tergugat Il sekarang Pelawan Il denganputusan mengabulkan eksepsi Tergugat II yakni: Bahwa mengabulkan eksepsi Tergugat Il selurunnya yang saat iniberkedudukan sebagai Pelawan II; Menolak atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Para Penggugattidak dapat diterima; Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbuluntuk seluruhnya;Dan selain alasan tersebut di atas tegoran (aanmaning) tersebutdialamatkan pada alamat Pelawan Il;Bahwa

Nomor 729 K/Padt.SusPHI/2015setidaktidaknya ditolak karena salah alamat, karena alamat dan tempatkedudukan tersebut yang tercantum dalam tegoran (aanmaning) merupakanalamat PT Indogloves Java (Pelawan II);4.

Bahwa dalam Relas Aanmaning Nomor 22/Eks/2014/PHI.SBY., junto Nomor866 K/Pdt.Sus/2008., tanggal 15 Januari 2015 dimana Turut Tergugatdipanggil untuk menghadap Ketua Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya, hal tersebut gugatan perlawanan yang kamiajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang mempunyaikewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial,sehingga putusan Judex Facti yang memutus menyatakan bahwaPengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa

Bahwa Surat Panggilan Tegoran/Aanmaning No. 43/Eks.HT/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 16 September 2016 berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 19 Agustus 2016Nomor: 43/Eks.HT/2016/PN.Jkt.Sel, yang menyatakan agar Pelawandalam tenggang waktu 8 (delapan) hari harus melunasi hutangnyayang hingga per 16 Mei 2016 sebesar Rp. 15.070.888.389.89, (Limabelas milyar tujuh puluh juta delapan ratus delapan ribu tiga ratusdelapan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh sembilan sen

Penetapan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNo.43/Eks.HT/ 2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 16 September 2016tentang aanmaning/tegoran adalah rangkaian proses awal dari proseseksekusi.. Ketentuan dalam hukum acara perdata bahwa perlawanan/bantahanterhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri hanya dapat diajukanoleh pihak ketiga (derden verzet), sebagaimana diatur pasal 195 ayat (6)HIR.

Oleh karena itu Pelawan I dan Pelawan II (Para Pelawan) adalahBUKAN Pelawan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pasal 195 ayat(6) HIR.Atas dasar itu Pelawan I dan Pelawan II (Para Pelawan) tidak memilikikwalitas untuk mengajukan perkawanan terhadap Penetapan KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan No.43/Eks.HT/2016/PN.Jkt.Seltertanggal 16 September 2016 tentang aanmaning/tegoransebagaimana dimaksud pada ketentuan hukum acara perdata.Perlawanan Pelawan kabur dan tidak jelas (obscure libel)1.Perlawanan

diajukan berkenaan dan terhadap Penetapan KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan No.43/Eks.HT/2016/ PN.Jkt.Seltertanggal 16 September 2016 tentang aanmaning/tegoran, akan tetapisasaran (objek) tuntutan pada posita dan potitumnya ternyata adalahtuntutan untuk dilakukannya penjadwalan ulang atas hutang ParaPelawan kepada Terlawan.2.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNo.43/Eks.HT/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 19 Agustus 2016 tentangtegoran (aanmaning) yang merupakan proses eksekusi ataspermohonan kreditur adalah melaksanakan ketentuan undangundang.Dengan demikian maka Penetapan Ketua Pengadilan Negeri JakartaSelatan No.43/Eks.HT/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 19 Agustus 2016tentang tegoran (aanmaning) yang merupakan proses eksekusi atashalaman 10 dari25 hal Putusan Nomor .769/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel.17.18.19.20.21.permohonan

I) No.01/EKS/HT/2003/PNPMS, tanggal O02 Mei 2013, agar dalam waktu) 8(delapan) hari sejak ditegur (aanmaning) supaya Pelawan secarasukarela memenuhi kewajibannya kepada Terlawan, akan tetapiPelawan tidak melakukan kewajibannya kepada Terlawan ;.

