Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-08-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 PK/TUN/2010
Tanggal 24 Agustus 2010 — IVA MURTHI, S.H., VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
57 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 12 PK/TUN/2010
    No. 12PK/TUN/20101. MAYOR CHK LUKMANTIAS A,S.H., Kasi Renbang BagbinsatSubditbincab Dirkumad ;2. LETTU CHK M. BILAL, S.H.,Kaur Turjuk Kara SiundangKumdam /BB ;3. LETTU CHK SUBIYATNO, S.H.
    No. 12PK/TUN/2010Kecamatan Medan Sunggal, sekarang Kelurahan HelvetiaTimur, Kecamatan Medan Helvetia, dengan luas tanah 435 nef(empat ratus tiga puluh lima meter persegi), tertanggal23 April 2004 atas nama Aulia Rosa Nasution, yangditerbitkan oleh Tergugat ;3.
    No. 12PK/TUN/2010menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;3.
    No. 12PK/TUN/201010Pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkatbanding ditetapkan sebesar Rp. 400.000, (empat ratusribu rupiah) ;Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor381 K/ TUN/2007 tanggal 22 Mei 2008 yang telah berkekuatanhukum tetap adalah berbunyi sebagai berikut Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dan Pemohon KasasiI!
    No. 12PK/TUN/2010Biaya16 BiayaPanitera Pengganti,1. Met ettd.2. RedaFA eee eee Rp.K Sb ea eeeeeeee Rp.Subur MS, S.H., M.H.3. Administrasibeweeeeeee Rp. 2. 493.000, Jumlah Rp. 2. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata UsaHa Negara,ASHADI, SH.NIP. 220000754 16
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 06-06-2011 — Putus : 29-09-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MANADO Nomor 16/G/2011/PTUN Mdo
Tanggal 29 September 2011 — Penggugat: SAMPELAN WATUPONGOH; Tergugat: HUKUM TUA DESA WEROT KECAMATAN LIKUPANG SELATAN KABUPATEN MINAHASA UTARA; Tergugat II Intervensi: NOCH J. NELWAN;
150 — 91
  • ./ Telah membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar diPengadilan Tata Usaha Negara Manado di bawah Nomor:16/G/2011/PTUN.Mdo, tertanggal 06 Juni 2011; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Manado Nomor: 16/Pen.MH/TUN/2011/PTUN.Mdo tanggal7 Juni 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal08 Juni 2011 Nomor: 16/Pen.PP/TUN/2011/PTUN.Mdo tentangPemeriksaan Persiapan; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal21 Juni
    2011 Nomor: 11/Pen.HS/TUN/2011/PTUN.Mdo tentanghari sidang terbuka untuk umum; Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; Telah mendengar keterangan para pihak; Telah memeriksa dan mempelajari surat surat buktipara pihak; Telah mendengar dan mempelajari keterangan saksidari para pihak;TENTANG DUDUK PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatandengan surat gugatannya tertanggal 6 Juni 2011 yangdidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraManado pada tanggal 662011
    No. 6tahun 1983, maka penerbitan surat keterangan pemilikantanah yang menjadi obyek sengketa tersebut tidak dapatdiklasifikasikan telah merugikan kepentingan Pengugat,sehingga Pengugat tidak berhak mengajukan gugatan diPengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagaimana pasal 53ayat 1 UUNo. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN;7.
    Oleh karena itu tenggang waktubagi pihak yang tidak dituju) oleh Keputusan Tata Usaha Negaradihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak orang atau badan hukumperdata tersebut mengetahuinya;Menimbang, bahwa beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yangkaidah hukumnya dapat digunakan sebagai dasar hukum dalammenghitung tenggang waktu tersebut yaitu) kaidah hukum PutusanPerkara Nomor: 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, PutusanPerkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 danPutusan Perkara Nomor
    6Juni 2011 Majelis hakim berpendapat tentunya masih dalamtenggang waktu) 90 ( sembilan puluh hari ) sebagaimana yangditentukan oleh ps.55 UU no 5 Tahun 1986 ttg PERATUN tersebutdiatas;Menimbang, bahwa terakhir terkait dengan syarat formalpengajuan suatu. sengketa TUN di Pengadilan TUN Majelis Hakimakan memberikan pertimbangan mengenai apakah Penggugat memilikikepentingan terhadap surat keputusan objek sengketa sehinggaoleh karenanya Penggugat dapat mengajukan gugatan dalam perkaraint (point dinteret
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-09-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 373 K/TUN/2015
Tanggal 3 September 2015 — PT. FAJAR MAS INDAH PLANTATIONS vs. BUPATI KAPUAS
93 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 373 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 373 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 373 K/TUN/2015Il.
