Ditemukan 3403 data
ROSLINA SH.
Terdakwa:
Irvan Fernando Als Irvan Bin Alm Junaidi
24 — 6
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dalam unsur iniadalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kKewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan Malawan Hukum*Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Dumadalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksudperbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku danmelanggar peraturan hukum yang ada sangsi
ISKANDAR ZULKARNAIN, SH.MH
Terdakwa:
KIM JUNGSIK.
88 — 46
Maka bisa dikenakan sangsi.12 Bahwa ahli diperlihatkan barang bukti berupa : No. Nama Barang/Merek Jumlah1. Korean Eudan Vitamin C 1000 120 tablet 40 Kardus2. Korean Eudan Vitamin C 1000 Easy 120 tablet 55 Kardus3 Prebiotic 2 Kardus4. Pure Milk Thiste 2 Kardus5.
Essadendra Aneksa, SH
Terdakwa:
Adi Syahputra
21 — 3
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Endang Asri Pusparani, SH
Terdakwa:
Rusli Alias Bocik
24 — 2
tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggung jawabanpidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan kedua dan haruslah dijatuhi pidana;Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor: 823/Pid.Sus/2020/PN KisMenimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Sabri Fitriansyah Marbun, SH
Terdakwa:
Dedi Munthe
54 — 9
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
1.RAHMAD HIDAYAT ,SH
2.JENTI SIBURIAN,SH
Terdakwa:
JONI EFRI ALS JONI BIN SYAHRIL
27 — 16
Unsur Secara melawan hukum memiliki dan menguasai narkotikaGolongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa Yang di maksud dengan malawan hukum* adalahbahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksud perbuatan itu tidakmenindahkan normanorma hukum yang berlaku dan melanggar peraturan hukumyang ada sangsi pidananya, dan juga bertentangan dengan asasasas hukum tidaktertulis maupun asasasas yang bersifat umum menurut kepatutan dalammasyarakat.
Harold Marnangkok M.M. Manurung, SH,MH
Terdakwa:
Mahmud Uday Lubis Alias Uday
146 — 8
menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN KisMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Roi Baringin Tambunan, SH
Terdakwa:
Suardi Nasution Alias Adi Tuo
19 — 3
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
51 — 13
Pelanggaran atasUndangundang Pangan tersebut diancam dengan sangsi pidana penjara palinglama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000, (sepuluhmiliar rupiah) ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian danketerangan di BAP tersebut benar ;Bahwa pabrik mie basah di JI. Letda T. Asmita No. 44, Kel. Gedong Panjang,Kec.
ISA ULINNUHA, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD FIODE JAYA Als, JAYA Bin H. SUCIPTO
76 — 16
Dirjen Migas sesuai pasal 24 UU Nomor 22tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.Bahwa saksi menerangkan untuk pembelian denganmenggunakan drigen kemudian dilakukan pengangkutan ke suatulokasi , hal ini tetap mengunakan ijin pengangkutan yangdikeluarkan oleh dirjen migas.Bahwa saksi menerangkan Niaga bahan bakar minyak yangdidapatkan membeli dari SPBU dengan cara menggunakanJerigen dan diangkut dengan KBM Bak terbuka dan tidakdilengkapi dengan jjin pengangkutan ada sangsi hukumnya yaitudikani pasal
39 — 24
Works ; e Bahwa terdakwa tidak memiliki surat Tin memegang danmenggunakan senjata Pistol Gas maka sangsi pidananya Senjata Pistoltersebut disita dan diamankan ; Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan ; 8. saksi : YUSAK TATANG als LEXI (dibawah sumpah menerangkan) :e Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi menerangkan tidak ada hubungankeluarga dengan terdakwa ;e Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi di Berita AcaraPemeriksaan
42 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kalaupun Mogok kerja yang dilakukanoleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) tidak sah quot non makahal tersebut tentu saja tidak sampai pada sangsi PHK tanpapesangon, mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (2) UUNo. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka sanksinya harusmengacu pada Keputusan Menteri in cassu KEPUTUSAN MENTERITENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIANOMOR : KEP.232/MEN/2003 Tentang AKIBAT MOGOK KERJAYANG TIDAK SAH.2.
11 — 2
Dimana Surat perjanjian itu dikatakan bahwa adaperaturan berdasarkan hukum adat dayak, Siapa yg memulai kesalahanatau melanggar peraturan, sehingga terjadi perceraian maka harusmenanggung resiko/di kenakan sangsi (denda) sesuai yang terlampir ;8. Sebulan sesudah itu di PAKSA menikah di KUA.Saya tadinya merasa keberatan karna tidak satupun keluarga yangmenyetujui. Dan kita punya kesepakatan boleh menikah asal tidak adapemaksaan;9.