Bahwa pada saat Aanmaning Pelawan tidak juga melakukankewajibannya. Dan pada tanggal 15 Mei 2013 Juru SitaPengadilan Pematangsiantar, berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanNegeri Pematangsiantar tanggal 26 April 2013, No.01/Eks/HT/2013/PNPutusan Nomor 31/Pdt.Plw/2015/PN Pms Hal. 11 dari 34PMS, telah melakukan Risalah Panggilan (Aanmaning I!)

agar dalamwaktu 8 (delapan) hari sejak ditegur (aanmaning) supaya Perlawansecara sukarela memenuhi kewajibannya kepada Terlawan,akan tetapi Pelawan tidak juga melakukan kewajibannya kepadaTerlawan;10.

) No.01/EKS/HT/2003/PNPMS, tanggal 02 Mei 2013, agar dalam waktu 8(delapan) hari sejak ditegur (aanmaning) supaya Pelawan secarasukarela memenuhi kewajibannya kepada Terlawan, akan tetapiPelawan tidak melakukan kewajibannya kepada Terlawan, lalupada tanggal 15 Mei 2013 Juru Sita Pengadilan Pematangsiantar,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantartanggal 26 April 2013, No.01/Eks/HT/2013/PNPMS, telah melakukanRisalah Panggilan (Aanmaning II) agar dalam waktu 8 (delapan) harisejak

No.01/EKS/ HT/2003/PNPMS, tanggal 02Mei 2013, agar dalam waktu 8 (delapan) hari sejak ditegur(aanmaning) supaya Pelawan secara sukarela memenuhi kewajibannyakepada Terlawan;Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 Juru Sita PengadilanPematangsiantar, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan NegeriPematangsiantar tanggal 26 April 2013, No.01/Eks/HT/2013/PNPMS,telah melakukan Risalah Panggilan (Aanmaning II) agar dalam waktu 8(delapan) hari sejak ditegur (aanmaning) supaya Perlawan secarasukarela memenuhi kewajibannya

Bahwa Aanmaning dan penetapan Aanmaning No. 23/Eks/2014/PN.Jkt.UtJo. No. 112/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Ut Jo. No. 215/PDT/2009/PT.DKI. Jo. No.1102 K/ Pdt/2010 Jo. No. 560 PK/Pdt/2011, yang dijadikan sebagai salahsatu dasar dan tahapan untuk penetapan eksekusi dan sita eksekusiadalah cacat hukum, yaitu:a.

Dalam relaas panggilan aanmaning/tegoran tanggal 3 Desember 2014,dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara terjadi banyak kekeliruan/kejanggalan, yaitu: Dalam judul Relaas panggilan aanmaning/tegoran kepada pemohoneksekusi Yang dipanggil adalah Termohon eksekusi/Pelawan; sinya : agar kuasa hukum Pemohon eksekusi datang menghadapketua pengadilan negeri Jakarta utara ....dst.

Penutup : panggilan aanmaning/tegoran ini saya laksanakan dikediamanan Termohon eksekusi sendiri.Dan reelaas tersebut sangat terlihat jelas dan nyata pengadilan negeriJakarta Utara tidak cermat.Kesalahan tersebut tidak dapat dianggap sepele atau salah ketik, karenaberakibat fatal. Artinya dari relaas tersebut, tidak jelas siapa sebenarnyayang dipanggil?

Pemohon eksekusi atau Termohon eksekusi.Berdasarkan hal tersebut aanmaning dianggap tidak pernah ada,sehingga proses/tahapan eksekusi selanjutnya yaitu penetapaneksekusi dan sita eksekusi menjadi batal demi hukum.b. Dalam penetapan Aanmaning Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.23/Eks/2014/PN.Jkt.Ut Jo. No.112/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Ut Jo. No.215/PDT/009/PT.DKI. Jo. No.1102 K/Pdt/2010 Jo. No.560 PK/Pdt/2011,tanggal 24 November 2014 ;Halaman 2, bagian membaca pula: tertulis1.

menyatakanmeletakkan Sita Eksekusi di atas asset milik Para Tergugat sebagai sumberpelaksanaan pembayaran hutang, Hakim memberi pertimbangan Sita Eksekusihanya dapat diletakkan apabila terdapat permohonan dari Pemohon Eksekusiterhadap suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap (inkracht van gewisjde) dengan prosedur sebagai berikut: Pemohon Eksekusi mengajukan permohonan Sita Eksekusi dan Eksekusikepada Ketua Pengadilan Negeri; Ketua Pengadilan Negeri membuat Penetapan Perintah Peringatan(Aanmaning

