Hutan Hak;Bahwa sebuah dokumen yang dipergunakan untuk menyertaipengangkutan kayu bulat dari TPK hutan, TPK Antara, TPT KB danindustri primer serta kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer danserpih dari industri primer yang berasal dari hutan alam;Bahwa SKSHHK dipergunakan pada saat melakukan pengangkutan;Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2017/PN Trg.Bahwa SKSHHK diterbitkan oleh karyawan pemegang izin yang memilikikualifikasi GANISPHPL selaku penerbit SKSHHK sesuai kompetensinyasecara self

kayu bulat yang diolah diindustri primer atau industri terpadu;Bahwa dokumen yang dipergunakan yaitu surat keterangan sahnya hasil hutankayu (SHSHHk) kayu olahan jika mengangkut dari industri primer, NotaAngkutan di pergunakan jika pengangkutan Kayu Olahan dari TPTKO,dan menggunakan Nota Perusahaan jika pengangkutan kayu olahandiluar kedua ketentuan tersebut;Bahwa SKSHHK diterbitkan oleh karyawan pemegang izin yang memilikikualifikasi GANISPHPL selaku penerbit SKSHHK sesuai kompetensinyasecara self

Apabila yangbersangkutan tidak memiliki perijinan yang sah, maka tidak berhakmendapatkan layanan dokumen angkutan; Bahwa okumen angkutan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu(SHSHHK) kayu olahan dipergunakan menyertai kayu olahan yangdiangkut ketempat tujuan akhir; Bahwa SKSHHK diterbitkan oleh karyawan pemegang izin yang memilikikualifikasi GANISPHPL selaku penerbit SKSHHK sesuai kompetensinyasecara self assessment melalui Aplikasi SIPUHH; Bahwa dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan kayu

PUTUSANNomor 67/Pdt.G/2018/PA.LwkZS NAP +I .SELF I DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Iburumah Tangga, tempat kediaman di Desa Bungawon,Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, sebagaiPenggugat;MelawanTERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

TSeSalinan Pentapan ini diberikan kepadaPemohon/Termohon, dan putusan tersebutbelum/sudah berkekuatan hukum tetap.Tatijtig Self, sic ccewrcmeencssPanitera,Abdurrahman, S.Ag.Nip. 197310131999031001 Hal. 6 dari 5 halamanPenetapan Nomor 140/Pdt.G/2020/PA. TSe

NasirRp30.000,00Rp50.000,00Rp900.000,00Rp20.000,00Rp10.000,00Rp6.000,00Rp1.016.000,00(satu juta enam belas ribu rupiah)Salinan putusan diberikan kepadaPenggugat/Tergugat, dan putusan tersebutbelum/sudah berkekuatan hukum tetap.Tatijtig Self, sic ccewrcmeencssPanitera,Abdurrahman, S.Ag.Nip. 197310131999031001 Hal. 5 dari 5 halamanPutusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA. TSe

PelaksanaanPenerbitan Ketetapan Pajak.". bahwa SPT Masa PPN Juli 2008 yang dilaporkan oleh Pemohon Bandingpada tanggal 20 Agustus 2008 sesuai BPS Nomor: S00044680/PPN1107/WPJ.07/KP.0603/2008 dengan status SPT LebihBayar Rp 20.358.529.481, yang dikompensasikan ke Masa Pajakberikutnya (Agustus 2008) dan tidak ada pembetulan atas SPT MasaPPN Masa Juli 2008 merupakan SPT Masa PPN yang dilaporkan dandiakui sendiri oleh Pemohon Banding sesuai dengan sistem pemungutanpajak yang dianut di Indonesia yaitu sistem Self

Dalamsistem Self Assessment maka wewenang untuk menentukan besarnyapajak terutang ada pada Pemohon Banding sendiri dan PemohonBanding bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkansendiri pajak yang terutang sedangkan fiskus tidak ikut campur danhanya mengawasi.bahwa dengan demikian, fungsi SPT (Surat Pemberitahuan) Masa PPNbagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan sarana untuk melaporkandan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBMyang terutang dalam suatu Masa Pajak

TERGUGAT merupakan Bank pemberi kredit (Kreditur) kepada TURUTTERGUGAT Il (Debitor) dengan tujuan kredit untuk membeli kapalAmbassador VII dari TURUT TERGUGAT (bukan dari PENGGUGAT), dandengan plafond kredit sebesar 60% dari harga jual beli kapalAmbassador VII (in casu 60% dari USS 1,000,000,00. atau sama denganUS$.600,000.00), dengan ketentuan sisanya sejumlah 40% dari US$.1,000,000,00. atau sama dengan US$.400,000.00. harus dibayar oleh danaTURUT TERGUGAT II sendiri (self financing);c.

