diperbaiki menjadi 24 April 1992 dengan alasan Pemohon telahmenggunakan Tanggal Lahir tersebut pada suratsurat penting Pemohon sepertiIjazah SD sampai ijazah terakhir:Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti surat bertanda P1sampai dengan P7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : saksi Yohana, S.Pd.l dansaksi Kamisyah;Menimbang, bahwa Buku I Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang

Pemohon yang semula tertulis namaTJHAT SIAM ditambah TJUNG, sehingga lengkapnya menjadi TJUNG TJHATSIAM sekaligus memberikan izin kepada Pemohon untuk memberikan salinanpenetapan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pontianak ;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa apakahPengadilan Negeri Pontianak berwenang secara absolut untuk memeriksapermohonan ini ;Menimbang, bahwa menurut Buku Il Mahkamah Agung RI tentangPedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Penerbit Balitbang

PengadilanNegeri Pontianak agar Pemohon ditetapkan sebagai Pengampu untuk IbuPemohon yang bernama LAKSMINI DEWI yang pada saat ini sedang mengalamiHalaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2021/PN Ptksakit fisik berupa gangguan fungsi motorik sebagaimana Surat KeteranganKedokteran Nomor: KI/C/RUMKIT/566/2021 yang ditandatangani oleh dr.Kusbiantoro, M.Sc, Sp.S pada Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada Pontianak(P5);Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Balitbang

Penetapan No. 33/Pdt.P/2018/PN MpwMenimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RItahun 2007, halaman 43 disebutkan Permohonan diajukan dengan suratpermohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah danditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan dihubungkandengan bukti surat yaitu P1 dan P5 serta keterangan saksisaksi yang

mengganti nama anakPemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis Ligiah KeinobiFeyrera menjadi Ligiah Muhammad Noor, dengan alasan sering sakit sakitan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tandaP1 sampai dengan P4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Syarbaini danKhairuman ;Menimbang, bahwa menurut Buku Il Mahkamah Agung RI tentangPedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Balitbang

dalildalil permohonannya,dipersidangan Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1sampai dengan P7, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi VINSENSIUS dan KINYANANWARDIN TELENG;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatanperubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatPemohon,Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum Balitbang

menambahkan nama Pemohon sebagaimana terteradalam Kutipan Akta Kelahirannya dimana semula bernama ANDREASHERMANSYAH menjadi ANDRIAS HERMANSYAH, dengan alasan untuk tertibadministrasi ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampaidengan P4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi MAHALIA dan MIFTAHULJANNAH ;Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang

sampai dengan P4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Lim Khai Pan danLim Cok;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwaPencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipilatas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapanPengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Balitbang

penulisan nama Pemohon, KutipanPaspor Pemohon yang semula tertulis DJONG SIAT FA diperbaiki menjadi nama LINDA,sekaligus memberikan izin kepada Pemohon untuk memberikan salinan penetapan kepadaKantor Imigrasi Kota Pontianak ;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa apakah Pengadilan NegeriPontianak berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan ini ;Menimbang, bahwa menurut Buku IT Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Penerbit Balitbang

PtkPemohon menambah nama anak Pemohon tersebut yang semula bernamaRADEN ALIYAH ditambah PANJI ANOM dibelakang nama tersebut sehinggalengkapnya menjadi RADEN ALIYAH PANJI ANOM:Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti surat bertanda P1sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : saksi Chadidjah dan saksiFitria Ulfah;Menimbang, bahwa Buku I Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah ingin mengurangi nama anakPemohon yang semula Davin Alvaro Halim menjadi Davin Alvaro;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti surat bertanda P1sampai dengan P4 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : saksi Tjiu Fut Lim dan saksiSamli Kurniawan Halim;Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang DiklatKumdil MA, Tahun

2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Helen Elizabeth danSusi Susanti Sitompul:Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwaPencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipilatas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapanPengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Balitbang

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahappembacaan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat ;Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan tidak diatur didalamHIR dan RBG, tetapi dalam praktek sering terjadi;Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ditetapkan hari persidangandan telah memerintahkan memanggil kedua belah pihak;Menimbang, bahwa di dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007, Balitbang

kelahiran Pemohon sesuai denganjazah dan surat lainnya tersebut yang semula tertulis tahun 1996 akan dirubahmenjadi Tahun 1997;.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tanda P1Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.143/Pdt.P/2019/PN.Nba.sampai dengan P7, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Fransiskus Arman danParsius ;Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum Balitbang

dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tandaP1 sampai dengan P8, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Zaini dan saksiDesi Haini Yarti;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwaPencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan PengadilanNegeri tempat Pemohon;Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Balitbang

Kesejahteraanpada Balitbang Propinsi Jawa Timur bersamasama dengan saksi Ir. MARKUS PATIUNG,MP, Ir. MARSUDI, MPd dan Ir.

Kecamatan sawahan Surabaya sebesar Rp. 150.000.000, ;Bahwa 1 bulan kemudian saksi diundang terdakwa utuk mengikuti pengarahan tentangbantuan dana hibah P2SEM di Batu, intinya bagaimana melaksnakan danmempertanggungjawaban bantuan dana hibah P2SEM ; Bahwa selanjutnya saksi diminta membuka rekening penerimaan bantuan dana hibahP2SEM, kemudian saksi membuka rekening Bank Jatim atas nama LILIKBahwa setelah menyerahkan persyaratan pengajuan dana bantuan hibah P2SEM, saksidipanggil terdakwa dikantornya di Balitbang

Saksi LILIK HARIYANTO, ST ; n= nne nnnBahwa kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan dengan keluarga tedakwa ;Bahwa kedudukan saksi di lmbaga OASE adalah sebagai Ketua lembaga ; Bahwa saksi mengetahui dari saksi MARSUDI kalau ada dana bantuan hibah P2SEMdari Propinsi Jawa Timur, kemudan saksi dikenalkan dengan terdakwa di balitbang JaimBahwa selanjutnya saksi membentuk LSM OASE , lalu saksi membuat 2 proposalpengajuan dana hibah masingmsing untuk kegiatan ;1.

AQ SUSILOWATI,MM. dengan menerangkan identitasnya secara lengkap, terhadap apa yangdisampaikan orang tersebut ternyata sesuai dengan identitas sebagai Terdakwa dalam SuratDakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kekeliruan orang (Error in Persona) yangdiajukan Penuntut Umum karena sudah sesuai dengan yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan.Menimbang, bahwa sesuai identitas terdakwa yang disebutkan diatas bahwa statusterdakwa adalah sebagai Pegawai Negeri di kantor BALITBANG Propinsi JATIM dan terakhirmenjabat

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Junil989Nomor: 813/K/Pid./1989 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan :Bahwa unsur Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukupdinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuaidengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;Menimbang, bahwa dari pendapat ahli diatas dikaitkan dengan fakta hukum diatas yangmenyatakan bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Negeri pada BALITBANG

saksi, yaitu saksi Tan Tjeng Huialias Syafei dan Tan Tjeng Tong alias Hengki;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwaPencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipilatas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapanPengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Balitbang

dengan P3, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi MOK SUI TJENG danKWEK LI ENG;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa PencatatanPeristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaanPenduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negen yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum Balitbang

pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tandaP1 sampai dengan P4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Sadius dan Ageng;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwaPencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan PengadilanNegeri tempat Pemohon;Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 79/Padt.P/2019/PN MpwMenimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Balitbang

membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tandaP1 sampai dengan P5, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Juamad danJuliana;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwaPencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan PengadilanNegeri tempat Pemohon,;Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Balitbang