Ditemukan 2230 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-02-2020 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 24-04-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Dps
Tanggal 23 April 2020 — Penuntut Umum:
A.A Alit Rai Suastika, SH
Terdakwa:
I Made Sudaris
21880
  • diketemukannya bukan ditempat terdaftar melainkan di JalanTirta Bayu Dalung No.9;Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, yangbertemu adalah AR sebelumnya;Halaman 44 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN DpsBahwa tidak sempat ditanyakan mengapa PT Jaya Bali Sejahtera tidakmelaporkan dan membayar SPT pajaknya, tanggapannya wajib pajak akanmengkonfirmasi ke klien;Bahwa Jumlah pokok pajak PPN yang belum dibayarkan oleh PT Jaya BaliSejahtera keseluruhan belum dihitung;Bahwa Terkait self
    assesment dalam prosedur kami menghimbau danmengingatkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, untuk PPN bukanbukan self assesment, wajid pajak memungut pajak orang lain kemudianmenyetor dan melaporkan pungutan;Bahwa Begitu kami memasukan nomor pokok wajib pajaknya langsung terlihattransaksi dengan pihakpihak lawan dan disana juga terlinat mana PPN yangsudah dan belum disetor oleh wajib pajak tetapi sudah dipungut kepada lawantransaksi;Bahwa saksi tidak melakukan kroscek kembali kepada lawan
    PengusahaKena Pajak (PKP) di KPP Pratama Badung Utara pada tanggal 23 September 2014;Menimbang, bahwa dengan dikukuhkannya PT Jaya Bali Sejahtera sebagaiPengusaha Kena Pajak maka PT Jaya Bali Sejahtera telah diberikan nomor serifaktur pajak sehingga PT Jaya Bali Sejahtera diberi kepercayaan untuk memungutpajak PPN setiap transaksi, selain itu kewajiaban PT Jaya Bali Sejahtera yaitumemungut, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang karenasistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 978/B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII
3419 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 978/B/PK/PJK/2016sesuai standar Pemeriksaan Sehingga prosedur pemeriksaan lapangan yangdilakukan oleh Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku danmenyalahi ketentuan formal;bahwa dengan demikian, Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPN MasaBulan Nopember Tahun Pajak 2010 Nomor: 00185/207/10/051/12 tanggal 25April 2012 tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku (contra legem) karena tidak mempertimbangkanpelaporan pajak yang telah dilakukan self
Register : 02-05-2013 — Putus : 02-07-2014 — Upload : 11-05-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 676_PDT_G_2013_PN_MDN
Tanggal 2 Juli 2014 — PT. INTAN NASIONAL IRON INDUSTRI yang memberikan Kuasa kepada 1.Dahmar, SH, 2.Achmad Yarus, SH, 3.Fajar Lesmana, SH,MH, 4.Bachtiar Baital, SH Kesemuanya Advokat pada Kantor “Wira Yustitia – 2” Law Office, berkedudukan di Jalan Raya Kembangan Baru No. 17-19, Kembangan Utara, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2013, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : PENGGUGAT ; ----- L a w a n ----- 1. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : DR.Indra Surya, SH, LLM, Dkk selaku Pejabat dan Pegawai Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, yang memilih domisili di Gedung Djuanda I Lantai 15, Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Februari 2014 No. SKU-36/MK.1/2014 dan Surat Tugas tanggal 03 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ; 2. PT. MITRAJAYA BAHARI, yang memberikan Kuasa kepada : Chan Wai Khan,SH dan Lihardo Sinaga, SH Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor : P, C & F Law Office, beralamat di Jalan K.L. Yos Sudarso No. 39 Medan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2013, selanjutnya disebut : TURUT TERGUGAT ;
25558
  • maka sebagai pihak pengimporbarang, PENGGUGAT segera melakukan kewajibannya terhadap Negara denganmelakukan pembayaran Bea Masuk (setor tunai) atas barangbarang yang telah diimpor oleh PENGGUGAT tersebut ;(bukti Pemberitahuan Pabean Pasal 5A UU Kepabeanan kepada Tergugat viaOnline)Bahwa besaran nilai yang telah disetor oleh PENGGUGAT adalah mengacukepada Formulir PIB yang diberikan oleh TURUT TERGUGAT berdasarkanperhitungan dari software yang didapatkan secara resmi dari TERGUGAT denganmekanisme Self
Putus : 29-08-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1008 K/PID.SUS/2012
Tanggal 29 Agustus 2012 — ROBINSON;
4939 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Said of transaction by unrelated perties of transactionby unrelated perties, each acting in his on her own self interest; the basismarket value determination. A transaction in good faith in the ordinary course ofbusiness by partiles with independent interest.Arms length transaction.
