NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

NEWMONT NUSA TENGGARA, dalam hal ini diwakili oleh MartionoHadianto, selaku Presiden Direktur, beralamat di Menara Rajawali Lt. 26, JalanMega Kuningan LOT # 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950,selanjutnya memberi kuasa kepada : Marulak Sinaga, Manager Treasury & Tax,beralamat di Jalan Jaya Raya No. 17 RT/RW. 003/009 Cengkareng, JakartaBarat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MS/NNT/0514/0906 tanggal 6Maret 2014 ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding;melawan :GUBERNUR

NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NTB), berkedudukandi Jalan Majapahit Nomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnyadalam hal ini memberi kuasa kepada : Ruslan Hidayat Wantogia, SE., KuasaHukum pada Pengadilan Pajak, beralamat di Citra Indah Blok M11/15RT.05/08, Kelurahan Sukamaju, Jonggol Bogor, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 180.1/1471/KUM, tanggal 11 Agustus 2014 ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang

dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut diatas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor: 973/1927/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 yang menyatakanbahwa permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak dengan alasan danpertimbangan sebagai berikut:Bahwa Dasar Hukum Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalahberdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Namun demikian, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) baru menerbitkanperaturan daerah mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2001yaitu. dengan terbitnya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 tentang PajakKendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air yang mana Kontrak Karya antaraPT NNT dengan pemerintah RI sudah ditandatangani sebelumnya. Sehingga padaHalaman 35 dari 42 halaman.

Newmont Nusa Tenggara, NPWP:01.061.573.0091.000,alamat: Jalan Mega Kuningan Lot 5.1 Menara RajawaliLantai 26 Jakarta ;Halaman 39 dari 42 halaman. Putusan Nomor 223/B/PK/PJK/2015.40Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari : Rabu, tanggal 10 Juni 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Badan PertanahanPropinsi Nusa Tenggara Timur, Cq. Badan Pertanahan KabupatenSikka, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Elkana MardanHale, Dominggus Dowa Malo dan Stefanus Mbulu, ketiganya memilihalamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, JL El Tari No. 05, Kel.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan di JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26, Kawasan MegaKuningan, Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh MARTIONOHADIANTO, Presiden Direktur PT. Newmont Nusa Tenggara,memberikan kuasa kepada: MARULAK SINAGA, Manager Treasury &Tax PT.

Newmont Nusa Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor MH:mbp/NNT/0313/5497, tanggal 5 Januari 2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (Pemda Nusa TenggaraBarat), tempat kedudukan di Jalan Majapahit Nomor 17, Mataram, NusaTenggara Barat;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai

Barat Nomor 3 Tahun 2003tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air dan terakhirdiganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Tahun 2011tentang Pajak Daerah;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut angka di atas yang antara lain menyatakanbahwa:"Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yangdigunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan

Namun demikian, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)baru menerbitkan peraturan daerah mengenai Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) pada tahun 2001 yaitu dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 3Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Airyang mana Kontrak Karya antara PT NNT dengan pemerintah RI sudahditandatangani sebelumnya.

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put40371/PP/M.XII/04/2012,tanggal 28 September 2012;MENGADILI KEMBALIT,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Surat Keputusan Terbanding sekarang Termohon PeninjauanKembali, yaitu Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 073/3585/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan JI. Mega KuninganLot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950,dalam hal ini diwakili oleh Martiono Hadianto, selaku Presiden Direktur,memberikan kuasa kepada: Marulak Sinaga, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor MH:mbp/NNT/0313/5540, Tanggal 5 Januari 2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAH DAERAHNUSA TENGGARA BARAT), tempat kedudukan Jl.

Barat Nomor 3 Tahun 2003tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air dan terakhirdiganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011tentang Pajak Daerah;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut angka di atas yang antara lain menyatakanbahwa:"Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yangdigunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan

Namun demikian, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) baru menerbitkanHalaman 37 dari 44 halaman. Putusan Nomor 1001/B/PK/PJK/2013peraturan daerah mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2001yaitu dengan terbitnya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 tentang PajakKendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air yang mana Kontrak Karya antaraPT NNT dengan pemerintah RI sudah ditandatangani sebelumnya.

NEWMONT NUSA TENGGARA, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 40205/PP/M.XII/04/2012, Tanggal 26 September 2012;MENGADILI KEMBALIT,Halaman 41 dari 44 halaman.

