Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-06-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 421 K/TUN/2009
Tanggal 21 Juni 2010 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT vs BRAYAT ARININGTYAS
69 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 421 K/TUN/2009
    PUTUSANNo. 421 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNGBARAT, berkedudukan di Jalan Raya Batujajar Cimareme No.1383 Desa Laksanamekar Kecamatan Padalarang KabupatenBandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. Yana Rismayadi, SH, Kewarganegaraan Indonesia.2.
    Padahal faktanya hingga saat ini AktaJual Beli tersebut adalah sah secara hukum;Bahwa untuk itu mohon perhatian terhadap Putusan Mahkamah AgungR. didalam perkara Namar 302/K/TUN/1999, tertanggal 8 Februari 2000, yangtelah menjadi Yurisprudensi, sebagai berikut;"PPAT adalah Pejabat Tata Usaha Negara, karena melaksanakan urusanpemerintahan, berdasarkan peraturan perundangundangan (Pasal 1 ayat (2)UndangUndang Nomor. 5 Tahun 1986 Jo.
    Nomor.302/K/TUN/1999 tertanggal 08 Februari 2000, disebutkan :"......akta jual beli yang dibuat oleh PPAT bukan merupakan KeputusanTata Usaha Negara karena bersifat bilateral tidak bersifatunilateral yang merupakan sifat Keputusan Tata Usaha Negara";3.2 Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas yang demikian jelasmenerangkan bila gugatan a quo seharusnya diperiksa dan diadilioleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, maka selanjutnyacukup beralasan menurut hukum bila gugatan Penggugat dinyatakanditolak
    patut disesalkan Judex Factie justru seolah olah sengaja menutup11mata terhadap prinsip prinsip hukum yang mendasar ini, Majelis HakimTingkat Pertama maupun Tingkat Banding mengesampingkan perbuatanhukum yang menjadi dasar dari proses penerbitan/pencatatan sertifikatnya.Padahal Jual Beli merupakan perbuatan hukum dalam ruang lingkupperjanjian yang merupakan kompetensi dari Pengadilan Negeri (Umum) ;.Bahwa untuk menjadi perhatian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I.didalam perkara Nomor 302 K / TUN
    Hal inisebagaimana Yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung No.302K/TUN/1999 tertanggal 08 Februari 2000, yang berbunyi :"akta jual beli yang dibuat oleh PPAT bukan merupakan Keputusan TataUsaha Negara karena bersifat bilateral tidak bersifat universal yangmerupakan sifat Keputusan Tata Usaha Negara":Bahwa Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) dalam suratgugatannya tanggal 25 September 2008 pada halaman 2 Butir Il.
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Putus : 11-05-2005 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MANADO Nomor 33/G.TUN/2004/P.TUN. Mdo
Tanggal 11 Mei 2005 — Penggugat: OEI SWIE LIAN NIO (SABINA); Tergugat:KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MANADO. Tergugat Intervensi: FRANSISKA RAWUNG;
132 — 103
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-01-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 400 K/TUN/2010
Tanggal 18 Januari 2011 — WALIKOTA PEMATANGSIANTAR, ; RISBON SINAGA, S.Pd.,
35 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 400 K/TUN/2010
    PUTUSANNo. 400 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :WALIKOTA PEMATANGSIANTAR, berkedudukan di JalanMerdeka No. 6, Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberikuasa kepada1. Leonardo H. Simanjuntak, SH., M.Hum, jabatan KepalaBagian Hukum dan Perundangundangan Setda KotaPematangsiantar;2. Betty N.T.
    No. 400 K/TUN/2010Republik Indonesia Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Gurusebagai Kepala Sekolah ;12.
    No. 400 K/TUN/2010dan Pengangkatan Penggugat, RISBON SINAGA, S.Pd., sebagaiPengawas Sekolah Rumpun Mata Pelajaran Kimia pada Dinas PendidikanKota Pematangsiantar dan ;Keputusan Walikota Pematangsiantar No. 820/1379/VIVWWK Tahun 2009Tanggal 9 Juli 2009 tentang Pengangkatan Kepala SMA Negeri diLingkungan Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar sepanjang mengenaiPengangkatan Drs.
    No. 400 K/TUN/2010Menimbang, bahwa keberatankeberatan yang diajukan oleh PemohonKasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :1.
    No. 400 K/TUN/2010Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 400 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-01-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 389 K/TUN/2011
Tanggal 12 Januari 2012 — FRANSISCA TUWAIDAN, dkk vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA, dkk
60 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 389 K/TUN/2011
    No.389 K/TUN/201 118.19.20.dukungan bersama pasangan Fransisca M. Tuwaidan dan Ir.
    No.389 K/TUN/201 12.
