pemenuhan Hak Asasi Manusia adalahtanggung jawab negara, terutama pemerintah,Bahwa keputusan a quo yang lahir akibat kesewenangwenanganyang dilakukan oleh Tergugat, jelas telah mengabaikan, mengurangi,dan tidak memberikan jaminan terpenuhinya hak asasi dan hakkonstitusional Penggugat atas perlindungan hukum dan kepastianhukum;Bahwa Tergugat juga telah dikualifikasi melakukan perbuatan yangtidak tepat (onjuist); perbuatan yang tidak bermanfaat (ondoelmatig);dan perbuatan yang menyalahgunakan wewenang (detournement

tersebut telah menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara ini adalahmerupakan keputusan (beschikking ) penguasa yang nyatanyata:a Bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh Penggugat secara syah atas dasar hakizin pengelolaan MCK/WC Umum (terlampir);b Bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (algemenebeginselen van behoorlijk bestuur) khususnya Asas Kecermatan (principle ofcarefuleness);c Bahwa Tergugat telah menggunakan wewenang yang menyimpang dari maksuddan tujuan pemberian wewenang (detournement

., ( incasu Objek Gugatan) tersebut,adalah jelas telah melanggar Peraturan Perundangundanganyang berlaku dan atau telah menggunakan wewenangnya untuktujuan lain dari maksud di berikannya wewenang tersebut(detournement de pourvoir), atau telah bertindak sewenang wenang (willekeur) atau tidak setidaknya telah bertindakdengan iktikad buruk dan atau telah melanggar asaskecermatan, atas pertimbangan, atas keadilan, dan asasiktikad baik (pasal 53 ayat (2) undang undang No. 5 tahun1986) 5 == ==9.

Abdul Maulud Nainggolan,Halaman 40Putusan No. 88/G/2014/PTUNMDNM.Si sebagai Pejabat Struktural Eselon II/a (Kepala Biro) Akademikpada Universitas Sumatera Utara adalah bersifat dan melanggarperaturan perundangundangn yang berlaku dan telah menggunakanwewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannyawewenang tersebut (detournement de pourvoir) atau telah bertindaksewenangwenang (willekeur)..dst ; Bahwa dalil gugatan Penggugat yang demikian itu adalah tidakberdasarkan hukum sama sekali serta tidak

hanya menyatakan bahwatindakan yang dilakukan oleh Para Penggugatmempertanyakan kasus yang terjadi danmenentang kebijakan pimpinan kampus adalahtindakan yang tidak pantas tanopa menyebutkansecara jelas di mana letak ketidak pantasantersebut sehingga Tergugat mengabaikan faktadan alasan dalam mengeluarkan' ketetapanterhadap Para Penggugat;Bahwa dengan dilanggarnya Asas PemberianAlasan, maka objek sengketa a@ quo yangdikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan; Larangan Penyalahgunaan Wewenang(detournement

Bahwa dengan dilanggarnya LaranganPenyalahgunaan Wewenang (detournement depouvoir), maka objek sengketa a quo yangdikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan; Larangan Bertindak SewenangWenangatau Larangan Willekeur, yakni tindakansewenangwenang, kurangmemperhatikan kepentingan umum, dansecara kongkrit merugikan.

Disamping itu dalam hal ini Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaramenyalah gunakan wewenangnya atau menyimpang dari maksuddan tujuan tersebut (Detournement De Pou Voir) suatu perbuatanalat Negara yang mempergunakan wewenangnya secara tidaksesuai dengan maksud dan tujuan yang telah diberikan olehperaturan yang terkait dengan wewenang tersebut demi memenuhirasa keadilan bagi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dan Pasal 29 huruf (b)berbunyi Kepala Desa dilarang membuat keputusan yangmenguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ataugolongan tertentu; Disamping itu dalam hal ini Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaramenyalahgunakan wewenangnya atau menyimpang dari maksud dantujuan tersebut (Detournement De Pou Voir) suatu perbuatan alatNegara yang mempergunakan wewenangnya tersebut demi memenuhirasa keadilan bagi warga Negara Kesaturan Republik Indonesia; Tergugat jelaskan bahwa Kepala Desa