PN.Jkt.Pst.TERGUGAT selanjutnya perlu mengutarakan pula, bahwa adalah sangat tidaklogis dan tidak wajar apabila TERGUGAT sebagai Bank yang telah memberikankredit kepada TURUT TERGUGAT II dengan plafond kredit yang nyatanyatahanya sebesar 60% dari harga jual beli kapal Ambassador (in casu 60% dariUS$ 1,000, 000.00. atau sama dengan US$.600,000.00) namun kemudianTERGUGAT juga memberikan jaminan pembayaran untuk pelunasan sisanyasejumlah 40% atau sama dengan US$.400,000,00 yang jelasjelas merupakankewajiban self

Hal ini sudah pasti bertentangan dengan prinsip(syarat) keharusan 'self financing yang berlaku umum dan merupakankebiasaan di dalam praktek bisnis perkreditan di Bank/perbankan;Oleh karena itu, sekali lagi TERGUGAT menolak dengan tegas dalildalil danpembuktian PENGGUGAT bahwa TERGUGAT telah menerbitkan/mengirimsuratsurat yang didalilkan PENGGUGAT merupakan 'jaminan pembayaran' dariTERGUGAT kepada PENGGUGAT atas Angsuran Kedua dalam transaksipembelian/penjualan kapal Ambassador VII;TERGUGAT dengan

PENGGUGAT, karena TERGUGAT secaranyata telah memberikan kredit kepada TURUT TERGUGAT II dengan tujuanuntuk TURUT TERGUGAT II membeli kapal Ambassador VII dari TURUTTERGUGAT dengan harga US$.1,000,000.00, dan dengan schemepembayaran atau sumber dana: sebesar 60% (in casu US$. 600,000.00) yangberasal dari pencairan transaksi kredit dari TERGUGAT kepada TURUTTERGUGAT Il (sesuai plafond kreditnya) dan pembayaran atau sumber danauntuk sisa harga sebesar 40% adalah berasal dari dana TURUT TERGUGATsendiri (self

PUTUSANNomor 235/Pdt.G/2018/PA.LwkZS NAP +I .SELF I DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, tempat kediamandi Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, KabupatenBanggai, sebagai Penggugat;MelawanTERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempatkediaman di Desa Baka, Kecamatan

adalah berdasarkan atas adanya permintaan28dari PT Bank Danamon Indonesia,Tbk Divisi Self EmployedMass Market in casu Terlawan II sesuai dengan suratnyaNomor:03/SP/LELANG/2010 = tanggal 11. januari 2010 sihailPermohonan Lelang.. Bahwa dalam pelaksanaan lelang tersebut, pihak penjual(Terlawan Il) telah menyampaikan persyaratan persyaratanlelang, karenanya dalil dalil Para Pelawan padaperlawanannya adalah tidak beralasan sama sekali dan harusditolak..

Bahwa lelang eksekusi Hak Tanggungan atas objek perkara aquo adalah pelelangan yang dilakukan atas permintaan PTBank Danamon Indonesia,Tbk Divisi Self Employed MassMarket in casu Terlawan II sebagai pemegang HakTanggungan, sebagaimana ditegaskan pada ketentuan pasal 6Undangundang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungandinyatakan dengan tegas bahwa "Apabila debitor ciderajanji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untukmenjual obiek Hak Tanggungan afas kekuasaan sendirimelalui pelelangan umum

Divisi Self Employed Mass MarketNomor:03/SP/LELANG/2010 hal Permohonan Lelang;Diberi tanda T.III 3 ;Foto copy dari foto kopynya Sertifikat Hak TanggunganNo.657/2008 tanggal 3 April 2008 ;Diberi tanda T.IIl 4a ;Foto copy dari foto copynya Akta Pemberian HakTanggungan No.131/2008 tanggal 19 Maret 2008 ;Diberi tanda T.III 4b ;Foto copy dari foto copynya Surat PT Bank DanamonIndonesia Tbk.