) kepada Tergugat yang dikalahkan/Termohon Eksekusi, agarmelaksanakan putusan; Jurusita memanggil Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi untukmenghadiri sidang (Insidentil) Aanmaning; Jika tenggang waktu Aanmaning terlampaui (8 hari) sedang TermohonEksekusi tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela, maka KetuaPengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan perintahn kepadaPanitera/Jurusita untuk melaksanakan Sita Eksekusi (Executorial Beslaag); Proses pelaksanaan sita eksekusi dilaksanakan sebagaimana

Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan MahkamahAgung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian GugatanSederhana yang tata caranya adalah sebagai berikut:(1) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang tidakdiajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), makaputusan berkekuatan hukum tetap;(2) Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secarasukarela;(2a) Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan aanmaning

paling lambat 7(tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi;(2b) Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan aanmaning palinglambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan aanmaning;(2c) Dalam hal kondisi geografis tertentu pelaksanaan aanmaning tidak dapatdilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, Ketua Pengadilan dapatmenyimpangi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(2b);(3) Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusandilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum

) agar dalam waktu 8(delapan) hari sejak Penegoran (aanmaning)melaksanakan kewajibannya untuk membayar danmelunasi hutang kepada Pemohon Eksekusi; DAN:Memanggil pula pihak Pemohon Eksekusi untuk turut hadirpada pelaksanaan Penegoran (Aanmaning) tersebut diALAS; === === === === === 2= 2= 2= 22 22= === 2= === === ==8.

Bahwa atas terbitnya Penetapan Aanmaning No.

oleh KetuaPengadilan Negeri Balikpapan harus dibatalkan dan dinyatakan NonOePUTUSAN PENGADILAN TERKAIT OBJEK PERKARA A QUO YANGMENJADI DASAR PENETAPAN AANMANING NO.

TERLAWAN Il yang masih sahberlaku dan tidak pernah dibatalkan; Dikarenakan Penetapan Aanmaning yang diterbitkan oleh KetuaPengadilan Negeri Balikpapan dan Putusan Pengadilan atas PerkaraA Quo nyatanyata bertentangan dengan Sertipikat Hak GunaBangunan No. 00190/Kelurahan Karang Jati an. TERLAWAN II yangmasih berlaku, maka Penetapan Aanmaning dan PutusanPengadilan tersebut sudah sepatutnya dinyatakan cacathukum danaF.

Menyatakan Penetapan Aanmaning No. E.18.2015 69/Pdt.G/1998/PN.Bpptanggal 1 Desember 2015 maupun Penetapanpenetapan lainnya terkaitdengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1341 K/Pdt/2001 junctoPutusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 26/Pdt/2000/PT.KT.SMDAjuncto Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 69/Pdt.G/1998/PN.BppTidak Memiliki Kekuatan Eksekutorial (Non Eksekutabel); 7. Membatalkan Penetapan Aanmaning No.

Hrseseesnerseeee eet rseeee se reeseee eee sane reneeTENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pelawan mengajukan perlawanannya tertanggal 14 Januari 2010 dandidaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 15 Januari 2010 di bawahRegester Perkara No. 02/Pdt.G.Plw/2010/PN.BJN. dan Perlawanan terrhadap Terlawan tersebutpada pokoknya sebagai berikut : 02n nn connor nnn nnn nnn nnn nn nn nnn ncn nnn nnn ans1.Bahwa Pengadilan Negeri Bojonegoro telah memanggil Pelawan untuk memberikan tegoran(Aanmaning

lahir di Surabaya pada tanggal 20 Pebruari 2004.3) Bryant Alexander Susilo, lakilaki, lahir di Surabaya pada tanggal 20 Pebruari 2004,dalam asuhan Penggugat;2n 0 nn nnn ence cence nnn nnn nnn nnn ncn nne nance6) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 244.000, (dua ratusempat puluh empat ribu rupiah) ;Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009 dan tanggal 7 Januari 2010 Pengadilan NegeriBojonegoro melalui Jurusita Pengadilan Negeri Kediri telah mengirimkan Relaas PanggilanTegoran (Aanmaning

) kepada Pelawan agar Pelawan memenuhi isi putusan perkara No : 27/Pdt.G/2008/PN.Bjn tanggal 18 Maret 2009 antara Adi Susilo Bintoro melawan Lanni SetiawatiSoewarno dan Pelawan pada tanggal 14 Januari 2010 telah datang menghadap KetuaPengadilan Negeri Bojonegoro ntuk memenuhi panggilan Tegoran (Aanmaning) dalamperkara No : 27/Pdt.G/2008/PN.Bjn tanggal 18 Maret 2009.

