permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:1. memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.36150/PP/M.VIIV10/2012 tanggal 18 Januari 2012 tersebut, makadengan ini menyatakan sangat keberatan dengan putusan PengadilanPajak tersebut, karena nyatanyata amar pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Pajak pada halaman 26 alenia

Putusan Nomor 298/B/PK/PJK/2014Halaman 26 Alenia ke2 bahvea menurut Mayjelis, Terbanding menghitung besarnya koreksi atasobjek PPh Pasal 21 yaitu dengan menghitung jumlah Pos atau Akun yangterkait dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan Expatriate dibandingkandengan SPT PPh Pasal 21 Form 1721C (Daftar Penghasilan YangDibayarkan Kepada Pengurus, Dewan Komisaris, Dewan Pengavas danTenaga Ahli) padahal menurut Majelis terdapat juga pegavwai Expatriatesetingkat Manajer dan lokal Manajer yang masuk dalam

SPT PPh Pasal21 Form 1721A (Daftar Peganai Tetap) tetapi belum dimasukkan dalamperhitungan oleh Terbanding.Halaman 26 Alenia ke3 bahwa menurut Majelis atas penghasilan yang diterrma DewanKomisaris, Direksi dan Expatriate di luar yang tercantum dalam SPT PPhPasal 21 Form 1721C harus dimasukkan dalam perhitungan ekualisasi.Halaman 26 Alinea ke6 bahve berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis beroendapat DasarPengenaan Pajak PPh Pasal 21 Tahun 2006 yaitu Objek PPh 21 dalamSPT 1721 sebesar Rp61.696.361.118,00

Sedangkan dalamamarnya Majelis nyatanyata mengabulkan sebagian permohonanbanding Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding).Bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim terkait dengan akunpenghasilan yang diterima Dewan Komisaris, direktur, danExpatriate sebesar Rp 20.743.530.032 sebagaimana tercantumpada halaman 26 alenia ke5 Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put36150/PP/M.VIIV10/2012 tanggal 18 Januari 2012, PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) berpendapat jumlahtersebut telah benar dan

Selain itu, objek PPh Pasal 21 tersebutjuga tidak pernah dilakukan uji bukti di persidangan.Bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) sangat keberatan dengan keputusan Majelis yangmemperhitungkan objek PPh Pasal 21 sebesar Rp1.895.138.800,00 ke dalam perhitungan koreksi PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) atas penghasilan yangditerima oleh direktur/komisaris/ekspatriate sebagaimana dimaksudpada halaman 26 alenia ke5 Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put36150/PP/M.VIIV10

Hal ini diakui secara tegas oleh JudexFacti pada pertimbangan hukum halaman 18 alenia 5 yang menyatakanbahwa Perusahaan yang dikelola oleh Tergugat belum memilikiperjanjian kerja bersama maupun peraturan perusahaan sebagaimanaHalaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 19 K/Pdt.SusPHI/2017diatur oleh Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan.

Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan denganketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Judex Facti salah menerapkan pertimbangan hukumnya padahalaman 19 alenia 2, yang menyatakan Menimbang bahwa karena tatatertib dan peraturan perusahaan tersebut pada hakekatnya merupakanperjanjian, maka tata tertib dan peraturan perusahaan tersebut berlakumengikat sesuai Pasal 1338 KUHPerdata kepada Tergugat dan seluruhpekerja Tergugat, tak terkecuali berlaku juga kepada

Penggugat;Bahwa penerapan Pasal 1338 KUHPerdata yang digunakan oleh JudexFacti tersebut tidak benar, karena tata tertib tersebut dibuat secarasepihak oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, jadi bukanmerupakan perjanjian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensidengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga tidak bisaberlaku sebagai undangundang yang bersifat mengikat bagi PenggugatKonvensi/T ergugat Rekonvensi;Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum pada halaman 19 alenia 4yang

Bahwa apabilaPemohon Kasasi/semula Penggugat melakukan kesalahanberatseharusnya dibuktikan terlebin dahulu dengan putusan pidana yangmempunyai kekuatan hukum tetap;Pertimbangan hukum pada halaman 20 alenia 4 dan 5 yang berbunyi:Oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan tata tertib dan peraturanperusahaan angka 3 tentang pelanggaran berat yang diwajibkanmengundurkan diri dan menerima kompensasi yang diberikan olehperusahaan, perobuatan Penggugat dikualifikasikan sebagai pelanggaranberat yang diwajibkan

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut saling bertentangan satusama lain, di satu sisi mengatakan Pemohon Kasasi/semula Penggugatmelakukan kesalahan berat, mohon periksa putusan halaman 1920.Namun pada sisi lain Judex Facti mengatakan bahwa perbuatan PemohonKasasi/semula Penggugat dikualifikasikan sebagai pengunduran diri, mohonperiksa putusan halaman 20 alenia 4 dan 5;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatankeberatan tersebut dapat dibenarkan

Maka Surat Keputusan Keberatan mengakibatkan batal demi hukum;PERTIMBANGAN HUKUM:(Sesuai Put.51385/PP/M.XVIIIA/16/2014 pada halaman 18 s.d. 24 dari 33 halamanAlenia 9 dan Alenia 10);Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 989/B/PK/PJK/2017Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak: 3.