Foto copy sesuai dengan aslinya Lampiran Surat PT.BankDanamon Indonesia Tbk Divisi Self Employed Mass Market(SEMM) Nomor:03/SP/Lelang/2010 tanggal 1 Januari 2010tentang Rincian Kewajiban DebiturDiberi tanda T.III 7 ;12. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat PT.Bank DanamonIndonesia Tbk Divisi Self Employed Mass Market (SEMM)Nomor : 03/SP/LELANG/2010 tanggal 11 Januari 2010 PerihalLimit Lelang ;3Diberi tanda T.III 8 ;13.

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat PT.Bank DanamonIndonesia, Tbk.Divisi Self Employed Mass Market (SEMM)Nomor :C.3 03/SP/LELANG/2010 tanggal 18 Januari 2010 halPemberitahuan Lelang ;Dibei tanda T. IIl 11 ;16. Foto copy sesuai dengan alsinya Pengumuman Lelangpertama melalui slebaran tanggal 20 Januari 2010 ;Diberi tanda T.III 12a ;17.

TERHADAP PUTUSAN POKOK PERKARA.1.Judex facti telah melebihi kewenangannya dan keliru dalammenerapkan sistem self assessment yang dianut dalam sistemhukum Perpajakan Nasional.1. Bahwa judex facti dalam pertimbangan hukumnya halaman 16menyatakan :1... Tergugat bukan melaksanakan kontrol dengan baik namunmenghitung sendiri dengan mengabaikan penghitungan yangdilakukan Penggugat .....

Bahwa judex facti telah keliru di dalam menerapkan sistem selfassessment karena judex facti di dalam memberikan pertimbanganhukumnya tidak didasari oleh ketentuan perundangundangan dalamsistem hukum perpajakan nasional yang saat ini belaku.Menurut sistem Self Assessment, Wajib Pajak memang dipercayapenuh untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiriHal7 dari 13 hal. Put. No. 263 K/Pdt//2006kewajiban perpajakannya.

Dandisamping itu kayu bulat maupun kayu olahan tersebut pada saat diangkutharus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHk) yang diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara Self assessmentmelalui aplikasi sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan atau disebutSIPUHH.

Dandisamping itu kayu bulat maupun kayu olahan tersebut pada saat diangkutharus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHkK) yang diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara Self assessmentmelalui aplikasi sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan atau disebutSIPUHH.

;Bahwa seandainya sejak wal laporan SPT Masabulanan tersebut sudah dipertanyakan/ditegur sudahpasti Pemohon Banding segera bereaksi dan segeradapat memenuhi kewajibannya tersebut;Bahwa logikanya tidak mungkin Pemohon Banding akanbermasa bodoh dengan tidak memenuhi' kewajibantersebut karena akan berakibat fatal seperti saatint yang bisa membuat Pemohon Banding bangkrut;Bahwa alasan dari Aparat KPP Gorontalo karenaperpajakan menganut Sistem Self Assesment, dianggapsemua Waj ib Pajak mengetahui Undang

No.31 B/PK/PJK 200728kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usahadilakukan untuk dikukuhkan menjadi PengusahaKena Pajak"Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)dalam self assesment system merupakankewajiban dari Wajib Pajak itu sendiri dannantinya oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP)atas permohonan dari Wajib Pajak tersebutmenerbitkan Nomor Pengukuhan Pengusaha KenaPajak (NPPKP) sepanjang telah memenuhiTaatbestand yaitu peristiwa perbuatan hukumyang dapat dikenakan pajak.Jadi Wajib Pajak berstatus

Selain itu,sesuai dengan prinsip self assesment system,Wajid Pajak diharapkan aktif untuk mencariinformasi akan hak dan kewajibannya sebagaiWajib Pajak, terlebih lagi Wajib Pajak sudahdiberikan Surat Pengukuhan Pengusaha KenaPajak Nomor : KEP257/WPJ.13/KP. 0203/2001sejak tanggal 20 April 2001.Anggapan Wajib Pajak bahwa kurangnya sosialisasdari KPP Gorontalo bertentangan dengan kenyataanyang ada, dimana penjualan Wajib Pajak kepadaBadan Pemungut telah dipungut PPNnya oleh BadanPemungut.

