TB SuciKuanino,Nomor 04, RT. 17/RW. 03, Kelurahan Nunleu, Kecamatan KotaRaja, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, Telp/Fax.+62 (0380) 820865, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor46/SKALB/Pdt/VII/2012, tertanggal 10 Juli 2012, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pangadilan Negeri Klas IBAtambua pada tanggal 12 Juli 2012 di bawah Register Nomor45/S.KK/HT/10.01/2012/PN. ATB, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT sekarang TERBANDING ;DAN2.

diajukan oleh Penggugat / Terbandingdapat melumpuhkan bukti TL15 atauPenggugat / Terbanding baik sufrat maupun saksisaksi tidak dapatmembuktikan bahwa proses penerbitan sertifikat Hak Milik No : 80,tanggal, 6 Maret 1998 bukti TI.15 menyalahi ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku atau yang dilakukan denganetiket tidak baik, sebaliknya dalam bukti Tl.15 tersebut dijelaskanasas persil adalah pemberian hak berdasarkan Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiNusa Tenggara

Atambua, tanggal30 Nopember 1985 dengan surat ukur sementara No : 128TanTUG 9 00 spencer eeeeeeemear ree eeeeeeEEE EEREmonoamine Menimbang, bahwa kemudian setelah Liu Wie Sin SuamiTI meningal dunia, tanah dan bangunan obyek sengketa beralin keTergugat , selanjutnya Tergugat mengajukan permohonan hakdan berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timor No521/24.04/PDPT/47/98, tertanggal 19021998 maka terbitlahSertifikat Hak Milik Nomor : 80 tahuh

Badan PertanahanPropinsi Nusa Tenggara Timur, Cq. Badan Pertanahan KabupatenSikka, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Elkana MardanHale, Dominggus Dowa Malo dan Stefanus Mbulu, ketiganya memilihalamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, JL El Tari No. 05, Kel.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA (Pemda Nusa Tenggara Barat);

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan di MenaraRajawali Lantai 26, Jalan Dr.

Ide Anak Agung Gde Agung,Kawasan Mega Kuningan Lot 5.1 Jakarta, dalam hal inimemberikan kuasa kepada: MARULAK SINAGA, ManagerTreasury & Tax, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorMS/NNT/0514/0818, tanggal 6 Maret 2014:Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan di Jalan MajapahitNomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal inimemberikan kuasa kepada: RUSLAN HIDAYAT WANTOGIA, S.E.

dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor 973/1839/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 yangmenyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak denganalasan dan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Dasar Hukum Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalahberdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Putusan Nomor 75/B/PK/PJK/2015harus diberikan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu 12 bulan sejak suratkeberatan diterima:Bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan surat keberatan yang ditujukanpada Gubernur Nusa Tenggara Barat selaku Kepala Daerah Propinsi NusaTenggara Barat pada tanggal 16 Februari 2012, namun demikian,jawaban/keputusan atas keberatan tersebut dikeluarkan oleh Dinas PendapatanDaerah pada tanggal 04 Desember 2012, Pemohon Banding berpendapatbahwa penerbitan keputusan atas surat

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Halaman 41 dari 42 halaman.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan di MenaraRajawali Lantai 26, Jalan Dr.

Ide Anak Agung Gde Agung, KawasanMega Kuningan Lot 5.1 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:MARULAK SINAGA, Manager Treasury & Tax, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor MS/NNT/051 4/0940, tanggal 6 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARABARAT), tempat kedudukan di Jalan Majapahit Nomor 17, Mataram,Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: RUSLANHIDAYAT WANTOGIA, S.E., Kuasa Hukum, beralamat di

Putusan Nomor 224/B/PK/PJK/2015Bahwa di lain pihak, peraturanperaturan yang berlaku di bulanDesember 1986 terkait dengan pengenaan PKB adalah PeraturanDaerah Provinsi Tingkat Nusa Tenggara Barat (PD NTB) Nomor 5Tahun 1985. Salah satu rujukan dari PD Nomor 5 Tahun 1985 tersebutadalah Peraturan Pemerintanh Pengganti UndangUndang (Perpu)Nomor 8 Tahun 1959.

