PTA.Smg.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata dalam Tingkat Banding dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan putusan dalam perkara antara : PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaanPegawai Negeri Sipil Guru SMP, bertempat tinggaldi Kabupaten Tegal, semula Tergugat, sekarangPEMBANDING;2nn omenTERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaanPegawai Negeri Sipil Guru, bertempat tinggal diKabupaten T egal

Berkas perkara banding Nomor 57/G/2013/PTUNBDG. dan suratsurat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai dudukperkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor 57/G/2013/PTUNBDG. tanggal 27 November 2013 yangamarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI : Dalam Eksepsi Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi tentang Kualitas Penggugat//egal standing;Dalam Pokok Perkara 1.

No. 129/B/2014/PTTUN.JKTdengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori BandingNomor 57/G/2013/PTUNBDG tanggal 18 Februari 2014, kontra memoribanding mana pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Penggugat /Pembanding belum memiliki kualitas (/egal standing) untuk mengajukangugatan terhadap objek sengketa sudah tepat dan benar sertaberdasarkan hukum dan perundangundangan yang berlaku;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah

No. 129/B/2014/PTTUN.JKTTerbanding dan Tergugat Il Intervensi / Terbanding Il hal mana tidak adabuktiobukti baru yang dapat membatalkan Putusan yang dimohonkanbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapatdengan pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama yang menerima eksepsiTergugat / Terbanding dan Tergugat Il Intervensi / Terbanding Il tentangkualitas Penggugat//egal standing dan menyatakan gugatan Penggugat /Pembanding tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi register Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat

berita acara sidang;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,Majelis Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan PengadilanAgama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dankedudukan hukum (/egal

Pasal 1970 KUH Perdata, alat buktitersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende) dansempurna (volledig), maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Pemohon Ilbertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, sehinggaPengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkaraa quo;Penetapan Nomor 23/ Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 6 dari 11 hal.Menimbang, bahwa mengenai /egal standing para pihak dalam perkaraini, para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Pemohon

II adalahpasangan suami istri yang telah menikah secara Islam pada tahun 1973,namun secara administrasi para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikahsebagai bukti sah pernikahan para Pemohon, maka quod est Pasal 7 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki /egal standing untukmengajukan perkara a quo.

bersembunyi atauenggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu permohonan berikut;buktibuktinya dan memberikan putusan atas permohonan tersebutMenimbang, bahwa oleh sebab perkara ini diajukan dalam rangkamemutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan cerai talak,maka majelis hakim perlu mengungkap fakta adanya hubungan perkawinanPemohon dan Termohon sebagai suami istri yang belum pernah putus sehinggapara pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, agar parapihak memiliki egal

standing dalam perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama merupakanpengadilan yang memeriksa dan memutus perkaraperkara tertentu makasekalipun tidak ada eksepsi, Majelis Hakim sebelum memasuki pertimbanganpokok perkara khususnya permasalahan rumah tangga antara Pemohon danTermohon, terlebin dahulu akan mempertimbangkan J/egal standing pihak(status perkawinan Pemohon dan Termohon);Menimbang, bahwa dalam membuktikan terkait status perkawinan antaraPemohon dan Termohon, Pemohon melalui

tersebutharus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan MajelisMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalildalil permohonannya terkait hubungan perkawinan antara Pemohon danTermohon di mana pembuktian tersebut berkaitan erat dengan perkara CeraiTalak ini;Menimbang, bahwa pembuktian mengenai hubungan perkawinan adalahjalan menuju pemeriksaan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon melaluikuasanya dan menjadi /egal

hukumnya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang No. 18Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi sebagai berikut: Sebelum menjalankanprofesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengansungguhsungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisilihukumnya;Menimbang, bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pihak formil,Kuasa Hukum/Advokat harus memenuhi syarat formil yang telah ditentukan olehundangundang agar dapat memenuhi kualifikasi sebagai pihak (/egal

