Bahwa Penggugat Idan Penggugat II adalah Pasangan Bakal CalonWalikota Dan Wakil Walikota Kota Sorongyang diusung oleh PartaiPolitik/Gabungan Partai Politik sebagai berikut: a. Partai Demokrat; b. Partai Kasih Demokrasi Indonesia; c. Partai Amanat Nasional; d. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia; e.

Cabang Kota Sorong dari Partai Politik/GabunganPartai Politik pengusung, (formulir Model B2KWK.KPU Partai Politik);3.

Bahwa dari lampiran hasil penelitian dan verifikasi berkas PasanganBakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012, makadari 5 (lima) Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang dinyatakanlolos hanya 3 (tiga) Partai Politik/Gabungan Partai Politik, masingmasing : Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan PartaiPengusaha dan Pekerja Indonesia, sedangkan Partai Kasih DemokrasiIndonesia (PKDI)sebagai Partai Politik yang memperoleh kursi padaPemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009, dinyatakan

Gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRDyang bersangkutan dengan partai politik yang tidakmemiliki kursi di DPRD yang bersangkutan; atau; c.

partai dari Partai Kasih DemokrasiIndonesia menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia dan faktahukum inilah yang digunakan oleh Tergugat untuk menjalankanTahapan dalam Proses Pemilukada di Kota Sorong.

suara untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota pada TPS 1 s / d TPS 12 Desa Hitulama Kabupaten Maluku Tengah ;- Asli 12 (dua belas) rekapan model C beserta lampiran berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota pada TPS 1 s / d TPS 12 Desa Hitulama Kabupaten Maluku Tengah ;- Asli 1 (satu) rekapan Model D beserta lampiran berita acara rekapitulasi hasil perolehan / perhitungan suara partai

politik dan calon anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota serta calon DPD tingkat Desa / Kelurahan dalam pemilu tahun 2014 ;- Asli 1 (satu) rekapan Model D beserta lampiran berita acara rekapitulasi hasil perolehan / perhitungan suara partai politik dan calon anggota anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota serta calon DPD tingkat kecamatan dalam pemilu tahun 2014 ;- Asli D.Plano Negeri Hitu Lama sebanyak 13 (tiga belas) lembar ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan

;e Asli 1 (satu) rekapan Model D beserta lampiran berita acararekapitulasi hasil perolehan / perhitungan suara partai politik dan calonanggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota serta calonDPD tingkat Desa / Kelurahan dalam pemilu tahun 2014.;e Asli 1 (satu) rekapan Model D beserta lampiran berita acararekapitulasi hasil perolehan / perhitungan suara partai politik dan calonanggota anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kotaserta calon DPD tingkat kecamatan dalam pemilu tahun 2014.

Alias BP Lemuntuk menambahkan suara dar Partai PDI Perjuangan untuk ditambahkankepada Terdakwa Il Johanis Herman Serang, S.

Pd adalah sesama calon anggotaLegislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Peruangan (PDIP) pada daerahPemilinan 3 (tiga) yang meliputi Kecamatan Leihitu, Salahutu dan LeihituBarat..

Alias Ucu dengan Terdakwa ll Johanis Herman Serang,S.Pd. alias Herman tidak mengakibatkan peserta pemilu/partai poltiklain mendapatkan tambahan suara, atau perolehan suara peserapemilu/partai poliik menjadi berkurang, oleh karena terdakwa danterdakwa Il berasal dari peserta pemilu/partai poliik yang sama yakniPDI Peruangan di daerah pemilinan 3 untuk pemilu anggota DPRDKabupaten Maluku Tengah.3.

Bahwa dengan jumlah perolehan suara yang tetap dan atau tidakberubahnya perolehan suara PDI Peruangan sebagai pesertapemilu/partai poliik di PPK Kecamatan Leihituy maka secara hukumHalaman 17 dari 36 Putusan No. 30/Pid.Sus/2014/PT.AMB.suara seorang pemilih adalah tetap mempunyai nilai dan memilikimanfaat bagi peserta pemilu/partai politik.d.

dan menjaga kewibawaan dan martabat partai.