ketidakbenaran) dalam Penerapan Dasar Hukum, sehingga Surat KeputusanKeberatan tersebut cacat hukum dan mengakibatkan batal demi hukum;Bahwa sesuai Put.51385/PP/M.XVIIIA/16/2014 pada halaman 18 dari 33halaman, Pertimbangan Hukum atas ketentuan formal:Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangundangan peradilan pajak,pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan ataspemenuhan ketentuanketentuan formal;Bahwa sesuai Put.51385/PP/M.XVIIIA/16/2014 halaman 18 s.d. 24 dari 33halaman Alenia

9 dan Alenia 10, angka 3.

ketidakbenaran) dalam penerapan dasar hukum, sehingga Surat KeputusanKeberatan tersebut cacat hukum dan mengakibatkan batal demi hukum;Bahwa sesuai Put.51385/PP/M.XVIIIA/16/2014 pada halaman 18 dari 33halaman, Pertimbangan Hukum atas ketentuan formal:Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangundangan peradilan pajak,pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan ataspemenuhan ketentuanketentuan formal;Bahwa sesuai Put.51385/PP/M.XVIIIA/16/2014 halaman 18 s.d. 24 dari 33halaman Alenia

(Vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.40140/PP/M.1/16/2012Tanggal 24 September 2012 halaman 5 alenia 8)Bahwa bukti berupa surat PT.Meratus Line ke KPP Madya Balikpapan(Bukti PK8) juga diabaikan oleh Majelis Hakim Banding.Bukti Jumlah Saldo Persediaan yang telah di Audit oleh Auditor KantorAkuntan Publik Ernest & YoungBahwa Pemohon Banding juga menginformasikan bahwa berdasarkanlaporan persediaan yang telah diaudit oleh pihak eksternal, saldo awalpersediaan melamine pada bulan Juni 2007 adalah

8 dan halaman 37 alenia 3)Menurut MajelisBahwa koreksi Terbanding atas penyerahan lokal ini disebabkan karenaPemohon Banding tidak dapat menjelaskan dan memberikan dokumendokumen pendukung keterkaitan barang yang diserahkan oleh DSMBontang dengan yang diserahkan oleh DSM Surabaya, sehinggaseluruh penyerahan melamine dari bontang adalah penyerahan lokal ;Bahwa Terbanding berpendapat Pemohon Banding tidak wellperformeddalam memberikan dokumendokumen pendukung, selama prosespemeriksaan, Terbanding

4, hal 42 alenia 5, hal 43alenia 1 dan 5, hal 44 alenia 1 s/d 6)Bantahan Pemohon PKPemohon PK tidak setuju dengan alasan koreksi dari Termohon PKmaupun pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Banding denganalasanalasan sebagai berikut :1.

(Vide Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.40140/PP/M.1/16/2012 Tanggal 24 September 2012, hal.44alenia 7 sampai dengan halaman 47, alenia 4)Bahwa Pemohon PK, sangat setuju dengan pendapat Hakim Drs.Tonggo Aritonang, Ak, M.Sc, karena pendapatnya sudah tepat danbenar dan konsisten dan disepakati oleh 2(dua) Hakim lainnya dalammasalah yang sama di Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put38345/PP/M.1/16/2012 dan Nomor : Put37575/PP/M.1/16/2012 (BuktiPk10 dan Bukti PK11)B.

(Vide Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.39784/PP/M.I/16/2012Tanggal 13 Agustus 2012 hal. 50 alenia 2)(Bukti PK13). Bahwa pendapat Hakim Drs. Tonggo Aritonang, Ak, M.Scselengkapnya adalah sebagai berkut :Bahwa terhadap koreksi atas Pajak Masukan sebesarRp.3.585.194.569,ini Hakim Anggota yaitu Drs.

Bahwa Pembanding keberatan , karena tidak sependapat dan tidaksetuju dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim TingkatPertama halaman 15 alenia 7 yang menyatakan Menimbang, bahwadari hal tersebut jelas ada kontruksi hukum dipihak lain menyatakantanah tersebut adalah bukan milik pelawan tetapi tanah pelawan karena sebelumnya telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri JakartaUtara pertimbangan tersebut adalah pertimbangan hukum yang salahdan keliru serta tidak berdasarkan atas hukum.II.

Bahwa Pembanding keberatan, karena tidak sependapat dan tidaksetuju dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim TingkatPertama halaman 15 alenia 7 menyatakan Lebih jauh bila diurutkandari adanya sita sampai eksekusi biasanya didahului denganmeletakan sita jaminan terhadap obyek sengketa dan didalamputusan MARI No.3089K/Pdt/1991 dijelaskan bahwa sita jaminan(CB) yang diletakan diatas milik pinak ketiga memberi hak kepadapemiliknya untuk mengajukan derden verzet.Dan Derden Verzet atassita jaminan

Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama dalamhalaman 16 alenia 4 menyatakan Menimbang bahwa oleh karenaeksekusi telah dilaksanakan dan juga diterima sesuai dengan beritaacara oleh Terlawan maka berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas menurut pendapat Majelis hakim dilihat dari formalitasperlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga yaitu Sarbun (Pelawandalam perkara ini) seharusnya diajukan sebelum eksekusi dijalankan,tetapi karena dalam perkara ini eksekusi sudah selesai

Tentang adanya Bukti Baru P2 dan Bukti Baru P3Bahwa di dalam pertimbangan hukum Judex Facti tingkat pertama yangtelah diambil alih Judex Facti tingkat banding pada halaman 40, alenia 2,menyatakan bahwa selanjutnya terhadap tanah milik Tergugat tersebutpada tanggal 23 Januari 2011 sebagian dari tanah itu oleh Tergugat dijual kepada Tergugat II seluas 1.246.28 Ha (bukti TIl1) yang diketahuibahwa Tergugat II adalah PT. Ketapang Agro Lestari yang bergerak diHalaman 13 dari 25 Hal. Put.

