ketidaktahuan saksisaksi Tergugat mengenaipenyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secaralengkap, tidak serta merta menafikan secara mutlak adanya suatu sebabterjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dikarenakanketerangan saksisaksi Penggugat menyatakan sebaliknya yaitu mengetahuipenyebab pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Penggugat, yang dalam halini majelis hakim mengambil alih sebuah kaidah ushul sebagai bahanpertimbangan sebagaimana dinukil dari Kamal bin asSayyid

3)UndangUndang Nomor Tahun 1974 ;Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan yaitu untuk mewujudkansebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksuddalam alquran surah Arrum ayat 21 dan Pasal 1 UndangUndang Nomor Tahun 1974jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat denganTergugat;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma Hukum Islamsebagaimana pendapat Imam Malik yang termuat dalam Kitab Fikih Assunnahkarangan Assayyid

Allah kelakakan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.Pendapat asSayyid Sabig dalam Figh asSunnah, jilid ll, halaman 246 Deall cya Leases cB Bai) lll Asay jt) ely ple Gayal AY, omy Saul ga ce Gull abla!

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakarhukum Islam AsSayyid Sabiq, sebagaimana tersebut dalam kitab Figh Sunnah Juz IIhalaman 188, yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis HakimPengadilan Agama Jakarta Selatan dalam pertimbangan putusan perkara ini, yangmenyatakan: Bila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihakisteri atau pengakuan

(AsSayyid AlBakri, lanatuth Thalibin, Juz 111/296) ;Menimbang, bahwa dari dua sumber hadits tersebut diatas dipahamibahwa pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan sebelum masukIslam kemudian pasangan suami isteri tersebut berbarengan masuk Islam tidakdiperintahkan lagi oleh nabi Muhammad SAW melakukan akad nikah baru, halini berarti Nabi SAW menerima (diakui/taqrir) akad nikah pasangan suami isterisejak pasangan tersebut berikrar/menyatakan diri masuk agama Islam tanpamelakukan akad nikah

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukumIslam asSayyid Sabiq sebagaimana tersebut dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 188,yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim PengadilanAgamaCibinong dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang menyatakan;lS 79 J Slicl ol cazg jd dine olall so) Lalgss cid labsOF wolall jacg Loglliol yu dpiusdl plo. aro

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakarhukum Islam AsSayyid Sabiq, sebagaimana tersebut dalam kitab Figh Sunnah Juz IIhalaman 188, yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis HakimPengadilan Agama Jakarta Selatan dalam pertimbangan putusan perkara ini, yangHal. 9 dari 12 hal. Put.

ahli waris aquo diajukanpada saat sebagian ahli waris meninggal, dan meninggalnya ahli waristerjadi setelan pewaris utama meninggal, maka Majelis Hakimberpendapat penetapan ahli waris aquo bersifat munasakhah, danberdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPeradilan Agama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MahkamahAgung RI tahun 2014 halaman 166, maka penetapan ahli waris ditetapkansecara bertingkat;Bahwa, Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan ulama abhifikin AsSayyid

dengan Pasal 34 ayat (3) UndangUndang Nomor Tahun 1974 ;Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan yaitu untukmewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadimaksud di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KompilasiHukum Islam dan alQuran surah Arruum (suarah ke 30) ayat : 21, tidak terwujud;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma Hukum Islamsebagaimana pendapat Imam Malik yang termuat dalam Kitab Fikih Assunnahkarangan Assayyid

ahli waris aquo diajukanpada saat sebagian ahli waris meninggal, dan meninggalnya ahli waristerjadi setelah pewaris utama meninggal, maka Majelis Hakimberpendapat penetapan ahli waris aquo bersifat munasakhah, danberdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPeradilan Agama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MahkamahAgung RI tahun 2014 halaman 166, maka penetapan ahli waris ditetapkansecara bertingkat;Bahwa, Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan ulama abhifikin AsSayyid

Bahwa, Hakim berpendapat dan sependapat dengan ulama ahifikin AsSayyid AsySyarif, dalam Kitab Syarhus Sayyid Syarif AlaSirajiyah karya Ali Bin Muhammad AlJurajany, halaman 295 yangmenyebutkan definisi munasakhah adalah memindahkan bagian demibagian ahli waris kepada orang yang mewarisinya akibat kematiannyasebelum dilakukan pembagian harta peninggalan dilaksanakan.

