Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 tentangPedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala DesaSecara Serentak dan pemberhentian Kepala Desa pasal 92 ayat (1) sampaidengan ayat (5):1. Camat membentuk tim Pembina dan pengawas tingkat kecamatandengan anggota terdiri dari unsure kecamatan, koramil dan polsek;Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL2.

Bukti P.l ss: Keputusan Bupati Buol Nomor:188.04/250.38/DPMDP3A/2019 tentang Penetapan TahapanPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak SeKabupatenBuol Tahun 2019 tanggal 16 September 2019;2. Bukti P.2 : Surat Pemohon Kepada BupatiBuol Nomor: 04/PPKH/I2020, Permohonan Pelantikan,Kepala Desa Terpillh Desa Ngune, Kecamatan Lakea,Kabupaten Buol Masa Bhakti/Periode 20192025 tanggal 20Januari 2020;o.

Bukti P.4 : Peraturan Bupati Buol Nomor 19Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak danPemberhentian Kepala Desa;5. Bukti P.5 : Surat Keputusan BadanPermusyawaratan Desa Ngune Nomor 141.06/01/20.09/BPD2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilinan Kepala DesaNgune Kecamatan Lakea Kabupaten Buol Tahun Anggaran2019, tanggal ...September 2019;6.

Bukti T.5 : Keputusan Bupati Buol Nomor.188.04/250.38/DPMDP3A/2019, tentang Penetapan TahapanPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak SeKabupatenBuol Tahun 2019 tanggal 16 September 2019;6. Bukti T.6 : Daftar Pemilin Tetap (DPT)Pemilihnan Kepala Desa Ngune Kecamatan Lakea tanggal 14Oktober 2019, yang disahkan oleh Camat Lakea KabupatenBuol;7. Bukti T.7 : Daftar Hadir Pemilin Tetap (DPT)yang menggunakan hak pilinnya pada Pemilihan Kepala DesaNgune Kecamatan Lakea Kabupaten Buol;8.

Pasal 72 Ayat (1) Peraturan Bupati Buol Nomor 19 Tahun 2015tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihnan, Pengangkatan, PelantikanKepala Desa Secara Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa,menyebutkan, Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan KepalaDesa dengan Keputusan Bupati, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejakditerimanya laporan dari BPD;7.

Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan a quo dalamkurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasansebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehinggaMahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanyasebagai pengawal UndangUndang Dasar dapat melakukanterobosanterobosan hukum dalam putusannya;Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, danwalikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuanUndangUndang yang berlaku saat ini, in casu UU PemilinhanGubernur,

Hal demikiansetidaknya telah dibuktikan dalam pemilinan gubernur, bupati, danwalikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah.Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikotadi 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamahbesar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahamanatas adanya ketentuan Pasal 158 UndangUndang a quo.

tahun 2017 sebagai berikut:Kesatu, perinal kewenangan Mahkamah dalam mengadiliperselisinan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati danwakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017;Kedua, perihal keberlakuan Pasal 158 UndangUndangNomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota MenjadiUndangUndang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) dalam hubungannyadengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadiliperselisinan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati danwakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017;Terhadap masalah yang kesatu: perihal kewenanganMahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilinan gubernur,bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat danperlu

Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimanadiuraikan pada paragraf 3.1 di atas sesungguhnya telah diuraikansecara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusanputusanMahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur,bupati, dan walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 8/PHP.BUPXIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf3.1 sampai dengan paragraf 3.2.15 dan putusanputusan lainnyadalam perkara perselisinan hasil pemilinan gubernur, bupati, danwalikota serentak

Pid.1.A.3 PUTUSANNomor 68/Pid.B/2020/PN BbuDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Hardiono Bin HerdiTempat lahir : Serentak (Way Kanan)Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/9 September 1997Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Dusun Serentak, Kampung.

setidaktidaknyapada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BlambanganUmpu, telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milikorang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, dan untuk masuk ketempatmelakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang dituju dilakukandengan cara merusak, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan caracarasebagai berikut:Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul06.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya Dusun Serentak

Way Kanan atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BlambanganUmpu, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milikorang lain atau setidaktidaknya milik orang lain selain ia terdakwa denganmaksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwalakukan dengan caracara sebagai berikut:Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul06.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya Dusun Serentak, Kampung.Gedung

Terdakwamembenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN BbuMenimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yangmeringankan (a de charge) di depan persidangan walaupun telah diberikankesempatan untuk itu;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telan memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senintanggal 16 Maret sekira pukul 06.00 WIB di areal Afdeling PTPN VII Tubu,Dusun Serentak

mengambiladalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain, sedangkanyang dimaksud dengan barang adalah benda baik itu benda berwujudmaupun benda tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganTerdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelahdihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benarpada hari Senin tanggal 16 Maret sekitar pukul 11.30 WIB di areal Afdeling PTPN VII Tubu, Dusun Serentak

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140-695/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021 masa bakti Tahun 2021-2027, khususnya Dalam Daftar Lampiran Nomor Urut 80, atas nama TARMO, S.Pd.

