Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksadan mengadili perkara aquo telah menolak eksepsi Tergugat sekarangpembanding berdasarkan kesalahan pertimbangan hukum atas pembuktiandan kekeliruan dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya ;2,Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tingkat pertamadalam bahagian Eksepsi halaman 15 dari 22 halaman putusan No.10/Pdt.g/2011/PN BNA alenia kedua dan ketiga menyatakan bahwa;Alenia kedua Menimbang, bahwa

di dalam Gugatannya pada posita angka2 telah diuraikan dengan jelas bahwa Penggugat terdapat hubungan hukumantara penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yaitu tentang hutangpiutang sejumlah Rp 500.000.000. dimana hutang tersebut dilakukan olehTergugat I dan Tergugat II sebagai suami isteri yang belum dikembalikansehingga di dalam petitumnya Penggugat meminta agar Tergugat 1 danTergugat I membayar pinjamannya ;Alenia Ketiga menimbang bahwa melihat uraian gugatan yang demikianmenurut hemat Majelis

mengadili perkaraaquo dilakukan bukan berdasarkan dan analisa hukum yang jelas danterang akan tetapi lebih kepada bentuk pendapat/opini Majelis Hakim sajadan hal ini tentunya melanggar azas pasif Hakim perdata yang dianut, apalagi Terbanding (Penggugat) tidak pernah membuktikan secara hukumsetentang adanya keterlibatan Pembanding (Tergugat I) dalam pinjammeminjam tersebut ;Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim PengadilanNegeri Banda Aceh No.10/Pdt.G/2011/PNBNA halaman 16 dari 22halaman alenia

Bahwa,.............Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sangat keliru dengan menyatakanbahwa berdasarkan bukti P.I yang diajukan oleh penggugat (Terbanding)tertera nama dan tanda tangan dari Tergugat II dan tidak adanya sangkalanmengenai hal tersebut yang dilakukan oleh pembanding (Tergugat ID)sehingga Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat Tergugat II atausekarang pembanding mengetahui tentang persoalan hutangpiutang antaraPenggugat dengan Tergugat I incassu ;(vide pertimbangan hukum alenia pertama

Pts.No.0090/Pdt.G/2017/PTA.BdgBahwa, Mejelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalampertimbangan Hukum pada halaman 68 alenia ke3 dan alenia Ke4,telah menyimpulkan Pengakuan sebagai alat Bukti yang sempurna,sebagaimana disadur dalam pertimbangan hukum tersebut, sebagaiberikut :Menimbang, bahwa bukti P 4 berupa Foto copy yang telah diberimaterai cukup, telah dinazegelen, aslinya telah diakui pada Tergugatsehingga bukti P 4 memiliki kKekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.Menimbang, bahwa bukti P 5

Bahwa, Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan HukumMejelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada halaman 77 alenia ke1yang telah memberikan penilaian harga kendaraan, sebagai berikut :Menimbang, bahwa terkait harta bersama angka 2.a dan 2.c MajelisHakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama angka 2.a 2.c telahdijual olen Tergugat senilai Rp.400.000.000, (empat ratus jut iah)dan bahagian Penggugat belum diberikan oleh Tergugat etengah dari penjualan

Dan apabila angsuran hutangkepada PT.Bank Mandiri Tbk ini telah dibayar lunas oleh Pembandingdan Terbanding, maka barulah kemudian rumah tersebut menjadi hartabersama dengan wujud sebuah rumah yang sesungguhnya;Selengkapnya Pertimbangan Hukum halaman 75 dan 76, alenia ke4dan ke5, sebagai berikut :Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat dihubun denganbukti T1A, T1B, T2A dan T2B dan keteranganPenggugat, terbukti bahwa rumah tyersebut dibeli dengua ora aksi mencicildalam jangka waktu 144 bulan atau 12

Bahwa, dalam kaitannya dengan permohonan Pembanding pada petitumangka ke5 yang dihubungkan dengan sebuah fakta hukum,sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PengadilanAgama Bandung pada halaman 76 alenia ke2 dan halam , selamadalam perkawinan Terbanding telah terbayar oleh Pembandin uk 2kali cicilan saja.

Bahwa Pembanding keberatan , karena tidak sependapat dan tidaksetuju dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim TingkatPertama halaman 15 alenia 7 yang menyatakan Menimbang, bahwadari hal tersebut jelas ada kontruksi hukum dipihak lain menyatakantanah tersebut adalah bukan milik pelawan tetapi tanah pelawan karena sebelumnya telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri JakartaUtara pertimbangan tersebut adalah pertimbangan hukum yang salahdan keliru serta tidak berdasarkan atas hukum.II.