tidak akan menghadirkanPemohon inperson dengan alasan sudah dikuasakan oleh Pemohon, kemudianMajelis Hakim memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memanggillangsung Pemohon inperson, namun Pemohon inperson tidak hadir hanya diwakilioleh Kuasa Hukum/Advokat Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan petimbanganpertimbangan tersebut diatas,Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum/Advokat Pemohon yang belumbersumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi di wilayah Hukum domisilinya, tidakmempunyai /egal

standing atau bukan persona standi in judicio dalam perkara a quo,maka berdasarkan ketentuanketentuan yang telah digariskan oleh undang undang,bagi Kuasa Hukum/Advokat yang belum bersumpah di depan Pengadilan Tinggitidak dibenarkan secara hukum melakukan perbuatanperbuatan/tindakantindakanhukum untuk dan atas nama Pemohon di dalam maupun di luar Pengadilan, karenatidak memiliki /egal standing mewakili kepentingan dan menuntut hak sebagaiPemohon.

Bahwa disamping hal tersebut di atas, fisik tanah yang didalilkan olehPenggugat dengan dalil dasar hak Akta Jual Beli Nomor 482/SH/1979tertanggal 27 Desember 1979 atas nama Almarhum Buchari Salehadalah tidak jelas letaknya, tidak jelas batas sempadannya, maka terbuktiPara Penggugat tidak mempunyai hak//egal standing untuk mengajukangugatan a quo dengan dalil haknya telah dirugikan atas diterbitkannyaobjek perkara a quo, oleh karenanya gugatan Pengugat haruslah ditolakdan atau setidaktidaknya dinyatakan

Bahwa kemudian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaruyang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan dalam putasannya;Mengadili:Dalam Eksepsi:Menerima Eksepsi Tergugat Il Intervensi tentang Penggugat tidakberhak/tidak memiliki egal standing;Dalam Pokok Sengketa:Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan yang tidakbenar karena terjadi kontradiksi dimana eksepsi diterima sementaradalam pokok perkara menolak gugatan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medanmemutuskan perkara tanpa memberikan argumentasi yuridis apapun.Dengan demikian, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan telah begitu saja mengesampingkan alat bukti berupa surat dansaksisaksi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat;Bahwa pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yangmenyatakan Menerima Eksepsi Tergugat Il intervensi tentangPenggugat tidak berhak/tidak memiliki /egal

Negara Medan dan kini dimohonkankasasi ternyata tidak memiliki motivasi untuk mengadili perkarasebagaimana mestinya, melainkan sekedar untuk mencari alas anpembenar mengenai formalitas suatu gugatan yang menitik beratkanterhadap pertimbangan formalitas tentang Penggugat tidak punya /egalstanding, yang mana telah jelas Penggugat Punya legal standingberdasarkan buktibukti yang telah diajukan didalam perkara a quo.Pertimbangan majelis hakim yang menyebutkan gugatanPenggugat tidak berhak/tidak memiliki /egal

Bahwa terkait dengan pertimbangan majelis hakim yang menitikberatkan bahwa gugatan Penggugat tidak berhak/tidak memiliki /egal/standing adalah suatu kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukumserta penafsiran yang menyesatkan, maka dengan ini Pemohon Kasasimenyatakan keberatan atas pertimbangan majelis hakim tersebut.

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islammaka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutusperkara a quo;Menimbang, bahwa berkenaan dengan /egal standing Pemohon,Pengadilan Agama mempertimbangkannya sebagai berikut: Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Misran bin Mantra yanghingga sekarang ini ayak kandung Pemohon tersebut masih hidup dan tidakada halangan untuk menjadi wali terhadap Pemohon ; Bahwa ayah Pemohon tersebut menolak untuk menjadi wali nikahPemohon dengan alasan yang menurut Pemohon

