atau tidak ditemukanputusan hakim praperadilan (yang mempunyai kewenangan untukmemeriksa dan memutus tentang hal itu) yang menyatakanbahwa, proses penyidikan tersebut adalah bertentangan denganhukum;b) Bahwa, apabila proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan olehTergugat Il sebagaimana disebut diatas dinyatakan sebagai Perbuatanyang melawan hukum, maka ini dapat berarti bahwa, telah terjadiperbuatan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) atau perbuatanyang telah melampaui batas kekuasaan (detourment

No. 1898 K/Pdt/20121010c) Apabila terjadi perbuatan penyalahgunaan kekuasaan (abuse ofpower) atau perbuatan yang telah melampaui batas kekuasaan(detourment de pouvoir);1) Faktanya terhadap proses penyidikan tindak pidana yangdilakukan oleh Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan dantidak bertentangan dengan hukum yang berlaku (UndangundangNomor 8 Tahun 1981) dan sampai dengan sampai saat ini, dalamfakta hukumnya telah tidak ada dan atau tidak ditemukan putusanhakim praperadilan (yang mempunyai

Asas Jangan Mencampuradukan Kewenangan (Detourment de19Pouvoir) Keputusan untuk mengusulkan nama Zaid Habibi,A.Md. diluar keputusan Tergugat nomor800/1789/419.62/2009 tentang Penetapan Peserta UjianCPNSD Kota Kediri Tahun 2009 adalah Penggunaan Wewenangberlebihan karrena menyimpang dengan maksud dan tujuanterbitnya keputusan Tergugat maka hal ini disebutmelawan hukum ; Asas Keadilan ( Larangan melanggarWillekeur/bertentangan dengan nalar yangGOMAL pr wt cm te i oie re se sieKeputusan Tergugat dengan

ASas Larangan mengenai detourment de pouvoir,penggunaan kekuaSaan sewenangwenangan adalah asasyang membatasi kewenangan kekuasaan ;Bahwa objek gugatan a quo mengenyampingkan peraturanperaturan dalam pembangunan Sekolah Menengah AtasNegeri 6 Tambun selatan, dikarenakan bangunan tersebutdibangun dibawah SUTT/SUTET, dan setiap tahun lokasitersebut banjir sehingga jelas bangunan Sekolah MenengahAtas Negeri 6 Tambun Selatan tidak layak didirikanditempat tersebut dan Tergugat dengan sengajamenjalankan

Putusan Nomor : 107/G/2014/PTUNBDGe Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi, Nomor: 12 Tahun 2011,Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BekasiTahun 20112031, Pasal 48 ; Dan Objek Gugatan telah melanggar AsasAsas UmumPemerintah Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53ayat (2) huruf (b) UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 jo.UndangUndang Nomor : 9 Tahun 2004 yaitu Asas KepastianHukum, Asas Persamaan Perlakuan, Asas Kepentingan umum,Asas Larangan mengenai detourment de pouvoir, AsasProfesionalitas

menghendaki adil dan jelas sehingga apapun yang telah diputuskanoleh Tergugat I nomor : 800/1789/419.62/2009 tentang penetapan pesertaujian CPNSD Kota Kediri Tahun 2009, dan keputusan nomor810/1840/419.62/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang PengusulanPenetapan NIP, harus dilaksanakan karena belum pernah dibatalkan ataudianulir sehingga apapun bentuk penambahan nama nama lain olehTergugat I harus jelas alasan dalam bentuk surat keputusan Tata UsahaNegara ;Asas Jangan Mencampuradukan Kewenangan (Detourment

pemutusan kontrak atas surat perjanjian kerja Nomor:551.10/465/Dishubkominfo tanggal 28 Nopember 20132015 pekerjaanpembangunan fisik terminal Km.6 ( Tahun Jamak/Multi Years) adalah cacathukum karena bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;Bahwa selain melanggar asasasas tersebut di atas, Objek Sangketa jugabertentangan dengan asas kecermatan formal, asas fair Play, asas Pertimbangan,asas keseimbangan, asas larangan Bertindak Sewenangwenang (Detourment