Bahwa Pembanding keberatan, karena tidak sependapat dan tidaksetuju dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim TingkatPertama halaman 15 alenia 7 menyatakan Lebih jauh bila diurutkandari adanya sita sampai eksekusi biasanya didahului denganmeletakan sita jaminan terhadap obyek sengketa dan didalamputusan MARI No.3089K/Pdt/1991 dijelaskan bahwa sita jaminan(CB) yang diletakan diatas milik pinak ketiga memberi hak kepadapemiliknya untuk mengajukan derden verzet.Dan Derden Verzet atassita jaminan

Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama dalamhalaman 16 alenia 4 menyatakan Menimbang bahwa oleh karenaeksekusi telah dilaksanakan dan juga diterima sesuai dengan beritaacara oleh Terlawan maka berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas menurut pendapat Majelis hakim dilihat dari formalitasperlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga yaitu Sarbun (Pelawandalam perkara ini) seharusnya diajukan sebelum eksekusi dijalankan,tetapi karena dalam perkara ini eksekusi sudah selesai

Bahwa secara terpisah, berikut pendapat Judex Facti dalammempertimbangkan poinpoin tentang rotasi, antara lain tertuangdalam pertimbangan putusan pada halaman 37 alenia terakhir yangdapat Pemohon Kasasi kutip antara lain:Menimbang, ... terdapat Fakta Hukum bahwa benar pada tanggal06 Nopember 2015 Tergugat mengeluarkan surat rotasi terhadapPenggugat ... yang mana Surat Rotasi tersebut berlaku sejak 09Nopember 2015Bahwa dalam pertimbangan putusan pada halaman 38 alenia keduayang dapat Pemohon Kasasi

kutip sebagai berikut:Menimbang bahwa berdasarkan bukti P10 dan P36 ... hakTergugat adalah melakukan rotasi sesuai kebutuhan Perusahaan...Oleh karena itu, telah terbukti bahwa rotasi adalah hak Tergugatdan Penggugat sebagai karyawan Tergugat mempunyai kewajibanmelaksanakan Perintah rotasi tersebut;Bahwa dalam pertimbangan putusan pada halaman 42 alenia keduayang dapat Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut:Menimbang bahwa dalam kasus Rotasi Penggugat, ... danTergugat sendiri merotasikan Penggugat

adalah berdasarkankebutuhan perusahaan sebagaimana tercantum dalam PeraturanPerusahaan Tergugat;Adapun dalil pertimbangan Judex Facti dalam Putusan padahalaman 42 alenia keempat yang dapat Pemohon Kasasi kutipsebagai berikut:Menimbang bahwa, ...

Dan pada akhirnya Judex Facti telah pada kesimpulan yang SangatTepat dalam mempertimbangkan Perselisihan Kepentingan berupaRotasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap TermohonKasasi, dimana hal tersebut terpapar secara Gamblang di dalampertimbangan putusan pada halaman 40 alenia kedua yang dapatHalaman 16 dari 32 hal. Put.Nomor 989 K/Pdt.SusPHI/2016Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut:Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas ...

Bahwa fakta hukum mengenai Surat Tugas dan Surat Mutasi yangterbit relatif dalam waktu yang sangat dekat tersebut telah PemohonKasasi uraikan secara detil dan seksama dalam Jawaban padapersidangan tingkat pertama yang kemudian diadopsi Judex Factidalam pertimbangannya pada halaman 45 alenia kedua dan halaman46 alenia pertama dan kedua (Mohon yang Mulia Majelis HakimKasasi dapat melihat pada halaman a quo pada putusan Judex Facti);Pemahaman yang keliru dari Judex Facti a quo dilakukan denganmengesampingkan

Bahwa, pada halaman 47 alenia ke2 putusan perkara ini, JudexFact?

Bahwa, Pertimbangan Hukum pada Alenia ke3 tersebut, tidakmenjelaskan alasan dan dasar hukum mengenai penentuan waktuterjadinya Pemutusan Hubungan Kerja. Judex Fact? hanyamengakomodir surat Pemutusan Hubungan Kerja yang telahdikeluarkan oleh Termohon Kasasi selaku Pengusaha.