Bahwa bila wali nikah enggan menikahkan, maka calon mempelaiperempuan dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhal kepadaPengadilan Agama (vide Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 halaman 139); Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapatPemohon memiliki /egal standing (kewenangan dan kepentingan hukum)untuk mengajukan permohonan wali adhal a quo (/egitima persona standi inJudicio);Menimbang, bahwa dari dalil dalil permohonan

Pemohon baik secara formil maupun materil (vide Pasal 1 angka 14UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013).Berdasarkan bukti P.1 tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohonadalah pihak materil yang memiliki Kewenangan dan kepentingan hukumlangsung (/egal standing) dalam permohonan a quo (/egitima persona standiin judicio);Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon di persidangan telahpula mengajukan bukti

dinazegelen serta ternyata sesuaidengan aslinya, menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohonsebagai satu keluarga di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa,maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut relevan denganperkara, memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehinggamempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig enbindende bewijskracht) sesuai Pasal 1870 Kitab UndangUndang HukumPerdata junto Pasal 165 HIR terbukti Pemohon suami Termohon makamempunyai status /egal

dinazegelen serta ternyata sesuaidengan aslinya, menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohonsebaagai satu keluarga di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa,maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut relevan denganperkara, memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehinggamempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig enbindende bewijskracht) sesuai Pasal 1870 Kitab UndangUndang HukumPerdata junto Pasal 165 HIR terbukti Pemohon suami Termohon makamempunyai status /egal

Gojali dengan maskawin berupa uangRp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai, didukung olehketerangan saksi di persidangan maka terbukti Pemohon dan Termohonsuami istri dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini, makaPemohon mempunyai status /egal persona standi in judicio dalam perkaraini;Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1091/Pat.P/2019/PA.

Penetapan No.245/Padt.P/2020/PA.PdnMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan relativePengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo sertakedudukan hukum (/egal standing) Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan PengesahanPerkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentinganhukum (/egal standing), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjutsesuai ketentuan

II: Ruswin Sinaga dengan mahar berupa 1 (satu) emasdibayar tunai, serta terjadi jab gqabul antara Pemohon dengan wali nikahPemohon Il, antara keduanya tidak ada hubungan sepersusuan, pertaliannasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, namun Pemohon dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahantersebut tidak tercatat di KUA;Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan PengesahanPerkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentinganhukum (/egal

daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, danTergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Mojokerto yang termasukdalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto, sehingga tempat pengajuangugatan cerai talak a quo telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, Pengadilan AgamaMojokerto berwenang memeriksa dan mengadili gugatan cerai talak a quo;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, terbuktibahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga suami danisteri memiliki /egal standing untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugatdalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai talak a quo dan pihakpihakmemiliki egal

cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian takterpisahkan dari uraian penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dan Pemohon IIsebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon IIadalah tentang pengesahan nikah yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei2015 di Desa Bukit Biru, Kecamatan Loa Janan, namun pernikahantersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya, ParaPemohon memiliki egal

memiliki kualifikasi sebagai wali nasabataupun wali hakim, tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahansebagaimana ketentuan di atas;Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorangmenjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akanmenjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatupernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan walidalam sebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadifasid dan tidak mempunyai dasar hukum (no /egal

Nomor 50 Tahun 2009,ditentukan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat,sehingga berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Mojokerto berwenangmemeriksa perkara a quo karena masih yurisdiksi relative Pengadilan AgamaMojokerto sehingga tempat pengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuanPasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik,Putusan Nomor 1399/Padt.G/2015/PA.MrHalaman 7 dari 12terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga suamidan istri memiliki /egal standing untuk bertindak sebagai Penggugat danTergugat dalam perkara a quo;Menimbang

, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai a quo dan pihakpihakmemiliki /egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan2 (dua) orang saksi, keterangan saksisaksi di bawah sumpah di persidangan,dinilai telah memenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undangundang nomor 7tahun 1989 yang telah diubah