Bahwa tindakan Terbanding I/Tergugat yang menerbitkan SuratKeputusan sebagaimana objek Gugatan terhadap Para Penggugatdengan tidak Prosedural dan tindakan tersebut adalah merupakan suatuPerbuatan Yang Melawan Hukum, karenanya Para Penggugat merasadiperlakukan tidak adil dan sewenangwenang oleh Tergugat dengandemikian Tergugat telah menggunakan wewenang yang dimilikinyauntuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapbkan oleh peraturanperundangundangan (detournement de pouvoir);4.

halmana perbuatan tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalampasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 ;bahwa dengan demikian maka Keputusan Tergugat a quo merupakankewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 47 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 ;bahwa dasar gugatan Penggugat adalah karena Tergugat dalammenerbitkan Surat Keputusannya secara nyata telah melakukan suatu tindakanpenyalahgunaan wewenang (Detournement

Antara lain perbuatan Tergugattelah melangQal: nan nn nnn nnn nnn nnn nce cnc nce enc nce nesa) Melanggar Larangan Detournement de pouvoir:Bahwa Tergugat dengan menerbitkan sertipikat obyek gugatan tanpamemperhatikan surat surat dari Kakanwil BPN Provinsi Irian Jaya makajelas bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran laranganDetournement de pouvoir;"b) Menyimpang dari nalar sehat/melanggar larangan Willekeur:Pertimbangan Tergugat yang dilakukan menurut nalar tidak mungkindipertahankan, seharusnya

a.n Walidi Dwi Sumitro sehingga sejak tanggal penerbitan Walidi DwiSumitro bisa menguasai, memanfaatkan dan memetik hasil secaramelawan hukum di atas sebagian tanah milik Penggugat merupakantindakan Detournement de Pouvoir;Bahwa batasbatas Sertipikat Hak Milik Nomor 177 DesaJrakahpayung, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang tanggal 28 April1994 Gambar Situasi Nomor 706/1994 tanggal 7 Maret 1994 di DesaJrakahpayung, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang luas + 6175 M?

Sebab,dalam hukum publik dasar bertindak bagi seorang pejabat tata usahanegara adalah "kewenangan", sedangkan dalam hukum privat dasarbertindak adalah "hak" ;Bahwa peristilahan "penyalahgunaan wewenang" berasal dari sistemhukum Perancis, disebut detournement de pouvoir atau abuse ofpower. Pada mulanya digunakan oleh Hakim untuk menilai atau dasarpengujian terhadap suatu keputusan administrasi yang bersifatsubjektif.

Karena itu, menganalisis faktor motivasi yang menjadi latarbelakang suatu keputusan / tindakan administrator lebih dikedepankanatau lebih diutamakan daripada bahasa atau katakata yang tertulis didalam undangundang ;Secara sederhana detournement de pouvoir terjadi bilamanakewenangan pemerintahan dilaksanakan untuk suatu tujuan yang laindari maksud dan tujuan diberikannya kewenangan itu oleh pembuatundangundang.

Jika kemudian kewenangan itudipergunakan lain dari maksud dan tujuan semula diberikannyakewenangan itu, maka penggunaan kewenangan yang disalahgunakanitu disebut detournement de pouvoir. Dengan demikian kewenanganitu tidak boleh digunakan untuk kepentingan "pribadi". Karena itudetournement de pouvoir sering juga disebut "larangan mencampuradukkan kewenangan" sehingga menjadi tidak jelas batas antarakepentingan umum dan kepentingan pribadi.

) dan initerbukti bahwa hasil kerja para Terdakwa lebihluas jumlah meterannya dibanding denganrencana yang ada, oleh karena itu unsurmenguntungkan diri sendiri maupun orang lainsama sekali tidak terbukti dan karenanya putusantersebut haruslah dibatalkan ;1 Bahwa kami tidak sependapat dengan JudexFacti, sebab sesuatu dikatakan menyalahgunakanwewenang harus memenuhi ukuran, adapun tolokukurnya adalah menggunakan ASASSPECIALITIETSBIGINSEL ;Untuk memahami konsep atau istilah penyalahgunaan wewenang(detournement

Terkait dengan wewenang ini adalah asas spesialitas(specialiteitsbeginsel), yakni asas yang menentukan bahwa wewenang itudiberikan kepada subyek hukum dengan tujuan tertentu.2 Menyimpang daritujuan diberikannya wewenang ini dianggap sebagai penyalahgunaanwewenang (detournement de pouvoir, het gebruiken van een bevoegdheidvoor een ander doel).

