Ditemukan 33348 data
30 — 0
MengabuMenyatakan perkara nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Smn dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);206/Pdt.G/2023/PA.Smn
GUNTUR ARIEF WITJAKSONO, S.H.
Terdakwa:
AGUS SUJATNO
36 — 5
MENETAPKAN:
- Menyatakan penuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa Agus Sujatno pada perkara Nomor 206/Pid.B/2023/PN Sda., gugur ;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara ;
206/Pid.B/2023/PN Sda
Suci Putra
29 — 3
- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan sah perbaikan atas kesalahan tanggal lahir pada kutipan akta kelahiran no 206/1920/05/T yang tercantum semula SOECI SAPUTRA diganti/diubah menjadi SUCI PUTRA;
- Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 206/1920/05/T Nama yang tercantum di sana SOECI SAPUTRA diganti/diubah
26 — 0
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Pga dari Penggugat;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp830.000,00 (delapanratus tiga puluhribu rupiah);
206/Pdt.G/2023/PA.Pga
9 — 1
Menetapkan identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 206/214/I/1980 tanggal 04 Januari 1980 nama Pemohon tertulis Ponijem binti Kibin dirubah menjadi Sunarmi binti Kibin dan nama suami Pemohon tertulis Djasman bin Paidjan dirubah menjadi Jasmani bin Paijan ;3.
Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan perubahan biodata tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dongko kabupaten Trenggalek; untuk perbaikan biodata pada Akta Nikah Nomor: 206/214/I/1980 tanggal 04 Januari 1980 sesuai diktum penetapan poin 2 diatas;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
Memerintahkan KUA Kecamatan Dongko kabupaten Trenggalek, untukmerubah Akta Nikah Nomor : 206/214/1/1980 tanggal 04 Januari 1980,yang semula bemama Ponijem binti Kibin menjadi Sunarmi binti Kibindan Djasman bin Paidjan dirubah menjadi Jasmani bin Paijan;Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarasesuai dengan peraturan yang berlaku;SUBSIDER :Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputusmenurut hukum dengan seadil adilnya;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
berdasarkan keterangan saksisaksidipersidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan suamiPemohon adalah sebagai suami isteri yang sah dan bukti (P.2) berupaKutipan Akta Nikah tersebut adalah atas nama Pemohon;Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohonadalah karena perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon = yangdilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah kecamatan Dongkokabupaten Trenggalek pada tanggal 04 Januari 1980, sebagaimanaternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 206
Pemohon dengan suami Pemohon tidak sah atau harusdibatalkan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan MenteriAgama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 34, oleh karena itu. makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohontersebut, maka dengan memperhatikan pasal 34 ayat (1) PeraturanMenteri Agama RI No.11 Tahun 2007 merupakan wewenang KantorUrusan Agama Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, untukmelakukan perbaikan penulisan terhadap Akta Nikah Nomor: 206
Menetapkan identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:206/214/I/1980 tanggal 04 Januari 1980 nama Pemohon tertulisPonijem binti Kibin dirubah menjadi Sunarmi binti Kibin dan nama suamiPemohon tertulis Djasman bin Paidjan dirubah menjadi Jasmani binPaijan ;3.
Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapanperubahan biodata tersebut kepada Kantor Urusan Agama KecamatanDongko kabupaten Trenggalek; untuk perbaikan biodata pada AktaNikah Nomor: 206/214/I/1980 tanggal 04 Januari 1980 sesuai diktumpenetapan poin 2 diatas;4.
18 — 5
MENGADILI
- Menyatakan Perkara Nomor 206/Pdt.P/2021/PA.Psp. gugur;
- Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
206/Pdt.P/2021/PA.Psp
8 — 0
Menyatakan perkara nomor 206/Pdt.P/2019/PA.IM tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 236.000 ( dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah );206/Pdt.P/2019/PA.IM
34 — 13
Menyatakan sah jual beli Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah untuk lahan kebun seluas 20.000 M2 yang terletak di desa kota bangun sebagaimana sertifikat Hak Milik No. 728 tanggal 16 Februari 2001, surat ukur nomor 206/18.18/PIR/2001 tanggal 29 Januari atas nama Tergugat (Agus Indarto);5.