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Judex Facti tingkat pertama yangtelah diambil alih Judex Facti tingkat banding pada halaman 38, alenia 4,menyatakan, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat yangdiajukan Penggugat berupa: Foto copy Surat Keputusan Bupati KutaiBarat Nomor 146.3/K.945/2012 tentang Penetapan dan PenegasanGaris Batas Wilayah Antara Kampung Lendian Liang Nayug denganKampung Penawang Kecamatan Siluq Nguray, tanggal 6 November2012 (bukti P1).

Nomor 535 PK/Pdt/2015menggarap atau mengelola tanah seluas lebih kurang 637,92 Ha (enamratus tiga puluh tujuh koma sembilan puluh dua hektar) yang terletak diwilayah hukum Kampung Lendian Liang Nayug;Bahwa hal tersebut dikuatkan dengan pertimbangan Judex Facti tingkatpertama berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Juni2014 yang tertuang dalam pertimbangan hukum Judex Facti tingkatpertama halaman 37, alenia 2, menyatakan bahwa diketahui lahan yangdipermasalahkan adalah seluas sekitar

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Judex Facti tingkat pertama yangtelah diambil alin Judex Facti tingkat banding pada halaman 40, alenia 2,menyatakan bahwa selanjutnya terhadap tanah milik Tergugat tersebutpada tanggal 23 Januari 2011 sebagian dari tanah itu oleh Tergugat dijual kepada Tergugat II seluas 1.246.28 Ha (bukti TIl1) yang diketahuibahwa Tergugat Il adalah PT. Ketapang Agro Lestari yang bergerakHalaman 22 dari 25 Hal. Put.

Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti mulai dari alenia kelima,halaman 41 sampai dengan alenia ke empat halaman 43, yang padapokoknya menyatakan bahwa oleh karena bukti P1 berupa foto copytanpa disertai aslinya dan bukti P1 tersebut berdiri sendiri tanpadidukung oleh alat bukti yang lain, maka berdasarkan KUHPerdata danHalaman 23 dari 25 Hal. Put.

Bahwa Pemohon Kasasi Menolak Pertimbanganpertimbangan hukumMajelis Hakim Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat padaputusan a quo halaman 7 Alenia keIIl dan Alenia keIV dan halaman 8Alenia ke dan Alenia kell, dikarenakan Majelis Hakim Judex Facti padaPengadilan Tinggi Jawa Barat tidak memberikan pertimbangan hukumyang Benar dan Terperinci terhadap perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Termohon Kasasi , Termohon Kasasi II, dan TermohonKasasi Ill.

Bahwa Pemohon Kasasi Menolak Pertimbangan Hukum Majelis HakimJudex Facti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat putusan a quo halaman7 Alenia kelll, yang mana menerangkan Menimbang, bahwapemberhentian Terbanding semula Penggugat dari pekerjaan olehmajikannya Turut Terbanding semula Turut Tergugat, ternyata dari faktafakta hukum yang terbukti dari keterangan para pihak khususnyaTerbanding semula Penggugat, dan Turut Terbanding semula TurutHal. 30 dari 34 hal.

melalui setoran Bank BCAke atas nama Penggugat (Pemohon Kasasi) (Bukti TT3), oleh JudexFacti (Pengadilan Tinggi Jawa Barat) menganggap sesuatu hal yangwajar (tidak merugikan kepentingan orang lain maupun pihak ketiga) bagiseseorang yang telah melakukan suatu pekerjaan yang telah diberikankepadannya dalam hal ini Pemohon Kasasi, Oleh karena itu, makadengan adanya pertimbangan hukum tersebut maka PertimbanganHukum Majelis Hakim Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Jawa Baratpada putusan a quo halaman 7 Alenia

Sudahterbukti peranan atau tindakan dari Termohon Kasasi II dan TermohonKasasi Ill telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadapPemohon Kasasi dengan cara memberikan informasi yang tidak dapatdipertanggung jawabkan kebenarannya yang pada akhirnya Pemohonkasasi semula Penggugat kehilangan pekerjaan atau mata pencaharianutama di perusahaan Turut Termohon Kasasi (sebagai akibatnya);Bahwa dengan ada pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti padaPengadilan Tinggi Jawa Barat, putusan a quo halaman 7 Alenia

keI danhalaman 7 Alenia keIl secara nyatanyata telah mengesampingkanpertimbanganpertimbangan hukum pada putusan a quo halaman 7 Alenia keIll dan Alenia keIV dan halaman 8 Alenia keI dan Alenia kell;Hal. 32 dari 34 hal.

Semestinya Pengadilan Tinggi Palembang sebagai JudexFacti memahami dan menelaah lebih jauh Memori Banding dari Pembandingsecara keselurunan dan tidak ikut dalam kesalahan Pengadilan NegeriKayuagung yang melawan fakta dan pemaksaan kehendak padapersidangan, hal tersebut jelas bertentangan dengan Hukum Acara Perdata.pertimbangan Pengadilan Tinggi Palembang halaman 30 alenia ke 2. adalahsangat keliruh dan fatal sebab Pengadilan Tinggi Palembang tidak memberipertimbangan yang cukup, menyeluruh dan utuh

Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Kag tanggal 16 Desember 2015 halaman 23 alenia 3 tidak berdasar dan keliruyang menyatakan:Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara tidakmengajukan suatu apapun lagi dalam perkara ini dan samasama mohonputusan; Pertimbangan tersebut bertentangan dengan faktapersidangan yang sebenarnya dan pelanggaran hukum.