Ratna Susilowati, yang ke 4 (empat) bidang tanah danbangunan yang menjadi sengketa milik Penggugat I dan Penggugat III,terletak di Jalan Patriot No.15 RT.003 / 03, Kampung Dua, KelurahanJakasampurna, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi, yang tidak melaluiprosedur hukum pelaksanaan lelang (tanpa Aanmaning danlainlainnya);4.

Ratna Susilowati yang ke 4 bidang tanah dan bangunan yangmenjadi sengketa milik Penggugat I dan Penggugat III terletak di JalanPatriot No.15 RT.03 /03 Kampung Dua, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan...........11Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi yang tidak melalui persedur hukumpelaksanaan lelang (tanpa Aanmaning) ;4. Menyatakan Hutang Tergugat I dan Penggugat II tidak pasti ;5.

Ratna Susilowati yang ke 4 bidang tanah dan bangunan yangmenjadi sengketa milik Penggugat I dan Penggugat III terletak di JalanPatriot No.15 RT.03 / 03 Kampung Dua, Kelurahan Jakasampurna,Kecamatan Bekasi Selatan, yang tidak melalui prosedur hukumpelaksanaan lelang (tanpa Aanmaning) ;5.

, tidak memenuhi aturan perundangundangan danbertentangan dengan pasal 196 HIR (Lihat halaman 42 putusan tingkatpertama yang dibenarkan dan dianggap tepat oleh judex factie), sedangkankenyataannya menurut buktibukti T.6 s/d T.12 dan T.18 s/d T.21 sudahjelas terbukti kepada para Penggugat / para Termohon Kasasi telahdilakukan Aanmaning / Tegoran serta sudah dilaksanakan semua prosedurHukum Lelang Eksekusi, maka apa jadinya Cara untuk melakukanperadilan semacam ini ?

Sudah ada Penetapan Aanmaning / Tegoran (T.10) ;. Sudah ada risalah panggilan (T.19) ;. Sudah ada Berita Acara somasi (T.20) ;. Sudah ada Penetapan Sita Eksekusi (T.11) ;. Sudah ada Berita Acara Sita Eksekusi (T.6) ;. Sudah ada Penetapan Lelang Eksekusi (T.12) ;. Sudah ada Pemberitahuan Lelang (T.7) ;ony nun fF WwW WY. Sudah ada Pengumuman lelang di Harian Merdeka 2X berturutturut (T.8 T.9);6.

Kadarusman ahli waris mengajukan gugatan perdata PMH kePengadilan Negeri Lamongan dalam perkara No. 08/Pdt.G/2016/PN Lmgtanggal 12022016 dan gugatan ke TUN dalam perkara No.45/G/2016/PTUN Sby;Bahwa kami menemukan kejanggalan terhadap Risalah Panggilan Tegoran (Aanmaning) No. 14/Pdt.Eks/2016/PN Lmg dan memanggil Alm.Kadarusman sebagai Termohon Eksekusi di Pengadilan Negeri Lamonganuntuk rnenghadap Ketua Pengadilan Negeri Lamongan, kemudianPanggilan aanmaning ke Il memanggil ahli waris/Para Pelawan

Bahwa dengan mendasarkan apa yang telah terurai tersebut diatas jelasRisalah tegoran Aanmaning yang dilakukan oleh Ketua PengadilanNegeri Lamongan adalah bertentangan dengan UUHT, apalagi perkaraini telah ada gugatan perdata maupun gugatan di PTUN Sby, sertasubyek hukum yang dijadikan sebagai Termohon Eksekusi adalah tidakjelas sehingga tidak mempunyai kepastian hukum;Maka berdasarkan apa yang telah terurai tersebut diatas, maka Para Pelawanmohon agar ketua Pengadilan Negeri Lamongan berkenan memutus