Menyatakan sebidang tanah untuk lahan kebun seluas 20.000 M2 yang terletak di desa kota bangun sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 728 tanggal 16 Februati 2001, surat ukur Nomor 206/18.18/PIR/2001 tanggal 29 Januari atas nama Tergugat (Agus Indarto), adalah sah hak milik Penggugat;6.
Memberi izin kepada Penggugat untuk membaliknamakan Sertifikat Hak Milik No. 728 tanggal 16 Februari 2001, Surat Ukur Nomor 206/18.18/PIR/2001 tanggal 29 Januari 2001 atas nama Tergugat (Agus Indarto) ke atas nama Penggugat (Jaungkur Sitamba) pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampari7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 1.779.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
yang terletak di Desa Kota Bangunsebagaimana Sertipikat Hak Milik No.728 tanggal 16 Februari 2001, SuratUkur Nomor 206/18.18/PIR/2001 tanggal 29 Januari 2001 atas nama Tergugat(AGUS INDARTO);4. Menyatakan sebidang tanah untuk lahan kebun seluas 20.000 M? yangterletak di Desa Kota Bangun sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.728tanggal 16 Februari 2001, Surat Ukur Nomor 206/18.18/PIR/2001 tanggal 29Januari 2001 atas nama Tergugat (AGUS INDARTO), adalah sah hak milikPenggugat;5.
Memberi izin kepada Penggugat untuk membaliknamakan Sertipikat Hak MilikNo.728 tanggal 16 Februari 2001, Surat Ukur Nomor 206/18.18/PIR/2001tanggal 29 Januari 2001 atas nama Tergugat (AGUS INDARTO) ke atas namaPenggugat (JAUNGKUR SIT AMBA) pada Kantor Badan Pertanahan NasionalKabupaten Kampar ;6.
yang terletakdi Desa Kota Bangun sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.728 tanggal 16Februari 2001, Surat Ukur Nomor 206/18.18/PIR/2001 tanggal 29 Januari 2001atas nama Tergugat (AGUS INDARTO) sehingga petitum angka 4 ini pun telahdikabulkan;Menimbang, bahwa petitum angka 5 berisi permohonan untuk memberi ijinkepada Penggugat untuk membaliknamakan Sertipikat Hak Milik No.728 tanggal16 Februari 2001, Surat Ukur Nomor 206/18.18/PIR/2001 tanggal 29 Januari 2001atas nama Tergugat (Agus Indarto) ke atas
yang terletak di desa kota bangunsebagaimana sertifikat Hak Milik No. 728 tanggal 16 Februari 2001, surat ukurnomor 206/18.18/PIR/2001 tanggal 29 Januari atas nama Tergugat (AgusIndarto);5. Menyatakan sebidang tanah untuk lahan kebun seluas 20.000 M? yang terletakdi desa kota bangun sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 728 tanggal 16Februati 2001, surat ukur Nomor 206/18.18/PIR/2001 tanggal 29 Januari atasnama Tergugat (Agus Indarto), adalah sah hak milik Penggugat;6.
Memberi izin kepada Penggugat untuk membaliknamakan Sertifikat Hak MilikNo. 728 tanggal 16 Februari 2001, Surat Ukur Nomor 206/18.18/PIR/2001tanggal 29 Januari 2001 atas nama Tergugat (Agus Indarto) ke atas namaPenggugat (Jaungkur Sitamba) pada kantor Badan Pertanahan NasionalKabupaten Kampari7.
