Danberhubungan pula dengan sebagaimana diatur dalam PBI 11/25/PBI/2009tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum serta SEBI 12/35/DPNPhal ini jelas bahwa pihak Tergugat dipertanyakan ataukah memang sudahada sengaja dianggap tidak ada karena tahu bahwa Para Tergugat tidakdiserahkan sehelai pun arsip, atau memang kelalaian dari pihak bank dalamhal ini Tergugat;Bahwa selain tindakan diatas tergugat dengan sengaja tidak kehatihatiannya melanggar prinsip perbankan, Tergugat pula tidak mengindahkankebijakan

S%&.' ' ,$% ,SVS&t'S $$ Era Ft if$ , 'S8'S "ST 1 (71S )'SEBI Lt *(% SB)* *L SE (TS*S *+ SBE." ' ,$2'8! T+ (S$/4 *% SBE" ("SS$ 'S&& (%)' ,$0' ' S, 'S SSM ,* ' 'S6G (1S S ' ''S&&' (7; S $ 28 1 "eS 8 7'S5& ('S +8 *" S$ "SEK 2S 1". 71 7/8, MTF S(7. 28 %*,"." $%",$." SSE&E*E!"&! SEX *SEt'S G7 SG) *S Rt 2S4H0%H ' A ' PH 2S %, (1+5 * 7S 27OHTS &*E' "ES S$BEE*E =) SE(S$. S$S&&*E&'4Fr, TL*S *+ 5 4eF "( ( &*&! 'SBQEAG St?SEET/*t'S 1 (% 2BE EN4 S * ( 77 = i) * 'S +! +!

sebagaimana dalam perjanjian kredit nomor08477 /BD /KRD /XIl/ 2015 ;Halaman 2 dari Putusan 10 Perkara Perdata Nomor 133/PDT/2019/PT DPS5. bahwa TERGUGAT bertindak sebagai pemberi pinjaman dan telahmengetahui terjadi kredit macet tanpa melakukan perhitungan yangcermat dan teliti termasuk upaya penyelematan sebagimana dalamketentuan Bank Indonesia No 31 /150 /Kep / Dir tertanggal 12111998juncto Keputusan Direksi bank Indonesia ( BI ) No 26 /22.Kep / Dirtanggal 2951993 Juncto Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI

Jo.Halaman 3 dari 44 halaman putusan nomor 43/Pdt/2021/PT SMGSuratKeputusandireksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo.SuratEdaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993;8. Bahwa berdasarkan uraian hukum posita angka 7 di atas TERGUGAT telah melanggar pasal 2 dalam perjanjian kredit yang dimaksud terkaitjangka waktu yang ditentukan oleh TERGUGAT dan juga baikPENGGUGAT maupun TERGUGAT telah bersepakat dalam perjanjiankredit.

SuratKeputusan direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo.Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993mengenai upaya yang harus dilakukan oleh pihak Bank antara lainrestrukturisasi yaitu upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatanperkreditan dengan maksud/ dalam rangka membantu nasabah/PENGGUGAT agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasitersebut dilakukan dengan jalan :a.

Surat Edaran BankIndonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 mengenai upayayang harus dilakukan oleh pihak Bank antara lain restrukturisasi yaituupaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan denganmaksud/dalam rangka membantu nasabah/ PENGGUGAT agar dapatmenyelesaikan kewajibannya;23.

SuratKeputusandireksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo.SuratEdaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993juga menyimpang dari HJKUM PERDATA Pasal 1365 yang berbunyi :a. Terdapat perbuatan melawan hukum karena pihak Tereksekusitidak di hadirkan dan tidak mengerti Berapa Harga yang terlelang.b.