Bahwa, dari uraian Pertimbangan Hukum Judex Facti pada aleniake3 yang tidak berdasar hukum dan bertentangan denganpertimbangan Hukum pada Alenia ke2 dan alenia sebelumnya, yangkemudian diputus menjadi Amar putusan angka ke2, yaitu : Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat terhitung sejak diterbitkannya surat kKeputusan PHK olehTergugat terhadap masingmasing Para Penggugat;Pertimbangan Hukum dan Amar ke2 Putusan Judex Facti ini, Harusdibatalkan dengan mengadili sendiri

Nomor 490 k/Pdt.SusPHI/2017ketentuan hukum yang berlaku yang sudah dikabulkan oleh Judex Factisebagaimana pada Halaman 47 alenia ke2;B.

Pertimbangan Hukum ini bertentangandengan faktafakta persidangan yang sudah dipertimbangan di alenia ke4, yaitu pemutusan Hubungan Kerja ini terjadi karena Efisiensi.Selengkapnya putusan A quo halaman 47 alenia ke3, sebagai berikut :Menimbang, yang menjadi masalah dalam perselisihan a quo yaitu ParaPenggugat dapat menerima PHK asalkan diberikan Kompensasi sesuaiaturan yang berlaku, dimana Para Penggugat dalam Petitumnyamenuntut Hakhak sebagai akibat dari PHK karena efisiensi dan Tergugathanya akan

., tanggal 11 Februari 2019 tersebut, yang padapokoknya sebagai berikut: Bahwa Pembanding berkeberatan atas amar putusan, karena amarputusan tersebut didasari atas pertimbangan hukum yang kelirusebagaimana dalam halaman 20 alenia 6, halaman 24 alenia 4,halaman2728, halaman 29 alenia 5, halaman 29 alenia 1, halaman 31 alenia 2putusan pengadilan negeri tersebut;A.JUDEX FACTI DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUMNYATELAH KELIRU DALAM MENILAI GUGATAN PENGGUGAT1.Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang

pertama berbunyi : yang terjadi untuk pengurusan PembuatanPTSL ternyata di kenakan biaya sebesar Rp 600 ribu alenia ke 4 menyatakan dalam Media Online Pantauan Rakyat : Salahsatu Oknum LSM yang bernama Warsito dan warga langsungmenyerahkan biaya sebesar Rp 600 ribupada alenia ke lima dalamMedia Online Pantauan Rakyat mengatakan : Waktu yang sama saatditemui Warsito membenarkan bila pengurusan Surat Program PTSL dariPemerintah setiap warga dikenakan Pungutan biaya sebesar Rp 600 ribuBahwa Selanjutnya

Kab.Langkat dikenakan biaya Rp 600 ribuHalalaman 3 dari 52Halaman Putusan Perdata Nomor 153/Pdt/2019/PN MDN5)6) Pada alenia ke Delapan menerangkan : Kembali di singgung terkaitpembuatan Surat mengarah kepada salah satu Oknum LSM yangbernama Warsito dan warga Langsung menyerahkan biaya sebesar Rp600 ribu Pada alenia ke Sembilan menerangkan : Waktu yang sama saat ditemui , warsito membenarkan bila Pengurusan Surat Program PTSLdari Pemerintah setiap warga dikenakan Pungutan biaya sebesar Rp600 ribu

Alenia ke lima berbunyi Begitu juga warga Desa Karang Anyar memintaKepala Desa Karang Ajar dan Oknum LSM yang juga Keluarganya yangterlalu arogan dan Sombong apalagi untuk pengurusan Alas hak danPTSL di kenakan biaya Rp 900 ribu.Bahwa Penggugat adalah orang yang di maksud dalam Pemberitaan yangdilakukan oleh Para Tergugat tersebut dan secara In Personal Penggugatmerasa dirugikan dengan adanya Pemberitaan yang di lakukan oleh ParaTergugat , apalagi mengkaitkaitkan dengan Propesi Penggugat sebagaiLSM

1( Pertama ) Tergugat IV dan Tergugat Vmemberitakan dalam Media online Pantauan Rakyat yang berbunyi :Yang Terjadi untuk Pembuatan PTSL ternyata di kenakan biayasebesar Rp 600 ribu Bahwa dalam alenia ke 4 ( empat ) Tergugat IV dan V menyatakandalam Media Online Pantauan Rakyat : Salah satu oknum LSM yangbernama Warsito dan Warga langsung menyerahkan biaya sebesar Rp600 ribu dan ; Bahwa Pada alenia Ke 5 (lima) , Tergugat IV dan Tergugat V dalamMedia online Pantauan Rakyat yang Mengatakan bahwa :

