Ditemukan 2225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sela sell seli sele selfi selo
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 28-04-2015 — Upload : 21-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94/B/PK/PJK/2015
Tanggal 28 April 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV. ANUGERAH SARANA TEKNIK KAYU
239 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2007 sebesar Rp1.246.380.200,00) menyatakan sebagai berikut:"Menimbang, bahwa oleh karena itu perhitungan ahli tidak dapat dijadikanpatokan untuk menentukan adanya pajak terutang/utang pajak dan hanyamenjadi petunjuk adanya ketidakbenaran dalam Surat Pemberitahuan yangditanda tangani oleh Terdakwayang berpotensi menimbulkan kerugiannegara maka Majelis Hakim menetapkan jumlah denda sesuai dengan yangdiatur dalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 tentong KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-04-2015 — Upload : 13-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 932 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 April 2015 — H. TAJANG HS, Dk
93 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 932 K/Pid.Sus/2014pemeliharaan saldo minial rekening afiliasi (TAPLUS) dan blokir,serta pemohon telah melunasi self financing minimal 20 % dari hargakendaraan bermotor, biayabiaya yang dipersyaratkan dan penutupanasuransi ;c JaminanJaminan kredit adalah kendaraan bermotor yang dibiayai denga BNI OTOsehingga Asli BPKB harus dikuasai oleh BNI (Persero) Tbk;Dalam pelaksanaan programpenyaluran fasilitas kredit tersebut,selanjutnya H.M.
    BNI (Persero) Tbk SKK Makassar dengan pemohon Kredit/calon debitursetelah jaminan diikat sesuai ketentuan, pemeliharaan saldo minimal rekeningafiliast (TAPLUS) dan blokir, serta pemohon telah melunasi self financingminimal 20 % dari harga kendaraan bermotor, biayabiaya yang dipersyaratkandan penutupan asuransi ;e JaminanHal. 11 dari 102 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 24-09-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 378/B/PK/PJK/2013
Tanggal 24 September 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKASA MELATI
154 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 378/B/PK/PJK/2013Bahwa menurut Pemeriksa/Terbanding berdasarkan kontrak kerjasama antaraPemohon Banding dengan Orchard Maritim Service Pte Ltd dalam bentuk ServiceContract "Constructing Self Propelled Barge" Building No. PM 014.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 05-10-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 PK/TUN/2017
Tanggal 13 Desember 2017 — YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA VS dr. H. MUHAMMAD DJUFRIE As, SKM DAN Plt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH;
118 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi Rumah Sakityang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan,bangunan dan prasarana;d. Gambar desain (blue print) dan foto bangunan serta sarana danprasarana pendukung;e. Izin penggunaan bangunan (IPB) dan sertifikat laik fungsi..dst.
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus Kepabeanan
Register : 08-06-2017 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 2119/Pid.Sus/2016/PN.Tng
Tanggal 14 Februari 2017 — BENNY
256 — 66
  • TngBahwa Indonesia menganut system self assessment mulai tahun 1983,karena system self assessment maka masyarakat pengguna jasa ini harusmen declare kepada Negara dalam hal ini Bea Cukai, Bahwa benar apayang di declare dalam dokumen adalah benar sesuai dengan barangyang akan di ekspor atau yang akan di impor, kalau hal itu tidak benarmaka ada sanksinya dan Bea Cukai menganut dua macam sanksi yaitusanksi administrative dan sanksi pidana.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 18-08-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 196/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 14 Desember 2021 — Penggugat:
Adithiya Diar
Tergugat:
Komisi pemilihan umum republik Indonesia
332 — 242
  • Yangdimaksud dengan kesalahan prosedur adalah kesalahan dalamhal tatacara penetapan Keputusan yang tidak sesuai denganpersyaratan dan tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturanperundangundangan dan/atau standar operasional prosedur;12.bahwa dari uraian di atas, oleh karena putusan DKPP 89PKEDKPP/II/2021 yang menjadi dasar penerbitan keputusan objeksengketa mengandung kesalahan prosedur karena bertentangandengan Pasal 28 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017,maka secara ipso facto (by fact it self
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum Kejahatan terhadap Keteriban Umum
Putus : 12-08-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN/SMG
