Ditemukan 51522 data
14 — 1
No. 0343/Pdt.G/2019/PA.Pas.tidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan harmonis dan bahagia
Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Hal. 11 dari 16 hal. Put.
9 — 0
saya pikir itu tidak sepenuhnya benar;1) Terlalu subyektif dan saya malah berpikir sebaliknya, bagaimana tidaksaya berpikir sebaliknya, saya ambil satu contoh satu hal; saya berharapagar dia memberitahu saya bila pergi atau keluar rumah (misal pulangkerja) melebihi waktu yang semestinya, mengingat ada anak2 yangmembutuhkan dia dari dulu selalu diabaikan;2) Perlu penjelasan lebih lanjut; saya berpandangan orangtua juga punyacara masingmasing menunjukan perhatiannya kepada anak2nya;3) Ada sebab yang mendasari
Dimungkinkan karena diasudah merasa bisa/mampu untuk menghidupi dirinya sendiri;4) Ada sebab yang mendasari bahwasanya sudah tidak terjalin komunikasiyang baik dan dimungkinkan karena adanya perbedaan pandangan2sehingga tidak terjalin pengertian yang semestinya;6.
66 — 26
Disamping itu berdasarkan surat darikesatuan Denbekang I4406A tersebut di atas yang disampaikanOditur Militer di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa PeldaYuswardi rahman NRP 21960216830676 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I03 Padang karena Terdakwaberstatus Desersi Sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31Tahun 1997, Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syaratuntuk disidangkan secara in absensia.Bahwa Terdakwa
Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 100(seratus) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsurkelima yaitu lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.Bahwa selain telah terpenuhi unsurunsur Dakwaan Oditur Militertersebut, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 171 JoPasal 172 UndangUndang RI Nomor : 31 tahun 1997, danberdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim13MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangsemakin
41 — 3
Bahwa secara adat di Dusun Pete, Banjarnegara, Para Pemohon telahmengadakan syukuran / selamatan sekadarnya, untuk memberitahukankepada masyarakat setempat bahwa anak perempuan yang bernamaTERMOHON adalah anak angkat dari Para Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka PengadilanNegeri berpendapat bahwa apakah pengangkatan anak yang dilakukan oleh ParaPemohon sudah sesuai dengan peraturan perUndangUndangan ataukah tidak, makaakan diuraikan sebagai berikut :Menimbang, mendasari
ketentuan pasal 8, 9 jo pasal 19 PP Nomor 54 tahun 2007,Pengangkatan anak dapat dilakukan secara adat atau berdasarkan Undangundang.Pengangkatan anak secara adat dalam pelaksanaannya mendasari adat kebiasaan yangberlaku dalam masyarakat /adat dimaksud, sedang Penetapan Pengadilan dalam kontekspengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan sifatnya tidak mutlak, tapi menjadi pilihanbagi setiap Pemohon ;Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam melakukan pengangkatan anak terhadapTERMOHON, anak kandung dari
228 — 138
pokoknya menyangkalsebagai berikut :e Saat Terdakwa diambil urine dilaksanakan di Denpom Garut danTerdakwa masukan didalam aqua gelas bukan di pot seperti yangditerangkan oleh Saksi.e Terdakwa tidak pernah mengisi daftar hadir karena posisi Terdakwadidalam tahanan Denpom Garut.e Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi.Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebutdi atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikandibawah sumpah, maka dengan mendasari
Bahwa benar mendasari pasal 171 hukum acara pidana militer, bahwauntuk membuktikan Terdakwa bersalah haruslah dengan sekurangkurangnya2 (dua) alat bukti dan Majelis Hakim yakin.Dari uraian tersebut diatas maka Unsur Kesatu Setiap penyalahgunanarkotika golongan I tidak terpenuhi.Bahwa oleh karena Unsur Kesatu Setiap penyalahguna Narkotika GolonganI tidak terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakimberpendapat : unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.Bahwa berdasarkan halhal yang
Dian Fitriansyah, SH
Terdakwa:
M. Khairul Anwar
48 — 31
Khairul Anwar NRP 114548tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer IlO8 Jakarta.Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka MajelisHakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputustanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer padaOditurat Militer I08 Jakarta Nomor : Sdak/55/IV/2017 tanggal 5 April2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan di tempattempatsebagaimana
Terdakwa tersebut telah cukupmemenuhi unsurunsur tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke2 joAyat (2) KUHPM.Bahwa SaksiSaksi dalam perkara ini yakni Saksi atas namaSerma Bah Rismawan dan Saksi atas nama Kopka Eta Sodikun telahdipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 UndangHal 3 dari 12 hal Nomor : PUT/101K/PM IIO8/AL/IV/2017undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadirdipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidakbisa ditinggalkan, maka dengan mendasari
48 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mendasari keadaankeadaan tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak lagilayak dan pantas untuk tetap berada dalam dinas Prajurit TNI karenaperbuatan tersebut dapat merusak disiplin Prajurit di Kesatuan, apabilaTerdakwa tetap berada di Kesatuan.