SP tertanggal 16 September 2013 berdasarkan PK No0000441/PPPK/02387/1900/1012 dan PK No 0000490/PPPK/02387/1300/1211 diberi tanda bukti P9;Fotokopi SP Il tertanggal 20 Pebruari 2014 berdasarkan PK No0000441/PPPK/02387/1900/1012 dan PK No 0000490/PPPK/02387/1300/1211 diberi tanda bukti P10;Fotokopi P Ill tertanggal 22 Juli 2015 berdasarkan PK No000076/2387/PK/1209 tanggal 8 Desember 2009 diberi tanda bukti P11;Fotokopi Blokir pertanahan diberi tanda bukti P12;Fotokopi Risalah Panggilan Tegoran (Aanmaning

Kadarusman sebagaiTermohon Eksekusi di Pengadilan Negeri Lamongan untuk menghadapKetua Pengadilan Negeri Lamongan, kemudian Panggilan Aanmaning ke Ilmemanggil ahli waris/Para Pelawan, sedangkan dalam perkara ini baliknama kepemilikan tanoa melalui peralihan hak dari Para Pelawan sebagaiahli waris Kadarusman ke Pelawan telah terjadi;Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Plw2016/PN Lmg.Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Pelawan tersebut, Terlawanmenyangkal dalildalil gugatan

;Menimbang, bahwa Sertipikat merupakan tanda bukti kepemilikan atassebidang tanah maka permohonan eksekusipun juga harus ditujukan kepadapemilik tanah sebelumnya (Kadarusman, B.Sc), meskipun orang tersebut telahmeninggal dunia, sebagaimana pula bukti P13 yaitu Risalah Panggilan Tegoran (Aanmaning) No. 14/Pdt.Eks/2016 pada hari Senin tanggal 5 September 2016bahwa panggilan aanmaning tersebutpun juga ditujukan kepada TermohonEksekusi (Kadarusman, B.Sc,) dimana Panggilan dilaksanakan di Kepala DesaBanjarmedalan

Bahwa Almarhum AMSARI (incasu TERGUGAT Il, Ill, IV, V, dan VI) dalamperkara AANMANING dengan Surat Kuasa Khusus No.009/POA/VIII/2017/TS&A tanggal 16 Agustus 2017 yang telah memenuhipanggilan Tegoran Aanmaning Nomor: 36/Eks.HT/2017/PN.Jkt.Sel dariKetua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Agustus 2017dan Surat Kuasa Khusus No. 002/POA/SP&A/VI/2018 tanggal 5 Jumi 2018jo.

Bahwa atas dasar panggilan aanmaning tersebut di atas, AlmarhumAMSARI (incasu TERGUGAT Il, Ill, IV, V, dan VI) oleh Bapak KUSNO, S.H.

. / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai PimpinanRapat Aanmaning atas panggilan aanmaning aquo, yang hadir pada saat ituadalah PANSEK dan JURUSITA, juga TERGUGAT 1I/ WAHYU BUDISUSANTO serta Kuasa Hukum dari PENGGUGAT dan PARA TERGUGATdalam aanmaning aquo yang isinya panggilan aanmaning tersebut telahdiklarifikasi dari PEMOHON AANMANING DAN EKSEKUSI HAKTANGGUNGAN/ incasu.

Bahwa uang sebesar Rp. 513.698, (lima ratus tiga belas ribu enam ratussembilan puluh delapan rupiah) tersebut adalah denda keterlambatan bayarselama 25 (dua puluh lima) hari sejak tanggal 21 Desember 2015 sampaidengan dibayar lunas terakhir pada tanggal 18 Januari 2016 yang diputusdalam rapat Aanmaning tersebut;1O.Bahwa kemudian dalam rapat aanmaning tersebut, Bapak KUSNO, S.H.