75 — 36
Budi Prasetia diberi sangsi berupa pemberhentian / pemecatan dalamjabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan pada PT. PANCAKARSABANGUN REKSA dan sebagai akibat dari tindakannya / perbuatannyasudah semestinya Tergugat dr / Penggugat dk Ic. Budi Prasetiabertanggung jawab ;Bahwa sesuai dengan tindakannya yang telah merugikan keuanganPerusahaan tanpa seizin dari pimpinan, bahwa sesungguhnya Tergugat dr /Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 63/Padt/2018/PT MDNPenggugat dk Ic.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Adhe Chandra, SH.MH
356 — 50
Bahwa lagi pula apabila Terdakwa/Pembanding melakukan pelanggaranatau menyimpang dari Izin yang diberikan kepadaHal 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 27/PID/2020/PT MNDTerdakwa/Pembanding, maka seharusnya sangsi yang diberlakukankepada Terdakwa/Pembanding adalah pembatalan TPT KO milikTerdakwa/Pembanding sebagaimana yang tertuang dalam Permen LHKNo.
Ir Yudi Wahono Dess bin Alm Radi
Tergugat:
Walikota Cirebon
351 — 212
Putusan Perkara Nomor: 37/G/2020/PTUN.BDGBahwa dengan demikian demi kejelasan substansi surat, seharusnyasurat yang dikirimkan oleh Ketua Majelis Pertimbangan KepegawaianKota Cirebon kepada Wali Kota Cirebon harus lah memuat hasil rapatapa yang telah dilaporkannya kepada Wali Kota Cirebon;Bahwa selain itu, kalaulan kita baca secara cermat poin (a) TugasPokok Majelis Pertimbangan Kepegawaian di lingkungan PemerintahDaerah Kota Cirebon adalah Memberikan Saran Dan PertimbanganHukum Atas Penjatuhan Sangsi
Bukan memberikan sarandan pertimbangan hukum Sebelum adanya sangsi hukuman kepadasalah Seorang Pe@Qawal; 222 n on nnn nnn nnn n nn nee nnn eeeBahwa dikarenakan salah satu tugas pokok Majelis PertimbanganKepegawaian Kota Cirebon adalah memberikan saran danpertimbangan hukum setelah adanya sangsi hukuman kepada salahseorang pegawai, maka Surat Ketua Majelis PertimbanganKepegawaian Kota Cirebon Nomor: 861.04/1724/BKPPD/2019 tanggal23 September 2019 Hal Laporan Hasil Rapat Majelis PertimbanganKepegawaian
66 — 6
Banyuwangi dengan Kepala Kelurahan Karangrejo yang manatertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Eks Tanah Kas Desa92Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi tanggal 5 Juli 2006 Nomor:143/4/429/011/2006 dan tanggal 4 Agustus 2008 Nomor: 143/868/429.01 1/2008, halini oleh Penuntut Umum dijadikan sebagai bukti dan telah disita oleh Penyidik, yangmana dalam Surat Perjanjian tersebut memuat sanksi apabila perjanjian tersebut tidakdipatuhi pihak Kedua yaitu pihak Kelurahan Karangrejo, sangsi
Kelurahan Karangrejo ;93Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan sah, akan tetapiapabila dalam melakukan pengelolaan tanah eks TKD tersebut dianggap tidak sesuaidengan apa yang diperjanjikan seperti dalam Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 5Juli 2006 dan tanggal 4 Agustus 2008, in casu tidak menyetorkan hasil sewa tanaheks TKD kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, hal ini sangsinya sudahditentukan pada pasal 5 ayat (1) Surat Perjanjian Kerjasama tersebut, yang mana biladicermati sangsi
Banyuwangi dengan Kepala KelurahanKarangrejo yang mana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan EksTanah Kas Desa Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi tanggal 5 Juli 2006Nomor: 143/4/429/011/2006 dan tanggal 4 Agustus 2008 Nomor:143/868/429.011/2008, yang mana dalam Surat Perjanjian tersebut memuat sanksiapabila perjanjian tersebut tidak dipatuhi pihak Kedua yaitu pihak KelurahanKarangrejo, sangsi tersebut tercantum dalam pasal 5 ayat (1) yang berbunyi apabilaPihak Kedua melanggar
Jan Maswan Sinurat, SH
Terdakwa:
Suwandi Sitorus
21 — 4
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
116 — 29
MANDALA MULTI FINANCE, Tbkdalam menjalankan usahanya tidak sesuai dengan Peraturan KementrianKeuangan Republik Indonesia maka Kementrian Keuangan RepublikIndonesia akan memberikan sangsi dan Klausula Baku dalam PerjanjianKredit yang ditandatangani antara Konsumen YUSTINUS DIDIKEFENDY, HARUN WUANYA, PURWANI SUNARTIN, NUR BAINAH,YUNI SETIAWAN dengan pelaku usaha (PT.
HABIBA HANUM,SH
Terdakwa:
Adriyadie Syahputra Als Dadik
70 — 12
menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanHalaman 17 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Kisbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatunan sangsi