Tanggal 12 Agustus 2015 — Aprih Almanto alias Aprih Alamanto
106 — 21
  • ;Bahwa selaku direktur terdakwa APRIH ALMANTO ALIAS APRIH ALAMANTOmelaporkan kegiatan usaha dan memasukkan SPT Masa PPN Januari sampaiDesember tahun pajak 2007 CV PUTRI PERTIWI SEJATI ke Kantor PelayananPajak Semarang Barat.Bahwa asas dalam Perpajakan yang menganut sistem self assesmentPerpajakan memiliki kKewajiban sebagai berikut :a.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 19-01-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Dps
Tanggal 5 Juni 2017 — MUHAMMAD FALIQ BIN NORDIN
178 — 126
  • dan mengadili perkaraperkarapidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Muhammad Falig Bin NordinTem pat lahir : SingaporeUmur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 13 Juli 1984Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : SingaporeTempat tinggal : Blok 178 # 10291 Woodlands ST13Singapore,Alamat Tetap: di Villa Nelayan GardenNomor 4 Jalan Nelayan Desa Canggu,Kecamatan KutaUtara, Kabupaten Badung;Agama : IslamPekerjaan : Self
Pengadilan PN LIMBOTO Pidana Khusus
Register : 29-04-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PN LIMBOTO Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lbo
Tanggal 18 Mei 2020 — Pemohon:
1.SUNARYO SADJAR
2.ISFAN ABAS
Termohon:
KAPOLDA GORONTALO cq Direktur Reserse Kriminal Khusus POLDA Gorontalo
130 — 1301
  • Hal ini merupakan pengejawantahanasas non self incrimination, yang berlaku secara universal, yang diadakanguna terwujudkanya due process, pada satu sisi dan fair procedure padasisi yang lain.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 23-03-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 4 Mei 2021 — Pembanding/Tergugat : SANTONYOADIYASA
Terbanding/Penggugat I : PT. PUJUD KARYA SAWIT
Terbanding/Penggugat II : PT. ARYA RAMA PERSADA
Terbanding/Penggugat III : HANAFIAH
74 — 44
  • konsisten, sekalipundengan dalil bahwa 10% telah disetor kepada Pemerintah maupundiakhir tahun akan dibayarkan 25% terkait PPh;Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 08 Juli 2020 merupakanbukti otentik tentang telah selesainya persoalan yang terjadi antaraPara Penggugat dengan Tergugat, jadi merupakan perjanjian Privat,yang tidak perlu diketahui oleh Pemerintah;Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN21.22.23.24.25.Bahwa terkait dengan pemungutan PPn Sistim Perpajakan kitamenganut Self
Pengadilan PN PAINAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-01-2008 — Putus : 05-02-2008 — Upload : 28-12-2018
Putusan PN PAINAN Nomor 1/Pdt.G/2008/PN.Pin
Tanggal 5 Februari 2008 — PENGGUGAT -PT ALSINTAN MAKMUR JAYA Berlawan dengan -BANK NAGARI -KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAINAN -PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN -SYASTRA LASMANA, SPT dkk
167 — 53
  • berasal daripinjaman kepada Tergugat I, dilakukan sesuai dengan bukti penerimaan dankeabsahan kepemilikan alsintan dari Penggugat secara lengkap dan baik sesuaispesifikasi barang yang diatur dalam Peijanjian Keijasama dan telah disetujuioleh Tergugat I ;Penggugat selaku mitra usaha keija sama dalam peijanjian keijasama usahaAlsintan, telah melakukan kewajibannya dalam penyertaan modal sebesar 35%dari total nilai pembelian Alsintan, yaitu berupa pembiayaan atas kekurangandana pembelian Alsintan (Self
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata
Register : 08-02-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Tpg
Tanggal 26 September 2017 — Penggugat:
Ny. NGOEI A LAN
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bintan Pratama
2.Menteri Keuangan Republik Indonesia
120 — 86
  • Tidak benar dan tidak beralasan dalil Penggugatdalam Gugatannyahalaman 6 angka 12 yang menyatakan "... merupakan kelalaian dariTergugat yang seharusnya memberikan bantuan dan saransaran yangtepat dan baik kepada PT GKJL....Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut karena selainsistem perpajakan di Indonesia yang menganut sistem self assessment,Tergugat juga telah secara rutin mengadakan sosialisasi kepadamasyarakat, koordinasi dengan lembagalembaga terkait, menyediakanmediamedia sosialisasi
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama
Register : 16-05-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA KISARAN Nomor 0423/Pdt.G/2016/PA.Kis
Tanggal 20 September 2016 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 9
  • Self Financing : Rp. 42.000.000,00,. Pembiayaan diangsur : Rp. 123.874.361,87,7 Pembiayaan Bank : Rp. 98.000.000,00,. Angsuran/ bulan >Rp. 2.580.715,67,7 Denda Keterlambatan : 0,00069 x Angsuran x Jumlah Hari19.9. Dari skema di atas dapat diketahui bahwa Pihak Bank Syariah Mandirimenilai harga mobil tersebut sebesar Rp. 140.000.000,00,.