    Putusan Nomor 373 K/TUN/20153.
    Putusan Nomor 373 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-04-2010 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 282 K/TUN/2009
Tanggal 21 April 2010 — M. AKBAR AMIR SULTAN ALIYAH, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, PT. PELABUHAN INDONESIA IV, PT. PERTAMINA (PERSERO), (PERSERO),
89 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 282 K/TUN/2009
    No. 282 K/TUN/2009..
    No. 282 K/TUN/2009.sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimanadiatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undangundang Nomor. 5 Tahun 1986 junctoUndangundang Nomor. 9 Tahun 2004.3.2.
    No. 282 K/TUN/2009.kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampaipada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.4. Bahwa jika obyek sengketa adalah sertipikat HPL Nomor. 1/Ujung Tanah, makagugatan Penggugat terkualifikasi gugatan yang daluarsa :a.
    No. 282 K/TUN/2009.yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku.Bahwa obyek tanah bersertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. Tahun 1996telah diyamin oleh Undangundang, maka gugatan Penggugat dinyatakan gugatan yangkadaluarsa, alasan hukumnya :a.
    No. 282 K/TUN/2009.Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 282 K/TUN/2009.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-08-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 155 PK/TUN/2022
Tanggal 18 Agustus 2022 — PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE (disingkat PPSHT), DKK vs. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
345 — 351 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 155 PK/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 28-06-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 127/B/PK/PJK/2012
Tanggal 28 Juni 2012 — PT FONTERRA BRANDS INDONESIA, ; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
41 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-01-2012 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 PK/TUN/2011
Tanggal 10 Januari 2012 — ZULFAN IRWIN VS MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
28 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 59 PK/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 K/TUN/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — ISHAK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABALONG, DKK
94 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 41 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 41 K/TUN/201412perkara a quo, sehingga sudah sepatutnya dalil Penggugat baru mengetahui objeksengketa tidak dapat diterima;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, hak Penggugat untuk mengajukangugatan terhadap objek perkara yang diterbitkan oleh Tergugat, demi hukumtelah gugur.
    Putusan Nomor 41 K/TUN/2014163.23.0berdasarkan suatu Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia.
    Putusan Nomor 41 K/TUN/20141818De,5.3yang berlaku di Republik Indonesia khususnya dibidang pertanahan untukmenyatakan tanah tersebut merupakan milik sah atas nama Penggugat secarahukum.
    Putusan Nomor 41 K/TUN/20142626tertanggal 26 Desember 2001 atas nama PT. Cakung Permata Nusa(PT CPN) seluas dan sebatas 40.500 M?
    Putusan Nomor 41 K/TUN/2014a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-10-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 315 K/TUN/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) ACPRILESMA INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM pada KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
112 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 315 K/TUN/2016
    Menunda pelaksanaan keputusan Tergugat, yaitu Keputusan DirekturJenderal Pendidikan Islam No. 2930 Tahun 2015 tentang PencabutanHalaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 315 K/TUN/2016Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No.
    Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas, maka menurut hukumsudah cukup alasan bagi Mahkamah Agung RI untuk membatalkanputusan PT TUN Jakarta a quo yang dimohonkan Kasasi;4.
    TUN Jakarta yangdimohonkan Kasasi dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI;Bahwa pertimbangan putusan PT.