    No.389 K/TUN/201 1b.
    No.389 K/TUN/201 1Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga penetapanpasangan Drs.
    No.389 K/TUN/201 1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 559 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON, DK VS PT. AMOCO MITSUI PTA INDONESIA (PT. AMI),
136 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 559 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 559 K/TUN/201418.
    Putusan Nomor 559 K/TUN/2014persidangan lapangan.
    Putusan Nomor 559 K/TUN/2014.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 18-01-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 P/HUM/2010.-
Tanggal 18 Januari 2011 — JOEFLY J. BAHROENY,dkk vs MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
116 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 K/TUN/2015
Tanggal 7 April 2015 — NAZWAR NAZAR, SE., MBA VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
83 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 63 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 63 K/TUN/2015c.
    Putusan Nomor 63 K/TUN/20156.
    Putusan Nomor 63 K/TUN/2015.
    Putusan Nomor 63 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 63 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94 PK/TUN/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — FRANCIS EDDY CHANDRA, DKK vs. LILI TARYADI, DK
141 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 94 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 94 PK/TUN/2015Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
    Putusan Nomor 94 PK/TUN/2015Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Februari 2000 Nomor 98K/TUN/1998;DALAM PENUNDAAN;Bahwa Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaanobjek gugatan agar diputus lebih dahulu dari pokok perkara selamapemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanyaputusan Pengadilan yang telah memiliki Kekuatan hukum tetap.
    Putusan Nomor 94 PK/TUN/20152011 seluas 3.421 m2, Nomor 00319 tanggal 04 Mei 2011 seluas 1.083 m?,Nomor 00320 tanggal 04 Mei 2011 seluas 215 m?, dan Nomor 00321tanggal 04 Mei 2011 seluas, 15.322 m?
    Putusan Nomor 94 PK/TUN/2015Gunawan, Antonius Adrian, Linda Tjandra, Kristina Tjandra, StellaLatina Tjandra, Ir.
    Putusan Nomor 94 PK/TUN/2015Panitera Pengganti,ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp 2.489.000,00Jumlah Rp 2.500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540827 198303 1 002 Halaman 50 dari 50 halaman. Putusan Nomor 94 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 375 K/TUN/2014
Tanggal 14 Nopember 2014 — H. DJUNAIDI, SH vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, DK
66 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 375 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 375 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Il.H. DJUNAIDI, SH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, tempattinggal di PalapaVilla Dago Tol Rt. 03 Rw. 18 No. 67, Serua, CiputatTangerang Selatan, selanjutnya memberi kuasa kepada:Hj. Herlina, SH;Gabriel, SH;Keduanya warganegara Indonesia, advokat pada Kantor H.
    Kembeng;Sebelah Selatan : Tanah Milik Kali Cikuya;Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 375 K/TUN/2014Sebelah Barat : Tanah Milik Bpk. H. Djunaedi, SH;q. Akta Jual Beli No. 335/2003 tanggal 11 Nopember 2003 yang dibuatdihadapan Drs. H. MAMAN WIRAKUSUMAH. MSi. PPAT WilayahParung Bogor untuk tanah seluas 1.000 M2 Persil Blok 001, dengan batasbatas:Sebelah Utara : Tanah Milik Bpk. H. Kembeng;Sebelah Timur : Tanah Milik Bpk. H.
    Bahwa diketahui ternyata Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak MilikNo.11/Desa Cogreg tanggal 1 Maret 1977 Gambar Situasi No. 421/1977Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 375 K/TUN/201411.tanggal 7 Februari 1977 luas 9.535 M?
    atas nama IE KIANTJOAN;Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 375 K/TUN/20143.b. Sertipikat Hak Milik No. 15/Desa Cogreg tanggal 1 Maret 1977 Gambar SituasiNo. 419/1977 tanggal 7 Februari 1977 Tuas 9.320 M? atas nama IE KIANTJOAN;Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Cogreg tanggal 20 Agustus 1979 GambarSituasi No. 4008/1977 tanggal 2 September 1977 Tuas 23.200 M?
    ,M.S.Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 375 K/TUN/2014Panitera Penggantittd./Elly Tri Pangestuti, S.H..M.Hum. Biayabiaya1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp489.000.00Jumlah Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, S.H.NIP. 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-09-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93 PK/TUN/2016
Tanggal 15 September 2016 — INDAH DIANA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, DK
48 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 93 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 93 PK/TUN/2016Petugas Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang di dalam PetaDasar Pertanahan;15.
    Putusan Nomor 93 PK/TUN/2016merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan TataUsaha Negara.
    Putusan Nomor 93 PK/TUN/2016dihadapan Drs. K.
    Putusan Nomor 93 PK/TUN/2016SH.
