Ditemukan 2230 data
A.A Alit Rai Suastika, SH
Terdakwa:
I Made Sudaris
218 — 80
diketemukannya bukan ditempat terdaftar melainkan di JalanTirta Bayu Dalung No.9;Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, yangbertemu adalah AR sebelumnya;Halaman 44 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN DpsBahwa tidak sempat ditanyakan mengapa PT Jaya Bali Sejahtera tidakmelaporkan dan membayar SPT pajaknya, tanggapannya wajib pajak akanmengkonfirmasi ke klien;Bahwa Jumlah pokok pajak PPN yang belum dibayarkan oleh PT Jaya BaliSejahtera keseluruhan belum dihitung;Bahwa Terkait self
assesment dalam prosedur kami menghimbau danmengingatkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, untuk PPN bukanbukan self assesment, wajid pajak memungut pajak orang lain kemudianmenyetor dan melaporkan pungutan;Bahwa Begitu kami memasukan nomor pokok wajib pajaknya langsung terlihattransaksi dengan pihakpihak lawan dan disana juga terlinat mana PPN yangsudah dan belum disetor oleh wajib pajak tetapi sudah dipungut kepada lawantransaksi;Bahwa saksi tidak melakukan kroscek kembali kepada lawan
PengusahaKena Pajak (PKP) di KPP Pratama Badung Utara pada tanggal 23 September 2014;Menimbang, bahwa dengan dikukuhkannya PT Jaya Bali Sejahtera sebagaiPengusaha Kena Pajak maka PT Jaya Bali Sejahtera telah diberikan nomor serifaktur pajak sehingga PT Jaya Bali Sejahtera diberi kepercayaan untuk memungutpajak PPN setiap transaksi, selain itu kewajiaban PT Jaya Bali Sejahtera yaitumemungut, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang karenasistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 978/B/PK/PJK/2016sesuai standar Pemeriksaan Sehingga prosedur pemeriksaan lapangan yangdilakukan oleh Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku danmenyalahi ketentuan formal;bahwa dengan demikian, Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPN MasaBulan Nopember Tahun Pajak 2010 Nomor: 00185/207/10/051/12 tanggal 25April 2012 tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku (contra legem) karena tidak mempertimbangkanpelaporan pajak yang telah dilakukan self
255 — 58
maka sebagai pihak pengimporbarang, PENGGUGAT segera melakukan kewajibannya terhadap Negara denganmelakukan pembayaran Bea Masuk (setor tunai) atas barangbarang yang telah diimpor oleh PENGGUGAT tersebut ;(bukti Pemberitahuan Pabean Pasal 5A UU Kepabeanan kepada Tergugat viaOnline)Bahwa besaran nilai yang telah disetor oleh PENGGUGAT adalah mengacukepada Formulir PIB yang diberikan oleh TURUT TERGUGAT berdasarkanperhitungan dari software yang didapatkan secara resmi dari TERGUGAT denganmekanisme Self
49 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Said of transaction by unrelated perties of transactionby unrelated perties, each acting in his on her own self interest; the basismarket value determination. A transaction in good faith in the ordinary course ofbusiness by partiles with independent interest.Arms length transaction.
Transaksi antara pihakpihak yang tidak terkait(unrelated perties), masingmasing pihak bertindak demi kepentingan terbaiknya(self interest); dasar bagi penentu nilai pasar yang wajar (fair market value).Transaksi yang dilakukan dengan niat atau itikad baik/bersih (in good faith)dalam perjalanan bisnis yang biasa (ordinary course of business) oleh pihakpihak yang mempunyai kepentingan independent (parties with independentinterest)Kalau kriteria Arms length transaction dipenuhi, maka harga yang terjadi
25 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga prosedur pemeriksaan lapangan yang dilakukan olehKPP BUMN atau KPP Wajib Pajak Besar Tiga tidak sesuai dengan ketentuanyang berlaku dan menyalahi ketentuan formal;Bahwa dengan demikian, Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPN MasaBulan Juni Tahun Pajak 2010 Nomor : 00180/207/10/051/12 tanggal 25 April2012 tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku (contra legem) karena tidak mempertimbangkan pelaporan pajakyang telah dilakukan self assessment dan dilindungi
58 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 92/B/PK/PJK/2015yang ditandatangani oleh Terdakwa yang berpotensi menimbulkan kerugiannegara, maka Majelis akan menetapkan jumlah denda sesuai dengan yangdiatur dalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan, yaitu Self Assessment adalah anggota masyarakatwajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongannasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar danmelaporkan sendiri pajak yang terutang;Menimbang, bahwa
Sri Aprilinda Dani, S.H.
