Ditemukan 46741 data
43 — 9
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003
AKR Transportasi Indonesia terhadap Penggugat i.clhut Dongan S belumlah sesuai dengan ketentuan pasal 161 UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;9.
Bahwa Penggugat sudah diberikan surat peringatan 3, dansebelumnya pun Penggugat sudah pernah menerima surat peringatan3 (Penggugat menerima surat peringatan 3 berturutturut selamatahun 2016);Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka Tergugat telah dapatmelakukan pengakhiran hubungan kerja sesuai dengan pasal 161 undangundang no. 13 tahun 2003 dalam hal pekerja/oburuh melakukan pelanggaranketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atauperjanjian kerja bersama, pengusaha
Mdnmemenuhi unsur Pasal 161 UndangUndang No.13 Tahun 2003tentang ketenagakerjaan tersebut;Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat dan Jawaban Tegugattersebut diatas terdapat fakta fakta yang sebenarnya yaitu:Bahwa Penggugat adalah supir truk tangki pada perusahaan Tergugat(ic. PT.
Mdnsebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantianhak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pasal 161 UndangUndangNo.13 Tahun 2003 di atas, jelas maknanya Penggugat telah melanggarPeraturan Perusahaan dengan tidak memenuhi perintah kerja dari atasan, yangmana tugas yang diberikan tersebut merupakan tugas utama Penggugat sebagaisupir truk tangki, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat telahmelakukan kesalahan dan patut diberikan surat
Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sesuaidengan Pasal 161 ayat (1) UndangUndang No.13 Tahun 2003;3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi atas pemutusanhubungan kerja sebesar 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)Halaman 28 dari 30Putusan PH! Nomor :236/Padt.SusPHI/2016/PN.
61 — 17
ARGA MAKMUR NOMOR : 161/Pid.B/2014/PN.Agm TANGGAL : 30 OKTOBER 2014
;Telah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmurtanggal 30 Oktober2014 Nomor: 161/Pid.B/2014/PN.Agm yang amar leng kapnya berbunyi sebagai berikut ;1 Menyatakan terdakwa Asep Agus Susanto Bin Rudi tersebut, telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukankekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya ;2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000
62 — 19
Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2017 sesuai Pasal 161 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
UNTUNG PRASETYO
14 — 0
MENETAPKAN:
- Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
- Menyatakan pencabutan permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan Nomor Register 161/Pdt.P/2023/PN Mad dicabut oleh Pemohon;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Madiun atau Wakilnya yang sah untuk mencatat dalam register/ daftar perkara perdata tentang pencabutan permohonan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Mad;
- Membayar
161/Pdt.P/2023/PN Mad
45 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANGDAM IX UDAYANA, Cq DAN REM 161 WIRASAKTI KUPANG, Cq. DAN DEN ZIBANG IX/I KUPANG, Cq DAN DEN POM IX/I KUPANG, dkk
PANGDAM IX UDAYANA, Cq DANREM 161 WIRASAKTI KUPANG, Cq. DAN DEN ZIBANGIX/I KUPANG, Cq DAN DEN POM IX/I KUPANG,berkedudukan di Jalan Polisi Militer Kupang,PEMERINTAH R.I Cq. MENTERI PEKERJAAN UMUMRI, Cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUMPROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, berkedudukan diJalan W. J Lalamentik No.20 Kupang, dalam hal ini memberikuasa kepada Yakobus A.
., beralamat di Markas Korem161/Wira Sakti Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal29 Juni 2010 dan Surat Perintah Danrem 161/Wira Sakti NomorSprin/554/V1/2010 tanggal 17 Juni 2010, para Pemohon Kasasi IIjuga Termohon Kasasi I dahulu sebagai para Tergugat I dan II/para Pembanding;dan:Hal. 1 dari 63 hal. Put. No.1936 K/Pdt/20121 PEMERINTAH R.I Cq. MENTERI DALAM NEGERI R.I,Cq. GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,berkedudukan di Jalan Raya Eltari No.52 Kupang,2 PEMERINTAH R.I Cq.
PekerjaanUmum Nusa Tenggara Timur yang diatasnya sudah tertera disposisi Bpk El Tarikepada Ka Zibang;Bahwa selanjutnya Ka Zibang Sub Rayon 104 Nusratim melalui suratnyaNomor: B87/10/1967, tanggal 16 Oktober 1967, yang ditujukan kepada DanDim 1602 Kupang, dimana tembusan surat tersebut juga disampaikan kepadaalmarhumah Ibu Paulina Pattiwaellapia, maksud surat Ka Zibang tersebut adalahmeminta bantuan Dan Dim 1602 Kupang untuk membentuk Panitia KomisiPenentuan Harga Sewa Tanah di Jalan Mardeka (Complex Pom 161
PANGDAM IX UDAYANA, CqDAN REM 161 WIRASAKTI KUPANG, Cq.
PANGDAM IX UDAYANA, Cq DANREM 161 WIRASAKTI KUPANG, Cq. DAN DEN ZIBANG IX/I KUPANG, CqDAN DEN POM IX/I KUPANG, 2. PEMERINTAH R.I Cq. MENTERIPEKERJAAN UMUM R.I, Cq.