Pengadilan PN SUKABUMI
Register : 10-07-2017 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 10-07-2017
Putusan PN SUKABUMI Nomor 4/PDT.G/2016/PN SKB
Tanggal 27 Oktober 2016 —
27 — 6
  • Bank DanamonIndonesia, Tok, Self Employed Mass Market RCH 02 Bandung; Nomor surat permohonan B.1958 A.ALURCH02/01/2015 tanggal5 Januari 2015; Jenis lelang : eksekusi Pasal 6 Undangundang Hak Tanggungan(UUHT) nomor 4 tahun 1996; Nama pejabat penjual: Muhammad Rizal Rangga.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 05-06-2009 — Upload : 15-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1719 K/PDT/2005
Tanggal 5 Juni 2009 — PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Pusat di Jakarta Cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Cabang Cirebon, DK VS H. IING SODIKIN, Direktur PT. IRAGA SHAKTI SEJAHTERA dan Direktur CV. IRAGA SHAKTI
38 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • milyar rupiah).Bahwa Majelis Hakim a quo sama sekali tidak mempertimbangkan akibatdari segala perbuatan dan tindakan serta perilaku dari Termohon Kasasiterhadap Negara dhi Pemohon Kasasi dengan segala pelecehannyadalam bentuk ingkar janji, dan apakah seseorang yang dalamperbuatannya telah menunjukkan ingkar janji terhadap janji dancomitmentnya dan sama sekali tidak memiliki itikad tidak baik untukmenyelesaikan kewajiban hutangnya kepada Negara bukankah perbuatanitu. merupakan pembunuhan karakter (self
Pengadilan PN BEKASI Perdata Agama Perceraian
Register : 29-08-2014 — Putus : 11-03-2015 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 386/Pdt.G/2014/PN.Bks.
Tanggal 11 Maret 2015 — URSULA RINI DEWANTI sebagai Penggugat Melawan NOVANTO EDI SAKTI sebagai Tergugat
237 — 309
  • berkalikali(5 kali) mendapatkan anak dengan jenis kelamin yang sama (lakilaki),maka anak perempuan tersebut apalagi anak bungsu pasti akanmendapatkan perlakuan yang overprotection dan sangat dimanja,apalagi anak tersebut mempunyai kelainan bawaan, sehingga tidakseorangpun akan dibiarkan menyakitinya.Sehingga dalam perkembangan jiwa sang anak bungsu perempuan ituakan menjadi terhambat, anak akan hanya merasa nyaman di dalamlingkungan keluarganya saja dan berkepribadian antisosial, tidakmempunyai self
Pengadilan PN TAKALAR Perdata Tanah
Register : 27-03-2013 — Putus : 12-11-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN TAKALAR Nomor 8/PDT.G/2013/PN.TK
Tanggal 12 Nopember 2013 — MANENG Dg. JINNE VS 1. Pr. HAWIYAH DG. NGATI BT. SAMAD. 2. Pr.HANIKA BT SAMAD. 3. Pr. NANNANG BT SAMAD. 4. Lk TONI GUNAWAN. 5. Lk. SAMPARA DG NYAMPA. 6. Lk LIONG BIN SAMPARA. 7. Lk SATTU DG JARRE. 8. Lk BASO DG NGOPA. 9. NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ DEPARTEMEN KEUANGAN REBUPLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULSEL, SULBAR DAN SULAWESI TENGGARA CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTAENG.
84 — 12
  • Bahwa negara menganut system self assessment yaitu. memberikankepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri pada kantorDirektorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak, menghitung,membayar serta melaporkan kewajikan perpajakannya termasuk melaporkanobjek pajak yang dimilikinya. Dalam hal terdapat pelanggaran atas kewaajibanperpajakan waib pajak akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangundangan perpajakan.