Langkat dikenakan biaya Rp 600 ribu ;Halalaman 47 dari 52Halaman Putusan Perdata Nomor 153/Pdt/2019/PN MDN Bahwa pada alenia Ke 8 ( delapan ) Tergugat I , Il, dan III menyatakandalam Harian Umum Batak Pos : Kembali di singgung terkaitPembuatan surat mengarah kepada salah satu oknum LSM yangbernama Warsito dan Warga langsung menyerahkan biaya sebesar Rp600 ribu ; Bahwa pada alenia ke 9 ( sembilan ) Tergugat ,ll,dan Illmenerangkan dalam harian Umum Batak Pos : Waktu yang samasaat di temui , Warsito

Konstitusi No. 012/PUU1/2003 tanggal 28 Oktober2004 tentang hak uji materil UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan pada point 3 huruf a, berbunyi :"Pengusaha yang akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja denganalasan pekerjaan/oburuh melakukan kesalahan berat maka PemutusanHubungan Kerja dapat dilakukan setelah adanya putusan hakim pidanayang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,Serta sesuai keputusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Bandung pada halaman 24 alenia

Kasasiberharap kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Jakarta untukmembatalkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Bandung atas tuduhan pelanggaran PemohonKasasi terhadap Pasal 1603 huruf O angka 1.0 dan 11.0 yang diputustanggal 4 Februari 2009 ;Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat juga tidak sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan WHubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung dalam pokok perkara sebagaimana yangtertulis pada surat keputusan halaman 22 alenia

3, 4 dan 5 serta halaman23 alenia 1 dan 2 mengenai temuan kwitansi bukti penerimaan uang atasnama Pemohon Kasasi/Tergugat yang ditandatangani istri Pemohon KasasiHal. 9 dari 14 hal.

lakukan sudah sesuai prosedur kerjadan tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan, maka atas dasartersebut Pemohon Kasasi/Tergugat berharap kepada Majelis HakimMahkamah Agung Jakarta untuk menyatakan Pemohon Kasasi tidakbersalah dan membatalkan keputusan Majelis Hakim Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Bandung;Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanHubungan Industial pada Pengadilan Negeri Bandung Pemohon Kasasitidak sependapat karena dalam pokok perkara halaman 25 alenia

Jadi, upaya kasasi juga merupakan prosesPHK jadi Pemohon Kasasi juga berharap pada Majelis Kasasi MahkamahAgung dapat membatalkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Bandung.Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Pemohon Kasasitidak sependapat dalam pokok perkara pada halaman 24 alenia 3 tentangpemberian hakhak pesangon sebesar satu (1) kali ketentuan Pasal 156ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003

untuk mengajukan kasasi.2 Tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimanamestinya.Unsur kedua, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapatmenimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yangdiperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untukmemakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholah isinyabenar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkankerugian, karena pemalsuan surat.Menurut Majelis Hakim :Pada halaman 33 alenia

terakhir dan pada halaman 34 alenia pertama,disebutkan :Hal. 9 dari 24 hal.

pertama sampai dengan alenia ketiga, disebutkan :Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1072/Kapuk Muara atas nama BUNIAN LEOditerbitkan tanggal 11 Desember 1995 oleh Kantor Badan Pertanahan Jakarta Utara,berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil BPN DKI Jakarta Utara No.1.711.2/2042/0902/22/M/1995 tangal 22 September 1995 Gambar Situasi No.1776/1993 tanggal 15 Juni 1993, luas 2100 M2, dasar penerbitan adalahpermohonan dari yang bersangkutan serta data pendukung yaitu :1 Girik C.40 seb Persil 119 S.1 (Girik

No. 2213 K/Pid/2012dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1072/Kapuk Muara atas nama BUNIANLEO, akan tetapi menjadi warkah dalam penerbitan Sertifikat No. 1071/KapukMuara atas nnma CHANDRA GUNAWAN demikian juga harga tanah seluas 7.000M2 tersebut dijual kepada THE TIAU HOK seharga Rp. 1.101.600.000, bukan Rp.1.100.000..Menurut Majelis Hakim :Pada halaman 36 alenia kedua sampai dengan alenia ketiga, disebutkan :Bahwa saksi RONI JARPIKO Lurah Kapuk Muara menerangkan Surat KeteranganNo. 02/1.711.1

terakhir sampai dengan halaman 39 alenia keempat,disebutkan :Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya mengatakan bahwaTerdakwa telah membuat Surat Keterangan No. 02 Tahun 1995 atas permohonansaksi CHANDRA GUNAWAN yang isinya :Menurut pengakuannya sebagai pemilik sebidang tanah milik Girik C 5602 Persil119 S.1 seluas 4500 M2 yang terletak di Rt.002/03 Kelurahan Kapuk MuaraKecamatan Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara.Hal. 13 dari 24 hal.