Putusan Nomor 1001/B/PK/PJK/2013 Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya; Membatalkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 073/3545/02/Dispenda tanggal 21 Oktober 2011 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat danBesar Tahun Pajak 2010 Nomor : 85/XI/AB/07E tanggal 31 Agustus 2010 atas namaPT.Newmont Nusa Tenggara NPWP 01.061.573.0091.000;Menghukum Termohon

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan di MenaraRajawali Lantai 26, Jalan Dr.

Ide Anak Agung Gde Agung,Kawasan Mega Kuningan Lot 5.1 Jakarta, dalam hal inimemberikan kuasa kepada: MARULAK SINAGA, ManagerTreasury & Tax, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorMS/NNT/0514/0845, tanggal 6 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan di Jalan MajapahitNomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal inimemberikan kuasa kepada: RUSLAN HIDAYAT WANTOGIA, S.E.

dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor 973/1866/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 yangmenyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak denganalasan dan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Dasar Hukum Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalahberdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Putusan Nomor 1145/B/PK/PJK/2014harus diberikan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu 12 bulan sejak suratkeberatan diterima;Bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan surat keberatan yang ditujukanpada Gubernur Nusa Tenggara Barat selaku Kepala Daerah Propinsi NusaTenggara Barat pada tanggal 16 Februari 2012, namun demikian,jawaban/keputusan atas keberatan tersebut dikeluarkan oleh Dinas PendapatanDaerah pada tanggal 04 Desember 2012, Pemohon Banding berpendapatbahwa penerbitan keputusan atas surat

;Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelas telah diatur bahwa pajakkendaraan bermotor dibebankan kepada para pemakai jalan raya dimana bebanpemeliharaan jalan raya tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah, olehkarena itu Pemohon Banding berpendapat bahwa Peraturan Daerah PropinsiDaerah Tingkat Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 1985 mengatur mengenaipengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraankendaraan yangdipergunakan di jalanan umum, hal ini sangat wajar karena pihakPemerintah

NEWMONT NUSA TENGGARA ; GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA, NPWP01.061.573.0091.000, beralamat di Jalan Mega Kuningan Lot 5.1Menara Rajawali Lantai 26, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950;Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada: MARULAKSINAGA, S.E., beralamat di Jalan Raya Nomor 17 RT 003 RW 009,Cengkareng, Jakarta Barat, Jabatan Manager Treasury and Tax PT.Newmont Nusa Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorMH:mbp/NNT/05 12/2366, Tanggal 26 Maret 2012;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR

NUSA TENGGARA BARAT, tempat kedudukan diJalan Majapahit Nomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.35505/PP/M.XI/04/2011, Tanggal 12 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya

Putusan Nomor 808/B/PK/PJK/2012besar yang dipergunakan di kawasan pertambangan serta sebagai badan yang telahmenerima penyerahan atas kendaraan bermotor jenis alatalat berat dan besar dalamProvinsi Nusa Tenggara Barat, wajib dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa pendapat Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Kontrak Karyaantara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemohon Banding bersifat LexSpecialis

;Bahwa di lain pihak, peraturanperaturan yang berlaku di bulan Desember1986 terkait dengan pengenaan PKB adalah Peraturan Daerah ProvinsiTingkat I Nusa Tenggara Barat (PD NTB) Nomor 5 Tahun 1985.

Namun demikian, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)baru menerbitkan peraturan daerah mengenai Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) pada tahun 2001 yaitu dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 3Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Airyang mana Kontrak Karya antara PT NNT dengan pemerintah RI sudahditandatangani sebelumnya.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA (Pemda Nusa Tenggara Barat);

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan di MenaraRajawali Lantai 26, Jalan Dr.

Ide Anak Agung Gde Agung,Kawasan Mega Kuningan Lot 5.1 Jakarta, dalam hal inimemberikan kuasa kepada: MARULAK SINAGA, ManagerTreasury & Tax, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorMS/NNT/0514/0818, tanggal 6 Maret 2014:Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan di Jalan MajapahitNomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal inimemberikan kuasa kepada: RUSLAN HIDAYAT WANTOGIA, S.E.

dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor 973/1839/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 yangmenyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak denganalasan dan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Dasar Hukum Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalahberdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Putusan Nomor 75/B/PK/PJK/2015harus diberikan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu 12 bulan sejak suratkeberatan diterima:Bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan surat keberatan yang ditujukanpada Gubernur Nusa Tenggara Barat selaku Kepala Daerah Propinsi NusaTenggara Barat pada tanggal 16 Februari 2012, namun demikian,jawaban/keputusan atas keberatan tersebut dikeluarkan oleh Dinas PendapatanDaerah pada tanggal 04 Desember 2012, Pemohon Banding berpendapatbahwa penerbitan keputusan atas surat

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Halaman 41 dari 42 halaman.

