Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidakhanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi jugaapa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang ;Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian untuk memecahkanhubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat duateori yaitu :e Condition sine qua non, dimana menurut teori ini orang yang melakukanperbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannyacondition sine qua

non menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebabdari pada suatu perubahan adalah semua syaratsyarat yang harus ada untuktimbulnya akibat) ;e Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuat hanyabertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkansebagai akibat dari pada perbuatan melawan hokum ;Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturan pengalaman secaralayak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perouatan melawanhukum ;Berdasarkan penjelasan

Jombang;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SUBECHAN;- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type N 1208 warna abu-abu kombinasi hitam;- 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam bertuliskan CRS Causal DNM;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa AHMAD DOFIR Bin SARNO;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara perbuatan denganakibat yang berupa kematian;15Menimbang, bahwa dalam tindak pidana pembunuhan syarat adanya wujudperbuatan tersebut mengandung pengertian, bahwa perbuatan menghilangkan nyawaorang lain itu haruslah merupakan perbuatan yang positif atau aktif walaupun denganperbuatan sekecil apapun.

Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara perbuatan denganakibat yang berupa kematian;Menimbang, bahwa dalam tindak pidana pembunuhan syarat adanya wujudperbuatan tersebut mengandung pengertian, bahwa perbuatan menghilangkan nyawaorang lain itu haruslah merupakan perbuatan yang positif atau aktif walaupun denganperbuatan sekecil apapun.

penguasaan tanaholeh para Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi adalah atasdasar pembagian warisan yang dilakukan secara kekeluargaan dengan carasoloh (musyawarah) tanpa ada paksaan siapapun (T7 foto copy suratpernyataan bagi waris tertanggal 10 Maret 1972, hal 17 putusan PengadilanNegeri Praya No, 56/Pdt.G/1999/PN.PRA) ;Bahwa baru dikatakan perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsurunsur : adanya perbuatan melawan hukum harus ada kesalahan, harus adakerugian yang ditimbulkan dan adanya hubungan causal

Perbuatan dalam causal ini meliputi antara lain terhadap hak pribadi, hakkekayaan, hak atas kebebasan dan hak atas kehormatan nama baik.3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiridengan maksud kewajiban yang diberikan oleh hukumnya sendiri, baiktertulis dan atau tidak tertulis.4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.5. Perbuatan yang bertentangan dengan kehatihatian.Perbuatan yang kehatihatian dalam pengusulan di masyarakat.

ust On: S16 aba y ule al) clus (ill CO) Causal Yes4 ga Y alle 5g Gang ald Gpoluall alSa (ysArtinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, sedangkan ta tidak memenuhi panggilan itu, maka iatermasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.Hal. 5 dari 11 hal Put Nomor 0558/Padt.G/2016/PA.PasDan berdasar ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR., maka perkara ini diputustanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;Menimbang, bahwa

Salinan2Nomor : 1013/Pdt.G/2015/PA.Pbgar Causal aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara CeraiGugat, antara: PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan restoran tempatkediaman di Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebutsebagai Penggugat;MELAWANTERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pom bensin tempatkediaman

Dengan dampaknyata berupa hilangnya kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNSitu, dapatlah disimpulkan bahwa kerugian yang Para Pemohon alamibukanlah sekedar potensi atau rekaan belaka melainkanbenarbenar kerugian yang terjadi dalam kenyataan;10.Bahwa berdasarkan uraian di atas, nyatalan terdapat hubungansebab akibat (causal verband) antara berlakunya ketentuan Pasal 1ayat (3) dan Lampiran Bagian F Angka 6 Huruf c angka (1)Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik

Artinya, kerugian Para Pemohon harus didasarkan adanyahubungan sebab akibat (causal verband) dengan berlakunyaketentuan peraturan perundangundangan dimaksud.

Patut disayangkan ketidakpahaman Para Pemohon itudibebankan kepada Pemerintah dengan mendalilkan bahwaTermohon menghalangi Para Pemohon untuk menjadi ASN:Kami berkesimpulan bahwa Pemohon gagal dalam menguraikanhubungan sebabakibat (causal verband) antara kerugian denganpermberlakukan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Lampiran Bagian FAngka 6 Huruf c Angka 1 Peraturan Menteri PANRB Nomor 36 Tahun2018 mengingat Pemerintah tidak pernah menghalangi setiap warganegara yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti

haksebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturanperundangundangan;b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunyaperaturan perundangundangan yang dimohonkan pengujian;c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktualatau setidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yangwajar dapat dipastikan akan terjadi;d. adanya hubungan sebabakibat (causal

Sehingga dengan tidak ada kaitannya antara kedudukanPemohon dengan berlakunya Keppres 25/2018 maka tidakterpenuhinya unsur hubungan causal verband antara kerugiandimaksud dan berlakunya peraturan perundangundangan yangdimohonkan pengujian yang menjadi salah satu syarat kerugian.2.