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 26/4/BPPP tanggal29 Mei 1993 mengenai upaya yang harus dilakukan oleh pihak Bank antaralain restrukturisasi yaitu upaya perbaikan yang dilakukan bank dalamkegiatan perkreditan dengan maksud/dalam rangka membantunasabah/Penggugat agar dapat menyelesaikan kewajibannya.Restrukturisasi tersebut dilakukan dengan jalan:a. Penjadwalan kembali (Rescheduling)Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuatjadwal pembayaran dan waktu pembayaranb.

Surat EdaranBank Indonesia (SEBI) Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 dengansegala perubahannya;. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penekanan danperbuatan melawan hukum (oncrecht matige daad) kepada Penggugat makaakan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata carahukum keperdataan secara tidak benar menyimpang menurut HukumKetentuan UUHT Pasal 6 jo Pasal 11 ayat (2) huruf e.

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 mengenai upaya yang harus dilakukan olehpihak Bank antara lain restrukturisasi yaitu upaya perbaikan yang dilakukanbank dalam kegiatan perkreditan dengan maksud/dalam rangka membantunasabah/Penggugat agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasitersebut dilakukan dengan jalan:a. Penjadwalan kembali (Rescheduling)Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untukmembuat jadwal pembayaran dan waktu pembayaranb.

satu Bain Shugro Tergugat terhadapPenggugat;Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan, Penggugat mengaku dalamkeadaan suci/haid/qobladukhul ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Blitar memandang perlu untukmemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengirimkansalinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud olehPerSaal Ter Sebi

Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'ansurat Al Bagarah ayat 229 yang berbunyi :Ylusl wri 91 Sopre Shuold yliro 5bArtinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapatdiperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki)pisahlah dengan cara yang baik (pula)Sebi claw jl ojjxig aylot ojlarl 5385 olsArtinya : Apabila (tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi

Putusan No.0408/Pdt.G/20 17/PA.Slwputusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibaratnash dalam Kitab Al Anwar Il : 55 yang berbunyi sebagai berikut :Ail aL Gla dye 9) 5 Isis) Sebi OBArtinya : Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyiatau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan buktibukti ;Menimbang, bahwa pertamatama berdasarkan bukti surat P2, makaterbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yangsah pada tanggal 05 Februari

Putusan No.2832/Pdt.G/2016/PA.Slwputusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibaratnash dalam Kitab Al Anwar Il : 55 yang berbunyi sebagai berikut :Ail aL Gla dye 9) 5 Isis) Sebi OBArtinya : Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyiatau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan buktibukti ;Menimbang, bahwa pertamatama berdasarkan bukti surat P2, makaterbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yangsah pada tanggal 23 Juli 2015

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara aquo dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapatmenjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIRdan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar Il : 55 yang berbunyi sebagai berikut:Ail aL Gla dye 9) 5 Isis) Sebi OBArtinya : Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyiatau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan buktibukti ;Menimbang, bahwa pertamatama berdasarkan bukti surat P2, makaterbukti

Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dansesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar Il halaman 149, yangdiambilalin sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:inl ai LH bla dye 9) 5 Isis) Sebi OBArtinya : Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyiatau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan buktibukti ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugatjuga telah mengajukan saksisaksi, yaitu : SAKSI dan SAKSI Il yangHim. 6 dari 10

Put Nomor 1343 K/Padt/2013Indonesia dengan tegas menerapkan asas peraturan perundangundangan tidak berlaku surut (retroaktif)Hal tersebut dapat dilihat metalui peraturan pelaksanaan dari PBINo.10/37 yaitu Surat Edaran Bank Indonesia No.10/48/DPD tanggal 24Desember 2008 (SEBI No.10/48) tentang Peraturan Pelaksanaan PBINo.10/37/PBV2008 tentang Transaksi Derivatif, khususnya ketentuanAngka 9 b SEBINo.10/48 yang berbunyi sebagai berikut:Bank yang melakukan transaksi valuta asing terhadap Rupiah terkaitdengan

structured product sebelum berlakunya PBI dan jatuh temposetelah berlakunya PBI dapat diteruskan hingga transaksi tersebutjatuh tempo, namun tidak diperkenankan untuk diperpanjangBerdasarkan penjelasan di atas, terobukti secara sah dan meyakinkanbahwa Perjanjian TRF antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasitidak melanggar ketentuan PBI No.10/37 dan lebih penting lagiberdasarkan SEBI No.10/48, Perjanjian TRF (vide Bukti T11 dan BuktiT12) diperbolehkan untuk dilanjutkan sampai transaksi selesai;24