Bahwa para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan judexfacti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh) pada halaman25 alenia 4 yang menyatakan bahwa hanya bukti T.1 dan 1.2 harusdikesampingkan karena aslinya tidak dapat diperlihatkan.

Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh)telah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian, di mana dalampertimbangan hukum putusan judex facti pada halaman 26 alenia 4 danhalaman 27 alenia 4, hanya didasarkan atas bukti P.3 dan bukti P.2, padahalHal. 16 dari 22 hal. Put. No. 498 K/Pdt/2010bukti P. 3 dan bukti P.2 adalah merupakan pernyataan belaka dari orangorang yang memberikan pernyataan tanpa diperiksa di persidangan.

Hal ini dapat dilinat dari halaman 27 alenia 4yang menyatakan :"Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah surat Pernyataan Status Tanah, isinyapada pokoknya menerangkan bahwa tanah terperkara adalah tanah milikNek Limah yang diwakafkan ke Meunasah Pandrah Kandeh, dan mengenaiSurat Keterangan Hak milik 08/P2K/I/Bimas/1975, atas nama Azis Aminyang ditanda tangani (H.

Bahwa pertimbangan hukum putusan judex facti (Pengaditan Negeri danPengadilan Tinggi Banda Aceh) pada halaman 27 alenia 5 yang menyatakan"bahwa bukti P.2 di atas telah membantah bahwa tanah terperkara adalahmilik dari A.

Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh)telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumputusan No. 07/Pdt.G/2007/PNBIR pada halaman 28 alenia 1, karena buktiT.3 adalah merupakan Surat Keterangan Hak Milik yang dikeluarkan olehKepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat sehingga merupakan aktaautentik yang harus dipertimbangkan oleh judex facti.

aquo secara tertulis telahdiajukan dalam persidangan pada tanggal 02 September 2020;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimanatermuat dalam surat gugatannya;Menimbang, bahwa acara pemeriksaan dalam perkara aquo memasuki acarajawaban Tergugat namun sebelum Tergugat membacakan jawabannya, Penggugat telahmengajukan pencabutan perkara aquo secara tertulis dalam persidangan pada tanggal02 September 2020;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv alenia

pertama makapencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat dikarenakanTergugat belum memberikan jawaban atas gugatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan pencabutan perkara Nomor 24/Pdt.GS/2020/PN Tjk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo telah timbul biaya, makakepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;Mengingat pasal 271 Rv alenia pertama, pasal 272 Rv, serta peraturanperundangundangan yang berkaitan

Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbanganhukum Majelis Hakim halaman 15 Alenia 2 yang menyatakan, menimbangbahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermatidengan seksama berkas Perkara beserta salinan resmi Putusan PengadilanNegeri Gunung Sugih tanggal 8 Juni 2016 Nomor 14/Pdt.G/2015/PN Gns.Halaman 10 dari 18 hal.Put.

Gunung Sugih alenia 5, halaman 27 berlanjut halaman 28,dengan demikian petitum angka 4 huruf a haruslah ditolak;. Bahwa dahulu Tergugat I, Tergugat Ill, Tergugat IV (sekarang ParaPemohon Kasasi) setuju/sependapat dengan pertimbangan hukum MajelisHakim alenia 1 halaman 28 putusannya, dengan demikian petitumPenggugat (Termohon Kasasi) angka 4 huruf a haruslah dinyatakan ditolak;.

Bahwa dahulu Tergugat I, Tergugat Ill, Tergugat IV (sekarang ParaPemohon Kasasi ) setuju/sependapat dengan pertimbangan hukum MajelisHakim PN Gunung Sugih alenia 2 halaman 28 putusanya, dengan demikianpetitum Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) angka 4 harus ditolak;. Bahwa dahulu Tergugat I, Tergugat Ill, Tergugat IV (sekarang ParaPemohon Kasasi) setuju/sependapat dengan pertimbangan hukum MajelisHakim PN Gunung Sugih alenia 3 halaman 28 putusannya, denganHalaman 15 dari 18 hal.Put.