Dimana ketentuan di dalam Pasal 32 menerangkanpada pokoknya jika perselisihan partai politik diselesaikanterlebih dahulu oleh internal partai politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh partai politik dimana jangka waktupenyelesaian paling lambat 60 hari. Dengan demikian,secara hukum Pengadilan Negeri Sragen berwenangmemeriksa dan mengadili perkara a quo.

Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan pada Pasal 32UndangUndang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasUndangundang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politikyang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2011menyatakan :1) Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur di dalam AD ART ;2) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimanadimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk oleh partai politik ;3)

politik yangmerupakan kewenangan Mahkamah Partai Cq.

perselisihan partai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13Peraturan Partai No. 1 Tahun 2011, karenanya Penggugat belum melaksanakanupaya penyelesaian melalui internal partai.

putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun lewat dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

MASDIN / Penggugat dari Jabatansebagai wakil sekretaris Pengurus haris DPC Partai persatuan pembangunanKebupaten Bima dan dari keanggotaan partai Persatuan pembangunan.

Untuk Provinsidisebut pengurus harian Dewan Pimpinan Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat(NTB) Partai Persatuan Pembangunan dan untuk pusat disebut pengurus harianDewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan ;Sehingga output sebagai produk dalam bentuk keputusan partai selalu diawalidengan sebutan pengurus harian Dewan Pimpinan Partai pada tingkatan masing masing (Kabupaten, Provinsi dan Pusat) ;Khusus untuk struktur dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai PersatuanPembangunan harus disebut

MASDIN selaku Wakil Sekretaris Pengurus Harian DewanPimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bima telahmelakukan tindakan indisipliner Partai yang berakibat merusak nama baikPartai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bima, maka perlu diambil tindakanadministrative partai berupa pemberhentian dari jabatannya sebagai wakilSekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai PersatuanPembangunan Kabupaten Bima dan dari keanggotaan Partai PersatuanPembangunan ;Pemberhentian definitive oleh

PartaiPolitik yang berbunyi sebagai berikut :Ayat (1):2122Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai politik sebagaimanadiatur di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ;Ayat (2):Penyelesaian Perselisihan Internal partai Politik sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh partai Politik ;ayat (3):susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagimana dimaksud padaayat (2) disampaikan

diselesaikan oleh internal Partai politik sebagaimanadiatur di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ;(2) Penyelesaian Perselisihan Internal partai Politik sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh partai Politik ;(3) susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagimana dimaksud padaayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ;33(4) penyelesaian Perselisihan Internal partai

putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Partai PolitikHalaman 15dari 82 Putusan No. 18/G/PILKADA/2015/PTTUNMDNdari 2 (dua) kepengurusan hasil Muktamar/Munas/Kongres dapat memberikanpersetujuan untuk 1 (satu) Calon yang sama.Bahwa dalam kenyataannya tidak ada kesepakatan perdamaian antara 2 (dua)pengurus Partai Golkar yang masingmasing merasa dirinya sebagai pengurus PartaiGolkar yang sah, dimana 2 (dua) Paslon dari Partai Golkar tersebut bukanlah hasilperdamaian dari 2 (dua) pengurus Partai

Golkar yang bertikait tersebut, melainkanhasil Putusan PTTUN dan Putusan PANWASLIH.(7erlampir copy Surat, Bukti V1)2 Partai Politik, dimana dalam surat keberatan tersebut Pasangan Calon No. 4 jugamengutip Pasal 40 Ayat (4) PKPU Nomor : 12/2015 Tentang Pencalonan PemilihanGubernur, Bupati dan Walikota, yang menyatakan :Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebuttidak dapat diusulkan lagi oleh Partai

PALBET SIBORO HENRI SIHOMBING (PARTAI GOLKAR, berdasarkan PutusanPANWASLIH Kab. Humbang Hasundutan Nomor: 03/PS/PWSL.HBH.02.13/X1/2015)5. HARRY MARBUN MOMENTO SIHOMBING (PARTAI GOLKAR, berdasarkanPutusan PT. TUN Medan Nomor : 10/G/PILKADA/2015/ PT.