;

Bahwa sehubungan dengan Pemilihan Kepala Desa yangdilaksanakan serentak di seluruh Wilayah Kabupaten KapuasTanggal 2 November 2015, Pemilihan Kepala Desa di DesaTumbang Randang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas,telah diikuti oleh 3 (tiga) orang calon Kepala Desa yaitu :1. SUMIRU ;2. MASNAH ;3. SUKARDI ;2. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa TumbangRandang, pada Tanggal 2 November 2015, hasilnya :a. Calon Kades An. SUMIRU, mendapat 177 (seratus tujuh puluhtujuh) Suara ;b. Calon Kades An.

Bahwa keberatan Penggugat tersebut ditanggapi AssistenPemerintahan Umum dan Kesra selaku Ketua Tim PengawasPemilihan Kepala Desa secara serentak Kabupaten Kapuasdengan maksud memediasikan Penggugat dengan Tergugatsebagaimana pula Pilkades bermasalah di DesaDesa lainnyapada hari Sabtu tanggal 21 November 2015, Pukul 08.30 WIB Selesai, Tempat di Aula Bappeda Kabupaten Kapuas namunternyata Tergugat tidak hadir ;10.

Tergugat telah melepaskan hak untukmembantah gugatan dari Penggugat serta membelakepentingannya dipersidangan, dan sesuai dengan Pasal 149 Ayat(1) RBg, oleh karenanya gugatan tersebut akan diperiksa, diadilidan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;no Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan gugatan Penggugat;11 Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya padapokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 2 November 2015, telahdilaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan serentak

memiliki KTP) untukmenggunakan hak pilihnya ; Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telahmenyampaikan Somatie dan Keberatan kepada Tergugat, sertamengirimkan Surat Tembusannya ke DPRD Kabupaten Kapuasmaupun Bupati Kapuas yang pada intinya agar Tergugatmembatalkan Hasil Pemungutan Suara tanggal 2 November 2015dalam Pemilihan Kepala Desa Tumbang Randang tersebut ; Bahwa keberatan Penggugat tersebut ditanggapi olehAssisten Pemerintahan Umum dan Kesra selaku Ketua TimPengawas Pemilihan Kepala Desa secara serentak

mendalilkan bahwa dalam pelaksanaan PemilihanKepala Desa Tumbang Randang Periode 2015 2021 telah terjadipelanggaran yang dilakukan Tergugat selaku Ketua PanitiaPemilihan Kepala Desa Tumbang Randang, dimana pelanggarantersebut kemudian telah di Somatie oleh Penggugat melaluikuasanya serta telah pula disampaikan ke DPRD Kabupaten Kapuasdan Bupati Kapuas ; Bahwa selanjutnya keberatan Penggugat tersebut ditanggapioleh Assisten Pemerintahan Umum dan Kesra selaku Ketua TimPengawas Pemilihan Kepala Desa secara serentak

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepadaPenggugat sebesar Rp113.364.000,00 (seratus tiga belas juta tiga ratusenam puluh empat ribu rupiah) dan/atau potensi kerugian lainnyaRp/768.964.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratusenam puluh empat ribu rupiah) secara serentak dan sekaligus setelahputusan atas perkara ini memiliki Kekuatan hukum tetap (/nkracht vangewijsde);6.

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immaterial kepadaPenggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)secara serentak dan sekaligus setelah putusan atas perkara ini memilikikekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upayahukum lainnya (uitvoerbaar bij vooraad);8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;Atau apabila Pengadilan Negeri Malang c.g.

Menghukum Termohon Kasasi/T ergugat untuk membayar ganti rugi materilkepada Penggugat sebesar Rp113.364.000,00 (seratus tiga belas juta tigaratus enam puluh empat ribu rupiah) dan/atau potensi kerugian lainnyaRp/768.964.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratusenam puluh empat ribu rupiah) secara serentak dan sekaligus setelahputusan atas perkara ini memiliki Kekuatan hukum tetap (/nkracht vangewijsde);6.

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar ganti rugiimmaterial kepada Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah) secara serentak dan sekaligus setelah putusan atasperkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebin dahulu meskipun ada upayahukum lainnya (uitvoerbaar bij vooraad);8.

Bahwa, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dilaksanakanberdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2016 TentangPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak tertanggal 02 Agustus 2016;Bukti bertanda T 9; . Bahwa, jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak tidak bisadijadwalkan secara acak, karena menyangkut periode masingmasing KepalaDesa; .

Bahwa, pada tanggal 11 Juni 2019 Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenepmengirimkan Nota Dinas kepada Bupati Sumenep Nomor140/571/435.118.5/2019 Perihal : Tahapan dan Penetapan Hari HPemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019; Buktibertanda T 10 ; .

Bahwa, pada kenyataanya Objek Gugatan telah selesai dilaksanakan, dantelah sesuai dengan Keputusan Bupati Sumenep Nomor188/485/KEP/435.012/2019 Tanggal O2 Desember 2019 TentangPengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pemilinan KepalaDesa Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep, Yang Isinya :Mengesahkan Dan Mengangkat Kepala Desa Terpilin Pemilihan KepalaDesa Serentak Tahun 2019, Yakni Sdr. H. ASARI, S.Pd., sebagai KepalaDesa Gayam, Kecamatan Gayam , Kabupaten Sumenep ; 4.