    TUN Jakarta yang menguatkanpertimbangan hukum Judex Facti tingkat pertama yang salah sebagaimanatersebut pada halaman 64 alenia 1 s/d 3, adalah : terbukti Judex FactiSalah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena :Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 315 K/TUN/201611.a. sanksi sedang yang diberikan pada tahun 2013 kepada Pemohon Kasasi,menurut hukum sanksi tersebut sudah TIDAK BERLAKU LAGI dengantelah terbitnya Surat Pernyataan KOPERTAIS Wilayah DKI JAKARTANo.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 315 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 346 K/TUN/2015
Tanggal 19 Agustus 2015 — GUBERNUR BANK INDONESIA,DK VS EVI FIRMANSYAH
84 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 346 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 346 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 346 K/TUN/2015e.
    Putusan Nomor 346 K/TUN/201510.11.berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang beradadalam bidang hukum perdata.
    Putusan Nomor 346 K/TUN/20155)Bahwa dalam proses klarifikasi tersebut, Direksi dan KomisarisBank BTN termasuk Sdr. Evi Firmansyah ic.
    Keputusan TUN yang berasal dari kewenangan terikat(gebonden beschikking) diuji dengan hukum tertulis(peraturan perundangundangan yang berlaku);Halaman 53 dari 57 halaman. Putusan Nomor 346 K/TUN/2015Cc)4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-04-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 PK/TUN/2013
Tanggal 25 April 2013 — WALIKOTA SURABAYA VS SISMINARDI, S.H, DK
139 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 36 PK/TUN/2013
    PUTUSANNomor 36 PK/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1,Surabaya;Selanjutnya memberi kuasa kepada :1 Mohamad Dofir, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya;2 Bambang Gunawan, S.H., M.Hum., Kepala Kejaksaan Negeri TanjungPerak Surabaya;3 Dyjauharul Fushuus, S.H., M.H., Kepala Seksi Perdata dan Tata
    Griya Taman AsriBlok HG No. 36, Kecamatan Taman, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 27 Nopember 2010;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/ParaTerbanding/ Para Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat telahmengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 K/TUN/2012, Tanggal 22 Maret
    Putusan Nomor 36 PK/TUN2013Putusan yang dimohonkan peninjauan kembali adalah Putusan KasasiMahkamah Agung nomor 01 K/ TUN / 2012 yang telah diputus pada tanggal 22Maret 2012 dengan amar putusan :MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi1.SISMINARDI, SH., 2. HARTONO., 3. PUDJIARTO S., 4. MOCH. SYAIFULHARYONO, SH., 5. ITONG ENDRO SWANDONO, S.T., 6. PUDJI SISWANTO,SH., 7. SUWONO, 8. ACHMAD RIFA', SH., 9. SUDARTO, 10. SUMARWAN,SH., 11, HARRI SOESANTO, SH., 12.
    / 2012.Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor 01 K /TUN / 2012 memberikan pertimbangan pada intinya :aBahwa, dalam penjelasan Pasal 23 ayat (3) UndangUndang No. 43Tahun 1999: " Berhubung dengan itu maka dalam mempertimbangkanapakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidanakejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, haruslah dipertimbangkanfaktorfaktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutanHalaman 25 dari 35 halaman.
    Budi Hartono tersebut padaprinsipnya adalah sama dengan tindak pidana yang dilakukan Para TermohonPeninjauan Kembali/Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam putusanPengadilan Negeri Surabaya Nomor 2382/Pid.B/2009/PN.Sby tanggal 9 Nopember2009 atas nama Budi Hartono.Dalam perkara Nomor 02 K/TUN /2012 jis Nomor 69/B/2011/PT.TUN.Sby dan104/G/2010/PTUN.Sby, di tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya memberikan putusan Nomor 104/G/2010/PTUN.Sby dengan amarDALAM EKSEPS!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-01-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 101 PK/TUN/2010
Tanggal 5 Januari 2011 —
110 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 101 PK/TUN/2010
    No. 101PK/TUN/201068pekerjaanSwasta,bertempattinggal diKelurahanManembo nemboLingkungan Ill,Kota Bitung ;11.