    Putusan Nomor 93 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-10-2009 — Upload : 10-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 319 K/TUN/2009
Tanggal 30 Oktober 2009 — P.T. PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERUSAHAAN SUSU BARU ADJAK (P.T. BARU ADJAK), ;. P.T. PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERUSAHAAN SUSU BARU ADJAK (P.T. BARU ADJAK), ; DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
71 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 319 K/TUN/2009
    PUTUSANNomor : 319 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :P.T. PERTANIAN, PETERNAKAN DANPERUSAHAAN SUSU BARU ADJAK (P.T. BARUADJAK), dalam hal ini diwakili oleh : DJODYSUBIANTORO, Direktur Utama P.T.
    No.319 K/TUN/2009melanggar Pasal 10 ayat (8) jo 28 UndangUndang No.40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas ;18.
    No.319 K/TUN/2009akta/suratdokumen tersebut terbukti dari pengakuan pelakunyasendiri di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung, yaituNoormansyah dalam perkara pidana No.332/Pid/B/1998/PN.Bdg.
    No.319 K/TUN/2009Akta Pernyataan No.1 tanggal 1 Agustus 2001 ;(selanjutnya disebut sebagai SuratSurat) ;26.
    No.319 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 542 K/TUN/2014
Tanggal 26 Februari 2015 — JOYO BIN GACUNG, DK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG, DK
102 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 542 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 542 /K/TUN/2014PT. Alam Sutera Realty Tbk kepada PT.
    Putusan Nomor 542 /K/TUN/20145.
    Putusan Nomor 542 /K/TUN/201410.11.PT. Alam Sutera Realty, Tbk., dan hingga saat ini masih dalamproses pemeriksaan oleh Majelis Hakim dalam perkara gugatanperdata di Pengadilan Negeri Tangerang.
    Putusan Nomor 542 /K/TUN/20144.
    Putusan Nomor 542 /K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-09-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 298 K/TUN/2014
Tanggal 9 September 2014 — JAMILA binti JAMAWIYAH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, DK
107 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 298 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 298 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:JAMILA binti JAMAWIYAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan IbuRumah Tangga, tempat tinggal di Dukuh Buran RT. 05, RW. 01, KelurahanBabat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;Selanjutnya memberi kuasa kepada: Susilo, SH., kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan: Advokat, beralamat kantor di Jalan Tenggilis
    Putusan Nomor 298 K/TUN/2014e Sertipikat Hak Milik Nomor 198/Kelurahan TambakosoWilangun tanggal 4 Juni 1988, Seluas 11.770 m?
    Putusan Nomor 298 K/TUN/2014tanggal 4 Juni 1988, Seluas: 11.770 m?
    Putusan Nomor 298 K/TUN/20142004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secaraformal dapat diterima;alasan kasasiMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalamMemori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:Mengenai Eksepsi :IIBahwa, setelah diteliti secara seksama pertimbangan hukum hakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Surabaya dalamputusannya Nomor 16/B/2014/PT.TUN.SBY.
    Putusan Nomor 298 K/TUN/2014Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Selasa, tanggal 09 September 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., KetuaMuda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yangditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH.dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 113 PK/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — HJ. ILAH ROHILAH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG, DK
84 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 113 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 113 PK/TUN/2015Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 251/Lontar Baru, Luasnya 1205 m2,pecahan dari SHM dari Nomor 106, akan tetapi dalam Sertifikat Induktidak ada Luasnya;Bahwa dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 106/Kagungan, DalamKolom Pendaftaran Pertama nama Pemegang Hak H.
    Putusan Nomor 113 PK/TUN/20158. Bahwa berdasarkan Warkah yang terdapat di Kantor PertanahanKabupaten Serang, SHM Nomor 461, SHM Nomor 462 dan SHM Nomor463 sebelum diterbitkan, terlebih dahulu dilengkapi dengan suratsuratyaitu:a).
    Putusan Nomor 113 PK/TUN/2015+ 423 m? terletak di Desa Lontar, Kecamatan Serang, tanahtersebut adalah kepunyaan H.
    Putusan Nomor 113 PK/TUN/2015danMENGADILI SENDIRI: Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yangtimbul pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkansebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 75 K/TUN/2011 tanggal 31 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut: Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi
    Putusan Nomor 113 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 402 K/TUN/2014
Tanggal 20 Nopember 2014 — PT. MULTI HARAPAN UTAMA vs. CAMAT LOA KULU
82 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 402 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 402 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PT. MULTI HARAPAN UTAMA, suatu Perseroan Terbatas yang anggarandasarnya dimuat dalam Akta tanggal 30 Desember 1986 Nomor 60 dibuatdihadapan Nyonya Soenardi Adisasmito, Notaris di Jakarta dan telah mendapatpengesahan Menteri Kehakiman RI sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 2Mei 1987 Nomor C23464HT.01.01.