30 — 7
Menyatakan perkara Nomor 206/Pdt.P/2014/PA.Pwl dicabut.3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
206/Pdt.P/2014/PA.Pwl
PENETAPANNomor 206/Pdt.P/2014/PA.PwlBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara permohonan wali adhal yang diajukan:Fitriyani binti Beddu Rahim, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Taheo (dekat MasjidNurul Amin Bussu di rumah Pak Ahmad), Desa Bussu, KecamatanTapango
, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebutPemohon.Pengadilan Agama Tersebut.Setelah mempelajari suratsurat dalam berkas perkara ini.Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Wali Pemohon dipersidangan.DUDUK PERKARANYABahwa Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 22 Mei 2014dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali denganNomor 206/Pat.P/2014/PA.Pwl tanggal 22 Mei 2014 dengan mengemukakandalildalil sebagai berikut:1.
No. 206/Pdt.P/2014/PA.PwlDusun BeruBeru, Desa BeruBeru, Kecamatan Kalukku, KabupatenMamuju.. Bahwa ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah, denganalasan karena biaya yang diminta oleh orang tua Pemohon tidak bisadisanggupi oleh calon suami Pemohon.. Bahwa keluarga yang dituakan pihak calon mempelai lakilaki bernamaMuliadi bin Abd.
Menyatakan perkara Nomor 206/Pdt.P/2014/PA.Pwl dicabut.3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).Demikian penetapan Pengadilan Agama Polewali yang dijatunkanpada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal24 Syaban 1435 Hijriyah, oleh kami Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HIsebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H. dan Zulkifli, S.ElHal. 5 dari 6 Pen.
No. 206/Pat.P/2014/PA.Pwlmasingmasing sebagaiHakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itujuga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingioleh Drs. H. M. Najib T., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri olehPemohon dan Wali Pemohon.Hakim Anggota,Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H. Ketua Majelis,Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HM.HI Zulkifli, S.El Panitera Pengganti,Drs. H. M. Najib T., S.H. Rincian Biaya Perkara: 1.
SARLINA
Tergugat:
Pejabat Kepala Desa Latampu
559 — 298
MENGADILI:
- Mengabulkan gugatanPenggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Latampu Nomor 140/206/LTP/XII/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Latampu Kecamatan Parigi tanggal 15 Desember 2020atas nama Sarlina jabatan Sekretaris Desa;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Latampu Nomor 140/206/LTP/XII/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Latampu Kecamatan
Adapun yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan ini adalah KEPUTUSANKEPALA DESA LATAMPU NOMOR ~ 140/206/LTP/XII/2020 TENTANGPEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, DESA LATAMPU KECAMATAN PARIGIatas nama SARLINA dari jabatan Sekretaris Desa tanggal 15 Desember 2021;Il.
TENTANG TENGGANG WAKTU OBJEK GUGATAN dan UPAYA ADMINISTRASI1.Bahwa KEPUTUSAN KEPALA DESA LATAMPU NOMOR 140/206/LTP/XII/2020TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, DESA LATAMPUKECAMATAN PARIGI atas nama SARLINA dari jabatan Sekretaris Desa yangHalaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.KDI.ditetapbkan pada tanggal 15 desember 2020 dan diterima Penggugat padatanggal 18 desember 2020.2.Bahwa Penggugat menerima Obyek Gugatan Keputusan Tata Usaha Negarapada tanggal 18 desember dan diterima
Syarat konkrit ini sudah terpenuhi dengan adanya KEPUTUSANKEPALA DESA LATAMPU NOMOR 140/206/LTP/XII/2020 TENTANGPEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LATAMPU KECAMATAN PARIGI atasnama SARLINA dari jabatan Sekretaris Desa dalam bentuk surat Keputusan ;Bersifatindividual, diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidakditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju.
Bukti P6: Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa LatampuNomor 140/206/LTP/XII/2020 Tentang Pemberhentian PerangkatDesa Desa Latampu Kecamatan Parigi, tanggal 15 Desember 2020:;: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keberatan atas terbitnyaKeputusan Kepala Desa Latampu Nomor 140/206/LTP/XII/2020Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Latampu KecamatanParigi, tanggal 15 Desember 2020, atas nama Sarlina, tanggal 1Februari 2021 beserta Tanda Terima Surat tertanggal 1 Februari2021;:
Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Latampu Nomor 140/206/LTP/XII/2020Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Latampu Kecamatan Parigi tanggal15 Desember 2020 atas nama Sarlina jabatan Sekretaris Desa;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Latampu Nomor140/206/LTP/XII/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa LatampuKecamatan Parigi tanggal 15 Desember 2020 atas nama Sarlina jabatan SekretarisDesa:4.