.Kemudian selain berdasarkan PBI No.10/37 dan SEBI No.10/48,peraturanperaturan Bank Indonesia lain yang mengatur bahwaPerjanian TRF pada saat ditandatangani tidak melanggar hukum,khususnya peraturanperatuan Bank Indonesia dan dapat terusdilaksanakan, adalah sebagai berikut:1.

Surat Edaran Bank Indonesia No.10/42/DPD tanggal 27 Nopember2008 (SEBI No.10/42) tentang peraturan pelaksanaan dariPeraturan Bank Indonesia No.10/28/PBV2008 tanggal 12 Nopember2008 tentang Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah kepada Bank;25.Bahwa berdasarkan Pasal 10 FBI No.10/28 dan ketentuan angka 15SEBI No.10/42, apabila transaksi sedang berjalan sebelum berlakunyaPBI No.10/28 dan belum jatuh tempo setelah diberlakukannya PBINo.10/28 maka transaksi tersebut masih dapat dilanjutkan karena tidaktunduk

Put Nomor 1343 K/Pdt/2013Peraturan Bank Indonesia ini, tidak tunduk pada ketentuan dalamPeraturan Bank Indonesia ini.Ketentuan dalam angka 15 SEBI No.10/42 berbunyi sebagai berikut:Transaksi yang sedang berjalan sebelum berlakunya PBI danbelum jatuh tempo setelah berlakunya PBI, tidak tunduk padaketentuan dalam PBI sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PBI.26.Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terbukti bahwasanya, MajelisHakim Judex Facti telah melakukan kesalahan penerapan hukumdikarenakan mendasarkan

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo dapatdiperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkanputusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibaratnash dalam Kitab Al Anwar Il : 55 yang berbunyi sebagai berikut:Ail aL Gla dye 9) 5 Isis) Sebi OBArtinya : Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyiatau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan buktibukti ;Menimbang, bahwa pertamatama berdasarkan bukti surat P2, makaterbukti

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo dapatdiperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkanputusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibaratnash dalam Kitab Al Anwar Il : 55 yang berbunyi sebagai berikut :Ail aL Gla dye 9) 5 Isis) Sebi OBArtinya : Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyiatau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan buktibukti ;Menimbang, bahwa pertamatama berdasarkan bukti surat P2, makaterbukti

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo dapatdiperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkanputusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibaratnash dalam Kitab Al Anwar Il : 55 yang berbunyi sebagai berikut :Ail aL Gla dye 9) 5 Isis) Sebi OBArtinya : Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyiatau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan buktibukti ,Menimbang, bahwa pertamatama berdasarkan bukti surat P2, makaterbukti

Surat edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor:26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 mengenai upaya yang harus dilakukan olehpihak Bank antara lain restrukturisasi hal ini dilakukan dengan maksud/dalamrangka membantu nasabah/Penggugat agar dapat menyelesaikankewajibannya. Restrukturisasi tersebut dialakukan dengan Jalan :a. Penjadwalan kembali (rescheduling );b. Persyaratan kembali( Reconditioning );c.

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo dapatdiperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkanputusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibaratnash dalam Kitab Al Anwar Il : 55 yang berbunyi sebagai berikut :Ail aL Gla dye 9) 5 Isis) Sebi OBArtinya : Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyiatau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan buktibukti ,Menimbang, bahwa pertamatama berdasarkan bukti surat P2, makaterbukti

Untuk itu Majelis Hakimakan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhaju atTullab Juz VI hal. 346yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:rein oli 4 ale ab goss) 4555)I Ass ade SEBI Id4Artinya: apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, makahakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu.Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu adalah sebagaimana yang diamanahkandalam alQur'an surah arRuum ayat 21 sebagai berikut:go as5 Sg aS 5 fats GS Ned tg GLB

Bahwa Keputusan DJPLN NO 35 /PL 2002 mengenai dokumen persyarat leleng Jo Pasal 6 NO 4tahun 1996 tentang Hak Tanggungan disebutkan bahwa jikadebitur wanprestasi salah satu persyaratan lelang adalah dapatberupa peringatan maupun penyitaan dari pihak kreditur ;Bahwa dalam ketentuan surat Bank Indonesia (Bl) No.31/150/Kep/Dir tertanggal 12111998 Jo Keputusan DireksiBank Indonesia (Bl) No. 26 / 22.Kep / Dir tertanggal 29 51993Jo Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No 26/4/BPPP,tertanggal 29 51993 tentang

Keputusan Direksi Bank Indonesia(Bl), No. 26 / 22.Kep / Dir tertanggal 29 51993 Jo Surat EdaranBank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP, tertanggal 29 51993serta mencamtumkan tulisan : RUMAH DAN / ATAU TANAHIN) MERUPAKAN JAMINAN DI PT BPR SRIPARTHA BALI dalam perjanjian kredit Nomor : 100014318/SP/VV2015tertanggal 17 Juni 2015 yang bertentangan dengan UU. No. UU.No 8 / 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. keputusanDirektorat Jendral Pelelangan Negara (DJPLN) NO. 35 / PL2002 Jo.

TIV/78) juncto Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (PBI No. 7/2/PBI/2005) (BUKTI TIV/78a) yang kemudian diubah dengan PBI No. 8/2/PBI/2006 (BUKTI TIV/78b) dan PBI No. 9/6/PBI/2007 (BUKTI TIV/78c) yang mengatur sebagai berikut:Butir I (3) SEBI No. 7/3/DPNP2005 : 3).

Kriteria dari masingmasing komponen sebagaimana dimaksud padahuruf a diuraikan dalam Lampiran I Surat Edaran Bank Indonesiaini.Halaman 4 dari Lampiran dari SEBI No. 7/3/DPNP2005 menentukankriteria MACET antara lain apabila (yang relevan dengan KartuKredit) :e Terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui180 (seratus delapan puluh) hari.e Hubungan debitur dengan bank sangat buruk dan informasikeuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercayaBahwa dalam Butir IX (B) (1) (b) (2) (4)

. 7/9/DPNP) (BUKTI TIV /80a) yang kemudian digantikan dengan Peraturan Bank IndonesiaNo.9/14/PBI/2007 tanggal 30 Nopember tentang Sistem Informasi Debitur(PBI No. 9/14/PBI/2007) berlaku sejak 30 Nopember 2007 (BUKTI TIV/80b) juncto Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/47/DPNP tertanggal 23Desember 2008 tentang Sistem Informasi Debitur (SEBI No. 10/47/DPNP).

Disamping itu, Syarat dan Ketentuan Kartu Kredit inijuga dapat diakses di Website TergugatI oleh setiap pemegang kartuCitibank termasuk oleh Penggugat.Bahwa ketentuan mengenai kewajiban untuk menyampaikan INFORMASIUMUM tersebut secara substantif tidak berubah pengaturannya di dalamSurat Edaran Bank Indonesia yang terbit kemudian khususnya SEBI No.:11/10/DASP tanggal 13 April 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan AlatPembayaran Dengan Menggunakan Kartu (Vide BUKTI TIV/79) yangmerupakan pelaksanaan

KeamananDalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran DenganMenggunakan Kartu (SEBI No.7/60/DASP).Halaman 163 dari 190 hal.