(KPKLN) Jakarta I tidak berwenang mengeluarkan Risalah LelangNomor : 0006/2012 Tanggal 19 Januari 2012, baik secara absolut, relatif, maupun10.11.12.dari segi waktu pun tidak dalam kewenangannya, termasuk juga mengenaisubstansi dalam Keputusan tersebut tidak dalam kewenangannya ; Bahwa dengan mengeluarkan Pengumuman Penetapan Risalah Lelang Nomor :006/2012 Tanggal 19 Januari 2012, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKLN) Jakarta I telah menggunakan wewenangnya untuk tujuanlain (detourment

bertentangan danmelanggar ketentuan yanga ada di dalam peraturan Menteri PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat No. 31/PRT/2015 Tentang perubahanketiga atas peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011Tentang Standar dan pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstuksi dan JasaKonsultasi; 292202 on nnn nnnBahwa selain melanggar asasasas tersebut diatas, Objek Sengketa jugabertentangan dengan asas Kecermatan Formal, asas Fair Play, asaspertimbangan, asas keseimbangan, asas larangan bertindak sewenangwenang (Detourment

Asas Jangan Menyalahgunakan / Mencapuradukkan Kewenangan (Detourment dePouvoir) Keputusan untuk menerbitkan 3 (tiga) lembar IMTN masingmasing : Jin Membuka Tanah Negara (MTN) nomor : 591/0178/Balsel, atas nama HennyYolanda, dengan alamat Jl. Cemara No.:09 RT. 031 Kel. Mekarsari Kec.Balikpapan Tengah kota Balikpapan, seluas 946 m2. Tertanggal 17 pebruari2014. Dengan batasbatas: jin Membuka Tanah Negara (IMTN) nomor : 591/0177/Balsel, atas nama SiauwBudi Sulistyo Setiawan, dengan alamat Jl.

digunakansecara salah untuk melakukan perbuatan tertentu, inilah yang disebutHalaman 53 dari 86 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2018/PT MDNmenyalah gunakan kewewenang (Adam Chawi, hukum pidana materildan formil korupsi, edisi pertama ,cetakan kedua hal 37 )Menimbang ,bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalahserangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelakutindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agartugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik/detourment

digunakansecara salah untuk melakukan perbuatan tertentu, inilah yang disebutmenyalah gunakan kewewenang (Adam Chawi, hukum pidana materildan formil korupsi, edisi pertama ,cetakan kedua hal 37 )Menimbang ,bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalahserangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelakuHalaman 67 dari 86 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2018/PT MDNtindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agartugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik/detourment

Guhang Amanah Perdana sehinggasecara yuridis formil sejak menerima kuasa tersebut terdakwaMawardi secara hukum telah memiliki kewenangan, adalahpertimbangan yang keliru;Menimbang, bahwa Unsur penyalahgunaan kewenanganharuslah diartikan sebagai telah menggunakan wewenangnya untuktujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yangdisebut detourment de pouvir (vide putusan Mahkamah Agung No.1340 K/Pid/1992 tanggal 17 Februari 1992 Jo.

No. 1122 K/Pid.Sus/2013dalam Pasal 3 UndangUndang No.31 Tahun 1999 jo UndangUndangNo.20 Tahun 2001, Mahkamah Agung berpedoman pada putusannyatertanggal 17 Februari 1992, No.1340 K/Pid/1992, yang telah mengambilalin pengertian menyalahgunakan kewenangan yang pada Pasal 52ayat (2) huruf b UndangUndang No.5 Tahun 1986, yaitu telahmenggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dan maksud diberikanwewenang tersebut atau yang dikenal dengan detourment de pouvoirdalam kaitan perluasan arti berdasarkan Yurisprudensi

disebutkan sehubungandengan pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan dalam pasal 3 undangundang No. 31 Tahun 1999 jo undangundang no. 20 Tahun 2001, MahkamahAgung berpedoman pada putusan tertanggal 17 februari 1992, dalam perkara No.1340 K/Pid/1992, yang telah mengambil alin pengertian menyalahgunakankewenangan yang pada pasal 52 ayat (2) huruf b undangundang No. 5 Tahun1986, yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud105diberikan wewenang tersebut atau yang dikenal dengan detourment