Urut 5 Yang Diusung Partai Golkar",dimana dalam surat keberatan tersebut Pasangan Calon No. 4 juga mengutipPasal 40 Ayat (4) PKPU Nomor : 12/2015 Tentang Pencalonan PemilihanGubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan :Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebuttidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politiklainnya(Zerlampir copy Surat, Bukti VII)SuratKeberatandariPasanganCalon

tersebut dikirimkan ke KPU (Komisi PemilihanUmum) RI, BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) RI, Kejaksaan Agung RI danKAPOLRI, dimana dalam surat tersebut DPRD Humbang Hasundutan menyatakanbahwa :Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebut tidakdapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya(Zerlampir copy Surat, Bukti IX)Bahwa di samping itu pula) TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan

TERGUIGAT Ill esc neccasnnncnssennnncnaennamnrennsanannsBertindak baik selaku pribadi maupun sebagai SEKRETARISJENDRAL DPP Partai Damai Sejahtera, berkedudukan di JakartaDalam perkara ini Tergugat dan Tergugat Il diwakili oleh: Advokatdan Konsultan Hukum beralamat kantor di Jawa Barat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus, No. 001/SKD&P/X/13, tanggal 6 November2013;3.

Politik oleh karena yangmenjadi obyek gugatan adalah menyangkut kepentingan politik pencalonanPemilikada Penggugat dan dugaan pelanggaran Anggaran Dasar AnggaranRumah Tangga Partai (AD/ART) sehingga hal ini adalah merupakankewenangan internal Partai yang harus menyelesaikan;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat Il telah ditanggapi olehKuasa Hukum Penggugat sebagaimana dalam Repliknya;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat Il makaMajelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa mempelajari surat gugatan Penggugat maka MajelisHakim berpendapat bahwa sengketa yang terjadi antara Penggugat dan paraTergugat dipicu. dengan keluarnya Surat Rekomendasi No.09/REK/DPPBPKD/IIV2013 sehingga Penggugat berpendapat bahwa para Tergugat telahmelanggar Peraturan Partai PDS No. 004/PP.PDS/VIIV/2010, tanggal 26 Agustus2) oooMenimbang, bahwa karena para Tergugat telah melakukan pelanggaranterhadap Peraturan Partai PDS No. 004/PP.PDS/VII/2010, tanggal 26 Agustus2010, yang tentu

saja Peraturan Partai PDS tersebut berbasis pada AD/ARTPartai, maka para Tergugat juga telah melanggar AD/ART Partai;Menimbang, bahwa karena para Tergugat telah melanggar AD/ART Partaimaka penyelesaiannya dilakukan melalui internal Partai Politik yang bersangkutandan karenanya, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksanya.

Jkt.Bardengan Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU No. 2 tahun 2011 tentang UU No. 2 tahun2011 tentang Perubahan atas Undangundang No. 2 tahun 2008 tentang PartaiEI fy gp mama eSAyat (1) Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.AYAT (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Parpol atau sebutan lainyang dibentuk oleh Partai Politik;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak

Ykub Lumbantobing secara lisan pernah mengusulkankepada suami Penggugat (Lundu Panjaitan, SH,MA) yang pada masa itumenjabat sebagai Bupato Tapanuli Utara dan merangkap sebagai KetuaDewan Penasihat DPD partai Golkar Tapanuli Utara untuk mencarikantanah pertapakan untuk pembangunan gedung kantor DPD Partai GolkarTapanuli Utara di Tarutung;Bahwa atas usul dari Drs.