KUSNUL SUTEDI.Final : yaitu telah definitif dan tidak tergantung pada suatu hak yang laindan tidak memerlukan persetujuan dari atasan maupun instansi atasanTergugat lagi atau instansi lain yang merupakan kesalahan prosedur,penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir), melanggar ataubertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku danmelanggar atau bertentangan dengan asasasas umum pemerintahanyang baik adalah merupakan sengketa tata usaha negara yangmerupakan perselisihan hukum yang

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang : yaitu 108 (Seratus delapan)Sertipikat Hak Milik objek gugatan yang disebutkan di atas danmenimbulkan akibat hukum merugikan bagi Penggugat dengan adanyakeputusan tersebut, karena diterbitkan 108 (Seratus delapan) SertipikatHak Milik objek gugatan yang disebutkan di atas yang terdapat kesalahanprosedur, penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir),bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku danbertentangan dengan asasasas umum pemerintahan

Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan, c.atas perintah Pengadilan.Bahwa gugatan Penggugat adalah yang menjadi obyek sengketa dalamperkara ini Surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu penerbitanObjek Sengketa dalam perkara a quo, yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kabupaten Kabupaten Mandailing Natal (Tergugat) yang terdapatkesalahan prosedur yang mengandung cacat yuridis dan cacat administrasiyang merupakan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir),bertentangan

Milik, tidak cermat mengenaidata yuridis atau data fisik yang tidak benar, kesalahan prosedur dalamproses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah.Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUNMDN Halaman 27Oleh karena itu menyebabkan objek sengketa perkara a quo dapatdinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat mencabutobyek sengketa in litis, sehingga terjadi kesalahan dalam penerbitan 108(seratus delapan) Sertifikat Hak Milik objek sengketa perkara a quo yangtelah menyalahgunakan Wewenang (detournement

Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 8 angka (2) alinea pertama,halaman 9 angka (3) alinea kedua dan ketiga telah menyatakan TergugatMelanggar Prosedur, kurang cermat dan teliti, Terjadi Kesamahan Prosedur,objek sengketa perkara a quo dapat dibatalkan atau tidak sah, mewajibkanTergugat mencabut objek sengketa in litis dan telah menyalahgunakanwewenang (detournement de pouvoir), merupakan pernyataan yangmelampaui batas, dimana Penggugat terkesan telah mengadili sendiriterhadap perkara a quo yang

MenurutPutusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor:1340/Pid/1992, Pengertian menyalah gunakankewenangan adalah menggunakan wewenang untuktujuan lain dari maksud diberikannya wewenangtersebut (detournement de pouvoir), pengertianini adalah mengambil alih pengertian yang di aturdalam pasal 53 ayat (2) Undangundang Nomor:5Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.Fakta terungkap dipersidangan berdasarkanketerangan saksi DR. (HC) .Hino Biohanis,DRS.H.Abd.Hamid Basir, La Ode Bariun, SH.,MH.

PER04/BL/2009, danmengesampingkan kepatutan dan rasa keadilanterhadap diri PENGGUGAT yang tidakHalaman 23 dari 98 halaman Putusan Nomor :02/G/2011/PTUNJKT.pernah cacat nama atau melakukankejahatan/pelanggaran selama berkecimpung' didunia bisnis perasuransian.Bahwa TERGUGAT pada waktu mengeluarkanKeputusan Tata Usaha Negara tersebut~ telahmenggunakan wewenangnya untuk tujuan lain darimaksud diberikannya wewenang tersebut ataupenyalahgunaan wewenang ( detournement depouvoir), dimana dalam mengeluarkan

Ruang Lingkup Dan PenilaianFaktor Int6gritaS. = ses2 sees sues sees = eeDengan demikian, secara hukum terhadappenerapan Pasal 21 huruf a Permenkeu Nomor78/PMK.05/2007 adalah juga bertentangan denganperaturan perundang undangan yang berlaku danjuga telah melakukan penyalahgunaan wewenang(detournement de pouvoir) serta telah melanggarAsas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)yakni asas kepastian hukum, profesionalitas danketerbukaan. 0 correc e ee29.