DETHAN sebagai TERGUGAT-PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR, CQ KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA sebagai TERGUGAT

terletak di Jalan Luksa RT. 10 RW. 04Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor TengahUtara, Propinsi Nusa Tenggara Timur;2. Bahwa pada tanggal 14 September 2004 Bapak Elias Dethan (ayah kandungTergugat ) menghibahkan tanah tersebut (butir 1 diatas) kepada Mikhael M.BDethan (anak kandung) dalam hal ini sebagai Tergugat ;Putusan Nomor : 14/PDT.G/2013/PN.Kefa. Halaman 10 dari 573.

terletak di Jalan Luksa RT.10 RW. 04, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TimorTengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batasbatas sebagaiberikut :a. Sebelah Timur : dengan Henki Lamawuran;b. Sebelah Barat : dengan Jalan Raya;c. Sebelah Utara : dengan Jalan Raya;d. Sebelah Selatan : dengan Saluran Air;5. Bahwa tanah Tergugat bersertifikat dengan nomor HM. 416, seluas 1.695M? adabangunan diatasnya serta tanaman (jati, mahoni, kelapa, asam, johar);6.

Bahwa Penggugat menyatakan yang turut menandatangani dan menjadi saksijual beli tanah dari pihak keluarga Fretis adalah Domi Fretis dan dari keluargaMaria Bas adalah Maria Bas sendiri;18.Bahwa tidak ada hasil mufakat sebagaimana maksud uraian butir 11 di atas;19.Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2013 surat panggilan dari KepolisianDaerah Nusa Tenggara Timur Resort Timor Tengah Utara untuk Tergugat dalamdugaan tindak pidana Pemalsuan Surat (Sertifikat Tanah), sebagaimanadimaksud dalam Pasal 266

Halaman 16 dari 57TeBahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara TimurCq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara menolakPenggugat dengan alasan Badan Pertanahan Nasional tidak memiliki tanah,hanya melaksanakan pengukuran dan persertifikatan tanah yang diajukanoleh para pemohon di Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu,Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur adalahmelalui kegiatan

pengukuran dan pensertifikatan tanah secara programpenataan kota tahun 1999 dan kegiatan pensertifikatan massal swadaya(SMS) Tahun Anggaran 2004;Bahwa pengukuran dan pensertifikatan tanah yang dilaksanakan diKelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor TengahUtara, Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah bersifat terouka untuk umumdan atau sekurangkurangnya diketahui oleh seluruh anggota masyarakatpemilik tanah yang berdomisili di Kelurahan Maubeli, Kecamatan KotaKefamenanu maupun di

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

NEWMONT NUSA TENGGARA, NPWP01.061.573.0091.000 Jenis Usaha: Pertambangan,beralamat di Jalan Mega Kuningan Lot 5.1 Menara RajawaliLantai 26 Jakarta, diwakili oleh Martiono Hadianto selakuPresiden direktur;Selanjutnya memberikan kuasa kepada: Marulak Sinaga,kewarganegaraan Indonesia, Manager Treasury & Tax padaPT.

Newmont Nusa Tenggara, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor MS/NNT/0514/ 0918, tanggal 6 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), berkedudukan di Jalan MajapahitNomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat;Selanjutnya memberikan kuasa kepada Ruslan HidayatWantogia, S.E., Kuasa Hukum terdaftar pada PengadilanPajak, beralamat di Jonggol, Bogor, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 180/1483/KUM, tanggal 11 Agustus2014;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah

Putusan Nomor 622 B/PK/Pjk/2018Put.48612/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan GubernurNusa Tenggara Barat Nomor: 973/1939/02/Dipenda tanggal 3 Desember2012 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PajakKendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBNKB) Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak

Ide Anak Agung Gde Agung,Kawasan Mega Kuningan LOT #5.1, Jakarta 12950, sehingga PKB tidakdapat dikenakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali atas kepemilikanAlat Besar dan Berat, dan karenanya Surat Ketetapan Pajak Daerah No.330/XI/AB/O7E yang diterbitkan olen Pemda Nusa Tenggara Barat harusdihitung kembali menjadi sebagai berikut: Uraian Jumlah Menurut (Rp.)Pemohon Termohon Mahkamah Koreksi yang Halaman 3 dari 8 halaman.

NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48612/PP/MXII/04/2013 tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI:Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 622 B/PK/Pjk/2018 1. Mengabulkan banding Pemohon Banding: PT. NEWMONT NUSATENGGARA;2.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT tersebut;

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT) vs. PT. NEWMONT NUSA TENGGARA

PUTUSANNomor 39/B/PK/PJK/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan Jalan Majapahit No.17, Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikankuasa kepada: Ruslan Hidayat Wantogia, S.E, beralamat diCitra Indah BlokM11/15 Rt.05/08, Desa Sukamaju, JonggolBogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180.1

Newmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000,beralamat di JI.

Disinilah letak ketidakjelasan pengajuan keberatan pemohon banding mengingat PemdaProvinsi Nusa Tenggara Barat tidak mempunyai kewenangan untukmenguji apakah perjanjian Kontrak Karya antara PT.

NNT mengingatPemda Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak mempunyai kKewenanganuntuk menambah Pasal didalam UndangUndang Nomor 28 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;Bahwa selain posita dalam surat keberatan tidak jelas, alasan lain suratkeberatan PT. NNT kami katakan tidak jelas adalah karena terjadipertentangan antara posita yang disampaikan dengan petitum yangdiminta.

Newmont Nusa Tenggara (dahulu PemohonHalaman 25 dari 27 halaman.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di Jalan MegaKuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26, Kawasan MegaKuningan, Jakarta 12950;Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:MARULAK SINAGA, S.E., beralamat di Jalan Raya Nomor 17RT 003 RW 009, Cengkareng, Jakarta Barat, Jabatan ManagerTreasury and Tax PT.

Newmont Nusa Tenggara, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor MH:mbp/NNT/0512/2362, Tanggal26 Maret 2012;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, tempat kedudukan diJalan Majapahit Nomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang,bahwa dari suratsurat yangbersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukanpermohonan

Putusan Nomor 849/B/PK/PJK/2012sebagai badan yang telah menerima penyerahan atas kendaraan bermotor jenisalatalat berat dan besar dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat, wajib dikenakanPajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa pendapat Pemohon Banding yang menyatakan bahwa KontrakKarya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemohon Banding bersifatlex specialis artinya masalah perpajakan yang secara spesifik

Sebelum Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan uraian atas alasanalasan untuk permohonan peninjauan kembali terhadap putusan PengadilanPajak tersebut di atas mengenai sengketa Pengenaan PKBatas KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besaryang ditetapbkan oleh PemerintahProvinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Pendapatan Daerah denganmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan NomorKohir333/XV/AB/07E tanggal 25 September 2009, untuk memudahkanMahkamah Agung Republik Indonesia khususnya Majelis

;Bahwa di lain pihak, peraturanperaturan yang berlaku di bulanDesember1986 terkait dengan pengenaan PKB adalah Peraturan Daerah ProvinsiTingkat Nusa Tenggara Barat (PD NTB) Nomor 5 Tahun 1985.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

PUTUSANNomor 618/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26 KawasanMega Kuningan, Jakarta 12950, yang diwakili oleh MartionoHadianto, jabatan Presiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa MarulakSinaga, kewarganegaraan Indonesia, jabatan ManagerTreasury & Tax pada PT Newmont Nusa Tenggara

,beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor MS/NNT/0514/0800, tanggal 6 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan di Jalan MajapahitNomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang diwakilioleh Rusman, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum SetdaProvinsi Nusa Tenggara Barat;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Ruslan HidayatWantogia, S.E., kewarganegaraan Indonesia, KonsultanHukum Pajak pada Pengadilan

2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48494/PP/M.XI1I/04/2013, tanggal 28 November 2013, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Pemohon Banding berpendapat bahwa Pajak Kendaraan Bermotor tidakdapat dikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnya PemerintahDaerah Nusa Tenggara

Putusan Nomor 618/B/PK/Pjk/2018183/XI/AB/O7E yang diterbitkan oleh Pemda Nusa Tenggara Barat harusdihitung kembali menjadi sebagai berikut: Jumlah Menurut (Rp.)Pemohon Termohon Koreksi yangMahkamahUraian Peninjauan Peninjauan dibatalkan. .