8 — 0
M E N E T A P K A N:
- Menyatakan Gugatan Penggugat, tersebut sebagai mana terdaftar dalam register perkara Perdata Nomor 161/Pdt/G/2022/PN Bks. tersebut GUGUR;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata Nomor 161/Pdt/G/2022/PN Bks. dari register perkara yang sedang berjalan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 566.500,00 (lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus
161/Pdt.G/2022/PN Bks
PT Citra Nutrindo Langgeng
Tergugat:
Nur Rahmad
70 — 15
M E N E T A P K A N
- Mengabulkan Pencabutan perkara gugatan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 161/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby;
- Menyatakan perkara Gugatan Pengadilan Hubungan Industial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 161/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby dicabut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara
161/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby
Sony Hariyono
Tergugat:
Nyonya Raden Ajeng Anni Firnani
Turut Tergugat:
Tugito
58 — 10
M E N E T A P K A N
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut di atas ;
- Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 161/Pdt.G/2022/PN.Sby harus dihentikan ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 161/Pdt.G/2022/PN.Sby, tersebut dari Buku Register Perkara Perdata yang sedang berjalan ;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 2.629.000,-
161/Pdt.G/2022/PN Sby
48 — 22
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 161/G/2015/PTUN-BDG.;
bahwa pertimbanganhukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalamperkara a quo terhadap eksepsi tenidhg "Kompetens Absolut Pengadilanadalah telah tepat dan benar, aren S8bab itu untuk tidak mengulang kembaliseluruh uraian pertimbangar Hokum dalam putusan di tingkat pertama, makaMajelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan dijadikan dasarpertimbangan dalam nemutus sengketa Tata Usaha Negara a quo ditingkatbanding, coiriza terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPanaling Nd) 161
No. 266 / B/ 2016/PT.TUN.JKTMenimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung No. 161/G/2015/PTUN.BDG tanggal 27 Juni 2016 yangdimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkat banding, dan ParaPenggugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dalam sengketaini, maka berdasarkan pasal 110 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat/Pembandingdihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat
banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; AA>.Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomer 3 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dilibah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009serta peraturan perundangundangan lainnya.yang terkait ; MENGADILI Menerima permohonan banding, tari Para Penggugat / Pembanding; Menguatkan Putusan Rengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :161/G/201 SPTUNBDG tanggal 27 Juni 2016 yang dimohonkan banding;
100 — 177
Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141-161 Tahun 2016 tanggal 18 Februari 2016, tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Leinitu, Kecamatan Nusalaut;----------------------------------------3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141-161 Tahun 2016 tanggal 18 Februari 2016, tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Leinitu, Kecamatan Nusalaut;----------------------------- 4.
OBJEK SENGKETA.Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 161 Tahun 2016Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Leinitu Kecamatan Nusalautatas nama Decky Tanasale, tanggal 18 Februari 2016 ;ll.
TENGGANG WAKTU.Bahwa Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 161 Tahun 2016tetang Pengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Leinitu Kecamatan Nusalaut,tanggal 18 Pebruari 2016 kemudian dilanjutkan dengan pelantikan yangHal. 3 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN.ABNdilakukan Tergugat Kepada DECKY TANASALE sebagai Pemerintah NegeriLeinutu, pada tanggal 20 Februari 2016, kemudian Penggugat memperolehFoto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 141161 tahun 2016 tanggal 18Februari 2016 pada
Tahun 2016 tetangPengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Leinitu Kecamatan Nusalaut,tanggal 18 Pebruari 2016 kemudian dilanjutkan dengan pelantikan yangdilakukan Tergugat Kepada DECKY TANASALE sebagai PemerintahNegeri Leinutu, pada tanggal 20 Februari 2016 ;Individual : +=" 72 == ===Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini bersifat Konkrityaitu berwujud tertentu. atau dapat ditentukan, yakni diterbitkannyaKeputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 161 Tahun 2016 tetangPengesahan Kepala
Keputusan Tergugat Merugikan Pengqugat.Bahwa Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 161 Tahun 2016Tentang Pengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Leinitu KecamatanHal. 6 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN.ABNNusalaut, tanggal 18 Februari 2016 setelah mendapat suratsurat dari SaniriNegeri Leinitu yaitu suratsurat berupa :1. Berita Acara Musyawarah Penetapan Matarumah Parentah NegeriLainitu tanggal 2010 52.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Maluku TengahNomor : 141 161 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Kepala PemerintahNegeri Leinitu Kecamatan Nusalaut atas nama Decky Tanasale, tanggal 18Februari 201 6. jeama acne tiie eine ieee3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiMaluku Tengah Nomor : 141 161 Tahun 2016 Tentang PengesahanKepala Pemerintah Negeri Leinitu Kecamatan Nusalaut atas nama DeckyTanasale, tanggal 18 Februari 2016 ;4.
ZAFNIARTI
24 — 0
Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara perdata Nomor : 161/Pdt.P/2023/PN.Pdg. yang dimohonkan pemohon;
161/Pdt.P/2023/PN Pdg