Bahwa sesuai panggilan aanmaning dan rapat aanmaning jelas sesuaifakta Almarhum AMSARI (incasu TERGUGAT Il, Ill, IV, V dan VI) tersebuttelah dilunasi atas dasar 2 (dua) kwitansi pembayaran hutang seluruhnyasebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) hanya adaketerlambatan waktu pembayaran selama 25 (dua puluh lima) hari;Bahwa atas dalil gugatan tersebut di atas, KOPERASI/ PENGGUGAT puntelah keliru menarik Almarhum AMSARI (incasu TERGUGAT Il, Ill, IV, Vdan Vl) dalam perkara aquo dan

Putusan No.656/Pdt.G/2019/PA.JS10.11.12.terhadap Penggugat sebagaimana penetapan Aanmaning KetuaPengadilan Agama Jakarta Selatan, isinya adalah pemberitahuanSidang Aanmaning; Hari/Tanggal : Rabu, 24 Oktober 2018 Jam : 09.00WIBBahwa pada Sidang Aanmaning hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018yang dipimpin Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan,Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sampaikan kepada Wakil KetuaPengadilan Agama Jakarta Selatan bahwa Penggugat belum menerimapemberitahuan Isi Putusan Kasasi

Nomor Nomor 64 K/Ag/2018 danWakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan sampaikan akanmengirim surat pemberitahuan isi Putusan Kasasi kepada Penggugatdan menunda Sidang Aanmaning sampai dengan hari Rabu, tanggal 28November 2018 jam 09.00 wib;Bahwa pada Sidang Aanmaning hari Rabu, tanggal 28 November 2018di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Ketua Pengadilan AgamaJakarta Selatan memberi kesempatan kepada Para Pihak untukdiselesaikan secara damai dan kekeluargaan dan Sidang Aanmaningdilanjutkan pada

hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018 jam 09.00 wib;Bahwa pada Sidang Aanmaning hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan memerintahkan kepadaTERGUGAT untuk menyerahkan objek perkara berupa Sertifikat HakMilik Nomor , Kelurahan Pesanggrahan a/n PENGGUGAT untukdiserahkan kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena dariTingkat Pertama s/d Kasasi Sertifikat Hak Milik Nomor , KelurahanPesanggrahan a/n PENGGUGAT berada dalam penguasaanTERGUGAT.

Dan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan sampaikandalam Sidang Aanmaning tersebut kepada Penggugat untuk melakukanPengecekan Sertifikat Hak Milik (SGHM) No. /Desa Pesanggrahan a/nPENGGUGAT pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018 di PaniteraPengganti;Bahwa pada Sidang Aanmaning hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018Sertifikat Hak Milik (SHM) No. /Desa Pesanggrahan a/n PENGGUGATHal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.656/Pat.G/2019/PA.JS13.14.15.diserahkan Kuasa Hukum TERGUGAT kepada Dr. H.

Nomor 2792/2007 tanggal 4 Desember 2007 jo Akta Pemberian HakTanggungan No.66/2007 tanggal 14 November 2007 ;Yang mana telah diuraikan dalam Penetapan Ketua Pengadilan NegeriBogor nomor 01/Pdt/Eks.Akte/2012/PN.Bgr tertanggal 15 Maret 2012 dannomor 01/Pdt/Eks.Akte/2012/PN.Bgr tertangal 26 April 2012 tentangteguran (aanmaning) dan sita eksekusi ;Bahwa yudex factie Pengadilan Negeri Bogor dalam perkara bantahandengan register Perkara nomor 69/Pdt.Bth/2012/PN.Bgr, sebelumdilakukannya teguran (aanmaning

Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatPenetapan Ketua Ketua Pengadilan Negeri Bogor nomorHalaman 12 dari 34 halaman putusan Nomor 515 /Pdt/2018/PT.Bdg.01/Pdt/Eks.Akte/2012/PN.Bgr tertanggal 15 Maret 2012 dan nomor01/Pdt/Eks.Akte/2012/PN.Bgr tertangal 26 April 2012 tentang Teguran(aanmaning) dan sita eksekusi;4.

Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya batal dengan segalaakibat hukumnya Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Negeri Bogornomor 01/Pdt/Eks.Akte/2012/PN.Bgr tertanggal 15 Maret 2012 dannomor 01/Pdt/Eks.Akte/2012/PN.Bgr tertangal 26 April 2012 tentangTeguran (aanmaning) dan sita eksekusi ;5. Menyatakan putusan aquo dapat dijalankan terlebin dahulu (u/tvoerbaarbij voor raad) walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi;6.