Pengadilan PN CURUP Pidana Khusus
Register : 16-07-2018 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan PN CURUP Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Crp
Tanggal 30 Juli 2018 — Pemohon:
1.ISKANDAR ZAINUDIN
2.NELYANA
3.MAYA SAFITRI
Termohon:
1.Kapolres Rejang lebong cq Tim Penyidik Perkara Pidana
2.Kajari Rejang Lebong cq Jaksa Peneliti Perkara Pidana
72 — 37
  • hanya menjadi syarat kelengkapan berkas perkara dan dalam rangkapemenuhan hak tersangka untuk didengar keterangannya terhadap perkarayang dipersangkakan menurut versinya, atau. dengan kata lain, keterangancalon tersangka (terlapor) yang sementara diperiksa sebagai saksi atauketerangan tersangka tidak dapat dijadikan tumpuan pembuktian, karena tidakmempunyai nilai pembuktian untuk membuktikan kebersalahan tersangka atastindak pidana yang dipersangkakan kepadanya.Bahwa hal ini merupakan asas non Self
Pengadilan PN PUWAKARTA Pajak Pajak Bumi dan BangunanPBB
Putus : 04-12-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 212/Pid.B/2012/PN.PWK
Tanggal 4 Desember 2012 — BENNY SETIAWAN
807 — 191
  • Indonesia, orang pribadiyang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluhtiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yangtidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yangdapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidakdari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usahatetap di Indonesia.e Bahwa benar sistem pemungutan pajak yang berlaku diIndonesia sejak reformasi perpajakan tahun 1983 sampaisaat ini adalah sistem Self
    Dalamkaitannya dengan sistem Self Assessment, sesuai denganPasal 3 ayat (1) dan ayat (2), bahwa setiap Wajib Pajakwajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap,dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakanhuruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, danPutusan No. 212/Pid.B/2012/PN.Pwk, hal. 53 dari 116menadatangani serta menyampaikannya ke kantorDirektorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar ataudikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DirekturJenderal Pajak
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 11-07-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 409/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 18 Desember 2018 — Penggugat:
1.TONY HARSONO
2.TAMIN SUKARDI
3.ANWAR SUSANTO
4.JAMES TANTONO
5.GANI
6.TEDY SUTRISNO
7.HERMANTO SUMARTA
8.ENDANG TANDIONO
9.SENAJAN
10.HASTOMO TANADY
11.SWARNO THANUR
Tergugat:
1.YAYASAN TUNAS ANDALAN NUSA
2.RACHMADY TANADY
3.TANSRI CHANDRA
4.DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMUT I
Turut Tergugat:
1.BANK BCA KCU MEDAN
2.Kantor Pusat BANK MESTIKA DHARMA
3.Kantor Cabang BANK UOB
4.Kantor Cabang BANK MANDIRI
5.Kantor Cabang PEMUDA MEDAN BANK ARTHA GRAHA
6.Kantor CIMB Niaga
7.Kantor MAYBANK
8.Kantor Bank BTN
9.Kantor City Bank
10.Kantor Bank Permata
11.Kantor Bank HSBC
12.Kantor Panin Bank
199 — 58
  • Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah self assessment, yangartinya Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar danmelaporkan/menyampaikan sendiri Kkewajiban perpajakannya kepadaKantor Pelayanan Pajak.4. Bahwa meskipun sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem selfassessment, Direktorat Jenderal Pajak tetap mempunyai kewenanganuntuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.
    dibayarbertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (Satu) bulan sejak tanggalditerbitkan.Oleh karena sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukanberdasarkan ketentuan perundangundangan di bidang perpajakan tersebutdi atas, Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) in casu Tergugat tidakmelunasi tunggakan pajaknya tersebut, Tergugat IV melakukan upayapenagihan pajak dengan melakukan Penyitaan terhadap harta kekayaanPenanggung Pajak Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) in casu Tergugat yang tersimpan pada bank.Sistem self
    Sebagaimana telah Tergugat sampaikan dalam dalil sebelumnya, sistemperpajakan yang berlaku di Indonesia adalah self assessment.Halaman 77 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2018/PN.Mdn.. Bahwa meskipun sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem selfassessment, Direktorat Jenderal Pajak tetap mempunyai kewenangan untukmelakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.