Kemudian sebetulnya kelemahan dari regulasiPNBP adalah tidak seclear dari regulasi pajak yang jelas adalah self assesment danapabila apa yang tidak disampaikan oleh wajib pajak merupakan pelanggaran dankemudian ditemukan data, karena tidak mungkin diperiksa kalau tidak ada temuan.Kementerian juga sebenarnya punya pemeriksa sendiri dan untuk PNBP disiniBPKP juga mempunyai tim untuk optimalisasi, dan bisa berkalikali diperiksa,dimana letak kepastian hukumnya, bukankah undangundang itu menjaminkepastian

Jadikalau didaerah itu ada yang namanya retribusi;Bahwa tekhnis pelaksanaan pemungutan PNBP di masingmasing Kementerian,sebenarnya kita bisa kembali lagi kepada pemungutan PNBP dan hal ini samadengan di pajak, didalam pajak ada dikenal istilah pungutan pajak Self AssessmentSystem (SAS), Official Assesment System (OAS) dan With Holding. Kalau selfAssesment itu si wajib pajak menghitung sendiri, melapor dan menyetor.

Didalam PNBP memang tidak disebutkan self assessment atau Officeassessment atau with holding, hanya dalam aturannya dikenal ada PNBP yangdibayar oleh wajib bayar sendiri dan ada yang dihitungkan oleh Pemerintah, itujenisnya berbedabeda. Hanya di analogkan, kalau dihitung sendirisendiri olehwajib bayar adalah self assessment, sementara yang dihitung oleh petugas dariinstansi pemungut ini yang disebut official assessment.

assesment dimintauntuk menyampaikan laporan keuangan sebagai dasar perhitungan self assesmentPT.

Dalam PermenKominfo Nomor 19 Tahun 2010 ini diatur bahwa harus dilakukan self assesment 1bulan sebelum jatuh tempo, pada bulan April kita sudah meminta agar dapatbertemu dengan Pihak PT. Moratel dan kita sudah ketemu dan sudah dilakukankoreksi dan sebelumnya kita sudah menyampaikan setelah membayar secara selfassesment, agar menyerahkan laporan keuangan secara lengkap sebagai dasar kitamelihat perhitungan mereka.

Jombang ;e Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak dengan jenis kelaminperempuan yang dilahirkan di Blitar pada tanggal : 12 Juli 2010, diberi nama :SELF!

Meterai Rp6.000,00Jumlah Rp1.166.000,00(satu juta Seratus enam puluh enam ribu rupiah)Salinan putusan diberikan kepadaPemohon/Termohon, dan putusan tersebutbelum/sudah berkekuatan hukum tetap.Tatijtig Self, sic ccewrcmeencssPanitera,Abdurrahman, S.Ag.Nip. 197310131999031001 Hal. 6 dari 6 halamanPutusan Nomor 124/Pdt.G/2019/PA. TSe

Perseroan Terbatas berkedudukan di Taman Krisna Permai No. 12,Tegal Jaya, Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung,Provinsi Bali, yang didirikan berdasarkan peraturan perundangundangan yangHalaman 3 Putusan No. 24/Pdt.SusPKPU/2019/PN.Niaga.Sbyberlaku di Negara Republik Indonesia, dimana TERMOHON PKPU merupakanPerusahaan yang bergerak dibidang pembangunan kawasa perumahan (realestate);Bahwa untuk keperluan Pelunasan utang eksisting dan pembiayaan kemballatas penggunaan dana sendiri (Self

Tabanan; (Bukti P2)Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, dalam perkembangannyaPEMOHON PKPU telah memberikan Fasilitas Kredit/Utang kepadaTERMOHON PKPU antara lain pembiayaan kembali atas penggunaan danasendiri (Self Financing) untuk pembangunan proyek, yang mana berdasarkanPasal 2 Butir 2.1 Akta perjanjian kredit No. 41 tertanggal 20 Mei 2016,Termohon PKPU telah menerima fasilitas kredit dari Pemohon PKPU, FasilitasKredit sebesar Rp. 120.000.000.000,00 (Seratus dua puluh miliar rupiah);Bahwa

BPR Indra Candra.Bahwa selanjutnya karena Termohon PKPU membutuhkan dana yangcukup besar untuk memenuhi kewajiban kepada Konsumen dan terjadikesulitan pembayaran pinjaman kepada 8 (delapan) Bank dan 1 (satu)Koperasi tersebut diatas, maka Termohon PKPU I mencari penyandangdana untuk pelunasan atas Hutang Eksisting dan pembiayaan kembaliatas penggunaan dana sendiri (Self financing) untuk pembangunanproyek, dan yang dapat menTake Over utang Termohon PKPU tersebutdan selanjutnya Termohon PKPU I mengajukan