Nomor 803 K/Pdt/2017dengan jelas dalam memori banding halhal yang telah dilanggar olehPengadilan Negeri Kayuagung, akan tetapi Pengadilan Tinggi Palembangtidak menjalankan undang undang sebagai Pengadilan Tingkat Bandingdan dengan hanya mengambil pertimbangan yang menguntungkanPengadilan dibawahnya dan atau Penggugat Asal;Bahwa pada alenia 4 halaman 31 sampai dengan alenia 2 halaman 32pertimbangan Pengadilan Negeri Kayuagung Inkonsistensi, tidak cermat,dan melawan fakta persidangan karena yang meninggal

Nomor 803 K/Pdt/2017Kayuagung yang melawan fakta dan pemaksaan kehendak padaPersidangan, hal tersebut jelas bertentangan dengan Hukum Acara Perdata.Pertimbangan Pengadilan Tinggi Palembang halaman 30 alenia ke 2. adalahsangat keliru dan fatal sebab Pengadilan Tinggi Palembang tidak memberpertimbangan yang cukup, menyeluruh dan utuh tanpa mau meneliti danmenelaah materi dari Keberatan Pemohon Banding II secara keseluruhan,bukan dengan memotong atau memenggal pada yang menguntungkan danmembenarkan

Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang telah tidak melaksanakan Peradilanyang baik dan benar menurut Hukum dengan mendiamkan kesalahanPengadilan dibawahnya, karena pada alenia 4 halaman 31 sampai denganAlenia 2 halaman 32 Pertimbangan Pengadilan Negeri KayuagungInkonsistensi, tidak cermat, dan melawan fakta persidangan karena yangmeninggal Bukan hanya Abas Bin Ripin sebagai penjual akan tetapi juga saksiJaharon yang dicantumkan dalam Bukti (P.1.A) kKeduanya telah meninggal.Dalam Pertimbangan Pengadilan

Bahwa, pada halaman 47 alenia ke2 putusan perkara ini, JudexFact?

Bahwa, Pertimbangan Hukum pada Alenia ke3 tersebut, tidakmenjelaskan alasan dan dasar hukum mengenai penentuan waktuterjadinya Pemutusan Hubungan Kerja. Judex Fact? hanyamengakomodir surat Pemutusan Hubungan Kerja yang telahdikeluarkan oleh Termohon Kasasi selaku Pengusaha.

Bahwa, dari uraian Pertimbangan Hukum Judex Facti pada aleniake3 yang tidak berdasar hukum dan bertentangan denganpertimbangan Hukum pada Alenia ke2 dan alenia sebelumnya, yangkemudian diputus menjadi Amar putusan angka ke2, yaitu : Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat terhitung sejak diterbitkannya surat kKeputusan PHK olehTergugat terhadap masingmasing Para Penggugat;Pertimbangan Hukum dan Amar ke2 Putusan Judex Facti ini, Harusdibatalkan dengan mengadili sendiri

Nomor 490 k/Pdt.SusPHI/2017ketentuan hukum yang berlaku yang sudah dikabulkan oleh Judex Factisebagaimana pada Halaman 47 alenia ke2;B.

Pertimbangan Hukum ini bertentangandengan faktafakta persidangan yang sudah dipertimbangan di alenia ke4, yaitu pemutusan Hubungan Kerja ini terjadi karena Efisiensi.Selengkapnya putusan A quo halaman 47 alenia ke3, sebagai berikut :Menimbang, yang menjadi masalah dalam perselisihan a quo yaitu ParaPenggugat dapat menerima PHK asalkan diberikan Kompensasi sesuaiaturan yang berlaku, dimana Para Penggugat dalam Petitumnyamenuntut Hakhak sebagai akibat dari PHK karena efisiensi dan Tergugathanya akan

1980.Dengan demikian Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 888/19/2009 tanggal3 Nopember 2009 (Bukti P2) yang kemudian dikuatkan oleh TermohonKasasi/Tergugat dengan Surat Keputusannya No.165 / KPTS / BAPEK /2010tanggal 22 Nopember 2010 (Bukti P1) adalah cacat hukum danbertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.30 tahun1980 karenanya Keputusan Termohon Kasasi/Tergugat (Bukti P1) yangdijadikan sebagai obyek sengketa harus dibatalkan;Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 19 alenia

Bahwa dalam putusannya halaman 20 alenia ke 2 Majelis Hakimmempertimbangkan bahwa : berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Keputusan Tergugat (obyek sengketa) ternyata telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakuOSt... eee , ternyata dari buktibukti yang diajukan Penggugat tidakterdapat bukti yang dapat membuktikan Keputusan Tergugat (obyeksengketa) bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dan asasasas umum pemerintahan yang baik; Bahwa pertimbangan

Bahwa dalam putusannya halaman 20 alenia ke 3 Majelis Hakimmempertimbangkan bahwa : Penggugat telah mengakui perbuatannya tidak masuk dinas secaraterusmenerus selama 15 (lima belas) bulan sejak bulan September2006 sampai dengan bulan Nopember 2007; Bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas adalah tidak benar, karenaPemohon Kasasi tetap melaksanakan tugas mengajar sebagaimanabiasanya sesuai dengan :1)Surat Keterangan dari guruguru ( 16 ) orang guru dan seorangpenjaga SD Negeri 02 Tambakrejo, tertanggal

Bahwa dalam putusannya halaman 20 alenia terakhir Majelis Hakimmempertimbangkan : bahwa bukti P12 dari Penggugat berupa daftar hadirdari Sdr. Wal Arifin A.Ma yang dibuat secara tersendiri sejak bulanDesember 2007 sampai Nopember 2009 tidak dapat dinilai sebagaikeaktifan seorang Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi ketentuan hari danjam kerja Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan kedinasan dalam tugastertentu yang diberikan atasan sesuai dengan jabatan yang bersangkutan.Hal. 10 dari 12 hal. Put.