19 — 7
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Bkt., tanggal 2 Maret 2021, oleh Pemohon;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
206/Pdt.G/2021/PA.Bkt
8 — 0
MENETAPKAN
- Menyatakan permohonan Para Pemohon dalam perkara Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Srog gugur;
- Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
206/Pdt.P/2023/PA.Srog
88 — 44
Menyatakan perkara Nomor 206/Pdt.P/2015/PA.Pwl dicabut.3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
206/Pdt.P/2015/PA.Pwl
PENETAPANNomor 206/Pdt.P/2015/PA.PwlDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara WaliAdhal yang diajukan oleh:Nur Qalbi binti Zaghlul, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Strata satu(S1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMP Galeso),bertempat tinggal di Jalan Teratai (Rumah Ibi Fitrah), DesaSidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar,sebagai
Pemohon.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Pemohon.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewalidalam register perkara Nomor 206/Pdt.P/2015/PA.Pwl tanggal 22 Oktober2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:1.
Bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah Ma'ruf bin Zaghlul, saudarakandung Pemohon (wali nasab).Hal. 1 dari 5 Penetapan No. 206/Pat.P/2015/PA Pwl. Bahwa wali Pemohon (Ma'ruf bin Zaghlul) serta ibu kandung Pemohontidak bersedia menjadi wali nikah dan tidak menerima lamaran calon suamiPemohon, dengan alasan calon suami seorang duda beranak tiga, dankarena orang tua mempunyai pilihan lain..
Menyatakan perkara Nomor 206/Pdt.P/2015/PA.Pwil dicabut.3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).Demikian penetapan ini dijatunkan pada hari Rabu tanggal 4 Nopember2015 M., bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1487 H., oleh Siti ZainabPelupessy, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr.
As'adPerincian biaya: Pendaftaran : Rp 30.000,00 ATK Perkara : Rp 50.000,00Panggilan :Rp 80.000,00Redaksi : Rp 5.000,00 Meterai : Ro 6.000,00Jumlah :Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).Hal. 5 dari 5 Penetapan No. 206/Pdt.P/2015/PA Pwl
47 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 206/PID.SUS/2020/PT.BDG tanggal 20 Juli 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Blb tanggal 14 Mei 2020 tersebut
TRICKSI KRISMADANI
11 — 14
MENETAPKAN :
- Mengabulkan pencabutan Permohonan oleh Kuasa / pemohon dalam perkara Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Blt;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mencoret perkara perdata Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Blt, dari daftar register;
- Menghukum Kuasa / pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,00 [Seratus tiga puluh lima ribu rupiah]
206/Pdt.P/2023/PN Blt
24 — 4
Perkara Nomor 206/PDT.P/2013/PN.NGJK atas nama NINIEK SOETINI sebagai Pemohon dinyatakan GUGUR.2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah).
206/PDT.P/2013/PN.NGJK
206/PDT.P/2013/PN.NGJKNama : NINIEK SOETINIJenis kelamin : PerempuanUmur : 43 TahunPekerjaan : Ibu Rumah TanggaAlamat : Desa Lambangkuning Kec. Kertosono Kab. NganjukAgama : IslamWarga Negara : IndonesiaStatus : KawinPendidikan 2+Amar Putusan :1. Perkara Nomor 206/PDT.P/2013/PN.NGJK atas nama NINIEK SOETINI sebagai Pemohondinyatakan GUGUR.2.