(Tergugat II Intervensi) ;13.Bahwa, Objek Gugatan telah selesai dilaksanakan, dan telah sesualdengan Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/485/KEP/435.012/2019Tanggal 02 Desember 2019 Tentang Pengesahan Dan PengangkatanKepala Desa Terpilin Pemilinan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 diKabupaten Sumenep, Yang Isinya : Mengesahkan Dan Mengangkat KepalaDesa Terpilin Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019, Yakni Sdr.

Bukti T17Kepala Desa Serentak Tahun 2019, (fotokopi sesuaidengan fotokopi); Lembar Disposisi Bupati Sumenep, tanggal 13 Juni2019, yang berisi tetapkan opsi kedua untuk Pilkades2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi); Berita Acara Serah Terima Dokumen dan Logistikyang Berkaitan dengan Pemilihnan Kepala DesaGayam Tahun 2019, tanggal 18 November 2019, dariKetua Panitia Pilkades Desa Gayam kepada KetuaBPD Desa Gayam (fotokopi sesuai dengan aslinya);Petikan Keputusan Bupati Sumenep Nomor188/485/KEP/435.012

suaraterbanyak:Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 50 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 72 tahun 2005 yang menyatakan Panitia Pemilihan Kepala desamelaporkan hasil pemilinan Kepala Desa kepada BPD;Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 50 ayat (3) Peraturan PemerintahNomor 72 tahun 2005 yang menyatakan calon Kepala desa Terpilihsebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetaokan dengan keputusan BPDberdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari Panitia Pemilihan;Bahwa tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara serentak

tahun2015 di Kabupaten Siak telah dibuat Pedoman Pelaksanaan PemungutanSuara Serentak Tahun 2015 Di Kabupatern Siak oleh Turut Tergugat Ildengan ditandatangani oleh Abdul Razak, S.H,;Bahwa di Kabupaten Siak sebutan untu Desa adalah Kampung, dansebutan untuk Kepala Desa adalah Penghulu, serta sebutan untuk BadanPermusyawaratan Desa (BPD) adalah Badan Permusyawaratan Kampung(BAPEKAM);Bahwa sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Kampung (Penghulu)Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak terlebuh

Putusan Nomor 118/PDT/2016/PT.PBR14.15.16.17.diperoleh nomor urut yakni, Penggugat Nomor urut 1, Penggugat Il Nomorurut 2, Penggugat Ill Nomor urut 3 dan Tergugat Ill Nomor urut 4;Bahwa sebelum hari Pemilihan Kepala Kampung Belutu, KecamatanKandis, Kabupaten Siak tahun 2015 yakni tanggak 23 Agustus 2015 telahdilakukan terlebih dahulu Bimbingan Teknis (Bimtek) dan sosialisasitentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara serentak tahun 2015 diKabupaten Siak yang dibuat oleh Turut Tergugat ll kepada

seluruh CalonKepala Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak olehTergugat yang juga dihadiri oleh Tergugat Il, dan selurun Ketua KelompokPenyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan seluruh saksi dan pemukamasyarakat, dan Semua yang hadir pada saat itu diberikan fotocopyPedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara serentak tahun 2015 diKabupaten Siak yang dibuat oleh Turut Tergugat ll;Bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Kepala KampungBelutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak tahun 2015

di kabupatenSiak yang ditetapkan oleh Turut Tergugat Il, yang pada bagian E Poin 3yang menyatakan bahwa Panitia membuat berita acarahasilpenghitungan suara, dan ditandatangani oleh calon Penghulu dansaksi;Bahwa tindakan Tergugat Il yang tetap menyampaikan berita acara hasilpenghitungan suara yang tidak ditandatangani olen Para Penggugat (CalonKepala Kampung Belutu tahun 2015) dan saksi kepada Turut Tergugat melalui Turut Tergugat Ill adalah bertentangan dengan PedomanPelaksanaan Pemungutan Suara serentak

Putusan No. 17/G/2017/PTUN.BKLKabupaten Seluma Atas Nama Suparmanto tanggal 22 Agustus2017; yang bertentangan dengan Undangundang Nomor 06 Tahun2014 tentang Desa Jo Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 JoPeraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 02 Tahun 2015 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa Jo Nomor 03 Tahun 2015 tentang PelaksanaanPemilihan Kepala Desa Jo Peraturan Bupati Seluma Nomor 37 Tahun2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan KepalaDesa Serentak di Kabupaten Seluma pada tanggal 20 Juli 2017Hal. 7 dari 108 Hal.

.: SUPARMANTO)Sedangkan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa SakaianKecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma dengan Nomor Urut 1ahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa SakaianKecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma pada PemilihanKepala Desa Serentak di Kabupaten Seluma Tanggal 20 Juli 2017,untuk di Desa Sakaian Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Selumaterdiri dari 2 (dua) Calon Kepala Desa yang mendaftarkan sebagaiCalon Kepala Desa sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas;ahwa sesuai Berita Acara Pelaksanaan

Putusan No. 17/G/2017/PTUN.BKLpemilihnan kepala desa serentak hal tersebut diketahui tidakpernah ada sosialisasi tata cara pemilihan terhadap suara sahatau tidak sah serta tahapantahapannya karena Tergugattidak melakukan itu dari pihak Kabupaten di desadesa yangikut dalam pemilihan kepala desa serentak di KabupatenSeluma pada saat Rapat dengar pendapat (RDP) dengan PihakDPRD Kabupaten Seluma alasan pihak Pemda Selumaketerbatasan anggaran benar memang tidak dilakukansosialisasi ke desadesa yang pemilihan