    Transaksi antara pihakpihak yang tidak terkait(unrelated perties), masingmasing pihak bertindak demi kepentingan terbaiknya(self interest); dasar bagi penentu nilai pasar yang wajar (fair market value).Transaksi yang dilakukan dengan niat atau itikad baik/bersih (in good faith)dalam perjalanan bisnis yang biasa (ordinary course of business) oleh pihakpihak yang mempunyai kepentingan independent (parties with independentinterest)Kalau kriteria Arms length transaction dipenuhi, maka harga yang terjadi
Register : 17-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 836 B/PK/PJK/2017
Tanggal 24 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII;
258 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga prosedur pemeriksaan lapangan yang dilakukan olehKPP BUMN atau KPP Wajib Pajak Besar Tiga tidak sesuai dengan ketentuanyang berlaku dan menyalahi ketentuan formal;Bahwa dengan demikian, Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPN MasaBulan Juni Tahun Pajak 2010 Nomor : 00180/207/10/051/12 tanggal 25 April2012 tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku (contra legem) karena tidak mempertimbangkan pelaporan pajakyang telah dilakukan self assessment dan dilindungi
Putus : 28-04-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92/B/PK/PJK/2015
Tanggal 28 April 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs CV ANUGERAH SARANA TEKNIK KAYU
5839 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 92/B/PK/PJK/2015yang ditandatangani oleh Terdakwa yang berpotensi menimbulkan kerugiannegara, maka Majelis akan menetapkan jumlah denda sesuai dengan yangdiatur dalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan, yaitu Self Assessment adalah anggota masyarakatwajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongannasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar danmelaporkan sendiri pajak yang terutang;Menimbang, bahwa
Register : 04-05-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tjk
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Sri Aprilinda Dani, S.H.
Terdakwa:
YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH
17936
  • PajakMineral Bukan Logam dan Batuan, kewenangan pengelolaan PajakMineral Bukan Logam dan Batuan merupakan kewenangan BadanPengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten LampungSelatan, dengan mekanisme pembayaran pajak mineral bukan logam danbatuan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Nomor 01Tahun 2018 yaitu tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam danbatuan bagi wajid pajak mineral bukan batuan dan logam dilakukandengan cara menghitung, melapor dan melakukan pembayaran sendiri(self
    Bukan Logam dan Batuan, kewenangan pengelolaanPajak Mineral Bukan Logam dan Batuan beralih menjadi kewenangan BadanPengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten LampungSelatan, dengan mekanisme pembayaran pajak mineral bukan logam danbatuan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun2018 yaitu tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuanbagi wajib pajak mineral bukan batuan dan logam dilakukan dengan caramenghitung, melapor dan melakukan pembayaran sendiri (self
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 544/Pdt.G/2018/PN Smg
Tanggal 2 Mei 2019 — Penggugat:
Moh. Ridwan. Dkk
Tergugat:
Direktur Utama Bank Jateng Pusat
10038
  • Bahwa Pelanggaran terhadap aturan atau UndangUndang disebut sebagaiPMH; Bahwa Yang dimaksud Self Regulator Bolt adalah Bank boleh melakukanpengkoreksian tanpa ijin nasabah karena kesalahan sistemnya sendiri.Put.No.544Pdt.G.2018 Hal.27Bahwa Relative Bank Secracy adalah Bank mempunyai kewenangan untukmembuka rekening nasabah jika diminta karena ada perkara perdatamaupun pidana.Bahwa Kesalahan transfer pada mesih ATM menjadi tanggungjawab Bank.Bank mempunyai kewenangan untuk koreksi secara langsung
Register : 24-07-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 516/Pid.B/LH/2020/PN Mtr
Tanggal 22 September 2020 — Penuntut Umum:
1.M.BUSTANUL ARIFIN,SH,MH.
2.KRISNA PRAMONO,SH.