Nomor 2014 K/Pdt/201710.11.12.13.demikian petitum Penggugat/sekarang Termohon Kasasi angka 5 harusdinyatakan di tolak;Bahwa dahulu Tergugat , Tergugat III, Tegugat IV (sekarang Para PemohonKasasi) setuju/sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim PNGunung Sugih alenia 1 halaman 29 Putusannya, dengan demikian petitumPenggugat/sekarang Termohon Kasasi angka 5 patut untuk di tolak;Bahwa tanah a quo adalah hak milik sah, terpenuhi dan terkuat, dahuluTergugat I, Tergugat Ill, Tergugat IV (Ssekarang

mengabulkanPetitum dahulu Tergugat , Tergugat Ill, Tergugat IV (sekarang ParaPemohon Kasasi) dengan alasan bahwa fakta hukum di persidanganberdasarkan buktibukti surat dan keterangan saksisaksi dari dahuluTergugat , Tergugat Ill, Tergugat IV (sekarang Para Pemon Kasasi) telahmembuktikan bahwa tanah a quo adalah hak milik sah terkuat dan terpenuhidahulu Tergugat , Tergugat Ill, Tergugat IV (sekarang Para PemohonKasasi);14.Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbanganhukum Majlis Hakim halaman 15 alenia

Oleh karena Pertimbangan hukum Judex Factitersebut pada halaman empat belas , alenia kedua yang menyatakan Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi kesatu penggugat CANGKANGBIN MALLAWAE pada pokoknya menerangkan kalau tanah sengketa tersebutberasal dari H. Maddakka karena saksi pernah satu kali melihat H. Maddakkamengerjakan tanah sengketa pada Jaman Jepang dengan menanam padi dansawah sengketa tersebut adalah bagiannya H. Tuneng dan saksi tahu karenamelihat pada waktu H.

Selanjutnya pertimbangan hukumnya alenia kelima Menimbang,ee keterangan saksi tersebut berdiri sendiri.........

Padahal bilamanadihubungkan keterangan saksi yang lain bernama AMIR, yang termuat dalampertimbangan hukum Judex facti halaman empat belas alenia tiga Menimbang,bahwa saksi kedua penggugat AMIR pada pokoknya menerangkan kalau asalusul tanah sengketa berasal dari H, Tuneng karena saksi pernah mengerjakansawah sengketa selama 2 tahun sebelum jaman gerombolan kemudian tanahsawah itu dikerjakan H. Jalil karena gadai dari H. Tuneng. ........

Berita AcaraPersidangan tertanggal 12 September 2018;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv alinea Keduamenegaskan Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapatteryjadi dengan Persetujuan pihak lawan Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung yakni No. 1841 K /Pdt / 1984, yang menegaskan Pencabutan gugatan setelah pemeriksaanberlangsung, harus atas persetujuan Tergugat (Vide Hukum Acara Perdata M.Yahya Harahap, SH, Hal. 83) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv Alenia

sepantasnya, jikapencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, dapat dikabulkandan dinyatakan sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dicabut, makaGugatan tersebut haruslah dilakukan pencatatan atas perkara tersebut diregister Perkara;Menimbang, bahwa mengenai biayabiaya yang timbul dalam perkara,oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Penggugat haruslahdihukum untuk membayar biayabiaya yang timbul dalam perkara a quo ;Memperhatikan, pasal 271 Rv Alenia

,Alenia 3: Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat terdapatcacat formil berkaitan dengan Para Penggugat tidak mempunyaikapasitas sebagai penggugat (persona standi in judicio), maka dengandemikian secara hukum pembuktian dalil Para Penggugat dalam pokokperkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karena ituMajelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat haruslahdinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard);Uraian fakta tersebut pada bagian tersebut di atas

77/PDT/2021/PT SMRyang telah disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk sesuai denganNik 647 105 281277 0006 (Bukti P.II2) dan karenanya adalahmerupakan fakta hukum yang sebenarnya;Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi KalimantanTimur meneliti dan melihat kembali seluruh putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Thr, tentunya terdapat kekeliruan yang sangat fatal dan sangattidak patut dilakukan oleh judex facti dalam membuat pertimbanganhukum, hal ini dapat dilihat dalam putusan halaman 18 alenia

;Bahwa, isi dari putusan tersebut halaman 18 alenia ke 5, sudah sangatjelas bahwa alatalat berat yang disebutkan adalah kepemilikan ParaPenggugat sepenuhnya berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa yangtelah ditandatangani bersama antara Para Penggugat dan TurutTergugat dan telah berakhir masa sewa sejak tanggal 31 Desember2019. Sehingganya Para Penggugat akan mengambil kemballiselurunnya alat milik Para Penggugat.

tidak melihat secara baikdari pada kerugiankerugian yang diderita oleh Para Tergugat mulai darisewa alat yang belum dibayar sampai masih ditahannya alatalat berattersebut sudah lebih dari 1 (Satu) tahun oleh Tergugat, yang harusnyasaat ini Ssudah disewa oleh penyewa lainnya;Bahwa semoga Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi KalimantanTimur memeriksa kembali dan bisa menjadi pertimbangan atas putusanMajelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal dapat dilihat dalamputusan halaman 15 point 1 dari alenia

2 sampai alenia 4 yangmenyebutkan, yaitu:Alenia 2: Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksisekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;Alenia 3: Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan alatbukti Surat maupun saksi sekalipun Majelis Hakim telah memberikankesempatan untuk itu;Alenia 4: Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat, Tergugat,dan Turut Tergugat di persidangan menyatakan bahwa kedua belahpihak telah cukup dengan pembuktiannya dan para penggugat dantergugat

Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjutPutusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.22395/PP/M.XIV/16/2010tanggal 1 Maret 2010, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yangantara lain berbunyi sebagai berikut:Halaman 30 Alenia ke10:"bahwa Wakil dari Pemohon Banding yakni Sdr.