27 — 12
Menyatakan perkara nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Slk dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah);206/Pdt.G/2023/PA.Slk
Terbanding/Penggugat : PT. DWIPA KONETRA dkk
86 — 14
POKOK PERKARA
Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
DALAM REKONPENSI
- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi terhadap pekerjaan pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga-Bontoala sesuai dengan surat perjanjian No. 206
ADD.01/206.Pj/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 3 Desember 2008;
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga-Bontoala termasuk pengetestan Transmission Line 150 KV sebagaimana ruang lingkup dalam PERJANJIAN PEMBORONGAN pekerjaan pemasangan Under Ground Cable dan Accessories 150 KV Tanjung Bunga-Bontoala sesuai dengan surat perjanjian No.206.Pj/131/ PIKITRINGSULMAPA/2008, tanggal 8 April
ADD.01/206.Pj/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 3 Desember 2008;
- Memerintahkan TERGUGAT PERJANJIAN PEMBORONGAN REKONPENSI untuk menyelesaikan pekerjaan pengetestan Transmission Line 150 KV sebagaimana PERJANJIAN PEMBORONGAN pekerjaan pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga-Bontoala sesuai dengan surat perjanjian Nomor No. 206.Pj/131/PIKITRINGSULMAPA/2008, tanggal 8 April 2008 beserta addendumnya No.
ADD.01/206.Pj/131/ PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 3 Desember 2008;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dilaksanakan;
- Menolak gugatan Pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk selain
10 — 10
Menyatakan perkara nomor 206/Pdt.G/2018/PA. Tgr.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 761. 000 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).
206/Pdt.G/2018/PA.Tgr
Salinan PUTUSANNomor 206/Pdt.G/2018/PA.TgrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Talak antara:EE, tempat dan tanggal lahir Samboja, 02Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempatkediaman di Jalan rsBs Kecamatan Samboja Kabupaten KutaiKartanegara, sebagai Pemohon;melawaneen
kediaman diJ iiiMS Kecamatan)=Samboja Kabupaten = KutaiKartanegara, Sekarang tidak diketahui alamatnya denganjelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia;sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;DUDUK PERKARAMenimbang, bBahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal01 Februari 2018 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong, dengan NomorHalaman 1 dari 5 putusan Nomor 206
Menyatakan perkara nomor 206/Pdt.G/2018/PA. Tgr. gugur.2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp. 761. 000 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).Demikian putusan ini dijatunkan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 Masehi,bertepatan dengan tanggal 3 Zulgqaidah 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H.Taufikurrahman, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., SH., M.H.I.dan Drs. H.
Taufikurrahman, M.AgHakim Anggota Hakim Anggota,Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 206/Padt.G/2018/PA.Tgrttd ttdReny Hidayati, S.Ag., SH., M.H.I. Drs. H. Anmad SyaukaniPanitera Pengganti,ttdMahyani,S.AgPerincian biaya :1. Pendaftaran Rp 30.000,002. Proses Rp 50.000,003. Panggilan Rp 670.000,004. Redaksi Rp 5.000,005.
Meterai Rp 6.000,00Jumlah Rp 761.000,00( tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah )Disalin sesuai aslinya.Tenggarong, 16 Juli 2018Panitera,Rumaidi, S.Ag.Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 206/Padt.G/2018/PA.TgrHalaman 6 dari 5 putusan Nomor 206/Padt.G/2018/PA.Tgr
10 — 0
Menetapkan bahwa perkara nomor : 206/Pdt.P/2012/PA.Sda dicabut.3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 275.000,-(Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
206/Pdt.P/2012/PA.Sda
cukupditunjuk pada Berita Acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan tersebut di atas.Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 25 Oktober 2012 paraPemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya karena paraPemohon tidak sanggup mendatangkan saksi.Menimbang, bahwa karena antara para Pemohon didepan sidang telahmencabut permohonannya, maka Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa perkaraNomor 206
Menetapkan bahwa perkara nomor : 206/Pdt.P/2012/PA.Sda dicabut.3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 275.000,(Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim di PengadilanAgama Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 Masehi bertepatandengan tanggal 09 Dzulhijjah 1433 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Sidoarjoyang terdiri dari Drs AKHMAD ABDUL HADI,SH sebagai Ketua Majelis, Dra.MASRIFAH dan DR.H.