Adapun setelah isteri Pemohon tersebut meninggal dunia anaknyadiasuh dan dirawat oleh Pemohon sebagai bapaknya sehingga Pemohon dalamhal ini memiliki egal standing untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa pertimbangan utama perwalian terhadap anakadalah agar bagaimana masa depan dari anak tersebut dapat terjamin,sehingga pengangkatan wali dari anak haruslah dipilin yang memang benarbenar cakap untuk membimbing anak tersebut;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohontelah

uraian di muka adalah agar bagaimana masa depan dari anaktersebut dapat terjamin, sehingga pengangkatan wali dari anak haruslah dipilihyang memang benarbenar cakap untuk membimbing anak tersebut;Menimbang, bahwa pada dasarnya orang tua dapat bertindak secarahukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana maksud Pasal47 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentag Perkawinan tanpamemerlukan penetapan pengadilan terlebin dahulu karena orang tua bagianaknya adalah merupakan wali menurut hukum atau /egal

mandatory (legalrepresentative);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan /egal mandatory (legalrepresentative) adalah seseorang atau badan yang dengan sendirinya menuruthukum bertindak mewakill orang atau badan tersebut tanpa memerlukan suratkuasa.

UUPK juga menerima kemungkinan prosesberacara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki egal standing;. Bahwa Penggugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia berdasarkan pemberian hak oleh Undang Undang, berhakmengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata.LPKSM hanya menuntut hakhak yang diberikan oleh UUPK untukmelindungi konsumen yang mengalami penderitaan dan kerugian yangditimbulkan oleh Tergugat.

Rumusan /egal standing dalam UUPK ditemukan dalam Pasal 46ayat (1) huruf (c): Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakatyang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yangdalam anggaran menyebutkan dengan tegas, tujuan didirikannya organisasitersebut untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakankegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;.

consultan), Pemberi Pendapat Hukum (Lega/ opinion),Pemberi Informasi Hukum (/ega/ information), menyusun kontrak (/ega/drafting), membela kepentingan klien (/egal litigation); mewakili klien dipengadilan (/egal representation), memberi bantuan hukum cumacuma(legal aid), membela dan melindungi hak asasi manusia dan hakhakkonsumen;Membuka kantor Biro Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) danbiro penyelesaian sengketa secara arbitrase, mediasi, rekonsiliasi;Membuka kantor curator dan mediator;Menyebarkan

Kepentingan hukum (/egal interest)) yangdimaksud di sini adalah kepentingan yang berkaitan dengan suatu peristiwayang merugikan konsumen atau kepentingan masyarakat berupa kerugianHalaman 4 dari 39 hal. Put. Nomor 865 K/Pdt/2016yang dialami secara langsung (injury in fact).

/ information) menyusun kontrak (/ega/drafting) membela kepentingan klien (/egal litigation), mewakili klien dipengadilan (/egal representation), memberi bantuan hukum cumacuma(legal aid), membela dan melindungi hak asasi manusia, dan hakhakkonsumen;Membuka kantor Biro Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) danbiro penyelesaian sengketa secara arbitrase, mediasi, rekonsiliasi;Membuka kantor kurator dan mediator;Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atashak dan kewajiban dan kehatihatian

huruf aUndangundang Nomor 13 tahun 1985, tentang bea meterai. sehingga buktibukti Surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akandipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu penduduk kota Bitung a.n Pemohon merupakan akta otentik dengan nilai Kekuatan pembuktian sempurna (volledigbewisjkracht) dan mengikat (bindende bewisjkracht) serta didukung denganketerangan sakssaksi, oleh karenanya Pemohon berkapasitas hukumdan/atau mempunyai /egal

standing in yudicio untuk mengajukan permohonanDispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Bitung;Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kartu penduduk kota Bitung a.n PemohonIl merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledigbewisjkracht) dan mengikat (bindende bewisjkracht) serta didukung denganketerangan sakssaksi, oleh karenanya Pemohon berkapasitas hukumdan/atau mempunyai /egal standing in yudicio untuk mengajukan permohonanDispensasi Nikah pada Pengadilan Agama BitungMenimbang, bahwa