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48494/PP/M. X1I/04/201 3, tanggal 28 November 2013:MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PTNEWMONT NUSA TENGGARA;2.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan di JI. MegaKuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26, Kawasan Mega Kuningan,Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh Martiono Hadianto, JabatanPresiden Direktur PT. Newmont Nusa Tenggara, beralamat di JI.Dr.ldeAnak Agung Gde Agung Kawasan Mega Kuningan Lot # 5.1, Jakarta;dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Marulak Sinaga,kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Manager Treasury & Tax, PT.Newmont Nusa Tenggara, beralamat di Jl.

Jaya Raya No. 17, Rt/Rw003/009 Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor MH:mbp/NNT/0313/5502 tanggal 05 Januari 2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARABARAT). tempat kedudukan di Jl.

peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put40376/PP/M.X1IV04/2012, tanggal 28 September 2012 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2010Nomor: 130/XVAB/07E tanggal 31 Agustus 2010 diterbitkan oleh DinasPendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara

DaerahProvinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut angka 1 di atas yang antara lainmenyatakan bahwa:"Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannyayang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan tehnisberupa motor atau berupa peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubahsuatu Sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotoryang bersangkutan termasuk alatalat berat dan

NEWMONT NUSA TENGGARA, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put40376/PP/M.X1V04/2012, tanggal 28 September 2012;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;Membatalkan Surat Keputusan Terbanding sekarang TermohonPeninjauan Kembali, yaitu.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARABARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA, NPWP 01.061.573.0091.000 JenisUsaha: Pertambangan, beralamat di Jalan Mega Kuningan Lot 5.1Menara Rajawali Lantai 26 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh MartionoHadianto, Presiden Direktur PT.

Newmont Nusa Tenggara, selanjutnyamemberikan kuasa kepada Marulak Sinaga, Manager Treasury & TaxFinance Department, beralamat di Jalan Jaya Raya Nomor 17 Rt/Rw003/009 Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor MS/NNT/0514/0823, tanggal 6 Maret 2014,Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARABARAT), berkedudukan di Jl.

dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor: 973/1844/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 yangmenyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak denganalasan dan pertimbangan sebagai berikut:bahwa Dasar Hukum Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalahberdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

dan daftar Surat Ketetapan PajakHalaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 68 B/PK/PJK/2015Daerah Tahun 2011);Alasan Formal atas Penerbitan Surat Keputusan Keberatan oleh Terbandingbahwa berdasarkan Pasal 104 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa keputusan keberatanharus diberikan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu 12 bulan sejak suratkeberatan diterima;bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan surat keberatan yang ditujukanpada Gubernur Nusa Tenggara

;bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelas telah diatur bahwa pajakkendaraan bermotor dibebankan kepada para pemakai jalan raya dimana bebanpemeliharaan jalan raya tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah, olehkarena itu Pemohon Banding berpendapat bahwa Peraturan Daerah PropinsiDaerah Tingkat Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 1985 mengatur mengenaipengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraankendaraan yangdipergunakan di jalanan umum, hal ini sangat wajar karena pihakPemerintah

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan di Jalan MegaKuningan Lot 5.1, Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta, diwakili oleh MartionoHadianto, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada:Marulak Sinaga, Karyawan PT.

Newmont Nusa Tenggara, beralamat di JalanJaya Raya Nomor 17 RT/RW. 003/009, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor MS/NNT/05 14/0930, tanggal 06 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARABARAT), tempat kedudukan di Jalan Majapahit Nomor 17, Mataram, NusaTenggara Barat, diwakili oleh Rusman, SH.

., Kepala Biro Hukum Setda,Provinsi Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan Pejanggik Nomor 12,Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1495/KUM, tanggal 11Agustus 2014;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48624/PP

surat keberatan yang ditujukan padaGubernur Nusa Tenggara Barat selaku Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Baratpada tanggal 16 Februari 2012, namun demikian, jawaban/keputusan atas keberatantersebut dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah pada tanggal 04 Desember 2012,Pemohon Banding berpendapat bahwa penerbitan keputusan atas surat keberatan yangtelah Pemohon Banding ajukan tidak sesuai dengan ketentuan formal dalam Pasal 104UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Namun demikian, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) barumenerbitkan peraturan daerah mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)pada tahun 2001 yaitu dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air yang manaKontrak Karya antara PT. NNT dengan pemerintah RI sudah ditandatanganisebelumnya.