Sengketa atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai(Objek PPN) sebesar Rp5.415.510.705,00Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 231 /B/PK/PJK/2012Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanPajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :Halaman 38 alenia ke2 :"Bahwa berkenaan dengan pernyataan Terbanding bahwa kegiatanPemohon Banding termasuk dalam pengertian jasa sub kontraktor,Majelis berpendapat pernyataan

lagi,sedang dalam persidangan sama sekali tidak terungkap apakah pihakdi luar negeri yang menerima jasa Pemohon Banding bertindak selakukontraktor yang menerima pesanan atau perintah dari pihak lain lagi,sehingga Majelis berpendapat ketentuan sebagaimana diatur dalamKeputusan Menteri Keuangan Nomor KEP291/KMK.05/1997 tanggal26 Juni 1997 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor162/KMK.04/2003, yang oleh Terbanding dijadikan dasar penolakankeberatan, tidak relevan dalam perkara banding ini";Halaman 38 Alenia

Halaman 39 Alenia ke1, alenia ke2dan alenia ke3 :"Bahwa Majelis berpendapat penentuan apakah suatu penyerahanbarang kena pajak atau jasa kena pajak termasuk objek pengenaanPajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewahsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18Tahun 2000 haruslah selalu memegang teguh falsafah dasar daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding)sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :Halaman 39 alenia ke4 s.d. alenia ke7 :"bahwa meskipun dalam sengketa banding ini tidak terdapatsengketa mengenai kredit pajak, namun Majelis berpendapat:a. berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahsebagaimana telah diubah

Nomor 2313 K/Pdt/2016Bahwa Pemohon Kasasi tetap menghormati, tetap berpedoman danmembenarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor447/PDT.G/2014/ PN.Dps. tanggal 22 Juni 2015 yang pertimbanganhukumnya lebih rasional sebagaimana tertuang pada alenia terakhirhalaman 70 Putusan Tingkat Pertama, yang dapat Pemohon kasasi kutipkembali sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalildalil para pihak tersebut diatas dihubungkandengan buktibukti para pihak perkara, maka terlebih dahulu MajelisHakim mempertimbangkan

Pengadilan Tingkat Pertama juga telahmemberikan pertimbangan hukum yang lebih lengkap dan teliti terhadapasalusul tanah obyek sengketa berdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan, dari halaman 71 sampai halaman 74 Putusan PengadilanTingkat Pertama, sehingga Judex Facti pada Pengadilan Tingkat Pertamamenyimpulkan sesuai fakta hukum yang ada bahwa tanah obyek sengketatelah terbukti asalusulnya dari harta warisan Gusti Ngurah Togor (alm)sebagaimana pengakuan dari penggugat, diuraikan pada alenia

Nomor 2313 K/Pdt/2016Bahwa penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti pada TingkatBanding terdapat kesalahan yang fatal juga, dimana Judex Facti padaPengadilan Tingkat Banding justru pada pertimbangan hukum dalamperkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak kurang pihak,sebagaimana terlihat pada alenia keempat halaman 72 Putusan PengadilanTingkat Banding pada intinya menyatakan bahwa :Menimbang bahwa dari kaidah hukum pada kedua yurisfrudensi tersebut,dihubungkan dengan dalildalil gugatan

SeharusnyaTergugat maupun saksi Tergugat ataupun ahli waris alm Gusti NgurahGede Togor lainya mengajukan keberatan pada saat Sertifikat Hak MilikNomor 96 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 97 diterbitkan, jadi sebelumdiadakan Land consolidation;Kedua, dalam pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan TinggiDenpasar pada alenia keempat halaman 73 Putusan Pengadilan TinggiDenpasar Nomor 188/Pdt/2016/PT.Dps., menyatakan:Bahwa pada tahun 1990 tanahtanah Penggugat terkena LandConsolidation dan setelah lama