Bahwa atas permohonan eksekusi Hak Tanggungan TERGUGAT tersebutPengadilan Negeri Bogor menerbitkan Penetapanpenetapan Eksekusisebagai berikut :(i) Penetapan No. 01/Pdt/Eks./2012/PN.Bgr. tanggal 6 Maret 2012 danBerita Acara Teguran (Aanmaning) tanggal 15 Maret 2012;(ii) Penetapan No. 01/Pdt/Eks.Akte/2012/PN.Bgr. tanggal 26 April 2012Jo. Berita Acara Penyitaan Eksekusi tanggal 3 Mei 2012 dan tanggal14 Mei 2012;(iii) Penetapan No. 01/Pdt/Eks.Akte/2012/PN.Bgr. tanggal 10 Januari2013;5.

Menyatakan tidak sahdan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 01/Pdt/Eks.Akte /Halaman 31 dari 34 halaman putusan Nomor 515 /Pdt/2018/PT.Bdg.2012 /PN.Bgr tertanggal 15 Maret 2012 dan Nomor01/Pdt/Eks.Akte/2012/PN.Bgr tertanggal 26 April 2012 tentang Teguran(aanmaning) dan sita eksekusi;4. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkaraaquo ;5.

Bahwa Pelawan tidak memahami sesungguhnya tentangLembaga Eksekusi yang merupakan suatu rangkaian prosesPelaksanaan Eksekusi secara keseluruhan dari TahapAanmaning sampai kepada tahap penyerahan Hasil Lelangkepada Terlawan.Pelaksanaan Eksekusi Lelang telah diawali dengan adanya :Penetapan Aanmaning yang diterbitkan pada tanggal 13Maret 2015 No. 01/Eks/2014/ PN.SKW., dan selanjutnya terbitPenetapan Sita Eksekusi pada tanggal 05 Juni 2014 No. 01/Pdt.Eks/2014/PN.SKW., dan kemudian telah diterbitkanPenetapan

, RelaasPenyampaian Penetapan Aanmaning, Relaas PenyampaianPenetapan Sita Eksekusi, Relaas Penyampaian PenetapanEksekusi Lelang, dan lainlain.Sehingga menurut Terlawan, bahwa dalil Pelawan tersebutadalah sangat mengadaada juga telah memutar balikkan fakta,bagaimana mungkin Pengadilan Negeri Singkawang tidakmenjalankan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 196 dan 197ayat 1 HIR dengan tidak memberikan pemberitahuan secaralisan maupun tertulis kepada Pelawan mengenai tanah aquosudah diletakkan sita jaminan

18Oktober 2013 dari Firma Hukum Widiani Sulistiono & Partnersselaku kuasa hukum Terlawan kepada Ketua Pengadilan NegeriSingkawang. ( diberi tanda T22 )23.Penetapan Aanmaning No. 01/Eks/2014/PN.SKW. tanggal 13 Maret2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Singkawang. ( diberitanda T23 )24.Relaas Panggilan Kepada Termohon Eksekusi dengan No. 01/Eks/2014/PN.Skw. dari Pengadilan Negeri Pontianak pada hariKamis tanggal 20 Maret 2014. ( diberi tanda T24 )25.Relaas Panggilan Aanmaning dengan No. 01

Dengan demikian PerlawananPelawan sudah tidak mempunyai dasar hukum lagi, sebab telahditerbitkan Penetapan Lelang Eksekusinya.e Bahwa Pelawan tidak memahami sesungguhnya tentang LembagaEksekusi yang merupakan suatu rangkaian proses PelaksanaanEksekusi secara keseluruhan dari Tahap Aanmaning sampaikepada tahap penyerahan Hasil Lelang kepada Terlawan.Pelaksanaan Eksekusi Lelang telah diawali dengan adanya :Penetapan Aanmaning yang diterbitkan pada tanggal 13 Maret2015 No. 01/Eks/2014/ PN.SKW., dan

telahdilakukan penyitaan oleh Panitera Pengadilan NegeriSingkawang.Pengadilan Negeri Singkawang telah melakukanPemberitahuan kepada Pihak Termohon Eksekusi baik berupaHalaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.SKW.pemberitahuan Lisan maupun Tulisan seperti halnya RelaasPanggilan Aanmaning, Relaas Penyampaian PenetapanAanmaning, Relaas Penyampaian Penetapan Sita Eksekusi,Relaas Penyampaian Penetapan Eksekusi Lelang, dan lainlain.Bahwa lagi pula suatu hal yang sangat mustahil