3.NI MADE SAPTINI
Terdakwa:
KASARUDIN bin LAMASE alias ILANG
25240
  • setelah saksi mengetahui terdapat perbedaan tersebutkemudian saksi melakukan pengamanan terhadap dokumen SKSHHKNomor Seri : KO.A.0250745 tertanggal 9 Oktober 2018 tersebut dansaksi selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan; Bahwa kondisi fisik kayu yang diangkut oleh KLM BUNGAYULIANA yang saksi temukan saat itu adalah kayu olahan dalam bentukkayu gergajian yang bentuk olahan balok berbagai ukuran; Bahwa proses diterbitkannya suatu dokumen berupa SKSHHKKO saat ini telah dilakukan secara Self
Register : 23-11-2020 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 30/G/2020/PTUN.BKL
Tanggal 23 Februari 2021 — HERI SUSILO melawan KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ARGAMAKMUR dkk
20385
  • Prinsipini sejalan dengan sistem self assessment yangmana pembayar pajak memiliki pilihan untukmenjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.4.d. Prinsip ekonomi (economy). Prinsip inimenekankan adanya pertambahan nilai ataumanfaat dari aktivitas pemajakan, baik bagipemerintah maupun bagi pembayar pajak. Dalamprinsip ini, pemerintah akan menerapkan sistempemajakan yang efektif dan efisien seperti biayapemungutan pajak yang rendah.
Register : 06-07-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Pts
Tanggal 26 September 2018 — Penuntut Umum:
Muhamad Aprila Ramadhon, S.H
Terdakwa:
SUHAIDI ALS DI BIN BAHTIAR
5112
  • ataudipungut berdasarkan izin/nak kelola sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;Bahwa penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alambertujuan untuk menjamin legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutan kayuserta ketersediaan data dan informasi, Ruang lingkup penatausahaan hasilhutan kayu yang berasal dari hutan alam meliputi seluruh hasil hutan kayuyang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan dan atau ditebang olehpengelolahutan/pemegang izin sah dan dilaksanakan secara self
Register : 20-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1244 B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII;
2720 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lapangan tidak disampaikan oleh Pemeriksa sesuai standarPemeriksaan, sehingga prosedur pemeriksaan lapangan yang dilakukan olehTerbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyalahiKetentuan formal;Bahwa dengan demikian, Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPN MasaPajak Maret 2010 Nomor : 00177/207/10/051/12 tanggal 25 April 2012 tersebuttidak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku(contra legem) karena tidak mempertimbangkan pelaporan pajak yang telahdilakukan self
Register : 22-02-2016 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PN KISARAN Nomor 12/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Kis
Tanggal 3 Mei 2016 — PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk Lawan RANJIT SING
13356
  • Bank Danamon Indonesia.Tbk Devisi Self Emnloved Mass Market.
Register : 06-09-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 30-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 30/PID.TPK/2017/PT DKI
Tanggal 28 September 2017 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MULYATNO WIBOWO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Burhan Ashshofa, SH., MH
226115
  • Sementara itu, jumlah fasilitas yang telahditarik oleh debitur adalah sebesar Rp. 8.600.000.000..Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur, targetprogress proyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditariktersebut adalah Rp.12.285.714.285, (42,200%). Dengandemikian, progress yang telah dicapai oleh debitur saat initelah melampaui target progress proyek yang telah dibiayaioleh Bank.
    Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebutadalah Rp.222.185.836.882, (62,68% dari nilai proyek)sehingga terjadi deviasi positif sebesar Rp.5.082.464.095,.(1,433%) yang artinya progress proyek tersebut telahmelampaui target yang ditetapkan.2.
    Sementara itu, jumlah fasilitas yang telahditarik oleh debitur adalah sebesar Rp. 8.600.000.000..Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur, targetprogress proyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditariktersebut adalah Rp.12.285.714.285, (42,200%). Dengandemikian, progress yang telah dicapai oleh debitur saat ini telahmelampaui target progress proyek yang telah dibiayai olehBank.
    Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebutadalah Rp.222.185.836.882, (62,68% dari nilai proyek)sehingga terjadi deviasi positif sebesar Rp.5.082.464.095.,.(1,433%) yang artinya progress proyek tersebut telahmelampaui target yang ditetapkan.2.