NEWMONT NUSA TENGGARA dan membatalkan putusanPengadilan Pajak tanggal 28 November 2013 NomorPut.48634/P P/M.

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48634/P P/M.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan di JI. MegaKuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26, Kawasan Mega Kuningan,Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh Martiono Hadianto, JabatanPresiden Direktur PT. Newmont Nusa Tenggara, beralamat MenaraRajawali Lt.26, Kawasan Mega Kuningan Lot # 5.1, Jakarta, dalam halini memberikan kuasa kepada: Marulak Sinaga, SE., Jabatan ManagerTreasury Tax, PT. Newmont Nusa Tenggara, beralamat di Jl.

Raya No.17, Rt/Rw 003/009 Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor MH:mbp/NNT/0313/5496 tanggal 05 Januari 2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARABARAT), tempat kedudukan di Jl.

peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put40370/PP/M.X1IV04/2012, tanggal 28 September 2012 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2010Nomor: 124/XVAB/07E tanggal 31 Agustus 2010 diterbitkan oleh DinasPendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara

Putusan Nomor 1005 /B/PK/PJK/2013Bahwa Dasar Hukum Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor adalah berdasarkan UndangUndang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan berdasarkanperaturan peraturan dibawahnya, Peraturan Daerah Provinsi Nusa TenggaraBarat Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah ProvinsiNusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotordan Kendaraan Di Atas Air dan terakhir diganti dengan Peraturan

DaerahProvinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut angka 1 di atas yang antara lainmenyatakan bahwa:"Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannyayang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan tehnisberupa motor atau berupa peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubahsuatu Sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotoryang bersangkutan termasuk alatalat berat dan

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;

NEWMONT NUSA TENGGARA vs. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan di MenaraRajawali Lantai 26, Jalan Dr.

Ide Anak Agung Gde Agung,Kawasan Mega Kuningan Lot 5.1 Jakarta, dalam hal inimemberikan kuasa kepada: MARULAK SINAGA, ManagerTreasury & Tax, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorMS/NNT/051 4/0867, tanggal 6 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan di Jalan MajapahitNomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal inimemberikan kuasa kepada: RUSLAN HIDAYAT WANTOGIA, S.E.

dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor 973/1888/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 yangmenyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak denganalasan dan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Dasar Hukum Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalahberdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Putusan Nomor 28/B/PK/PJK/2015harus diberikan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu 12 bulan sejak suratkeberatan diterima;Bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan surat keberatan yang ditujukanpada Gubernur Nusa Tenggara Barat selaku Kepala Daerah Propinsi NusaTenggara Barat pada tanggal 16 Februari 2012, namun demikian,jawaban/keputusan atas keberatan tersebut dikeluarkan oleh Dinas PendapatanDaerah pada tanggal 04 Desember 2012, Pemohon Banding berpendapatbahwa penerbitan keputusan atas surat

;Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelas telah diatur bahwa pajakkendaraan bermotor dibebankan kepada para pemakai jalan raya dimana bebanpemeliharaan jalan raya tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah, olehkarena itu Pemohon Banding berpendapat bahwa Peraturan Daerah PropinsiDaerah Tingkat Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 1985 mengatur mengenaipengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraankendaraan yangdipergunakan di jalanan umum, hal ini sangat wajar karena pihakPemerintah

NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARABARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA, NPWP 01.061.573.0091.000 JenisUsaha: Pertambangan, beralamat di Jalan Mega Kuningan Lot 5.1Menara Rajawali Lantai 26 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasakepada Marulak Sinaga, Manager Treasury & Tax Finance Department,beralamat di Jalan Jaya Raya Nomor 17 Rt/Rw 003/009 Cengkareng,Jakarta.

Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorMS/NNT/0514/0913, tanggal 6 Maret 2014,Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARABARAT), berkedudukan di Jl. Majapahit No. 17, Mataram, NusaTenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh Rusman, SH., MH. KepalaBiro Hukum Setda Provinsi NTB, beralamat di Jl.

dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor: 973/1934/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 yangmenyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak denganalasan dan pertimbangan sebagai berikut:bahwa Dasar Hukum Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalahberdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

;bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelas telah diatur bahwa pajakkendaraan bermotor dibebankan kepada para pemakai jalan raya dimana bebanpemeliharaan jalan raya tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah, olehkarena itu Pemohon Banding berpendapat bahwa Peraturan Daerah PropinsiDaerah Tingkat Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 1985 mengatur mengenaipengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraankendaraan yangdipergunakan di jalanan umum, hal ini sangat wajar karena pihakPemerintah

Put. 48607/PP/M.XII/04/2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1934/02/DIPENDA tanggal 03 Desember 2012 mengenaiSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraaan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011Nomor: 325/XI/AB/07E tanggal 16 November 2011, atas nama PTNewmont Nusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000, alamat: JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan di Jalan MegaKuningan Lot 5.1, Menara Rajawali Lt. 26, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, tempat kedudukan di JalanPejanggik Nomor 12, Mataram, Nusa Tenggara Barat;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon

Namun demikian, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) baru menerbitkanPeraturan Daerah mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2001yaitu dengan terbitnya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 tentang PajakKendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air yang mana Kontrak Karya antaraPT NNT dengan pemerintah RI sudah ditandatangani sebelumnya.

NewmotNusa Tenggara dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Putusan 35512/PP/M.XII/04/2011 tanggal 12 Desember 2011, serta Mahkamah Agung akan mengadilikembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Halaman 39 dari 42 halaman.

Newmont Nusa Tenggara tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Putusan 35512/PP/M.XII/04/2011 tanggal 12 Desember 2011;MENGADILI KEMBALIT,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Surat Keputusan Terbanding sekarang Termohon PeninjauanKembali, yaitu Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 973/3244/PJK/2010 tanggal 15 November 2010 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

Newmont Nusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000, alamat: Jalan MegaKuningan LOT 5.1, Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000, (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Senin, tanggal 25 Februari 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

PUTUSANNomor 629/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di MenaraRajawali Lantai 26, Jalan Dr.

Ide Anak Agung Gde AgungKawasan Mega Kuningan Lot 5.1 Jakarta 12950, yang diwakilioleh Martiono Hadianto, jabatan Presiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Marulak Sinaga,kewarganegaraan Indonesia, Manager Treasury & Tax,Finance Department PT Newmont Nusa Tenggara, beralamatdi Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MH:mbp/NNT/0313/5507, tanggal 5 Januari 2013;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan di Jalan

MajapahitNomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put40381/PP/M.XII/04/2012, tanggal 28 September 2012, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan

26, Jalan Mega Kuningan Lot # 5.1, KawasanMega Kuningan, Jakarta 12950, sehingga PKB tidak dapat dikenakankepada Pemohon Peninjauan Kembali atas kepemilikan Alat Besar danBerat, dan karenanya Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor135/XI/AB/O7E yang diterbitkan oleh Pemda Nusa Tenggara Baratharus dihitung kembali menjadi sebagai berikut: Uraian Jumlah Menurut (Rp.)

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put40381/PP/M.XII/04/2012, tanggal 28 September 2012;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTNEWMONT NUSA TENGGARA;2.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

PUTUSANNomor 612/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di Jalan Dr.Ide Anak Agung Gde Agung, Kawasan Mega Kuningan Lot5.1, Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta, yang diwakili olehMartiono Hadianto, jabatan Presiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa MarulakSinaga, kewarganegaraan Indonesia, jabatan ManagerTreasury & Tax, beralamat di

Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor MS/NNT/0514/0842 tanggal 06 Maret2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAHDAERAH NUSA TENGGARA BARAT), tempat kedudukan diJalan Pejanggik Nomor 12, Mataram, Nusa Tenggara Barat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ruslan Hidayat Wantogia,S.E., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Bogor,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1407/KUMtanggal 11 Agustus 2014;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca

Putusan Nomor 612/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Pajak Kendaraan Bermotortidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnyaPemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkan Surat KetetapanPajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa atas banding tersebut

Ide Anak Agung Gde Agung, KawasanMega Kuningan LOT #5.1, Jakarta 12950, sehingga PKB tidak dapatdikenakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali atas kepemilikan AlatBesar dan Berat,227/X/AB/07E yang diterbitkan oleh Pemda Nusa Tenggara Barat harusdihitung kembali menjadi sebagai berikut:dan karenanya Surat Ketetapan Pajak Daerah No. Uraian Jumlah Menurut (Rp.) Pemohon Termohon Mahkamah Koreksi yangPeninjauan Peninjauan Aaqun dibatalkanKembali Kembali gung MA Halaman 3 dari 9 halaman.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put48536/PP/MXII/04/2013 tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali;1. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 7 dari 9 halaman.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

PUTUSANNomor 613/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di Jalan Dr.Ide Anak Agung Gde Agung, Kawasan Mega Kuningan Lot5.1, Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta, yang diwakili olehMartiono Hadianto, jabatan Presiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa MarulakSinaga, kewarganegaraan Indonesia, jabatan ManagerTreasury & Tax, beralamat di

Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor MS/NNT/0514/0840 tanggal 06 Maret2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAHDAERAH NUSA TENGGARA BARAT), tempat kedudukan diJalan Pejanggik Nomor 12, Mataram, Nusa Tenggara Barat;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Ruslan Hidayat Wantogia,S.E., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Bogor,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1405/KUMtanggal 11 Agustus 2014;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca

Putusan Nomor 613/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Pajak Kendaraan Bermotortidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnyaPemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkan Surat KetetapanPajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa atas banding tersebut

Ide Anak Agung Gde Agung, KawasanMega Kuningan LOT #5.1, Jakarta 12950, sehingga PKB tidak dapatdikenakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali atas kepemilikan AlatBesar dan Berat,225/X/AB/O7E yang diterbitkan oleh Pemda Nusa Tenggara Barat harusdihitung kembali menjadi sebagai berikut:dan karenanya Surat Ketetapan Pajak Daerah No. Uraian Jumlah Menurut (Rp.) Pemohon Termohon Mahkamah Koreksi yangPeninjauan Peninjauan Aaun dibatalkanKembali Kembali gung MA Halaman 3 dari 9 halaman.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put48534/PP/M.XII/04/2013 tanggal 28 November 2013:MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali:1. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 7 dari 9 halaman.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan di Jalan MegaKuningan Lot 5.1, Menara Rajawali Lt. 26, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta,dalam hal diwakili oleh Martiono Hadianto, selaku Presiden Direktur,memberikan kuasa kepada Marulak Sinaga, S.E., berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor MH:mbp/NNT/05 12/2349 Tanggal 26 Maret 2012 ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARABARAT), tempat kedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 12, Mataram, NusaTenggara

daripengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, adapun kendaraan bermotor jenis alatberat dan besar milik Pemohon Banding diperoleh dengan cara Pemohon Bandingmelakukan pengimporan sendiri dari penjual/supplier di luar negeri, oleh karena itu ataskendaraan bermotor tersebut di atas tidak terhutang Bea Balik Nama KendaraanBermotor;Bahwa adapun peraturanperaturan yang berlaku di bulan Desember 1986 terkait denganpengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah TingkatI Nusa Tenggara

;Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelas telah diatur bahwa pajak kendaraanbermotor dibebankan kepada para pemakai jalan raya dimana beban pemeliharaan jalanraya tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah, oleh karena itu Pemohon Bandingberpendapat bahwa Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5/1985 mengaturmengenai pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraankendaraan yangdipergunakan di jalanan umum, hal ini sangat wajar karena pihak Pemerintah/Pemerintah Daerah merupakan

Namun demikian, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) baru menerbitkanperaturan daerah mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2001yaitu dengan terbitnya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 tentang PajakKendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air yang mana Kontrak Karya antaraPT NNT dengan pemerintah RI sudah ditandatangani sebelumnya.