Oleh karena, Tergugat dalam pelaksanaan Pemilihan KepalaDesa Serentak se Kabupaten Seluma tidak sesuai UndangUndang sehingga cacat hukum, sudah sepatutnya apabilaPenggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan TataUsaha Negara Bengkulu dengan Memohon untukahwa dalam perkara a quo terhadap hak politik warga Negarasesuai ketentuan Pasal 17 Undangundang Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi: Setiap orang,tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilandengan mengajukan permohonan

OBJEK SENGKETA.Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat TataUsaha Negara, yaitu : Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor141/650/DPMD/2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat PenjabatKepala Desa Serta Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada PelaksanaanPemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun2018, tertanggal 20 Desember 2018 khusus atas pengangkatan IndraSugiharto, SH sebagai Kepala

dari PILKADES yang dilaksanakan secara serentak ;Bahwa akan tetapi khusus atas pengangkatan Indra Sugiharto, SHsebagai Kepala Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA IXX, KabupatenLabuhanbatu Utara tahun 2018, Penggugat telah mengetahuinya pada saatrapat diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal19 Desember 2018 ;Bahwa dengan demikian justru Surat Keputusan Bupati LabuhanbatuUtara Nomor 141/650/DPMD/2018 tentang Pemberhentian DenganHormat Penjabat Kepala Desa Serta Pengangkatan Kepala

DesaTerpilih pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak KabupatenLabuhanbatu Utara Tahun 2018, tertanggal 20 Desember 2018 adalahmerupakan jawaban dari keberatan yang telah diajukan oleh Penggugatsebagai upaya administratif knusus untuk pengangkatan Indra Sugiharto,SH sebagai Kepala Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA IXX, KabupatenLabuhanbatu Utara tahun 2018 ;Bahwa Pasal 75 ayat (1) UndangUndang No. 10 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan menyatakan bahwa: warga masyarakat yangdirugikan

Pasal 1 angka 5 Permendagri No.112/214 tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan : pemilihan kepala desaadalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilin kepaladesa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.Bahwa HAMLET ic Penggugat adalah salah satu Bakal Calon dari lima BakalCalon Kepala Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA IXX, Kabupaten LabuhanBatu Utara Periode 2018 2024 yang dilaksanakan secara serentak padatanggal 21 November 2018 ;Bahwa HAMLET ic.

Suara Pilkades Serentak Tahun 2018, tertanggal 2Agustus 2018 ;Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor141/453/DPMD/2018 tentang Pembentukan Panitia KabupatenPutusan Perkara Nomor : 9/G/2019/PTUNMDN Halaman 4512.13.14.15.16.17.18.19,20.21.Bukti T12Bukti T13Bukti T14Bukti T15Bukti T16Bukti T17Bukti T18Bukti T19Bukti T20Bukti T21pada Pilkades Serentak Tahun 2018, tertanggal 3 September2018 ;Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2018 ;Surat BPD No. : 900/20/BPDBT/2018, tertanggal 18 September2018

Bahwa sesuai tahapan pemilihan Kepala Desa serentak diKabupaten Kampar tahun 2019, Tergugat telah membukaPendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Ranah, dari tanggal 20s.d 28 Oktober 2019 dan Penggugat dari semenjak tanggal 18Oktober 2019 sudah mengurus persyaratan serta menyerahkanselurun persyaratan sebagai persyaratan kelengkapanAdministrasi pada tanggal 28 November 2019;.

Bahwa keputusan Tergugat a quo telah bersifat final dalamarti lebih luas karena tidak lagi memerlukan persetujuandari instansi tertentu. baik bersifat horizontal maupunvertikal, dan keputusan Tergugat tersebut menjadi dasarbagi Tergugat bersamasama dengan Panitia PemilihanKabupaten Serentak Bergelombang untuk tidak mengikutsertakan Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala DesaRanah;4.

Sesuai dengan PeraturanBupati kampar No. 54 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan PemilihanKepala Desa Serentak Bergelombang Pasal 12 ayat (2) PersyaratanHalaman 28 dari 54 halaman Putusan Nomor 71/G/2019/PTUN.Pbr.sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus sudah dipenuhi pada saatmendaftar sebagai bakal calon kepala Desa.Perlu. diketahui Untuk penelitian kelengkapan dan keabsahanadministrasi hanya untuk bakal calon kepala desa.

BuktiP 4 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak diKabupaten Kampar Tahun 2019 (sesuai dengancopy);5. BuktiP 5 : Surat Sekretariat Daerah Kampar Nomor140/PPMD/629, Desember 2019 kepada YangTerhormat Penggugat Pilkades Ranah (sesuaidengan asli);6. BuktiP 6 : Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala DesaSerentak Bergelombang (Sesuai dengan salinan);7.

Bahwa Bupati Kampar telah menentukan tahapan pelaksanaan pemilihankepala desa serentak di Kabupaten Kampar Tahun 2019, sebagaimanatertuang dalam lampiran Keputusan Bupati Kampar Nomor 140639/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019 dan diketahui bahwa tanggal 8sampai dengan 18 Nopember 2019 merupakan tahapan penelitiankelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan danpengumuman nama calon kepala desa (vide Bukti P4);2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati PelalawanNomor 684 Tahun 2018 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan KepalaDesa Se Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Hasil PemilihanKepala Desa Serentak Gelombang II (Kedua) Periode 2018 2024,khusus nomor 3 (tiga), tertanggal 26 November 2018, yangmengesahkan dan mengangkat saudara Nazri, sebagai Kepala DesaPangkalan Panduk, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan,Provinsi Riau;3.

Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati PelalawanNomor 684 Tahun 2018 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan KepalaDesa Se Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Hasil PemilihanKepala Desa Serentak Gelombang II (Kedua) Periode 2018 2024,khusus nomor 3 (tiga), tertanggal 26 November 2018, yangmengesahkan dan mengangkat saudara Nazri, sebagai Kepala DesaPangkalan Panduk, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan,Provinsi Riau;4.

Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan pemilihan ulang KepalaDesa Serentak Gelombang Il (Kedua) Periode 20182024, DesaPangkalan Panduk, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan,Provinsi Riau, khusus di TPS 02 dan TPS 04 Desa Pangkalan Panduk,Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, palinglama 3 bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;5.

,sehingga CHARLES (DPO) datang dan menghampiri saksi REZAPAHLEFI sambil melayangkan tamparan ke saksi REZA PAHLEFI, melihatsituasi yang terjadi seperti itu serentak maka dari kelompok para terdakwayang terdiri dari terdakwa KARNIUS SIREGAR, terdakwa Il ANDIKURNIAWAN, terdakwa Ill HERI IRWANTO bersamasama denganCUCUN, langsung mendatangi dan mengerumuni saksi REZA PAHLEFIdan saksi RUDI dan sehingga terjadi pemukulan dan pengeroyokanterhadap kedua saksi yaitu saksi REZA PAHLEFI dan saksi RUDI,seketika

,sehingga CHARLES (DPO) datang dan menghampiri saksi REZAPAHLEFI sambil melayangkan tamparan ke saksi REZA PAHLEFI, melihatsituasi yang terjadi seperti itu serentak maka dari kelompok para terdakwayang terdiri dari terdakwa KARNIUS SIREGAR, terdakwa Il ANDIKURNIAWAN, terdakwa Ill HERI IRWANTO bersamasama denganCUCUN, langsung mendatangi dan mengerumuni saksi REZA PAHLEFIHalaman 14 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN Mrt.dan saksi RUDI dan sehingga terjadi pemukulan dan pengeroyokanterhadap kedua

yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TataUsaha Negara dapat mengajukan gugatan tertuliskepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutanagar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakanitu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpadisertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;Bahwa Penggugat adalah seseorang yang menjadi CalonKepala Desa Ujung Gurap, Kecamatan PadangsidimpuanBatunadua Nomor Urut 1 pada pelaksanaan PemilihanKepala Desa yang dilaksanakan secara serentak

Kepala Desa serta Peraturan WalikotaPadangsidimpuan Nomor 10 Tahun 2017 tentangPetunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;Bahwa dalam ketentuan pasal 67 Peraturan Daerah KotaPadangsidimpuan Nomor 2 Tahun 2016 telah ditegaskanbahwasanya Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan KepalaDesa dilaksanakan oleh Panitia Pengawas PemilihanTingkat Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan TimgkatDesa ; Bahwa pada kenyataannya sejak awal dilaksanakannyatahapan Pilkades sampai dilaksanakannya PemilihanKepala Desa secara serentak

seKotaPadangsidimpuan, khususnya Pilkadesa yangdilaksanakan di Desa Ujung Gurap, KecamatanPadangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuandimana Penggugat mencalonkan diri sebagai KepalaDesa , Bahwa padahal jauh hari sebelum maupun sesudahdilaksanakannya Pilkades serentak tersebut, baikPenggugat maupun warga masyarakat pemilih sertapara calon Kepala Desa yang tergabung dalamHimpunan Calon Kepala Desa Pada Pilkades SerentakKota Padangsidimpuan Tahun 2017 telah menyampaikankeberatan kepada Tergugat

Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan PemilihanKepalaDesa secara serentak seKota Padangsidimpuan yangdidasarkan kepada ketentuan Peraturan Daerah Nomor2 Tahun 2016 ternyata dan terbukti tidak memiliki organPanitia Pengawas, maka pelaksanaan pemilihan KepalaDesa tersebut haruslah dinyatakan cacat hukum dengansegala akibat hukumnya ; 10.Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat tidakmengangkat dan menetapkan Panitia PengawasPemilihan Kepala Desa sebagaimana diuraikan diatas,disamping bertentangan dengan

Foto copy Surat Pernyataan Sikap yang diperbuat danditanda tangani oleh para calon Kepala Desa yangtergabung dalam wadah himpunan calon Kepala Desa padapemilihan Kepala Desa serentak Kota PadangsidempuanQOLT., ricccececececcececuceeceaececeeeeeeeeseeeeeeaeseeeeeeeseseseeeeseseneeegs(Bukti P4);5.

WAWAN WAHYUDIselaku anak Terdakwa dan serentak saat itu posisi Saksi TOGER DOCSEER LUBISberdiri dan Terdakwa maupun Sdr. WAWAN WAHYUDI juga berdiri kemudianTerdakwa mencekik Saksi TOGER DOCSEER LUBIS menggunakan tangan kirikemudian tangan kanannya menggenggam kunci kontak sepeda motor lalu memukulSaksi TOGER DOCSEER LUBIS sebanyak sekitar lebih dari 4 (empat) kali pukulantepat mengenai muka, pelipis bagian kiri dan telinga kiri Saksi TOGER DOCSEERLUBIS bersamaan dengan itu Sdr.

WAWAN WAHYUDIselaku anak Terdakwa dan serentak saat itu posisi Saksi TOGER DOCSEER LUBISberdiri dan Terdakwa maupun Sdr. WAWAN WAHYUDI juga berdiri kemudianTerdakwa mencekik Saksi TOGER DOCSEER LUBIS menggunakan tangan kirikemudian tangan kanannya menggenggam kunci kontak sepeda motor lalu memukulSaksi TOGER DOCSEER LUBIS sebanyak sekitar lebih dari 4 (empat) kali pukulantepat mengenai muka, pelipis bagian kiri dan telinga kiri Saksi TOGER DOCSEERHalaman 5 Putusan Perk.

WAWAN WAHYUDIselaku anak Terdakwa dan serentak saat itu posisi Saksi TOGER DOCSEER LUBISberdiri dan Terdakwa maupun Sdr. WAWAN WAHYUDI juga berdiri pertamatamaTerdakwa yang memukul dari depan sebanyak 2 (dua) kali pukulan dengan tangankanan menggenggam tepat mengenai muka kepala Saksi TOGER DOCSEERLUBIS, bersamaan dengan itu Sdr. WAWAN WAHYUDI memukul dari depansebanyak 2 (dua) kali pukulan dengan tangan kanan menggenggam tepat mengenaimuka kepada Saksi TOGER DOCSEER LUBIS.

Terbitnya obyek sengketa bertentangan dengan undangundang Nomor 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. dan peraturan BupatiLombok Barat nomor 19 Tahun 2014 Yang Telah Diperbaharui DenganPeraturan Bupati Lombok Barat Nomor 26 Tahun 2018 tentang PemilihanKepala Desa Serentak;2.

Sebab obyek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugatmerupakan Surat Keputusan Tentang Pengesahan dan PengangkatanKepala Desa Duman Kecamatan Lingsar Masa Jabatan 20192025Tanggal 23 Januari 2019 ATAS NAMA SUHARDI, SH., yangberdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat No. 19 tahun 2018 tentangPemilinan Kepala Desa Serentak sebagaimana perubahannya No. 26tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati No. 19 Tahun 2018tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, ada pasal 7 juncto pasal 45ayat (1), (2) dan (3)

Bahwa oleh karena obyek sengketa didasarkan pada hasil pemilihankepala desa sebagaimana ketentuan pasal 41 ayat (1) juncto pasal 45ayat (3) Peraturan Bupati Lombok Barat No. 19 tahun 2018 tentangPemilinan Kepala Desa Serentak sebagaimana perubahannya No. 26tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati No. 19 Tahun 2018tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, yang mana Penggugat tidakmasuk sebagai peserta/calon kepala desa, maka gugatan Penggugatyang bukan merupakan peserta dalam pemilihan kepala desa

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) juncto pasal 4 ayat (2)Perbup No. 19 tahun 2018 dan perubahannya berdasarkan Perbup 26tahun 2018 Tentang Pemilihnan Kepala Desa Serentak disebutkan bahwapemilinan kepala desa harus dilakukan secara serentak satu kali ataudapat dilaksanakan bergelombang di seluruh kabupaten junto pasal 4ayat (2) panitia pemilinan kabupaten bersifat independen dan tidakmemihak..

IP kepada Gubernur Nusa TenggaraBarat, perihal: Banding Administratif, tanggal 9 April 2019,(fotokopi Sesual dengan aslinya);Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor: 26 Tahun 2018 tentangPerubahan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentangPemilinan Kepala Desa Serentak, (fotokopi sesuai denganfotokopi);Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 19 tahun 2018 tentangPemilinan Kepala Desa Serentak, (fotokopi sesuai denganfotokopi);Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Duman TentangPenetapan Bakal Calon Kepala

Tungkal llir Kab.Banyuasin;Bahwa pelaku pengeroyokan tersebut adalah para terdakwa NixarTindoy, Akmal amar, Yulisman, Panji dan Zul Rahmat;Bahwa kejadian tersebut terjadi dimuka umum dimana ditempat tersebutdapat dilihat oleh banyak orang;Bahwa saksi dipukuli secara serentak olehpara para terdakwa NixarTindoy, para terdakwa Akmal amar, Yulisman, Panji dan Zul Rahmat ataubersamasama secara berklikali kerah muka dan kearah kepala saksi;Bahwa para terdakwa, dkk tidak menggunakn alat apaapa melainkanmenggunakan

Tungkal llir Kab.Banyuasin;Bahwa pelaku pengeroyokan tersebut adalah para terdakwa NixarTindoy, Akmal amar, Yulisman, Panji dan Zul Rahmat;Bahwa kejadian tersebut terjadi dimuka umum dimana ditempat tersebutdapat dilihat oleh banyak orang;Bahwa saksi dipukuli secara serentak oleh para terdakwa Nixar Tindoy,para terdakwa Akmal amar, Yulisman, Panji dan Zul Rahmat ataubersamasama secara berklikali kerah muka dan kearah kepala korban;Bahwa para terdakwa, dkk tidak menggunakn alat apaapa melainkanmenggunakan

Yulisman Fikri Bin Imron dan terdakwa Ill.Zul Rahmat Bin M.Sarif bersamasama dengan Nixar Tindoy bin LataniTindoy dan Akmal Amar bin Ambok memukul korban secara serentak ;Bahwa pemukulan tersebut disebabkan karena Nixar ditegur olehatasannya masalah Catering;Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami korban akibatpukulan terdakwa dan temanteman terdakwa tersebut karena setelahmemukul terdakwa langsung pergi;Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada korban;Bahwa terdakwa menyesali perobuatan

Zul Rahmat Bin M.Sarif,Nixar Tindoy bin Latani Tindoy dan Akmal Amar bin Ambok secarabersamasama dan serentak tanopa komando memukul korban PungkyBin Susilo berkalikali kKearah muka dan kepala saksi korban Pungky BinSusilo sehingga mengakibatkan korban Pungky Bin Susilo mengalamiluka bengkak di kepala dan pipi kiri, luka lebam di pipi dan dada dekatbahu kiri, serta luka lecet pada bibir atas bagian dalam sesuai denganVisum et Repertum nomor : 345/PKM/TB/V2014 yang dikeluarkan olehDinas Kesehatan

Zul Rahmat BinM.Sarif, Nixar Tindoy bin Latani Tindoy dan Akmal Amar bin Ambok secarabersamasama dan serentak tanoa komando memukul korban Pungky BinSusilo berkalikali kearah muka dan kepala saksi korban Pungky Bin Susilo;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelisberpendapat bahwa unsur dengan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang telah terpenuhi;Ad.4.

Bahwa, Pemohon II dan Pemohon Ill adalah Perorangan Warga NegaraIndonesia (Vide BUKTI P4, BUKTI P5), yang sedang dan masihmenjabat sebagai Kepala Desa/Kuwu di wilayah Kabupaten Cirebonyang dapat dibuktikan dengan bukti berupa Surat Keputusan BupatiCirebon No. 141.1/Kep.570BPMPD/2015 dan Surat Keputusan BupatiCirebon No. 141.1/Kep.596BPMPD/2015 tentang Pengesahan danPengangkatan Kuwu terpilih hasil pemilu serentak di Kabupaten Cirebontahun 2015 (Vide BUKTI P7 dan BUKTI P8);Halaman 6 dari 39 halaman

Pasal 40 ayat 3 yang mengatur :Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalampenyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, bupati/walikotamenunjuk pejabat kepala desa;2. Pasal 40 ayat 4 yang mengatur :Halaman 7 dari 39 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2017pejabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berasaldari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerahkabupaten/kota;3.

Bahwa, dari data yang Para Pemohon miliki bakal calon kepala desadalam Pemilihan Kepala Desa/Kuwu serentak pada tahun 2015 diKabupaten Cirebon Jawa Barat, yang melebihi dari 5 (lima) orang bakalcalon Kepala Desa, sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini : No Kecamatan Desa Nama Calon MiskamEndang S.HasanudinDidi S.R.KarsonoImam GYHardi G.NurhiyantoPlumbon PlumbonoN ae ok Oo NP Halaman 16 dari 39 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2017 2 KapetakanKertasuraMaul D.TotoKambaliH. SudirjaH.

(3) dan ayat (4) PP No. 43 / 2014menentukan pengisian jabatan Kepala Desa yang kosong oleh PNSdiletakan ataupun dikaitkan dalam kontek penyelenggaraan pemilihanKepala Desa serentak, bukan dalam kaitannya dengan kekosonganHalaman 25 dari 39 halaman.

Fotokopi Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.570BPMD/2015tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil PemilinanKuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2015 (Bukti P7);8. Fotokopi Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.596BPMD/2015tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil PemilihanKuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2015 (Bukti P8);9.

Dan akhirnya korban tertangkap oleh temannya Beler (DPO) lalu Terdakwadan temannya secara serentak dan bersama-sama melempari menggunakanbatu koral kearah saksi korban dan terdakwa melihat korban IDRIS sudahdalam keadaan tidak berdaya di dalam selokan (parit), selanjutnya temannyaBeler menikam/menusukkan sebilah pisau kearah tubuh korban terbaringtidak berdaya di selokan dengan kondisi mengeluarkan banyak darah,kemudian Terdakwa dan temannya pergi meninggalkan korban kearahseberang jalan menuju

Dan akhirnya korban tertangkap oleh temannya Beler (DPO) lalu Terdakwadan temannya secara serentak dan bersama-sama melempari menggunakanbatu koral kearah saksi korban dan terdakwa melihat korban IDRIS sudahdalam keadaan tidak berdaya di dalam selokan (parit), selanjutnya temannyaBeler menikam/menusukkan sebilah pisau kearah tubuh korban terbaringtidak berdaya di selokan dengan kondisi mengeluarkan banyak darah, kemudian Terdakwa dan temannya pergi meninggalkan korban kearahseberang jalan menuju