Pemohon tidakdapat menguraikan bentuk kerugian yang dialaminya sebagai akibatberlakunya Keppres 25 Tahun 2018, pemohon hanya menguraikanmengenai asumsi adanya kerugian yaitu dengan tidak dimasukkannyatenaga perawat dalam jabatan tertentu dalam Keppres 25 Tahun 2018yang mengakibatkan ketidakadilan, ketidak pastian hukum dandiskriminasi bagi Pemohon;Bahwa oleh karena tidak terpenuhinya unsur hubungan causal verbandantara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturanperundangundangan yang dimohonkan pengujian

haksebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 di atas harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundangundangan;a. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunyaperaturan perundangundangan yang dimohonkan pengujian;b. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikanakan terjadi;c. adanya hubungan sebabakibat (causal

PemerintahNonKementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural.Bahwa Permenkumham a quo merupakan amanat dari Pasal 3 ayat (2) PPNomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang PeraturanPerundangundangan dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangandan Pembinaannya.Bahwa potensi atas kerugian yang dialami Para Pemohon akibatditetapbkannya Permenkumham a quo adalah tidak berdasar dan/atau keliru,oleh karena terbukti Para pemohon tidak (belum) terdapat adanyaketerkaitan sebab akibat (causal

yang merintangi ataumengganggu kegaitan usaha Pertambangan dari pemegang IUPatau IUPK dalam perkara aquo maka yang bertanggung jawabsecara pidana bukanlah Terdakwa sebagai Kepala Desa, akantetapi masyarakat yang melakukan demo, dalam hal ini yaituIsmed sebagai koordinator lapangan yang bertanggung jawabatas pelaksanaan demo tersebut, termasuk yang menyusun 10tuntutan masyarakat ke perusahan yaitu Yoel Gogorino dan yangmenandatangani 10 tuntutan tersebut yaitu Sugito yang tentunyamempunyai hubungan Causal

. ; Bahwa Tergugat Il sejak akhir tahun 2014 sampai dengan saat gugatanini diajukan sudah menguasai SHM 12552/Jimbaran tanpa hak dan telahmengusir Penggugat di kostkostan yang didirikan di atas SHM12552/Jimbaran dengan alasan bahwa Tergugat Il sudah membeli SHM12552/Jimbaran milik Penggugat.Hubungan kausal (causal verband) adalah penting tanpapenyalahgunaan keadaan itu maka perjanjian itu tidak tutup.Bahwa, keadaan Penggugat yang kurang pengalaman dan keadaanPenggugat yang terdesak oleh keadaan merupakan

ust On: S16 aba y ule al) clus (ill CO) Causal Yes4 j= Y alla 58 Gin) ald Grcluell alSe 40Artinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, sedangkan ta tidak memenuhi panggilan itu, maka iatermasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.Hal. 5 dari 11 hal Put Nomor 1371/Pdt.G/2016/PA.PasDan berdasar ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR., maka perkara ini diputustanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;Menimbang, bahwa

Selanjutnya dalam PenjelasanPasal 53 tersebut dijelaskan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yangkepentingannya yang terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negarayang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkanmenggugat Keputusan Tata Usaha Negara;Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seseorang atau badan hukum perdata yangdapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, undangundang mensyaratkanadanya hubungan kausalitas (causal verband) antara kerugian yang

Bahwa jika dicermati dalam memori gugatannya, antara kerugian yangdidalilkan Penggugat dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara a quotidak mempunyai hubungan kausalitas (causal verband), yang dapat dijelaskansebagai berikut:1) Berdasarkan memori gugatan yang disampaikan oleh Penggugat kerugianyang diderita tersebut bermula dari adanya Perjanjian tanggal 1 Maret 2005antara PT Citra Lestari Semesta (PT CLS) dengan PT Rokan ErasuburPlantations (PT RES), selaku Pemegang Surat Keputusan PelepasanKawasan

PT Rokan Erasubur Plantations;Berdasarkan halhal tersebut, maka Penggugat tidak mempunyai hubungan sebabakibat (causal verband) dengan Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan a quo,sehingga gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard);. Tergugat tidak berwenang mencabut/membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara aquo:a.

SALINAN 2222enn eneNomor : 1028/Pdt.G/2015/PA.Pbgar Causal aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara CeraiGugat, antara: PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawati PT royal korindahtempat kediaman di Kabupaten Purbalingga, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2015, memberikankuasa kepada Advokat yang berkantor di KabupatenPurbalingga

pLuol causal Isl gall Gola!

ust On: S16 aba y ule al) clus (ill CO) Causal Yes4 ga Y alle 5g Gan) ald Gpoluall alSe (0Artinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, sedangkan ta tidak memenuhi panggilan itu, maka iatermasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.Hal. 5 dari 11 hal Put Nomor 1276/Padt.G/2016/PA.PasDan berdasar ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR., maka perkara ini diputustanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;Menimbang, bahwa

ust On: S16 aba y ule al) clus (ill CO) Causal Yes4 ga Y alle 5g Gang ald Gpoluall alSa (ysArtinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, sedangkan ta tidak memenuhi panggilan itu, maka iatermasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.Hal. 5 dari 11 hal Put Nomor 0341/Pdt.G/2016/PA.PasDan berdasar ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR., maka perkara ini diputustanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;Menimbang, bahwa

Baru (vide P1 = T1), makaPenggugat adalah pihak ketiga yang merasa dirugikan kepentingannya dengandikeluarkannya obyek sengketa aquo ; Menimbang, bahwa mengenai unsur kerugian dengan kepentingan untukmenggugat, Majelis Hakim berpendapat harus menunjuk kepada nilai atau kepentinganyang harus dilindungi oleh hukum tersebut yaitu adanya hubungan antara orang yangbersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dilain pihak, artinya terdapat hubungan secara langsung (causal

kegiatanoperasional penambangan sirtu yang tidak peduli lingkungan dan sikapingkar janji yang dilakukan oleh Termohon Kasasi itulah yang telahmenjadikan selurun warga masyarakat Dusun Terongdowo, DesaSukoreno, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan unjuk rasa 'ProtesKeras' sehingga secara darurat harus bertindak untuk menyelamatkanlingkungannya dari kerusakkan yang berlanjut, yakni dengan caramemblokir jalan keluar masuk dusun a quo, dan hal tersebut telah tidakdipertimbangkan dalam putusan a quo ;tentang hubungan causal