Janganlah kamu tahan mereka (istriistri) untuk memberi kemudharatan,karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; Dan barang siapayang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadapdirinya sendiri ;oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagidipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma Hukum Islamsebagaimana pendapat Imam Malik yang termuat dalam Kitab Fikih Assunnahkarangan Assayyid

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakarhukum Islam asSayyid Sabig, sebagaimana tersebut dalam kitab Fiqh Sunnah Juz Ihalaman 188, yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis HakimHal. 21 dari 24 hal.

isterinya,memberi mutah talak, dan menafkahi isteri (yangdiceraikannya itu) selama masa iddahMenimbang, berdasarkan petunjuk dalam al Quransurat al Bagarah ayat 236 dan 241 sebagaimana tersebutdi atas, juncto pasal 158 huruf b, dan pasal 160Kompilasi Hukum Islam, maka suami wajib memberi mutahkepada bekas isterinya apabila perceraian terjadi ataskehendak suami, yang jumlahnya sesuai dengan kepatutandan kemampuan suami, dan sesuai dengan petunjuk dalamal Quran surat ath Thalaq ayat 7, serta pendapat asSayyid

ahli waris aquo diajukanpada saat sebagian ahli waris meninggal, dan meninggalnya ahli waristerjadi setelan pewaris utama meninggal, maka Majelis Hakimberpendapat penetapan ahli waris aquo bersifat munasakhah, danberdasarkan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPeradilan Agama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MahkamahAgung RI tahun 2014 halaman 166, maka penetapan ahli waris ditetapkansecara bertingkat;Bahwa, Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan ulama abhifikin AsSayyid

Pendapat yang sama diterangkan pula oleh Abu Ishaq AsySyirazidalam Kitab Al/Muhadzdzab, Juz II/52, AsSayyid AlBakri Kitabnya lanatuthThalibin, Juz I/296, Syaikh AlHumaidy dalam Kitabnya Ahkam Nikah AlKuffarAla AlMaazahib AlArbaah hal. 39 dan 42;Menimbang, bahwa AsySyirazi dalam Kitab AlMuhadzdzab, Juz I/52menerangkan: Akad nikah suami isteri sebelum masuk Islam adalah sah menurutsyara, meskijpun keduanya dahulu menikah tanpa wali atau tanpa saksi.

bahwa ketidaktahuan saksisaksi Tergugat mengenaipenyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak sertamerta menafikan secara mutlak adanya suatu sebab terjadinya pertengkaranantara Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan keterangan saksisaksiPenggugat menyatakan sebaliknya yaitu mengetahui penyebab pertengkaransebagaimana yang didalilkan Penggugat, yang dalam hal ini majelis hakimmengambil alin sebuah kaidah ushul sebagai bahan pertimbangan sebagaimanadinukil dari Kamal bin asSayyid

tindakan Tergugat tersebut dapatdibenarkan sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) UndangUndang Nomor Tahun 1974 ;Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan yaitu untukmewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadimaksud di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KompilasiHukum Islam tidak terwujud;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma Hukum Islamsebagaimana pendapat Imam Malik yang termuat dalam Kitab Fikih Assunnahkarangan Assayyid

menyimpang dari tujuan tersebut di atas.Oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga yang berkepanjanganMenimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian rupa makaPengadilan berpendapat bahwa apabila tetap dipertahankan justru hanya akan menimbulkanmudhorot yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karena itu gugatan Penggugat patutdipertimbangkan; Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pakar hukum asSayyid

Bahwa padahal mengenai nafkah tersebut telah diajarkanoleh agama Islam sebagaimana hadis Nabi SAW yang artinya sebgaai berikut:"Apabila seorang isteri taat kepada suaminya maka wajib bagi suami memebrikannafkah, sedangkan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa makanafkah tersebut menjadi hutang suami (nafkah qada') karena tanggungannya, dantidaklah gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa"lbnu Hazm seperti dikutip oleh AsSayyid berkata:"Suami berhak menafkahi isterinya sejak