Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan nama baik, harkat dan martabat serta hak-hak Penggugat seperti keadaan semula kepada Penggugat ; ----------5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 253.500 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah); ----------------------------------------

Bahwa alasan Tergugat Memberhentikan Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil adalah salah,bahwa yang benar adalah : Penggugat selalu mentaati segala ketentuanperaturan perundangundangan dan menjunjung tinggi kehormatan negara,pemerintah dan harkat martabat PNS ; .

Bahwa Penggugat selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil selalumasuk kerja dan mentaati jam kerja (yang menaati segala ketentuanperaturan perundangundangan dan menjunjung tinggi kehormatan negara,pemerintah dan martabat PNS) sebagaimana Peraturan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil, sehingga penetapan sanksi berupa MemberhentikanDengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, harkat martabat dan kedududukan Penggugat seperti semula sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -------------------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);----------------------------------------------

201 3; "Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKepolisian Republik Indonesia Daerah Riau (SKEP Polda Riau) Nomor :Kep/403/VIII/2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat DariDinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, khusus daftar lampiran No.urut 2, atas nama RONI EKA SAPUTRA, Pangkat/NRP.Brigadir/80050116, Kesatuan terakhir Anggota Polsek Kuindra PolresIndragiri Hilir, tertanggal 19 Agustus 2013; Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkanharkat martabat

untukdikabulkann y 22 n nena enna anna nnn neeMenimbang, bahwa oleh karena persengketaan dalam perkara a quomerupakan sengketa Tata Usaha Negara yang menyangkut sengketaKepegawaian maka dengan dikabulkannya gugatan Penggugat makaberperdoman pada Ketentuan Pasal 97 ayat 11 UndangUndang Nomor : 5Tahun 1986 Juncto UndangUndang Nomor : 9 Tahun 2004 Juncto UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,maka Tergugat juga diwajibkan untuk merehabilitasi hakhak Penggugat danharkat martabat

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, harkat martabat dankedududukan Penggugat seperti semula sebagai Anggota KepolisianNegara Republik Indonesia ; = +=Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor : 40/G/2013/PTUNPobr.5.

., M.Pdi;

Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri ( usia 21 tahun) atau telah kawin;

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dengan Tergugat atau siapa saja yang menguasainya kepada Penggugat melalui upaya sukarela atau melalui upaya lain dengan memperhatikan harkat dan martabat

Menyatakan Terdakwa Eghar Danur Widianto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PERBUATAN SEKSUAL SECARA FISIK YANG DITUJUKAN TERHADAP TUBUH, KEINGINAN SEKSUAL, DAN/ATAU ORGAN REPRODUKSI DENGAN MAKSUD MERENDAHKAN HARKAT DAN MARTABAT SESEORANG BERDASARKAN SEKSUALITAS DAN ATAU KESUSILAANNYA;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eghar Danur Widianto tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;3.

Menyatakan terdakwa SUKRI ALS ANTO ALS BAPAK NURUL BIN LAKOLLE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan,atau turut serta melakukan perbuatan Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;2.

Menyatakan Terdakwa SUKRI Als ANTO Als BAPAK NURULBin LAKOLLE bersalah melakukan tindak pidana mereka yangmelakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukanperbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atauorang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsuatau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkasiankebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkanbarang sesuatu. kepadanya , atau supaya memberi utangmaupun menghapuskan piutang yang dirumuskan pada Pasal378

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum; Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ; Menggerakanorang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supayamemberi hutang maupun menghapus piutang ;3. sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut sertamelakukan.Putusan No. 68/Pid.B/2016/PN.MsbHal. 25 dari 3626Ad. 1.

Menyatakan terdakwa SUKRI ALS ANTO ALS BAPAK NURUL BINLAKOLLE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruhmelakukan,atau turut serta melakukan perbuatan Dengan maksuduntuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum; Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengantipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan Menggerakan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;2.

Memulihkan Harkat Martabat dan kedudukan para Terdakwa seperti semula;-----------------------------------------------------------------------------------4. Menetapkan Barang Bukti berupa :--------------------------------------------------- 1 Unit Honda Grand warna hitam No. Pol. W 4748 XM, ---------------- 1 Unit Honda Beat warna merah No. Pol.

Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan kembali hak Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabat semula sebagai Anggota Polri; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.174.000 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi Harkat, dan Martabat serta Mengembalikan Kedudukan Pengugat semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang beraku ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 363.500,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Pegawai Negeri Sipil,serta tidak sesuai dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan Formal,Asas Ne Bis In Idem, dan Asas Pengharapan yang Wajar, sehingga MajelisHakim berkeyakinan bahwa objek sengketa a quo beralasan hukum untukdinyatakan batal, dan terhadap tuntutan Penggugat yang memintapembatalan objek sengketa a quo haruslah dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a guo dibatalkan,maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya dan diwajibkan pulauntuk merehabilitasi harkat dan martabat

Jambi Nomor : 670/KEP.GUB/BKD4.2/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 28 Mei 2019 ;3.Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jambi Nomor :670/KEP.GUB/BKD4.2/2019 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 28 Mei 2019 ;4.Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi Harkat, dan Martabat

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi (memulihkan kembali) kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagaimana semula; 5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat; 6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi (memulihnkan kembali)kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagaimana semula;5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesarRp. 13.500.000. (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;6.

ratus riburupiah) sama dengan Rp 13.500.000, (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)jumlah mana akan bertambah terus sampai dilaksanakannya putusan yangtelah berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo; 3.58 Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Surat Keputusan objeksengketa telah dinyatakan batal, maka terhadap tuntutan tambahan angka 4dan angka 5 dalam tuntutan/petitum gugatan Penggugat yang menyatakanuntuk memberikan ganti rugi dan merehabilitasi Penggugat ke dalamkedudukan serta harkat dan martabat

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi (memulihkan kembali)kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagaimana semula; 5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesarRp. 13.500.000, (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepadaPenggugat; 6.