., tanggal 11 Februari 2019 tersebut, yang padapokoknya sebagai berikut: Bahwa Pembanding berkeberatan atas amar putusan, karena amarputusan tersebut didasari atas pertimbangan hukum yang kelirusebagaimana dalam halaman 20 alenia 6, halaman 24 alenia 4,halaman2728, halaman 29 alenia 5, halaman 29 alenia 1, halaman 31 alenia 2putusan pengadilan negeri tersebut;A.JUDEX FACTI DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUMNYATELAH KELIRU DALAM MENILAI GUGATAN PENGGUGAT1.Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang

untuk mengajukan kasasi.2 Tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimanamestinya.Unsur kedua, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapatmenimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yangdiperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untukmemakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholah isinyabenar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkankerugian, karena pemalsuan surat.Menurut Majelis Hakim :Pada halaman 33 alenia

terakhir dan pada halaman 34 alenia pertama,disebutkan :Hal. 9 dari 24 hal.

pertama sampai dengan alenia ketiga, disebutkan :Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1072/Kapuk Muara atas nama BUNIAN LEOditerbitkan tanggal 11 Desember 1995 oleh Kantor Badan Pertanahan Jakarta Utara,berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil BPN DKI Jakarta Utara No.1.711.2/2042/0902/22/M/1995 tangal 22 September 1995 Gambar Situasi No.1776/1993 tanggal 15 Juni 1993, luas 2100 M2, dasar penerbitan adalahpermohonan dari yang bersangkutan serta data pendukung yaitu :1 Girik C.40 seb Persil 119 S.1 (Girik

No. 2213 K/Pid/2012dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1072/Kapuk Muara atas nama BUNIANLEO, akan tetapi menjadi warkah dalam penerbitan Sertifikat No. 1071/KapukMuara atas nnma CHANDRA GUNAWAN demikian juga harga tanah seluas 7.000M2 tersebut dijual kepada THE TIAU HOK seharga Rp. 1.101.600.000, bukan Rp.1.100.000..Menurut Majelis Hakim :Pada halaman 36 alenia kedua sampai dengan alenia ketiga, disebutkan :Bahwa saksi RONI JARPIKO Lurah Kapuk Muara menerangkan Surat KeteranganNo. 02/1.711.1

terakhir sampai dengan halaman 39 alenia keempat,disebutkan :Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya mengatakan bahwaTerdakwa telah membuat Surat Keterangan No. 02 Tahun 1995 atas permohonansaksi CHANDRA GUNAWAN yang isinya :Menurut pengakuannya sebagai pemilik sebidang tanah milik Girik C 5602 Persil119 S.1 seluas 4500 M2 yang terletak di Rt.002/03 Kelurahan Kapuk MuaraKecamatan Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara.Hal. 13 dari 24 hal.

Pengosongan tanah dan bangunan; Tunggakan pembayara Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan Pembayaran jasa perantara,Tergugat hanya mengetahui sekedar telah terbitnya sertifikat tanahtersebut, tetapi faktanya Penggugat sampai hari ini belum melakukanpengosongan dan masih terdapat gangguan warga yang menjadikantanah itu menjadi akses jalan setapak terhadap lahan/tanah yangakan dijualnya kepada Tergugat sesuai Pasal 3 alenia pertama danalenia ketiga dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 24

Bahwa dengan diakui pembayaran uang sejumlah Rp. 360.000.000,(tiga ratus enam puluh juta rupiah), menunjukkan suatu bukti Tergugatmempunyai itikad baik dalam proses jual beli lahan milik Penggugatsesuai Pengikatan Jual beli yang sudah disepakati bersama, namunfaktanya itikat tidak baik justru diperlihatkan oleh Penggugat yaitupada saat penyerahan lahan/tanah yang akan dijualnya tidak dapatmemenuhi pasal 3 alenia pertama dan alenia ketiga sebagaimanatertuang dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor

Akan tetapi faktanya Penggugat dalam kesepakatanpengikatan jual beli lahan/tanah miliknya belum melakukan kewajibanlainnya sesuai pasal 3 alenia pertama dan alenia ketiga sebagaimanatertuang dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 24, Tanggal10 Mei 2013 yang berbunyi : ...Pihak Kesatu menjamin bahwa tanahtersebut benar miliknya tidak dijaminkan dan tidak telah dijualkepada pihak lain, tidak diberatidenganbebanbeban apapunsehingga Pihak Kedua tidak mendapat gangquan dan/atau rintangandari pihak

Justu sesuai fakta hukum yang senyatanyaPenggugatlah yang telah ingkar janji (Wanprestasi) dengan tidakmemenuhi Pasal 3 alenia pertama dengan alenia ketiga PerjanjianPengikatan Jual Beli Nomor : 24, Tanggal 10 Mei 2013 tersebut.Penggugatlah yang secara nyata melakukan wanprestasi karenatidak dapat menyerahkan tanah dalam keadaan kosong atau bebasdari segala sengketa maupun urusan dan kepentingan pihak lain.Dimana di dalam lahan/tanah obyek jual beli masih dikuasai olehwarga sekitar untuk Jalan setapak