Putus : 25-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1298/B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — PT. GAYA FAVORIT PRESS VS PT. GAYA FAVORIT PRESS
2610 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Desember 2008,dan sebagai penerapan asas self assestment yang dianut sistem perpajakanIndonesia maka seharusnya Terbanding memahami bahwa SPT PemohonBanding adalah benar kecuali Terbanding dapat membuktikan ketidak benarandari SPT Pemohon Banding, dan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastianhukum bagi Pemohon Banding, seharusnya Terbanding memberikan bukti yangakurat terhadap koreksi yang dibuat oleh Terbanding tersebut;bahwa faktanya koreksi Terbanding hanya berdasarkan anggapan semataTerbanding
Putus : 25-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 605 B/PK/PJK/2017
Tanggal 25 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PANGKATAN INDONESIA
3315 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Another optional taxable supply is the application of self constructedgoods;Bahwa dari pendapat para ahli yang diuraikan di atas, terdapat persamaankonsep yaitu penyerahan telah terjadi apabila telah terjadi kepindahankepemilikan, telah terjadi pengalihan hak untuk menguasai barang, baikbarang bergerak maupun barang tidak bergerak.
Putus : 15-03-2016 — Upload : 20-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 553 PK/Pdt/2015
Tanggal 15 Maret 2016 — PT INTAN PRIMATANI vs PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk., q.q. PT BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA (PERSERO)
8446 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selain itu akibat rendahnyaagrumus (sisa ampas tebu) yang seharusnya mencukupi untuk digunakansebagai bahan bakar boiler dan menggerakkan turbin pembangkit listrik(self sufficient), menimbulkan biaya produksi menjadi tinggi mengingatpabrik terpaksa menggunakan bahan bakar batu bara dan solar;Berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, jelaslan bahwaperhitungan produksi pabrik yang dibuat oleh Penggugat Konvensi tersebutsangatlah tidak masuk di akal dan sangat mengadaada;Demikian juga dengan dalil
Register : 10-07-2014 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan PN SUMEDANG Nomor 160/Pid.B/2014/PN.Smd
Tanggal 27 Nopember 2014 — Aulia Yusuf bin Suhendra sebagai Terdakwa
18350
  • manusia.e Bahwa benar ahli selaku Psikolog pernah melakukan konseling dan ataupemeriksaan terhadap kejiwaan terhadap seorang Perempuan yangbernama Sdri.ULFA THAZKYA KANOSA di tempat saksi praktik Padahari Sabtu tanggal 9 Februari 2013 dan hari minggu tanggal 10 Februari2013 sekitar jam 10.00 WIB dan hasil sementara konseling tersebutbahwa Sdri.ULFA THAZKYA KANOSA mempunyai potensi intelektualyang baik dan memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas sertamemiliki halhal yang harus meningkatkan self
Putus : 08-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1600/B/PK/PJK/2016
Tanggal 8 Desember 2016 — PT. KALTIM METHANOL INDUSTRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
8566 Berkekuatan Hukum Tetap
  • cocok, namun perhitunganharga wajar tersebut hanya cocok diterapkan untuk penjualan kepadaSojitz yang memang mempunyai hubungan istimewa (secara fiskal)dengan Pemohon Banding, sedangkan untuk PT Humpuss tidak dapatditerapbkan karena Majelis berpendapat tidak ada hubungan istimewaantar keduanya;bahwa Majelis berpendapat penentuan harga jual yang sudah dilakukanoleh Pemohon Banding dengan metode CUP dengan indeks hargaPLATTS, sepanjang menyangkut hubungan transaksi dengan PTHumpuss, sesuai prinsip self
Register : 07-01-2019 — Putus : 22-01-2019 — Upload : 01-03-2019
Putusan PN Parigi Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN PRG
Tanggal 22 Januari 2019 — Pemohon:
MOH. RIVANI
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara RI Cq. Kepala Kepolisian Resort Parimo Cq. Satuan Reserse Narkoba Parimo
7019
  • Dengan kata lain, pemeriksaan calon tersangka(keterangan terlapor, atau keterangan terlapor atau tersangka yang sementaradiperiksa sebagai saksi) atau keterangan tersangka tidak dapat dijadikantumpuan pembuktian, karena sebenarnya tidak mempunyai nilai pembuktianuntuk membuktikan kebersalahan tersangka atas tindak pidana yangdipersangkakan terhadapnya sebagaimana asas non self incrimination, yangberlaku secara universal, yang diadakan guna terwujudkanya due process,pada satu sisi dan fair procedure