Hal itu dimaksudkan agar dalammelaksanakan putusan hakim kelak tidak ada permasalahan hukum baruyang timbul oleh ahli waris lain yang tidak ikut sebagai pihak dalam perkaraa quo terhadap obyek sengketa yang telah diputus tersebut;Bahwa Pemohon Kasasi tetap menghormati, tetap berpedoman danmembenarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor447/PDT.G/2014/PN.Dps. tanggal 22 Juni 2015 yang pertimbanganhukumnya lebih rasional sebagaimana tertuang pada alenia terakhirhalaman 70 Putusan Tingkat Pertama

dan bertempat tinggal di rumah orang tuanyasendiri; Menimbang, bahwa karena penyaksian tersebut saling bersesuaian danberhubunghubungan yang satu dengan yang lain dan atas dasar penglihatan saksisaksisendiri, berdasarkan Pasal 170 dan Pasal 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksisaksi telah dapatditemukan fakta yaitu : Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah telah dikaruniai satu orang anakyaitu Alenia

Oleh karena itu, permohonan Pemohontersebut patut dikabulkan; Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sejak tahun 2009sampai sekarang kurang lebih tiga tahun telah melakukan hubungan layaknya suamiisteri dan telah dikaruniai seorang orang anak bernama Alenia Yasmin umur 2 tahun,lagi pula perceraian ini adalah kehendak Pemohon, oleh karena itu sudah sewajarnyaapabila Pemohon sebagai seorang suami yang akan menceraikan isterinya memberikanmutah kepada Termohon, hal ini sejalan dengan

UndangundangNomor 1 Tahun 1974 bahwa nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam hal ayahtidak mampu ibu berkewajiban membari nafkah anak, demikian juga pasal 156 huruf dKompilasi Hukum Islam bahwa semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjaditanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurangkurangnya sampai anaktersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);Menimbang, bahwa berdasarkan sosial ekonomi Pemohon sebagai buruh dipandangmampu dan pantas untuk memberi nafkah anaknya yang bernama Alenia

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon yaitu ; Mutah sebesar Rp. 1.000.000, ( Satu juta rupiah ) ; Nafkah anak yang bernama Alenia Yasmin umur 2 tahun setiap bulan minimalsebesar Rp 200.000, ( dua ratus ribu rupiah ) sejak ikrar talak dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa ( umur 21 tahun );5.

Putusan No. 20/G/2017/PTUN.JPRDalam Pokok Perkara: 20202022 nono cence Menyatakan gugatan pengggat tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkVerklaard); 777 = 22 n nnn nnn nn nnn nn nn nnn nnn Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.3.871.000, (tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupah); Dimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 36 alenia 4menyebutkan: Menimbang, bahwa membaca dan mencermati positagugatan penggugat pada angka 1 (satu) halaman 4 (empat ) tersebut

Penggugat; Dalam EkSe9Si: 220 nn nn nnn nnn nn nn nnn nn ne nnn cnn enn nncnns Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat Il intervensi tentangkompetensi absolute; n0nn nnn nn connecDalant Pokok Perkaltal seseseeseeeeeneeeeseeen eneeeseeeemee nee eeeRE Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NietOntvankelijke Verklaard); n 0 nono nnn nnn Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.362.000, (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah); Dimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 55 alenia

4 danhalaman 56 alenia 1 menyebutkan: Menimbang, bahwa karena para pihak tetap pada dalildalil ataskepemilikan tanahnya masingmasing dan juga sengketa kepemilikanmasih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Sorong, makadapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa sengketa kepemilikanharus diselesaikan terlebin dahulu dan hal tersebut merupakansengketa keperdataan dan bukan merupakan Sengketa Tata UsahaNegara sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 10 Undangundangnomor 51 tahun 2009 tentang perubahan

Yahya Harahap, SH, Hal. 83) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv Alenia Kedua, oleh karena pencabutangugatan hak mutlak hak Penggugat dan telah disetujui oleh Tergugat II, selain itu antaraPenggugat dan Tergugat II telah berdamai, maka alasanalasan yang dikemukakan Penggugatdan Tergugat II adalah tidak bertentangan dengan hukum, maka secara yuridis, pencabutangugatan oleh Penggugat adalah berlandaskan hukum;Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan,dan

karena perkara tersebut harus dicoret dari daftar registeryang sedang berjalan maka segera setelah penetapan ini dibacakan, Majelis Hakimmemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara tersebutdari register yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa mengenai biayabiaya yang timbul dalam perkara, oleh karenaPenggugat telah mencabut perkaranya, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayarbiayabiaya yang timbul dalam perkara a quo ;Mengingat akan ketentuan Pasal 271 Rv Alenia