    No. 101PK/TUN/20102.
    No. 101PK/TUN/201098Usaha Negara yang bersangkutan.
    No. 101PK/TUN/2010112Membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 206K/TUN/2008 tanggal 29 Januari 2009 yang dimohonkanpeninjauan kembali ini;MENGADILI KEMBALI :DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat Ilntervensi seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian2.
    No. 101PK/TUN/20101162 AB 2 Kh SO lewwcscetmmesemimsmmieme sm et sm os mee De5.000, 3. Administrasi Peninjauan kembali......... Rp. 2.489.000, Jumlan wk eebees Rp. 2.500.000,116Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754 Hal. 117 dari 92 hal. Put. No. 101PK/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 540 K/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — RUMANTA, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN, DK
49 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 540 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 540 K/TUN/2015yang juga masih keluarga Marsinah dibongkar denganmempergunakan alat Belko, oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI)lalu dibakar:8.
    Putusan Nomor 540 K/TUN/20157.
    Putusan Nomor 540 K/TUN/20154.
    Putusan Nomor 540 K/TUN/2015Dan Keamanan Cq.
    Putusan Nomor 540 K/TUN/2015Pemohon Kasasi: 1. RUMANTA, 2. IMUR, 3. MARSINAH binti MARKAM,4. ABDULLATIF, 5. M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-04-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 K/TUN/2016
Tanggal 7 April 2016 — BUPATI KABUPATEN MERANGIN vs REZA VAHLEFI
72 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 19 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 19 K/TUN/2016keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalianPenyelenggaraan Negara;3.
    Putusan Nomor 19 K/TUN/2016perkara ini, karena yang seharusnya dijadikan Tergugat dalamperkara a quo bukanlah Bupati Merangin, melainkan Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu KabupatenMerangin.
    Putusan Nomor 19 K/TUN/2016Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) PeraturanDaerah Kabupaten Merangin tentang Retribusi Ijin MendirikanBangunan disebutkan pula:Gambar rencana bangunan rumah tempat tinggal > 100 M?
    Putusan Nomor 19 K/TUN/2016tersebut, oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 130/B/2015/PT.TUNMDN. Tanggal 1 Oktober 2015 tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
    Putusan Nomor 19 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 K/TUN/2009
Tanggal 27 Oktober 2010 — DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH, DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA, VS. PT. MENARA SUCI SEJAHTERA
54 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 54 K/TUN/2009
    No. 54 K/TUN/2009Direktur berwenang mewakili Direksi serta bertindakuntuk dan atas nama Perseroan, dengan alamatkorespondensi di Kantor Cabang Perseroan Jalan RayaJuanda 8 Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1.H. Hariyanto, SH.,M.Hum., 2. Yohanes Hery Susanto, SH.,dan 3.
    No. 54 K/TUN/2009Menara Suci Sejahtera, Sebagai penyelenggara lbadah Haji Khusus (PIHK) Danpenyelenggara Perjalanan lbadah Umrah (PPIU) tertanggal September 2007(obyek sengketa) yang ditujukan kepada Penggugat mengandung cacat hukumdari segi Prosedural karena telah mencampuradukan pencabutan IzinOperasional PT.
    No. 54 K/TUN/2009a.
    No. 54 K/TUN/2009berkekuatan hukum tetap, ternyata tetap mempertahankan berlakunyaobyek sengketa, maka sudah barang tentu akan banyak kerugian, baikmaterial maupun immateriil yang akan diderita oleh para calon jamaahhaji Knusus yang tidak berdosa tersebut.
    No. 54 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 396 K/TUN/2015
Tanggal 10 September 2015 — H. KALLA HALIM BIN SAKA, vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTA BARU, DKK
69 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 396 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 396 K/TUN/20155.
    Putusan Nomor 396 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 396 K/TUN/20156.
    Putusan Nomor 396 K/TUN/2015Marumah.