Penggugat sampai saat inibelum bisa memenuhi syarat sebagaimana disepakati bersama yangHalaman 15 Putusan No.923/Pdt.G/2015/PN Sby.tertuang dalam Pasal 3 alenia pertama dan alenia ketiga PerjanjianPengikatan Jual Beli Nomor : 24, Tanggal 10 Mei 2013 yang berbunyi: ...Pihak Kesatu menjamin bahwa tanah tersebut benar miliknyatidak dijaminkan dan tidak telah dijual kepada pihak lain, tidakdiberati dengan bebanbeban apapun sehingga Pihak Kedua tidakmendapat ganqguan dan/atau rintangan dari pihak manapun

Bahwa secara terpisah, berikut pendapat Judex Facti dalammempertimbangkan poinpoin tentang rotasi, antara lain tertuangdalam pertimbangan putusan pada halaman 37 alenia terakhir yangdapat Pemohon Kasasi kutip antara lain:Menimbang, ... terdapat Fakta Hukum bahwa benar pada tanggal06 Nopember 2015 Tergugat mengeluarkan surat rotasi terhadapPenggugat ... yang mana Surat Rotasi tersebut berlaku sejak 09Nopember 2015Bahwa dalam pertimbangan putusan pada halaman 38 alenia keduayang dapat Pemohon Kasasi

kutip sebagai berikut:Menimbang bahwa berdasarkan bukti P10 dan P36 ... hakTergugat adalah melakukan rotasi sesuai kebutuhan Perusahaan...Oleh karena itu, telah terbukti bahwa rotasi adalah hak Tergugatdan Penggugat sebagai karyawan Tergugat mempunyai kewajibanmelaksanakan Perintah rotasi tersebut;Bahwa dalam pertimbangan putusan pada halaman 42 alenia keduayang dapat Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut:Menimbang bahwa dalam kasus Rotasi Penggugat, ... danTergugat sendiri merotasikan Penggugat

adalah berdasarkankebutuhan perusahaan sebagaimana tercantum dalam PeraturanPerusahaan Tergugat;Adapun dalil pertimbangan Judex Facti dalam Putusan padahalaman 42 alenia keempat yang dapat Pemohon Kasasi kutipsebagai berikut:Menimbang bahwa, ...

Dan pada akhirnya Judex Facti telah pada kesimpulan yang SangatTepat dalam mempertimbangkan Perselisihan Kepentingan berupaRotasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap TermohonKasasi, dimana hal tersebut terpapar secara Gamblang di dalampertimbangan putusan pada halaman 40 alenia kedua yang dapatHalaman 16 dari 32 hal. Put.Nomor 989 K/Pdt.SusPHI/2016Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut:Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas ...

Bahwa fakta hukum mengenai Surat Tugas dan Surat Mutasi yangterbit relatif dalam waktu yang sangat dekat tersebut telah PemohonKasasi uraikan secara detil dan seksama dalam Jawaban padapersidangan tingkat pertama yang kemudian diadopsi Judex Factidalam pertimbangannya pada halaman 45 alenia kedua dan halaman46 alenia pertama dan kedua (Mohon yang Mulia Majelis HakimKasasi dapat melihat pada halaman a quo pada putusan Judex Facti);Pemahaman yang keliru dari Judex Facti a quo dilakukan denganmengesampingkan

Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan :Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Saksi yang masih adahubungan kekeluargaan dengan Saksi Korban yakni Saudara KandungKorban (Memori Banding Hal 3 Alenia perta / alasan Memori Bandingpoin 2).Kontra Memori Banding:11Majelis Hakim yang Mulia, dan Saudara Terdakwa yang berbahagia....Agar terang persoalan Saksi ini, disini kami akan mengutip ketentuanPasal 168 huruf a dan b, serta Pasal 169 ayat (1) dan (2) KUHAP,sebagai berikut:Pasal 168Kecuali

tersebut dibuktikan dan kemudian dilaporkan kepada pihakyang berwenang, tidak sekedar membangun opini yang justru akanmenggelincirkan kita dari kebenaran dan keadilan yang kita idamidamkan bersama.Oleh karena alasan memori banding tidak berlandaskan hukumsehingga Memori Banding Terdakwa harus dinyatakan ditolak.Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan :Terdakwa seharusnya tidak dihukum karena walaupun melakukanpengancaman tetapi dilakukan karena pembelaan terpaksa (MemoriBanding Hal 3 Alenia

(Putusan Hal. 22 Alenia 2);Bahwa Terdakwa datang ke kebun tersebut dengan mengendaraisepeda motor sambil membara sebilah parang yang sudah terbukadari sarungnya kemudian berkata kepada Saksi (1) JUSMIATISALEH BINTI DIMANG bersama dengan Saksi (2) RASYID BINDIMANG, Saksi (3) ANDI KARTINI BINT DIMANG, Saksi (4) SITTIRUKIYAH BINTI PUANG SEMMAILA bersama AMIRUDDIN danBUHERA bikin apa disitu lalu dijawab oleh Saksi (2) RASYID BINDIMANG : bahwa kami mau pasang patok, Kemudian dijawab olehTerdakwa bukan

(Memori Banding Hal 3 Alenia terakhir / alasan Memori Banding poin 5).Kontra Memori Banding:Bahwa dalam memutus perkara yang menjadi pertimbangan adalah alatbukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP.