Dengan Jabatan, tanggal 24 April 2019, atas nama RATNA AMBON SUSILAWATI, NIP. 196207151986032018;

Terhadaphal tersebut maka dapat dianggap Objek Sengketa yang dikeluarkanoleh Tergugat cacat prosedur (in prosedural), dan atau pelanggaranNorma peraturan perundang undangan sehingga harus dibatalkankeputusan tersebut dan harus mengembalikan hakhak Penggugatdalam Kedudukan, Jabatan, Harkat dan Martabat;Bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yangmemberhentikan Penggugat Tidak Dengan Hormat sebagai PNSmerupakan jenis hukuman Displin berat, harusnya Tergugat jugamenjalankan prosedurprosedur

penerbitan Obyek Gugatan a quo tidak proposional karenaObyek Gugatan juga sangat bertentangan dengan Pasal 248 ayat (10dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManagemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan :(1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkanputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagaiPNS apabila:a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat

demikian Majelis Hakim berpendapatbahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo tidak sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku dan juga asasasas umumpemerintahan yang baik (AUPB), serta tidak sesuai dengan syarat sahnyakeputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka tuntutanPenggugat agar surat keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan bataldan dicabut serta merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat kepada kedudukan semula;----------------------5. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian lainnya;----------------6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);---------

Memerintahkan Tergugat mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat serta hak Penggugat seperti semula;---------------------------------------------------5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-------------------------------6. Menghukum Tergugat dan untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 448.000,- (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).------------------------------------------------------------------------------------------

SUMARTA sebagai Perangkat Desa Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;--------------------------------------------

Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat terhadapharkat dan martabat Penggugat sebagai warga negara yang berkedudukansebagai perangkat desa dalam jabatan Kepala Seksi Pemerintahan danHalaman 47 dari 49 Putusan Nomor: 131/G/2018/PTUN.BDGPembinaan Kemasyarakatan Desa Balerante Kecamatan PalimananKabupaten Cirebon sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku; 5.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan seperti semula ;--------------------------------------------------------------------------------------------5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ;-----------------------------------------------------------------------------------------6.

., NIP 19710804 199903 1 001;

Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat, martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Provinsi Maluku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 289.000,- (Dua ratus delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;

Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, padaDinas Sosial Propinsi Maluku ;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;Apabila Pengadilan berpendapatlain.

berpendapatbahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan juga bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik (AUPB) serta tidak sesuaidengan syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 52 UndangUndang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan yang menjadiobjek sengketa dinyatakan batal dan dicabut serta mengembalikan Penggugatdalam harkat, martabat

Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada DinasSosial Provinsi Maluku;Halaman 55 dari 57 Halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.ABN5.

Rohmad dari dakwaan Penuntut Umum tersebut serta memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat mereka.;

Buhori dan Terdakwa Ill.Halaman 25 dari 26 Putusan No 691/Pid.B/2020/PNKpnRohmad dari dakwaan Penuntut Umum tersebut serta memulihkan hakhakPara Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat mereka.;3. Memerintahkan agar para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelahputusan ini diucapkan;4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warnamerah dalam keadaan robek pada bagian pundak kanan dan samping kanan,yang disita dari Saksi Sulistiono5.

Memerintahkan Tergugat (Gubernur Sulawesi Selatan) untuk mengembalikan harkat, martabat, kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba; ----------------------------------------------------------5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp.317.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);-----------------------------------

Andi Mattotorang yang digantikan olehSdr.Andi Hamzah Pangki, SPi,;Memerintahkan Tergugat (Gubernur Sulawesi Selatan) untuk mengembalikan harkat,martabat, kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Ketua DPRD KabupatenBulukumba;Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya dipersidangan tanggal 22 September 2011, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; I DALAMEKSEPSI :1 Bahwa Tergugat

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat dan martabat Penggugat kembali serta mengembalikan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah );

Tergugat telah menghilangkan hakhak Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil ;Halaman 5 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 42/G/2018/PTUN.JBI2.Penggugat tidak bisa bekerja lagi, kehilangan penghasilan,kehilangan martabat dan kehormatan dimata keluarga dantetangga, juga mengakibatkkan anakanak dan isteri Penggugatmenjadi kehilangan nafkah yang selama ini didapatkan dariPenggugat sebagai tulang punggung keluarga ;V.

Nip : 19810702200701 10;Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik ataumemulinkan harkat dan martabat Penggugat kembali sertamengembalikan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai NegeriSipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timursesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;Menghukum Terugugat untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini;Halaman 11 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 42/G/2018/PTUN.JBIMenimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pihak

NIP : 19810702200701 1006;Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik ataumemulihkan harkat dan martabat Penggugat kembali sertamengembalikan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipildi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuaidengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.220.000, (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah );Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tata