Terdakwa:
YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH
179 — 36
PajakMineral Bukan Logam dan Batuan, kewenangan pengelolaan PajakMineral Bukan Logam dan Batuan merupakan kewenangan BadanPengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten LampungSelatan, dengan mekanisme pembayaran pajak mineral bukan logam danbatuan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Nomor 01Tahun 2018 yaitu tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam danbatuan bagi wajid pajak mineral bukan batuan dan logam dilakukandengan cara menghitung, melapor dan melakukan pembayaran sendiri(self
Bukan Logam dan Batuan, kewenangan pengelolaanPajak Mineral Bukan Logam dan Batuan beralih menjadi kewenangan BadanPengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten LampungSelatan, dengan mekanisme pembayaran pajak mineral bukan logam danbatuan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun2018 yaitu tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuanbagi wajib pajak mineral bukan batuan dan logam dilakukan dengan caramenghitung, melapor dan melakukan pembayaran sendiri (self
Moh. Ridwan. Dkk
Tergugat:
Direktur Utama Bank Jateng Pusat
100 — 38
Bahwa Pelanggaran terhadap aturan atau UndangUndang disebut sebagaiPMH; Bahwa Yang dimaksud Self Regulator Bolt adalah Bank boleh melakukanpengkoreksian tanpa ijin nasabah karena kesalahan sistemnya sendiri.Put.No.544Pdt.G.2018 Hal.27Bahwa Relative Bank Secracy adalah Bank mempunyai kewenangan untukmembuka rekening nasabah jika diminta karena ada perkara perdatamaupun pidana.Bahwa Kesalahan transfer pada mesih ATM menjadi tanggungjawab Bank.Bank mempunyai kewenangan untuk koreksi secara langsung
1.M.BUSTANUL ARIFIN,SH,MH.
2.KRISNA PRAMONO,SH.
3.NI MADE SAPTINI
Terdakwa:
KASARUDIN bin LAMASE alias ILANG
252 — 40
setelah saksi mengetahui terdapat perbedaan tersebutkemudian saksi melakukan pengamanan terhadap dokumen SKSHHKNomor Seri : KO.A.0250745 tertanggal 9 Oktober 2018 tersebut dansaksi selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan; Bahwa kondisi fisik kayu yang diangkut oleh KLM BUNGAYULIANA yang saksi temukan saat itu adalah kayu olahan dalam bentukkayu gergajian yang bentuk olahan balok berbagai ukuran; Bahwa proses diterbitkannya suatu dokumen berupa SKSHHKKO saat ini telah dilakukan secara Self
203 — 85
Prinsipini sejalan dengan sistem self assessment yangmana pembayar pajak memiliki pilihan untukmenjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.4.d. Prinsip ekonomi (economy). Prinsip inimenekankan adanya pertambahan nilai ataumanfaat dari aktivitas pemajakan, baik bagipemerintah maupun bagi pembayar pajak. Dalamprinsip ini, pemerintah akan menerapkan sistempemajakan yang efektif dan efisien seperti biayapemungutan pajak yang rendah.
Muhamad Aprila Ramadhon, S.H
Terdakwa:
SUHAIDI ALS DI BIN BAHTIAR
51 — 12
ataudipungut berdasarkan izin/nak kelola sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;Bahwa penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alambertujuan untuk menjamin legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutan kayuserta ketersediaan data dan informasi, Ruang lingkup penatausahaan hasilhutan kayu yang berasal dari hutan alam meliputi seluruh hasil hutan kayuyang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan dan atau ditebang olehpengelolahutan/pemegang izin sah dan dilaksanakan secara self
27 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lapangan tidak disampaikan oleh Pemeriksa sesuai standarPemeriksaan, sehingga prosedur pemeriksaan lapangan yang dilakukan olehTerbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyalahiKetentuan formal;Bahwa dengan demikian, Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPN MasaPajak Maret 2010 Nomor : 00177/207/10/051/12 tanggal 25 April 2012 tersebuttidak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku(contra legem) karena tidak mempertimbangkan pelaporan pajak yang telahdilakukan self
133 — 56
Bank Danamon Indonesia.Tbk Devisi Self Emnloved Mass Market.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Burhan Ashshofa, SH., MH
226 — 115
Sementara itu, jumlah fasilitas yang telahditarik oleh debitur adalah sebesar Rp. 8.600.000.000..Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur, targetprogress proyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditariktersebut adalah Rp.12.285.714.285, (42,200%). Dengandemikian, progress yang telah dicapai oleh debitur saat initelah melampaui target progress proyek yang telah dibiayaioleh Bank.
Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebutadalah Rp.222.185.836.882, (62,68% dari nilai proyek)sehingga terjadi deviasi positif sebesar Rp.5.082.464.095,.(1,433%) yang artinya progress proyek tersebut telahmelampaui target yang ditetapkan.2.
Sementara itu, jumlah fasilitas yang telahditarik oleh debitur adalah sebesar Rp. 8.600.000.000..Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur, targetprogress proyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditariktersebut adalah Rp.12.285.714.285, (42,200%). Dengandemikian, progress yang telah dicapai oleh debitur saat ini telahmelampaui target progress proyek yang telah dibiayai olehBank.
Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebutadalah Rp.222.185.836.882, (62,68% dari nilai proyek)sehingga terjadi deviasi positif sebesar Rp.5.082.464.095.,.(1,433%) yang artinya progress proyek tersebut telahmelampaui target yang ditetapkan.2.
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Desember 2008,dan sebagai penerapan asas self assestment yang dianut sistem perpajakanIndonesia maka seharusnya Terbanding memahami bahwa SPT PemohonBanding adalah benar kecuali Terbanding dapat membuktikan ketidak benarandari SPT Pemohon Banding, dan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastianhukum bagi Pemohon Banding, seharusnya Terbanding memberikan bukti yangakurat terhadap koreksi yang dibuat oleh Terbanding tersebut;bahwa faktanya koreksi Terbanding hanya berdasarkan anggapan semataTerbanding
33 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Another optional taxable supply is the application of self constructedgoods;Bahwa dari pendapat para ahli yang diuraikan di atas, terdapat persamaankonsep yaitu penyerahan telah terjadi apabila telah terjadi kepindahankepemilikan, telah terjadi pengalihan hak untuk menguasai barang, baikbarang bergerak maupun barang tidak bergerak.
84 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selain itu akibat rendahnyaagrumus (sisa ampas tebu) yang seharusnya mencukupi untuk digunakansebagai bahan bakar boiler dan menggerakkan turbin pembangkit listrik(self sufficient), menimbulkan biaya produksi menjadi tinggi mengingatpabrik terpaksa menggunakan bahan bakar batu bara dan solar;Berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, jelaslan bahwaperhitungan produksi pabrik yang dibuat oleh Penggugat Konvensi tersebutsangatlah tidak masuk di akal dan sangat mengadaada;Demikian juga dengan dalil
183 — 50
manusia.e Bahwa benar ahli selaku Psikolog pernah melakukan konseling dan ataupemeriksaan terhadap kejiwaan terhadap seorang Perempuan yangbernama Sdri.ULFA THAZKYA KANOSA di tempat saksi praktik Padahari Sabtu tanggal 9 Februari 2013 dan hari minggu tanggal 10 Februari2013 sekitar jam 10.00 WIB dan hasil sementara konseling tersebutbahwa Sdri.ULFA THAZKYA KANOSA mempunyai potensi intelektualyang baik dan memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas sertamemiliki halhal yang harus meningkatkan self
85 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
cocok, namun perhitunganharga wajar tersebut hanya cocok diterapkan untuk penjualan kepadaSojitz yang memang mempunyai hubungan istimewa (secara fiskal)dengan Pemohon Banding, sedangkan untuk PT Humpuss tidak dapatditerapbkan karena Majelis berpendapat tidak ada hubungan istimewaantar keduanya;bahwa Majelis berpendapat penentuan harga jual yang sudah dilakukanoleh Pemohon Banding dengan metode CUP dengan indeks hargaPLATTS, sepanjang menyangkut hubungan transaksi dengan PTHumpuss, sesuai prinsip self
MOH. RIVANI
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara RI Cq. Kepala Kepolisian Resort Parimo Cq. Satuan Reserse Narkoba Parimo
70 — 19
Dengan kata lain, pemeriksaan calon tersangka(keterangan terlapor, atau keterangan terlapor atau tersangka yang sementaradiperiksa sebagai saksi) atau keterangan tersangka tidak dapat dijadikantumpuan pembuktian, karena sebenarnya tidak mempunyai nilai pembuktianuntuk membuktikan kebersalahan tersangka atas tindak pidana yangdipersangkakan terhadapnya sebagaimana asas non self incrimination, yangberlaku secara universal, yang diadakan guna terwujudkanya due process,pada satu sisi dan fair procedure