Dan akhirnya korban tertangkap oleh temannya Beler (DPO) lalu Terdakwadan temannya secara serentak dan bersama-sama melempari menggunakanbatu koral kearah saksi korban dan terdakwa melihat korban IDRIS sudahdalam keadaan tidak berdaya di dalam selokan (parit), selanjutnya temannyaBeler menikam/menusukkan sebilah pisau kearah, tubuh korban terbaringtidak berdaya di selokan dengan kondisi mengeluarkan banyak darah,kemudian Terdakwa dan temannya pergi meninggalkan korban kearahseberang jalan

Dan akhirnya korban tertangkap oleh temannya Beler (DPO) lalu Terdakwadan temannya secara serentak dan bersama-sama melempari menggunakanbatu koral kearah saksi korban dan terdakwa melihat korban IDRIS sudahdalam keadaan tidak berdaya di dalam selokan (parit), selanjutnya temannyaBeler menikam/menusukkan sebilah pisau kearah: tubuh korban terbaringtidak berdaya di selokan dengan kondisi mengeluarkan banyak darah,kemudian Terdakwa dan temannya pergi meninggalkan korban kearahseberang jalan

Timur telah terjadi tawuran antara kelompok pelajar, SMP, dan saat itu saksi.korban IDRIS sedang beriari, selanjutnya Terdakwa dan temantemannya mMengejar saksi korban sambil melempari batu koral kearah tubuh korban:: Dan akhirnya korban tertangkap oleh temannya Beler (DPO) lalu Terdakwa. dan temannya secara serentak dan bersamasama melempari menggunakanbatu koral kearah saksi korban dan terdakwa melihat korban IDRIS sudahdalam keadaan tidak berdaya di dalam selokan (parit), selanjutnya temannya

Erot, Fifit Fitrianto (berkas terpisah), Beler, Klemet, Noval, Hakim,Konang, Jawa (DPO) sedang berada di puteran depan LP Cipinang JakartaTimur telah terjadi tawuran antara kelompok pelajar SMP, dan saat itu saksikorban IDRIS sedang berlari, selanjutnya Terdakwa dan temantemannya .mengejar saksi korban sambil melempari batu koral kearah tubuh korban.Dan akhirnya korban tertangkap oleh temannya Beler (DPO) lalu Terdakwa .dan temannya secara serentak dan bersamasama melempari menggunakan .: batu koral

Tim.ie(foe SubsidairDan akhirnya korban tertangkap oleh temannya Beler (DPO) lalu Terdakwadan temannya secara serentak dan bersama sama melempari menggunakanbatu koral kearah saksi korban dan terdakwa melihat korban IDRIS sudah dalam keadaan tidak berdaya di dalam selokan (pari), selanjutnya temannyaBeler menikam/menusukkan sebilah pisau kearah, tubuh korban terbaringtidak berdaya di selokan dengan kondisi mengeluarkan banyak darah, iskemudian Terdakwa dan temannya pergi meninggalkan korban kearah

Tim.w Konang, Jawa (DPO) sedang berada di puteran depan LP Cipinang JakartaTimur telah terjadi tawuran antara kelompok pelajar SMP, dan saat itu saksi..korban IDRIS sedang berlari, selanjutnya Terdakwa dan temantemannyamengejar saksi korban sambil melempari batu koral kearah tubuh korban.Dan akhirnya korban tertangkap oleh temannya Beler (DPO) lalu Terdakwa dan temannya secara serentak dan bersama sama melempari menggunakan batu koral kearah saksi korban dan terdakwa melihat korban IDRIS sudahdalam

Bahwa benar Pemilihan Kepala Desa Serentak SeKabupaten Lebak telah dilaksanakan pada hari Minggutanggal 30 Agustus 2015 dengan kondusif, aman dantertib dan sudah pula dilakukan Pelantikan danPengambilan Sumpah Jabatan pada tanggal 5September 2015. Pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaSerentak SeKabupaten Lebak tersebut telahmemenuhi peraturan perundangundangan yangberlaku sebagai berikut ;A.

Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara PemilihanKepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor7);B.

TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAKTahapan pelaksanaan pemilinan Kepala Desa Serentak SeKabupatenLebak Tahun 2015 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Bupati Lebak Nomor: 141/2529BPMPD/2015 tanggal 26 Mei 2015 perihal Pelaksanaan PemilihanKepala Desa Serentak SeKabupaten Lebak Tahun 2015, dimana pemilihanKepala Desa Serentak SeKabupaten Lebak Tahun 2015 dilaksanakan daritanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 21 September 2015 yang dibagikedalam tahapan dan kegiatan sebagai berikut :1.

TUGAS DAN FUNGSI PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DESASERENTAKPada bagian ini, ingin kami tegaskan bahwa pelaksanaan PemilihanKepala Desa Serentak SeKabupaten Lebak Tahun 2015 dilaksanakan diTingkat Kabupaten oleh Tim Monitoring dan Evaluasi, di Tingkat Kecamatanoleh Tim Pembina Kecamatan, dan di tingkat Desa oleh Panitia PemilinanKepala Desa sesuai dengan tugas fungsinya masingmasing.1.

T1 : Surat Nomor141/2529BPMPD2015,tertanggal 26 Mei2015, perihalPelaksanaanPemilinan KepalaDesa Serentak SeKabupaten LebakTahun 2015 (fotokopi dari foto kopi) ; 2.