    Putusan Nomor 396 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-12-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 401 K/TUN/2014
Tanggal 4 Desember 2014 — MAHMIA KAPLALE vs. KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU
115 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 401 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 401 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:MAHMIA KAPLALE, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diKapahaha, Rt. 001 / Rw. 001, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau,Kota Ambon, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Hi. ZainalAbdul Rahman Rumalean, SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 01-12-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121 PK/TUN/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — PETRUS ANDOYO, A.Md VS KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK),
64 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 121 PK/TUN/2015
    Bahwa Pemohon menyampaikan peninjauan kembali terhadap PutusanKasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 405K/TUN/2013tanggal 31 Desember 2013, karena berpendapat dan merasakan bahwaputusan perkara ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atausuatu kekeliruan yang nyata.
    Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 405K/TUN/2013 tangaal 20 Agustus 2013 yangamarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KETUA BADANPERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) tersebut;Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 121 PK/TUN/2015Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:32/G/2012/PT.TUNJKT, tanggal 10 Juni 2013;MENGADILI SENDIRIMenolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tersebut
    Adapun alasanalasan Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauankembali atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 405K/TUN/2013 tanggal 31 Desember 2013 karena dengan jelasmemperlinatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata yaknisebagai berikut:a.
    Putusan Nomor 121 PK/TUN/20152012/PT.TUNJKT tanggal 10 Juni 2013, terhadap perkara/pelanggaranyang sama, sehingga menimbulkan perlakuan yang berbeda dimatahukum, Diskriminatif tidak terjaminnya kepastian hukum, sehinggamencederai rasa keadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Penggugat;e.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI,SHNip. 220000754 Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 121 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/TUN/2013
Tanggal 25 Juni 2013 — ELMIDAWATI SIREGAR, DKK vs. BUPATI LABUHANBATU, DKK
64 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 50 PK/TUN/2013
    PUTUSANNomor 50 PK/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara :1.ELMIDAWATI SIREGAR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan CalonPegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, alamatJalan T. Baja Purba Gg.
    kewarganegaraan Indonesia, Para Advokad dan Konsultan Hukumpada ND SOLICITOR Counsellor & Attorney at Law, beralamat di Jalan BonangNo. 23, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22Oktober 2012.Pemohon Peninjauan Kembali I, I, If1 dan IV, dahulu Para TermohonKasasi/ Terbanding/ Penggugat II, III, V dan VI.melawan :BUPATI LABUHANBATU, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 60Rantau Prapat dalam hal ini memberi kuasa kepada :Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 50 PK/TUN
    Amalia/ Gg Kop Kecamatan Rantau Selatan Rantau Prapat.Para Turut Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat I, IV, VII.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata Para Pemohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat II, Il, V, VItelah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah AgungNomor 25 K/TUN/2011 tanggal 21 April 2011 yang telah
    Bahwa dasar pemberhentian Para Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipilsebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Objek Sengketa adalah tidak cukupHalaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 50 PK/TUN/2013beralasan menurut hukum, sebab pada waktu Para Penggugat menjalankan tugassebagai Tenaga Honorer maupun sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah bekerjadengan baik dan menunjukkan disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi danuntuk lebih jelasnya akan dibuktikan pada persidangan berikutnya
    Sugiatik tersebut ;Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 50 PK/TUN/2013Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkarapada semua tingkat dan dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Selasa, tanggal 25 Juni 2013 oleh Marina Sidabutar, S.H., MH. Hakim Agung yangditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-05-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 K/TUN/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — SINGKAP vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
64 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 156 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 156 K/TUN/2016Dalam akta autentik dokumen resmi instansi Kantor Badan Pertanahanyang dibuat Hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012.
    Putusan Nomor 156 K/TUN/2016Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan olehTergugat berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a.
    Putusan Nomor 156 K/TUN/201610.11.Bahwa terkait dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugatmemperhatikan tugas TIM A point huruf a. sampai dengan huruf h.dilakukan toetsing (diuji) berdasarkan buktibukti:9.1.
    Putusan Nomor 156 K/TUN/2016Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan PenggugatPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor234/B/2015/PT.TUN.JKT.
    Putusan Nomor 156 K/TUN/2016