(Bukti TI3) yang menyetujuimemberikan Fasilitas Kredit Sampai dengan sejumlah Rp.120.000.000.000, (Seratus dua puluh milyar rupiah) yang akan digunakanuntuk pelunasan Hutang Eksisting dan pembiayaan kembali ataspenggunaan dana sendiri (Self financing) untuk membangun proyek, yangtertuang dalam Salinan Akta Perjanjian Kredit No. 41, Tanggal 20 Mei2016 yang dibuat dihadapan Gusti Kade Oka, SH, Notaris di Tabanan.

pajak meskipun saat itu Terbanding telan melakukanpemeriksaan karena PPN Masukan yang Pemohon Banding ungkapkan didalam SPT PPN Masa Pajak Januari, Mei, September, dan November 2009Pembetulan 1 tidaklah ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan,melainkan Pemohon Banding ungkapkan sendiri secara suka rela.Disamping itu, menurut pendapat Pemohon Banding pengkreditan PPNMasukan yang telah disetorkan ke Kas Negara tidak menimbulkan adanyakerugian bagi Negara;Bahwa oleh karena itu, berdasarkan prinsip self

Pasca tsunami tahun 2004 dan hingga sekarang Penggugat merasakanbahwa hidup bersama dengan Tergugat bukan lagi layaknya hidup sepertisepasang suami istri dan tidak wajar karena kebersamaan antara Penggugatdengan Tergugat sudah tidak ada lagi dengan kata lain hidup dalam saturumah akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat sudah masingmasingatau self service dalam menjalani hidup.5.

./2018/PN.Mrh.diterbitkan secara Self Assesment melalui Aplikasi SIPUHH.Dokumen SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutana. Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPTKB danindustri primer;b. Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dariindustri primer.2) Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment olehkaryawan pemegang jjin. Dokumen Nota Angkutan digunakanuntuk menyertal :a. Pengangkutan arang kayu dan/atau kayu daur ulang;b.

ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai bersamasamaNota Perusahaan.Bahwa berdasarkan Pasal 12, Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43 / Menlhk Setjen /2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal DariHutan Alam, yang berwenang memberikan atau mengeluarkan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan adalah untuk SKSHHK diterbitkanoleh karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPLsesuai kompetensinya, diterbitkan secara Self

tahun sudah diperiksa oleh Terbanding dan faktamengenai pinjaman itupun ada termasuk pembayaran bunga yang PemohonBanding lakukan ke Bank tersebut, dan tidak ada koreksi atas bunga pinjamanBank Hua Nan beserta selisin kurs Utang Bank Hua Nan, sehingga menurutPemohon Banding, selisih kurs dan biaya bunga pinjaman Bank Hua Nan dapatdibiayakan karena memang merupakan pengeluaran perusahaan dalam upayamempertahankan pendapatan;Bahwa perlu Pemohon Banding tegaskan, bahwa sistem perpajakan menganutsistem self

Putusan Nomor 1034/B/PK/PJK/2015lability based on fault, artinya pihak penggugat yang harus membuktikan bahwamemang tidak terdapat pinjaman luar negeri ke Bank Hua Nan, bukan malahPemohon Banding yang dituduh untuk membuktikan, fakta di lapangan terjadibahwa pihak Terbanding tidak menghormati undangundang perpajakan yangberdasarkan Sistem Self Asssement;Bahwa penjelasan tersebut di atas, berikut perhitungan Pajak Penghasilanterutang menurut Pemohon Banding:Peredaran UsahaHarga Pokok PenjualanRp26.002.573.778

Putusan Nomor 1034/B/PK/PJK/2015bunga Hua Nan merupakan pelaporan self assessment dimanaTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menstate memiliki pinjaman luar negeri ke Hua Nan namun TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tidak dapatmembuktikan eksistensi utang luar negeri tersebut;Bahwa sejak dalam proses pemeriksaan sampai dengandibuatnya Laporan Pemeriksaan Pajak, Pemeriksa belummendapatkan dokumen yang terkait dengan pinjaman bank HuaNan tersebut, dokumen yang telah

danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili olehMajelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambilalin pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo karena bahwa in casu mengenai rentang waktuantara PEB dengan Perkiraan Keberangkatan Kapal yang didalilkan olehTerbanding adalah bertentangan dengan prinsip Self