Akumulasi kerugian materiil/immateril : Jumlah Kerugian materiil Rp 695.000.000,00; Jumlah Kerugian Immateriil Rp2.500.000.000,00;Total kerugian Rp3.195.000.000,00;(tiga miliar seratus sembilan puluh lima juta rupiah)Bahwa oleh karena kesalahan perbuatan dan tindakan Tergugat, melekatpada jabatannya sebagai Komandan Korem 132/Tadulako, dus tindakandan perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukumoleh penguasa (onrechtmatige overheids daad), dalam kualifikasi(detournement de paouvoir

Syarat materiil meliputi:1.2Alat organ pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang;Alat pemerintahan yang membuat keputusan tidak boleh ada paksaan(dwang), kekeliruan (dwaling), dan penipuan (bedrog);Keputusan itu harus mengandung kebenaran tentang faktanya dan tidakboleh ada kekeliruan hukum;Isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan yanghendak dicapai (doe/matig) dan tidak mengandung detournement depouvoir;Penerbitan sertipikat hak milik objek sengketa telah dibuktikan

tindakan administrative Tergugat dalam hal tersebut adalah dalamrangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahansebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 Jo.Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahserta dalam rangka memenuhi dan menerapkan Asasasas UmumPemerintahan yang Baik/AAUPB (algemene behoorlijk bestuur/principleof good administration) sehingga Tergugat Tidak menggunakanwewenang yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberianwewenang (detournement

penyadapan(interception) HP ataukah pembelian terselubung (undercover buying)Halaman 11 Putusan Nomor 358/PID.SUS/2020/PT SMGatau telah selesainya suatu tindak pidana dengan adanya penerimaanshabu oleh Terdakwa;Mengenai hal ini, dimohonkan dengan hormat kepada Majelis HakimTingkat banding dimana ketiadaan bukti awal adanya penyadapan ataupembelian terselubung, atau adanya informasi rahasia serta telahselesainya tindak pidana dengan diterimanya Shabu oleh Terdakwa,menyebabkan penggunaan kewenangan ( detournement

Fakta Yuridisnya: TergugatHalaman 9 dari 46 halaman Perkara No. 197/G/2016/PTUNJKT15.16.17.dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan telahbertindak tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku;Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Tata UsahaNegara yang saat ini menjadi obyek sengketa telah melanggar asas tidakmenyalahgunakan wewenang untuk tujuan lain (larangan detournement depoupoir).

memperoleh kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih upaya hukum Peninjauan Kembali tidakmenghalangi eksekusi putusan Kasasi;12.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannyapada halaman 9 angka 16 yang pada intinya menyatakan bahwa Bahwatindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Tata usahaNegara yang saat ini menjadi obyek sengekta telah melanggar asas tidakmenyalahgunakan wewenang untuk tujuan lain (detournement

sebidang tanah seluas 1.212 M2 yang terletak di Jalan PurwosariNomor 59 Lingkungan 13 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel KecamatanMedan Timur Kota Medan, yang mana Tergugat dalam menerbitkanSertifikat Hak Milik Nomor 1134 tertanggal 06 Desember 2004 terdapatkekeliruan yang nyata akan fakta, yang mana Tergugat tidak menelitisecara cermat baik objek maupun suratsurat yang ada, sehingga terhadapperbuatan Tergugat telah menyalahi aturan hukum ataupun terhadapperbuatan Tergugat telah menyalahi wewenangnya (detournement

RIAWAN TJANDRA, SH. dalambukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 68 dan halaman 69bahwa menurut Crince Le Roy (Principle Of Good Administration).Sehingga Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding I/Tergugat) terbukti tidak pernahmenggunakan wewenang yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberianwewenang (detournement de povoir) serta tanpa wewenang yang sah menurut hukummelakukan tindakan hukum yang merugikan Para Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding) (willekeur) sebagaimana diatur