(Memori Banding Hal 4 Alenia kedua / alasan Memori BandingKontra Memori Banding:Bahwa alasan tersebut tidak beralasan, karena faktanya pemeriksaanSaksi (1) JUSMIATI SALEH diperiksa tersendiri, selanjutnya saksilainnya diperiksa secara bersama dengan persetujuan Terdakwa(terdakwa tidak pernah menyatakan keberatan).Oleh karena alasan banding tidak berlandaskan hukum sehinggaMemori Banding Terdakwa harus dinyatakan ditolak.Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Jaksa PenuntutUmum mempunyai beberapa

Nomor 2812 K/Pdt/2016Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat seperti tersebut dalam uraian alasankeberatan dibawah ini dengan alasanalasan sebagai berikut:Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasarpada halaman 6 alenia kedua menyatakan:Menimbang, terhadap keberatan dari Pembanding bahwa peralihan hak sepertidalam Akta Jual Beli Nomor 158/2012 tanggal 11 Mei 2012 adalah batal demihukum karena tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1328KUH Perdata serta bertentangan

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebutsangat keliru dan mencederai nilainilai keadilan dan kepastian hukum,sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut sudahsepatutnya dikesampingkan dan putusannya sudah sepatutnya dibatalkan;Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasarpada halaman 7 alenia pertama menyatakan:Menimbang, bahwa terhadap kaitannya dengan Pasal 1320 KUH Perdatadan Pasal 1328 KUH Perdata, Majelis Hakim Pengadilan

proses jual bellidan pemindahan hak milik atas tanah sengketa sudah tentu tidak ada.Dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang kontradiktiftersebut sangat mengaburkan dan membuat tidak adanya kepastian hukumbagi Pemohon Kasasi khususnya dan pada masyarakat pada umumnya,sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggitersebut dikesampingkan dan putusannya sudah sepatutnya dibatalkan;Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasarpada halaman 7 alenia

Termohon Kasasi) sesuai putusan Pengadilan NegeriDenpasar Nomor 725/Pid.B/2014/PN.Dps yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap, sehingga tidak mempunyai (Azas Pacta Sunt Servanda/AsasKepastian Hukum), dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim PengadilanTinggi sudah sepatutnya dikesampingkan dan putusannya sudah sepatutnyadibatalkan; terhadap replik Penggugat halaman 2 poin nomor 4 dapat diberikanduplik sebagai berikut:Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasarpada halaman 7 alenia

dilakukan dengan memalsukan tanda tanganPemohon Kasasi oleh Turut Termohon Kasasi dalam perkara Nomor725/Pid.B/2014/PN.Dps. yang telah diputus dan telah pula mempunyaikekuatan hukum tetap, sehingga jual beli tersebut batal demi hukum dantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian sudahsepatutnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dikesampingkandan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dibatalkan;Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasarpada halaman 7 alenia

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksadan mengadili perkara aquo telah menolak eksepsi Tergugat sekarangpembanding berdasarkan kesalahan pertimbangan hukum atas pembuktiandan kekeliruan dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya ;2,Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tingkat pertamadalam bahagian Eksepsi halaman 15 dari 22 halaman putusan No.10/Pdt.g/2011/PN BNA alenia kedua dan ketiga menyatakan bahwa;Alenia kedua Menimbang, bahwa

di dalam Gugatannya pada posita angka2 telah diuraikan dengan jelas bahwa Penggugat terdapat hubungan hukumantara penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yaitu tentang hutangpiutang sejumlah Rp 500.000.000. dimana hutang tersebut dilakukan olehTergugat I dan Tergugat II sebagai suami isteri yang belum dikembalikansehingga di dalam petitumnya Penggugat meminta agar Tergugat 1 danTergugat I membayar pinjamannya ;Alenia Ketiga menimbang bahwa melihat uraian gugatan yang demikianmenurut hemat Majelis

mengadili perkaraaquo dilakukan bukan berdasarkan dan analisa hukum yang jelas danterang akan tetapi lebih kepada bentuk pendapat/opini Majelis Hakim sajadan hal ini tentunya melanggar azas pasif Hakim perdata yang dianut, apalagi Terbanding (Penggugat) tidak pernah membuktikan secara hukumsetentang adanya keterlibatan Pembanding (Tergugat I) dalam pinjammeminjam tersebut ;Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim PengadilanNegeri Banda Aceh No.10/Pdt.G/2011/PNBNA halaman 16 dari 22halaman alenia

Bahwa,.............Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sangat keliru dengan menyatakanbahwa berdasarkan bukti P.I yang diajukan oleh penggugat (Terbanding)tertera nama dan tanda tangan dari Tergugat II dan tidak adanya sangkalanmengenai hal tersebut yang dilakukan oleh pembanding (Tergugat ID)sehingga Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat Tergugat II atausekarang pembanding mengetahui tentang persoalan hutangpiutang antaraPenggugat dengan Tergugat I incassu ;(vide pertimbangan hukum alenia pertama

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang padahalaman 18 alenia 2.keadaaan yang memberatkan terdakwa berbelitbelit dan merasatidak bersalah atas perbuatannya.2.