sekolah dasar a.n anak paraPemohon Nomor0072064102, tanggal 28 Mei 2018 alat bukti tersebutmenerangkan bahwa anak para Pemohon telah lulus SLTP sehingga alat buktitersebut dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa bukti P.8 (Kartu penduduk kota Bitung a.n anak paraPemohon merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna(volledig bewisjkracht) dan mengikat (bindende bewisjkracht) serta didukungdengan keterangan sakssaksi, oleh karenanya Pemohon berkapasitashukum dan/atau mempunyai /egal

50 Tahun 2009, ditentukan bahwa gugatanperceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerahhukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga berdasarkan buktitersebut, Pengadilan Agama Mojokerto berwenang memeriksa perkara a quokarena masih yurisdiksi relative Pengadilan Agama Mojokerto sehingga tempatpengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi in judicio)dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugatdan Tergugat dan sebagai bukti otentik, maka terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki egal standinguntuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh

karena Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatanya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, saksisaksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah8bersumpah menurut agamanya, saksisaksi tersebut tidak tergolong orang yangdilarang menjadi saksi, sehingga

hukumnya meliputi tempat kediamanTermohon, dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Mojokertoyang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto, sehingga tempatpengajuan permohonan cerai talak a quo telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, Pengadilan AgamaMojokerto berwenang memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak a quo;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Pemohon mendalilkan tentangstatus perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, dan berdasarbukti P2 sebagai bukti otentik, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalahsuami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki /egal standing untuk bertindaksebagai Pemohon dan Termohon dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus permohonan cerai

talak a quo dan pihakpihak memiliki /egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokokpermohonan tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permohonanPemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak atasperkawinan Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena kurang lebih 1tahun yang lalu, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisinan danpertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi, yaitu penghasilan Pemohonsebagai Petani, tidak dapat memenuhi kebutuhan

1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapanPegawai Pencatat Nikahn berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor678/139/IV/2005 tanggal 25 April 2005 yang dikeluarkan oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk danmendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisinan dan pertengkaran terusmenerus, oleh karena itu Penggugatmemiliki /egal

Bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugatmempunyai kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukangugatan cerai terhadap Tergugat;2. Bahwa Penggugat denganTergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2017sampai sekarang. Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersamadan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;3.

berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugattelah pecah, dengan demikian tujuan suci perkawinan sebagaimanatercantum dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangperkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanyarumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah telah sulit tercapai,sehingga tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali yangsejiwa dengan firman Allah SWT dalam alQuran Surah arRum ayat 21 :Lgl IgsSauid Lely jl pSauail yo oS) gl> ul all yooUg pS2ia egal

berwenang,Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil danmateril sebagai bukti surat;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 yang telah memenuhisyarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan Penggugat sebagaipenduduk yang berdomisili di Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, KotaJakarta Pusat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampumembuktikannya, sehingga secara yuridis Penggugat adalah pihak yangberkepentingan dengan perkara ini (/egal

Majelis Hakimberpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikannya, dan secara yuridisPenggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (/egal standi inJudicio);Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukungdengan bukti P.2 yang berupa fotokopi kutipan akta nikah atasnama Penggugatdan Tergugat, yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktiansempurna (volledig bewisjkracht) dan mengikat (bindende bewisjkracht), makaharus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat

Majelis Hakimberpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikannya, dan secara yuridisPenggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (/egal standi inJudicio);Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukungdengan bukti P.3, P.4 dan P.5 tersebut, yang merupakan akta otentik dengan nilaikekuatan pembuktian sempurna (volledig bewisjkracht) dan mengikat (bindendebewisjkracht), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat dinyatakan telahdivonis bersalah dan sedang menjalani