    Putusan Nomor 402 K/TUN/2014Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Devy Yanuar, S.H., M.H., 2. RudyMuliadi, S.H., dan 3. Simon Sinambela, S.H., masingmasing kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Gedung Citylofts SudirmanLantai 18 Ruang 1805, Jalan K.H.
    Putusan Nomor 402 K/TUN/2014antara Syaiful Anwar, S.Sos., dan Reza Pribadi dengan Aji Indrawati, sehingga untukmenyelesaikannya bukanlah kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarindatelah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 27/G/2013/PTUNSMD.
    Putusan Nomor 402 K/TUN/2014KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, KECAMATAN LOA KULU.alamat kantor Jl. Mulyopranoto Telp. (0541) 661689 Kode Pos 75571;2 Bahwa surat dimaksud, bertanggal, Tenggarong 8 Mei 2013,bernomor593.8 1/630/CLK/V/2013, serta maksud dari surat dimaksud, perihal: pencabutansekaligus Pembatalan Tanda tangan atas Surat Pernyataan Pemilikan/penguasaantanah atas nama Syaiful Anwar,S.Sos tertanggal 27 Desember 2010 dan SuratPernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Syaiful Anwar,S.Sos.
    Putusan Nomor 402 K/TUN/2014Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Kamis, tanggal 20 November 2014 oleh H. Yulius, SH., MH., Hakim Agung yangditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. IrfanFachruddin, SH., CN. dan Dr. H.M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-07-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 304 K/TUN/2015
Tanggal 31 Juli 2015 — BAMBANG HERYANTO, DK VS GUBERNUR RIAU
103 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 304 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 304 K/TUN/2015Provinsi Riau;8. ANDERINA SEPTIANI, S.H., Staf Sub bagian Bantuan HukumSekda Provinsi Riau;9. M.
    Putusan Nomor 304 K/TUN/2015Pasal 11 ..Gubernur dapat Menetapkan Upah Minimum Sektor Provinsidan/ atau Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota atas kesepakatanorganisasi perusahaan dengan Serikat Pekerja di sektor yangbersangkutan..
    Putusan Nomor 304 K/TUN/2015Dalam Konpensi:Dalam Pokok Perkara:1.Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, diMedan tentang Kuasa Khusus semana mestinya tidak menyampingkan Butirke 3 adanya pemberian Kuasa Khusus Kepada Penerima Kuasa melakukanBanding.
    Putusan Nomor 304 K/TUN/20157.
    Putusan Nomor 304 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-11-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 323 K/TUN/2010
Tanggal 11 Nopember 2010 — SRI SUHARTATI, vs REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,
42 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 323 K/TUN/2010
    No. 323K/TUN/2010Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya pada pokoknya atas dalil dalil1.Bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri MalangtentangPencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di JalanSimpang Bogor Nomor 27 Kota Malang diterima olehPenggugat pada tanggal 12 Mei 2009.
    No. 323K/TUN/2010menyebabkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasionaltersebut menggugurkan semua Keputusan Tata Usaha Negaradi tingkat lebih bawah (Keputusan Rektor) yang telahditerbitkan sebelumnya.
    No. 323K/TUN/2010Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional sejak 3Desember 2008 = dan setelahnya.
    No. 323K/TUN/2010Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;Dalam Pokok Perkara1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.
    No. 323K/TUN/2010Hal. 21 dari 15 hal. Put. No. 323K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-04-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 PK/TUN/2013
Tanggal 23 April 2013 — CAMAT LAKARSANTRI SURABAYA vs. PT. BINAMAJU MITRA SEJATI
56 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 13 PK/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 351 K/TUN/2022
Tanggal 19 Juli 2022 — H. SOEHARYONO vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN, DK
84 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 351 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 551 K/TUN/2015
Tanggal 23 Nopember 2015 — KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA, vs. HERMANSYAH PAGALA, DK
110 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 551 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 551 K/TUN/2015Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014, Para Penggugat telahdiadukan oleh Drs. Abd.
    Putusan Nomor 551 K/TUN/201513.14.15.16.17.
    Putusan Nomor 551 K/TUN/201522.23.24.29.pembatalan calon terpilin karena Pengadu (Drs. Abd.
    Putusan Nomor 551 K/TUN/201532.pengujian terhadap KTUN berdasarkan yurisprudensi, yaitu PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991 (Jazim Hamidi, 2000: 37).
    Putusan Nomor 551 K/TUN/2015Panitera Pengganti,ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H. Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp 489.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP. : 19540827 198303 1 002 Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 551 K/TUN/2015