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut ;

NEWMONT NUSA TENGGARA vs. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur cq. Kejaksaan Negeri Kefamenanu

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan di MenaraRajawali Lantai 26, Jalan Dr.

Ide Anak Agung Gde Agung, KawasanMega Kuningan Lot 5.1 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:MARULAK SINAGA, Manager Treasury & Tax, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor MS/NNT/051 4/0940, tanggal 6 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARABARAT), tempat kedudukan di Jalan Majapahit Nomor 17, Mataram,Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: RUSLANHIDAYAT WANTOGIA, S.E., Kuasa Hukum, beralamat di

Putusan Nomor 224/B/PK/PJK/2015Bahwa di lain pihak, peraturanperaturan yang berlaku di bulanDesember 1986 terkait dengan pengenaan PKB adalah PeraturanDaerah Provinsi Tingkat Nusa Tenggara Barat (PD NTB) Nomor 5Tahun 1985. Salah satu rujukan dari PD Nomor 5 Tahun 1985 tersebutadalah Peraturan Pemerintanh Pengganti UndangUndang (Perpu)Nomor 8 Tahun 1959.

NEWMONT NUSA TENGGARA dan membatalkan putusanPengadilan Pajak tanggal 28 November 2013 NomorPut.48634/P P/M.

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48634/P P/M.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

PUTUSANNomor 630/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di MenaraRajawali Lantai 26, Jalan Dr.

Ide Anak Agung Gde AgungKawasan Mega Kuningan Lot 5.1 Jakarta 12950, yang diwakilloleh Martiono Hadianto, jabatan Presiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Marulak Sinaga,kewarganegaraan Indonesia, Manager Treasury & Tax,Finance Department PT Newmont Nusa Tenggara, beralamatdi Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MH:mbp/NNT/0313/5493, tanggal 5 Januari 2013;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan di Jalan

MajapahitNomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put40367/PP/M.XII/04/2012, tanggal 28 September 2012, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan

Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40367/PP/M.XII/04/2012, tanggal 28 September 2012;Mengadili SendiriMembatalkan seluruh Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40367/PP/M.XII/04/2012, tanggal 28 September 2012, yang menyatakan menolakpermohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 073/3581/02/Dipenda, tanggal 15 November 2010,mengenai Permohonan Keberatan atas Pengenaan PKB atas nama: PTNewmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000, Alamat:Menara Rajawali

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put40367/PP/M.XII/04/2012, tanggal 28 September 2012;MENGADILI KEMBALI:Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 630 B/PK/Pjk/20181. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTNEWMONT NUSA TENGGARA;2.

NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan di JalanMega Kuningan LOT 5.1, Menara Rajawali Lantai 26, Kawasan MegaKuningan, Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh MartionoHadianto, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Presiden DirekturPT.

Newmont Nusa Tenggara, berkantor di Jalan Mega KuninganLOT 5.1, Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta, selanjutnya memberikuasa kepada : MARULAK SINAGA, S.E., beralamat di Jalan RayaNomor 17 RT/RW 003/ 009, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor MH:mbp/NNT/0512/2382 tanggal 26Maret 2012;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan di Jalan Majapahit Nomor17, Mataram, Nusa Tenggara Barat;Termohon

Newmont Nusa Tenggara mengatur tarif PajakPenghasilan sebesar 15%, 25% dan 35% (tarif maksimum 35%Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 820/B/PK/PJK/20122626diterapkan atas pendapatan di atas Rp. 50 juta). Selama ini PT.Newmont Nusa Tenggara membayar Pajak Penghasilan dengan tarif15%, 25% dan 35% (sesuai dengan kontrak karya) dan bukan tarif25% sesuai dengan UndangUndang Pajak yang berlaku. Dengandasar lex specialis dari Kontrak Karya PT.

Oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali berpendapatbahwa Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 1985mengatur mengenai pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagikendaraankendaraan yang dipergunakan di jalanan umum.

Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah RI sudahditandatangani sebelumnya. Sehingga pada saat Kontrak Karya tersebutditandatangani, yaitu di bulan Desember 1986, Pemerintah Provinsi NusaTenggara Barat belum mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai PKB.Adapun Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat baru menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk PKB kepada PT.