tidak adaperbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidakditentukan terlebih dahulu dalam perundangundangan.Bahwa terdakwa di persidangan tidak pernah menjelaskan menjual sabudari saksi alex sander Bin Suef (berkas terpisah) itu hanya rekayasatuduhan dalam surat dakwaan dan keterangan saksisaksi polisi sertasaksi BAP verbalisan yang dihadirkan di persidangan, karena saksi alexsander Bin Suef (berkas terpisah) di persidangan secara jujur sudahmenjelaskan sebagaimana pada halaman. 10 alenia

ke 6 menerangkanbahwa saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu tidakbenar, karena narkotika tersebut bukan saksi beli dariPembanding/Terdakwa akan tetapi dari orang lain yang bernamaFAISOL dan saksi menerangkan pada alenia ke enam baris ketujuh saksimendapatkan narkotika dari FAISOL tersebut pada hari sebelum ditangkap Polisi.Halaman 13 dari 21 halaman Put.No.81/PID/2019/PT.PLG3.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman. 16 alenia (3) ketiga nyatanyata telah mengesampingkan, hanya mendengarkan keterangan saksiverbalisan Yudi Karyadi kenapa Penasehat Hukum BAP yang bernamaSUTOPO, SH. tidak dihadirkan di persidangan oleh Penunutut Umummaupun Majelis Hakim, Kalau) memang terdakwa benarbenardidampingi, untuk membuktikan sebagai saksi ada tidaknya paksaan fisikdari terdakwa saat di BAP, karena terdakwa sangat menyangkal dipersidangan bahwa saat Berita Acara Pemriksaan (BAP) telah

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman. 17 alenia (2) keduanyatanyata telah mengenyampingkan keterangan terdakwa dipersidangan, karena terdakwa di persidangan sama sekali tidakHalaman 14 dari 21 halaman Put.No.81/PID/2019/PT.PLGmenerangkan menjual sabu kepada saksi Alex Sander Bin Suef (berkasterpisah) dan terdakwa sempat mengucapkan Demi Allah, sabu bukanmiliknya, maka tuduhan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dandakwaan itu hanya kerja sama oknum, karena terdakwa dari sejak ditengkap

Berita AcaraPersidangan tertanggal 12 September 2018;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv alinea Keduamenegaskan Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapatteryjadi dengan Persetujuan pihak lawan Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung yakni No. 1841 K /Pdt / 1984, yang menegaskan Pencabutan gugatan setelah pemeriksaanberlangsung, harus atas persetujuan Tergugat (Vide Hukum Acara Perdata M.Yahya Harahap, SH, Hal. 83) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv Alenia

sepantasnya, jikapencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, dapat dikabulkandan dinyatakan sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dicabut, makaGugatan tersebut haruslah dilakukan pencatatan atas perkara tersebut diregister Perkara;Menimbang, bahwa mengenai biayabiaya yang timbul dalam perkara,oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Penggugat haruslahdihukum untuk membayar biayabiaya yang timbul dalam perkara a quo ;Memperhatikan, pasal 271 Rv Alenia

Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbanganhukum Majelis Hakim halaman 15 Alenia 2 yang menyatakan, menimbangbahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermatidengan seksama berkas Perkara beserta salinan resmi Putusan PengadilanNegeri Gunung Sugih tanggal 8 Juni 2016 Nomor 14/Pdt.G/2015/PN Gns.Halaman 10 dari 18 hal.Put.

Gunung Sugih alenia 5, halaman 27 berlanjut halaman 28,dengan demikian petitum angka 4 huruf a haruslah ditolak;. Bahwa dahulu Tergugat I, Tergugat Ill, Tergugat IV (sekarang ParaPemohon Kasasi) setuju/sependapat dengan pertimbangan hukum MajelisHakim alenia 1 halaman 28 putusannya, dengan demikian petitumPenggugat (Termohon Kasasi) angka 4 huruf a haruslah dinyatakan ditolak;.

Bahwa dahulu Tergugat I, Tergugat Ill, Tergugat IV (sekarang ParaPemohon Kasasi ) setuju/sependapat dengan pertimbangan hukum MajelisHakim PN Gunung Sugih alenia 2 halaman 28 putusanya, dengan demikianpetitum Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) angka 4 harus ditolak;. Bahwa dahulu Tergugat I, Tergugat Ill, Tergugat IV (sekarang ParaPemohon Kasasi) setuju/sependapat dengan pertimbangan hukum MajelisHakim PN Gunung Sugih alenia 3 halaman 28 putusannya, denganHalaman 15 dari 18 hal.Put.

Nomor 2014 K/Pdt/201710.11.12.13.demikian petitum Penggugat/sekarang Termohon Kasasi angka 5 harusdinyatakan di tolak;Bahwa dahulu Tergugat , Tergugat III, Tegugat IV (sekarang Para PemohonKasasi) setuju/sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim PNGunung Sugih alenia 1 halaman 29 Putusannya, dengan demikian petitumPenggugat/sekarang Termohon Kasasi angka 5 patut untuk di tolak;Bahwa tanah a quo adalah hak milik sah, terpenuhi dan terkuat, dahuluTergugat I, Tergugat Ill, Tergugat IV (Ssekarang

mengabulkanPetitum dahulu Tergugat , Tergugat Ill, Tergugat IV (sekarang ParaPemohon Kasasi) dengan alasan bahwa fakta hukum di persidanganberdasarkan buktibukti surat dan keterangan saksisaksi dari dahuluTergugat , Tergugat Ill, Tergugat IV (sekarang Para Pemon Kasasi) telahmembuktikan bahwa tanah a quo adalah hak milik sah terkuat dan terpenuhidahulu Tergugat , Tergugat Ill, Tergugat IV (sekarang Para PemohonKasasi);14.Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbanganhukum Majlis Hakim halaman 15 alenia