unsurmenyalah gunakan kewenangan dalam pasal 3 UndangUndang Nomor31 tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberatasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal ini Mahkamah Agungadalah berpedoman pada putusannya tertanggal 17 Februari 1992,Nomor 1340 K/Pid/1992 yang telah mengambil alih pengertianmenyalahgunakan kewenangan yang ada pada Pasal 52 ayat 2 huruf bUndangUndang Nomor5 Tahun 1986 yaitu menggunakan wewenangnyauntuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut atau dikenaldengan detourment

bahwa; "bahwa sehubungan dengan pengertian unsur"menyalahgunakan kewenangan" dalam pasal 3 undangundang No. 31Tahun 1999 jo undangundang no. 20 Tahun 2001, Mahkamah Agungadalah berpedoman pada putusannya tertanggal 17 Februari 1992, No.1340 K/Pid/1992, yang telah mengambil alin pengertian "menyalahgunakankewenangan" yang pada pasal 52 ayat (2) huruf b undangundang No. 5Tahun 1986, yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain darimaksud diberikan wewenang tersebut atau yang dikenal dengan"detourment

menyalahgunakan kewenangan dalam pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberatasanTindak Pidana Korupsi, dalam hal ini Mahkamah Agung adalah berpedomanpada putusannya tertanggal 17 Februari 1992, Nomor 1340 K/Pid/1992 yangtelah mengambil alin pengertian menyalangunakan kewenangan yang adapada pasal 52 ayat 2 huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yaitumenggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikanwewenang tersebut atau dikenal dengan detourment

pengertian unsurmenyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 undangundang No. 31 Tahun1999 jo undangundang no. 20 Tahun 2001, Mahkamah Agung adalahberpedoman pada putusannya tertanggal 17 Februari 1992, No. 1340K/Pid/1992, yang telah mengambil alih pengertian menyalahgunakankewenangan yang pada Pasal 53 ayat (2) huruf b Undangundang No. 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah menggunakanwewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut atauyang dikenal dengan detourment

hubungan yang erat dengan wewenang.Dalam KBBI kata wewenang diartikan sebagai hak dan kekuasaanuntuk bertindak atau) melakukan sesuatu, sehingga unsurmenyalahgunakan kekuasaan bisa diartikan sebagaimenyalahgunakan wewenang atau menyalahgunakan kewenangan.Merujuk pada Pasal 52 ayat (2) huruf b UndangUndang No. 5 Tahun1986 (tentang PTUN) pengertian unsur menyalahgunakan kewenanganadalah telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksuddiberikan wewenang tersebut atau yang dikenal dengan detourment

1999jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberatasan TindakPidana Korupsi, dalam hal ini Mahkamah Agung adalah berpedoman padaputusannya tertanggal 17 Februari 1992, Nomor 1340 K/Pid/1992 yang telahmengambil alih pengertian menyalahgunakan kewenangan yang ada padapasal 52 ayat 2 huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yaituHalaman 136 dari 158 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus TPK/2014/PN.PBRmenggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikanwewenang tersebut atau dikenal dengan detourment

1999jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberatasan TindakPidana Korupsi, dalam hal ini Mahkamah Agung adalah berpedoman padaputusannya tertanggal 17 Februari 1992, Nomor 1340 K/Pid/1992 yang telahmengambil alin pengertian menyalahgunakan kewenangan yang ada padaPasal 52 Ayat 2 huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yaitumenggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikanHalaman 184 dari 203 halaman Putusan Nomor 83/Pid.SusTPK/2015/PN.Pbrwewenang tersebut atau dikenal dengan detourment

RI No. 742 K/Pid/2007, mengenaipengertian unsur menyalahgunakan kewenangan dalam pasal 3 undangundang No. 31 Tahun 1999jo undangundang no. 20 Tahun 2001, Mahkamah Agung adalah berpedoman pada putusannyatertanggal 17 februari 1992, No. 1340 K/Pid/1992, yang telah mengambil alih pengertianmenyalahgunakan kewenangan yang pada pasal 52 ayat (2) huruf b undangundang No. 5 Tahun1986, yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenangtersebut atau yang dikenal dengan detourment