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Putusan 35488/PP/M.XII/04/2011 tanggal 12 Desember 2011;MENGADILI KEMBALIT,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali;Membatalkan Surat Keputusan Terbanding sekarang Termohon PeninjauanKembali, yaitu Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 973/3206/PJK/2010 tanggal 15 November 2010 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

NEWMONT NUSA TENGGARA vs. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di Jalan MegaKuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26, Kawasan MegaKuningan, Jakarta 12950;Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:MARULAK SINAGA, S.E., beralamat di Jalan Raya Nomor 17RT 003 RW 009, Cengkareng, Jakarta Barat, Jabatan ManagerTreasury and Tax PT.

Newmont Nusa Tenggara, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor MH:mbp/NNT/0512/2377, Tanggal26 Maret 2012;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, tempat kedudukan diJalan Majapahit Nomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang,bahwa dari suratsurat yangbersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukanpermohonan

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraandi Atas Air Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:(1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaankendaraan bermotor;Bahwa dari penjelasan pasalpasal a quo, maka jelas bahwa PemohonBanding sebagai pemilik dan atau penguasaan atas kendaraan bermotor jenisalatalat berat dan besar yang dipergunakan di kawasan pertambangan sertasebagai badan yang telah menerima penyerahan atas kendaraan bermotor jenisalatalat berat dan besar dalam Provinsi Nusa Tenggara

Putusan Nomor 847/B/PK/PJK/2012Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelas telah diatur bahwapajak kendaraan bermotor dibebankan kepada para pemakai jalan raya dimanabeban pemeliharaan jalan raya tersebut merupakan tanggung jawabpemerintah, oleh karena itu Pemohon Banding berpendapat bahwa PeraturanDaerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5/1985 mengatur mengenai pengenaanPajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraankendaraan yang dipergunakan dijalanan umum, hal ini sangat wajar karena pihak pemerintah

;Bahwa di lain pihak, peraturanperaturan yang berlaku di bulanDesember1986 terkait dengan pengenaan PKB adalah Peraturan Daerah ProvinsiTingkat Nusa Tenggara Barat (PD NTB) Nomor 5 Tahun 1985.

NEWMONT NUSA TENGGARA tesebut ;

NEWMONT NUSA TENGGARA VS. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA, diwakili oleh MartionoHadianto, selaku Presiden Direktur, beralamat di Jl. Mega KuninganLot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta12950, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :Marulak Sinaga, beralamat di Jalan Raya Raya No.17, RT.

/RW.003/009, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor MH.mbp/NNT/0412/2304 tanggal 8 Maret 2012,Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding ;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), berkedudukan di Jl.

Adapun banding ini disampaikan dengan dasardasar alasan sebagaiberikut:Permohonan Keberatan Pemohon Banding :Bahwa pada tanggal 25 September 2009, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Baratmelalui Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)dengan No.

;Bahwa di lain pihak, peraturanperaturan yang berlaku di bulan Desember1986 terkait dengan pengenaan PKB adalah Peraturan Daerah Provinsi TingkatI Nusa Tenggara Barat (PD NTB) Nomor 5 tahun 1985.

NEWMONT NUSA TENGGARA tesebut ;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.35282/PP/M.XIV/ 04/2011tanggal 30 November 2011 ;MENGADILI KEMBALIT,Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 973/3335/PJK/2000 tanggal 15 November 2010 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat danBesar Tahun Pajak 2009 Nomor 473/XII/AB/075

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT NEWMONT NUSA TENGGARA;

PT NEWMONT NUSA TENGGARA vs. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

PUTUSANNomor 604/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26 Jakarta,yang diwakili oleh Martiono Hadianto, jabatan PresidenDirektur:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa MarulakSinaga, Pekerjaan Manager Treasury & Tax, FinanceDepartement, beralamat di Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor

MS/NNT/0514/0841, tanggal 6 Maret2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan di Jalan MajapahitNomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan

Putusan Nomor 604/B/PK/Pjk/2018Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkan Surat KetetapanPajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB: : Jumlah Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 04 September 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48535/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai

Ide Anak Agung Gde Agung,Kawasan Mega Kuningan LOT #5.1, Jakarta 12950, sehingga PKB tidakdapat dikenakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali atas kepemilikanAlat Besar dan Berat, dan karenanya Surat Ketetapan Pajak Daerah No.226/X/AB/07E yang diterbitkan oleh Pemda Nusa Tenggara Barat harusdihitung kembali menjadi sebagai berikut: Jumlah Menurut (Rp.)Pemohon Termohon KOFeRS!. Mahkamah yangUraian Peninjauan Peninjauan .. .

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48535/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 Nopember 2013;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan Permohonan banding dari Pemohon Banding PTNEWMONT NUSA TENGGARA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 7 dari 9 halaman.

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT) tersebut tidak dapat diterima ;

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT) vs. PT. NEWMONT NUSA TENGGARA

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48569/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon BandingPT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);

PT NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

PUTUSANNomor 614/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di Jalan Dr.Ide Anak Agung Gde Agung, Kawasan Mega Kuningan Lot5.1, Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta, yang diwakili olehMartiono Hadianto, jabatan Presiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa MarulakSinaga, kewarganegaraan Indonesia, jabatan ManagerTreasury & Tax, beralamat di

Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor MS/NNT/0514/0807 tanggal 06 Maret2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAHDAERAH NUSA TENGGARA BARAT), tempat kedudukan diJalan Pejanggik Nomor 12, Mataram, Nusa Tenggara Barat;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Ruslan Hidayat Wantogia,S.E., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Bogor,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1372/KUMtanggal 11 Agustus 2014;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca

Putusan Nomor 614/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Pajak Kendaraan Bermotortidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnyaPemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkan Surat KetetapanPajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa atas banding tersebut

Ide Anak Agung Gde Agung, KawasanMega Kuningan LOT #5.1, Jakarta 12950, sehingga PKB tidak dapatdikenakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali atas kepemilikan AlatBesar dan Berat,190/XI/AB/O7E yang diterbitkan oleh Pemda Nusa Tenggara Barat harusdihitung kembali menjadi sebagai berikut:dan karenanya Surat Ketetapan Pajak Daerah No. Uraian Jumlah Menurut (Rp.) Pemohon Termohon Mahkamah Koreksi yangPeninjauan Peninjauan Aaun dibatalkanKembali Kembali gung MA Halaman 3 dari 9 halaman.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put48501/PP/M.XII/04/2013 tanggal 28 November 2013:MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali:1. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 7 dari 9 halaman.

NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARABARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan di Jalan MegaKuningan LOT 5.1, Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta, diwakili MartionoHadianto, selaku Presiden Direktur PT. Newmont Nusa Tenggara, dalamhal ini memberikan kuasa kepada : MARULAK SINAGA, Manager Treasury& Tax pada PT. Newmont Nusa Tenggara, beralamat di JI.

Jaya Raya No.17 RT/RW 003/009, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MS/NNT/0514/0862 tanggal 06 Maret 2014.Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, tempat kedudukan di JalanPejanggik No. 12, Mataram, Nusa Tenggara Barat, diwakili RUSMAN, SH,MH, selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : RUSLAN HIDAYAT WANTOGIA, SE, KuasaHukum pada Pengadilan Pajak Nomor KEP068/PP/IKH/2013 tanggal 31Januari 2013, beralamat di Citra

dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor: 973/1883/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 yangmenyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak denganalasan dan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Dasar Hukum Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalahberdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Namun demikian, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)baru menerbitkan peraturan daerah mengenai Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) pada Tahun 2001 yaitu dengan terbitnya Peraturan Daerah No. 3Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Airyang mana Kontrak Karya antara PT NNT dengan pemerintah RI sudahditandatangani sebelumnya.

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 48556/PP/M.XII/04/2013 tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI,1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;2.