Oleh karenanya mendasari Pasal 26KUHPM Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari DinasMiliter.Dengan demikian putusan Judex Facti in casu harus diperbaiki yaitudengan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer kepadaTerdakwa tersebut.Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi IIJakarta Nomor 23K/BDG/PMTII/AD/III/2016, tanggal 25 April 2016, yangmenguatkan Putusan Pengadilan Militer IlO08 Jakarta Nomor 143K/PM Il08/AD/VII/2015, tanggal 4 Februari 2016
39 — 23
dari Kaotmil Il08 Jakarta Nomor : B/2658/X1/2015 tanggal 5 Nopember2015 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak KesatuanTerdakwa Paspampres telah memberikan jawaban yaitu surat Denmako Kolinlamil Nomor: R/478/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015, Nomor : R/460/X1/2015 tanggal 3 Nopemberdan Nomor R/494/X1/2015 tanggal 11 Nopember 2015 yang menyatakan bahwaTerdakwa Klk Bah Murdiono NRP 108347 tidak dapat dihadirkan dipersidanganPengadilan Militer IIl08 Jakarta.Bahwa dengan mendasari
militer.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhiunsurunsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke2 jo ayat (2)KUHPM.Bahwa saksisaksi dalam perkara ini yakni Saksi PELTU EDE MISIYANTO dan Saksiatas nama SERMA NAV PARDIONO telah dipanggil secara sah dan patut sesuaiketentuan pasal 139 Undangundang No.31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidakhadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisaditinggalkan, maka dengan mendasari
14 — 0
Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso Nomor:0164/46/VII/2001, tanggal 31 Juli 2001 foto copy mana telah dinachtzegelen/bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya,sehingga sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. sebagaimana tersebut diatas, maka harus dinyakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohonterikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa dailildalil yang mendasari
palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi, maka
22 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, sejak Sumirin meninggal dunia, para ahli waris dari almarhumMarsudi (para Penggugat), telah memberitahu dan sekaligus memintakepada Wiradi (almarhum) dan diteruskan kepada Tergugat III maupunTergugat , agar menyerahkan kedua obyek sengketa tersebut kepadapara Penggugat secara baikbaik/musyawarahkekeluargaan, oleh karenakedua obyek sengketa tersebut sangat diperlukan oleh para Penggugatdan di samping itu, baik Tergugat maupun Tergugat III menurut hukumtidak ada alas hak yang mendasari dibenarkannya
ataubersamasama telah menyewakan sebagian dari obyek sengketa II (posisidi depan/menghadap ke Jalan Raya), seluas kurang lebih 4,5 M2 kepadaTergugat II untuk buka Center HP; Bahkan Tergugat II selain menyewasebagian dari obyek sengketa II tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijinpara Penggugat telah membuat atau mendirikan bangunan tambahan,seluas kurang lebih 3 M2 di depan pintu/ gandeng dengan obyeksengketa Il ;11.Bahwa, oleh karena baik Tergugat maupun Tergugat III, di samping tidakada alas hak yang mendasari
tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 125 (1) HIR;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasehatiPenggugat agar rukun dan damai kembali dengan dengan Tergugat akan tetapi tidakberhasil;Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan bukti foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktiansempurna maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat; Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari
9 — 1
hallagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah denganmenunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atasperkara ini ;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai diatas, yakni permohonan perubahan umur Pemohon yangtertulis dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : XXXX tertanggal 25 Nopember1968 (P.2);Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
8 — 0
(Vide : P.2).Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohonmengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dalam buktipernikahannya tersebut, pada pokoknya adalah bahwa Pemohonyang pada tanggal 1 Januari 2008 telah melangsungkanperkawinan sah dengan seorang laki laki bernama XXXX dantelah mendapat Buku Nikah dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamnatan Ujung Pandang Kota Makassar, ternyatanama Pemohon dalam Akta Nikah tersebut, tertulis XXXXnama mana menurut Pemohon adalah tidak benar, karena tidaksesuai
5 — 1
tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 125 (1) HIR;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasehatiPenggugat agar rukun dan damai kembali dengan dengan Tergugat akan tetapi tidakberhasil;Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan bukti foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktiansempurna maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat; Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari
12 — 0
mempersingkat uraian, cukuplah denganmenunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang atas perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimanatelah terurai, yakni permohonan perubahan identitas Pemohon yang yang tercatat dalamKutipan Akta Nikah Pemohon, bernomor 811/10/II/1980, tertanggal 04 Februari 1980,dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanRungkut, Kota Surabaya, (Vide : P.2);Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
9 — 7
yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalahtermasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telahtepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
28 — 5
permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 sampai denganP5 serta 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 didukung olehketerangan saksisaksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk diDusun Jenengan RT.02 RW.01 Desa Jenengan, Kecamatan Klambu,Kabupaten Grobogan sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenanguntuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari
29 — 6
Banding mempelajaridengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa PenuntutUmum dan Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik,Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan berikut suratyang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 611/Pid.B/2016/PN.Mdn, tanggal 10Mei 2016, dan memori banding dari Terdakwa, berpendapat bahwa pertimbanganhukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari
Terbanding/Tergugat : Dir.Bina Penegakan Hukum Keten. pada Dirjend Pem.Peng.Keten dan Keselamatan dan Kes. Kerja, Kemenketen.RI
152 — 227
Isi Surat,Penggugat/Pembanding diminta untuk membayar upah dan denda pada tenaga asing ;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding adalahperusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas yang menghadapipermasalahan terkait dengan pekerja asing yang dipekerjakan di perusahaantersebut dan pokok permasalahan yang mendasari Penggugat/Pembandingmenggugat obyek sengketa adalah mengenai permintaanTergugat/Terbanding agar Penggugat/Pembanding membayar upah dandenda kepada tenaga asing, maka atas dasar
196 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karenanya,mendasari ketentuan Pasal 26 KUHPM, kepada Terdakwa in casu patutdijatunkan pidana tambahan pemecatan; Bahwa berdasarkan keadaankeadaan tersebut, alasanalasan kasasiPemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa /n casu harus dinyatakantidak beralasan menurut hukum;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusanjudex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana