Ditemukan 46741 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 20-12-2016 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 12-06-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 236/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 4 Mei 2017 — - Ihut Dongan Sianipar (PENGGUGAT) - PT. AKR Transportasi Indonesia (TERGUGAT)
43 — 9
  • - Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003
    AKR Transportasi Indonesia terhadap Penggugat i.clhut Dongan S belumlah sesuai dengan ketentuan pasal 161 UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;9.
    Bahwa Penggugat sudah diberikan surat peringatan 3, dansebelumnya pun Penggugat sudah pernah menerima surat peringatan3 (Penggugat menerima surat peringatan 3 berturutturut selamatahun 2016);Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka Tergugat telah dapatmelakukan pengakhiran hubungan kerja sesuai dengan pasal 161 undangundang no. 13 tahun 2003 dalam hal pekerja/oburuh melakukan pelanggaranketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atauperjanjian kerja bersama, pengusaha
    Mdnmemenuhi unsur Pasal 161 UndangUndang No.13 Tahun 2003tentang ketenagakerjaan tersebut;Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat dan Jawaban Tegugattersebut diatas terdapat fakta fakta yang sebenarnya yaitu:Bahwa Penggugat adalah supir truk tangki pada perusahaan Tergugat(ic. PT.
    Mdnsebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantianhak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pasal 161 UndangUndangNo.13 Tahun 2003 di atas, jelas maknanya Penggugat telah melanggarPeraturan Perusahaan dengan tidak memenuhi perintah kerja dari atasan, yangmana tugas yang diberikan tersebut merupakan tugas utama Penggugat sebagaisupir truk tangki, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat telahmelakukan kesalahan dan patut diberikan surat
    Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sesuaidengan Pasal 161 ayat (1) UndangUndang No.13 Tahun 2003;3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi atas pemutusanhubungan kerja sebesar 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)Halaman 28 dari 30Putusan PH! Nomor :236/Padt.SusPHI/2016/PN.
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Umum Penghinaan
Register : 08-12-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 19-01-2015
Putusan PT BENGKULU Nomor 60/PID.Sus/2014/PT.BGL
Tanggal 7 Januari 2015 — ASEP AGUS SUSANTO BIN RUDI
61 — 17
  • ARGA MAKMUR NOMOR : 161/Pid.B/2014/PN.Agm TANGGAL : 30 OKTOBER 2014
    ;Telah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmurtanggal 30 Oktober2014 Nomor: 161/Pid.B/2014/PN.Agm yang amar leng kapnya berbunyi sebagai berikut ;1 Menyatakan terdakwa Asep Agus Susanto Bin Rudi tersebut, telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukankekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya ;2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 12-05-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 25-10-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn
Tanggal 25 September 2017 — - RIFKI ALAM SAPUTRA (PENGGUGAT) - CV. FOUNTAIN (TERGUGAT)
62 — 19
  • Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2017 sesuai Pasal 161 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Register : 05-10-2023 — Putus : 12-10-2023 — Upload : 12-10-2023
Putusan PN MADIUN Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Mad
Tanggal 12 Oktober 2023 — Pemohon:
UNTUNG PRASETYO
14 — 0

  • MENETAPKAN:

    1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
    2. Menyatakan pencabutan permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan Nomor Register 161/Pdt.P/2023/PN Mad dicabut oleh Pemohon;
    3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Madiun atau Wakilnya yang sah untuk mencatat dalam register/ daftar perkara perdata tentang pencabutan permohonan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Mad;
    4. Membayar
    161/Pdt.P/2023/PN Mad
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-07-2013 — Upload : 25-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1936 K/Pdt/2012
Tanggal 26 Juli 2013 — PANGDAM IX UDAYANA, Cq DAN REM 161 WIRASAKTI KUPANG, Cq. DAN DEN ZIBANG IX/I KUPANG, Cq DAN DEN POM IX/I KUPANG, dkk
45 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANGDAM IX UDAYANA, Cq DAN REM 161 WIRASAKTI KUPANG, Cq. DAN DEN ZIBANG IX/I KUPANG, Cq DAN DEN POM IX/I KUPANG, dkk
    PANGDAM IX UDAYANA, Cq DANREM 161 WIRASAKTI KUPANG, Cq. DAN DEN ZIBANGIX/I KUPANG, Cq DAN DEN POM IX/I KUPANG,berkedudukan di Jalan Polisi Militer Kupang,PEMERINTAH R.I Cq. MENTERI PEKERJAAN UMUMRI, Cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUMPROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, berkedudukan diJalan W. J Lalamentik No.20 Kupang, dalam hal ini memberikuasa kepada Yakobus A.
    ., beralamat di Markas Korem161/Wira Sakti Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal29 Juni 2010 dan Surat Perintah Danrem 161/Wira Sakti NomorSprin/554/V1/2010 tanggal 17 Juni 2010, para Pemohon Kasasi IIjuga Termohon Kasasi I dahulu sebagai para Tergugat I dan II/para Pembanding;dan:Hal. 1 dari 63 hal. Put. No.1936 K/Pdt/20121 PEMERINTAH R.I Cq. MENTERI DALAM NEGERI R.I,Cq. GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,berkedudukan di Jalan Raya Eltari No.52 Kupang,2 PEMERINTAH R.I Cq.
    PekerjaanUmum Nusa Tenggara Timur yang diatasnya sudah tertera disposisi Bpk El Tarikepada Ka Zibang;Bahwa selanjutnya Ka Zibang Sub Rayon 104 Nusratim melalui suratnyaNomor: B87/10/1967, tanggal 16 Oktober 1967, yang ditujukan kepada DanDim 1602 Kupang, dimana tembusan surat tersebut juga disampaikan kepadaalmarhumah Ibu Paulina Pattiwaellapia, maksud surat Ka Zibang tersebut adalahmeminta bantuan Dan Dim 1602 Kupang untuk membentuk Panitia KomisiPenentuan Harga Sewa Tanah di Jalan Mardeka (Complex Pom 161
    PANGDAM IX UDAYANA, CqDAN REM 161 WIRASAKTI KUPANG, Cq.
    PANGDAM IX UDAYANA, Cq DANREM 161 WIRASAKTI KUPANG, Cq. DAN DEN ZIBANG IX/I KUPANG, CqDAN DEN POM IX/I KUPANG, 2. PEMERINTAH R.I Cq. MENTERIPEKERJAAN UMUM R.I, Cq.
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 21-03-2022 — Putus : 22-08-2022 — Upload : 27-11-2023
Putusan PN BEKASI Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Bks
Tanggal 22 Agustus 2022 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 0

  • M E N E T A P K A N:

    1. Menyatakan Gugatan Penggugat, tersebut sebagai mana terdaftar dalam register perkara Perdata Nomor 161/Pdt/G/2022/PN Bks. tersebut GUGUR;
    2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata Nomor 161/Pdt/G/2022/PN Bks. dari register perkara yang sedang berjalan;
    3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 566.500,00 (lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus
    161/Pdt.G/2022/PN Bks
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 03-12-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 13-01-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 161/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby
Tanggal 12 Januari 2021 — Penggugat:
PT Citra Nutrindo Langgeng
Tergugat:
Nur Rahmad
70 — 15

  • M E N E T A P K A N

    • Mengabulkan Pencabutan perkara gugatan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 161/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby;
    • Menyatakan perkara Gugatan Pengadilan Hubungan Industial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 161/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby dicabut;
    • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara
    161/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 14-02-2022 — Putus : 19-04-2022 — Upload : 19-04-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Sby
Tanggal 19 April 2022 — Penggugat:
Sony Hariyono
Tergugat:
Nyonya Raden Ajeng Anni Firnani
Turut Tergugat:
Tugito
58 — 10

  • M E N E T A P K A N

    1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut di atas ;
    2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 161/Pdt.G/2022/PN.Sby harus dihentikan ;
    3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 161/Pdt.G/2022/PN.Sby, tersebut dari Buku Register Perkara Perdata yang sedang berjalan ;
    4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 2.629.000,-
    161/Pdt.G/2022/PN Sby
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 19-09-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 07-02-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 266 / B / 2016 / PT.TUN.JKT
Tanggal 17 Nopember 2016 — 1.FATIMAH binti H.A. MADJIDI BEIJI.; DKK (4 Orang).; 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK.; DKK (7 Orang)
48 — 22
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 161/G/2015/PTUN-BDG.;
    bahwa pertimbanganhukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalamperkara a quo terhadap eksepsi tenidhg "Kompetens Absolut Pengadilanadalah telah tepat dan benar, aren S8bab itu untuk tidak mengulang kembaliseluruh uraian pertimbangar Hokum dalam putusan di tingkat pertama, makaMajelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan dijadikan dasarpertimbangan dalam nemutus sengketa Tata Usaha Negara a quo ditingkatbanding, coiriza terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPanaling Nd) 161
    No. 266 / B/ 2016/PT.TUN.JKTMenimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung No. 161/G/2015/PTUN.BDG tanggal 27 Juni 2016 yangdimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkat banding, dan ParaPenggugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dalam sengketaini, maka berdasarkan pasal 110 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat/Pembandingdihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat
    banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; AA>.Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomer 3 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dilibah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009serta peraturan perundangundangan lainnya.yang terkait ; MENGADILI Menerima permohonan banding, tari Para Penggugat / Pembanding; Menguatkan Putusan Rengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :161/G/201 SPTUNBDG tanggal 27 Juni 2016 yang dimohonkan banding;
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 16-05-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PTUN AMBON Nomor 13/G/2016/PTUN.ABN
Tanggal 5 Oktober 2016 — JOSEFH TANASALE, Pekerjaan Petani, bertindak selaku Ketua Matarumah Tanasale Keturunan AINUSA TANASALE, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Negeri Lainitu Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah yang untuk kepentingan perkara ini mengambil alamat di Jalan Listrik Negara Batu Gajah RT.001/ RW 004 batu gajah atas, Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau pada Kantor Penasihat Hukum (Kuasa Hukum) yang akan disebutkan di bawah ini, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2016, telah memberikan kuasa kepada kepada : ------------------------------------- 1. SARCHY SAPURY, SH, 2. NOIJA FILEO PISTOS, SH. MH. Kedua - duanya Advokat / Penasihat Hukum, Kewarganegaraan Indonesia berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SARCHY SAPURY, SH. yang beralamat diJalan Listrik Negara Batu Gajah RT.001/ RW 004batu gajah atas, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, ------------------------------------------------------ Selanjutnya disebut sebagai -------------- PENGGUGAT ; M E L A W A N BUPATI MALUKU TENGAH,. Berkedudukan di Jln. Geser no. 4 - Masohi, Maluku Tengah Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-------------------- 1. MASUHADJI TUAKYA, SH., MH, Kewarganegaraan : Indonesia, Jabatan : Kepala Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; ------------------------------------- 2. ELBERTHIN PATTIMUKAY, SH., Kewarganegaraan : Indonesia, Jabatan : Staff Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; --------------------------------------------- 3. ALI LATUPONO, SH, Kewarganegaraan : Indonesia, Jabatan : Staff Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; ---------------------------------------------------------------- 4. HENDRIKUS SIMON TANATE, SH, Kewarganegaraan: Indonesia, Jabatan : Staff Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; -------------------------------------------- Kesemuaanya masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Bupati Maluku Tengah di Jln. Geser no. 4 - Masohi, Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/02/SK/2016 tertanggal 24 Mei 2016 ;----- Selanjutnya disebut sebagai--------------------------TERGUGAT ;
100 — 177
  • Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141-161 Tahun 2016 tanggal 18 Februari 2016, tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Leinitu, Kecamatan Nusalaut;----------------------------------------3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141-161 Tahun 2016 tanggal 18 Februari 2016, tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Leinitu, Kecamatan Nusalaut;----------------------------- 4.
    OBJEK SENGKETA.Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 161 Tahun 2016Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Leinitu Kecamatan Nusalautatas nama Decky Tanasale, tanggal 18 Februari 2016 ;ll.
    TENGGANG WAKTU.Bahwa Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 161 Tahun 2016tetang Pengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Leinitu Kecamatan Nusalaut,tanggal 18 Pebruari 2016 kemudian dilanjutkan dengan pelantikan yangHal. 3 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN.ABNdilakukan Tergugat Kepada DECKY TANASALE sebagai Pemerintah NegeriLeinutu, pada tanggal 20 Februari 2016, kemudian Penggugat memperolehFoto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 141161 tahun 2016 tanggal 18Februari 2016 pada
    Tahun 2016 tetangPengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Leinitu Kecamatan Nusalaut,tanggal 18 Pebruari 2016 kemudian dilanjutkan dengan pelantikan yangdilakukan Tergugat Kepada DECKY TANASALE sebagai PemerintahNegeri Leinutu, pada tanggal 20 Februari 2016 ;Individual : +=" 72 == ===Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini bersifat Konkrityaitu berwujud tertentu. atau dapat ditentukan, yakni diterbitkannyaKeputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 161 Tahun 2016 tetangPengesahan Kepala
    Keputusan Tergugat Merugikan Pengqugat.Bahwa Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 161 Tahun 2016Tentang Pengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Leinitu KecamatanHal. 6 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN.ABNNusalaut, tanggal 18 Februari 2016 setelah mendapat suratsurat dari SaniriNegeri Leinitu yaitu suratsurat berupa :1. Berita Acara Musyawarah Penetapan Matarumah Parentah NegeriLainitu tanggal 2010 52.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Maluku TengahNomor : 141 161 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Kepala PemerintahNegeri Leinitu Kecamatan Nusalaut atas nama Decky Tanasale, tanggal 18Februari 201 6. jeama acne tiie eine ieee3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiMaluku Tengah Nomor : 141 161 Tahun 2016 Tentang PengesahanKepala Pemerintah Negeri Leinitu Kecamatan Nusalaut atas nama DeckyTanasale, tanggal 18 Februari 2016 ;4.
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 23-05-2023 — Putus : 30-05-2023 — Upload : 05-06-2023
Putusan PN PADANG Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Pdg
Tanggal 30 Mei 2023 — Pemohon:
ZAFNIARTI
24 — 0
  • Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara perdata Nomor : 161/Pdt.P/2023/PN.Pdg. yang dimohonkan pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Padang atau petugas yang ditunjuk untuk itu untuk mencoret perkara perdata Nomor 161/Pdt.P/2023/PN.Pdg dari daftar register perkara perdata yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
161/Pdt.P/2023/PN Pdg