3 dari 23 Putusan Nomor 117/Pdt/2020/PT MDN10.Ba12.13.saja yang ikut memakai atau menguasai tanah milik Penggugat tanpa suatusyarat apapun;Bahwa adapun motivasi Penggugat memberikan tanah miliknya kepadaDPD Partai Golkar Tapanuli Utara /Turut Tergugat untuk dipinjam pakaiguna peruntukan Pembangunan Gedung DPD Partai Golkar Tapanuli Utaraadalah karena Penggugat merasa terpanggil untuk mewujudkankecintaannya demi kemajuan Partai Golkar Tapanuli Utara;Bahwa oleh karena Penggugat dan suami Penggugat

Yakub Lumbantobing selakuKetua DPP Fungsionaris Partai Goljar Pusat dan pastisipasi dari seluruhkaderkader Partai Golkar Tapanuli Utara dan termasuk contribusi darisuami Penggugat (Lundu Panjaitan, SH, MA);Bahwa selain pembanginan fisik gedung kantor DPD Partai Golkar TapanulliUtara, diatas tanah tersebut juga ada dibuat prasasti yang ditandatanganiKetua DPP Partai Golkar (Drs.

Yakub Lumbantobing) akan tetapi prasastitersebut telah dibongkar oleh Tergugat dengan tujuan untukmenghilangkan sejarah pembangunan gedung DPD Partai Golkar TapanuliUtara diatas tanah milik Penggugat;Bahwa setelah pembangunan fisik gedung Kantor Partai Golkar danPrasasti selesai dibangun diatas tanah milik Penggugat maka DPD PartaiGolkar Tapanuli Utara/Turut Tergugat secara resmi memakau gedungKantor Golkar tersebut sebagai tempat sekretariat sementara untukmenjalankan kegiatan rutinitas partai Golkar

rutinitas Partai Golkar di Kantor Sekretariat DPD PartaiGolkar Tapanuli Utara yang sudah dibangun diatas tanah milik Penggugat,dan Tergugat pun merampas atau menyerobot tanah milik Penggugatsecara membabi buta dan membongkar prasasti Partai Golkar yang sudahdibangun dan mengklaim seolaholah tanah milik Penggugat yangdipinjamkan kepada DPD Partai Golkar Tapanuli Utara/Turut Tergugatseperti milik Tergugat sendiri.

Calon Gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkanoleh partai politik, gabungan partai politik, atauperseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di KomisiPemilihan Umum Provinsi.4.

oleh PartaiPolitik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dansekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten /Kota.(6) Pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan CalonWalikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani olehpara ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politikdi tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik dan parasekretaris Partai Politik di tingkat Kabupaten / Kota.(7) Pendaftaran ...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA= 37 (7) Pendaftaran calon perseorangan ditandatangani oleh yangbersangkutan.Pasal 43(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarangmenarik calonnya dan/atau calonnya dilarangmengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagaicalon pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota.(2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politikmenarik calonnya atau calonnya mengundurkan dirisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik ataugabungan Partai Politik yang

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 40 Pasal 47(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarangmenerima imbalan dalam bentuk apapun pada prosespencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota.(2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politikterbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud padaayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yangbersangkutan dilarang mengajukan calon pada periodeberikutnya di daerah yang sama.(3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerimaimbalan

Politik,gabungan Partai Politik, atau calon perseorangan palinglambat 2 (dua) hari setelah penelitian selesai.Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3)dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik,gabungan Partai Politik, atau calon perseorangan diberikesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaikipersyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejakpemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPUProvinsi.Dalam hal Calon Gubernur yang diajukan Partai Politikatau gabungan Partai

Dan dalam Bukti PS5, Andi Ansar Chalid, SEmempergunakan Kop Surat Partai Patriot Bintan dengan Cap atauStempel Partai Patriot Pancasila Bintan.

Padahal Partai Patriotdan Partai Patriot Pancasila merupakan dua partai politik yangmempunyai badan hukum yang berbeda, dan Partai PatriotPancasila, bukan sebagai partai peserta pemilu utuk TahunBahwa surat DPC Partai Patriot, 03 Juni 2013 No. 013/EL/ DPCPatriot/B/VII/2013 (Bukti P5) ditujukan kepada Ketua DPRDBintan, termbusannya disampaikan pada Tergugat.

Padahal yang bersangkutanHalaman 13 dari 51 halaman Putusan No. 15/G/2013/PTUNTPIbukanlah sebagai ketua, melainkan menjabatsebagai sekretaris DPC Partai PatriotBintan; b Kop Surat Partai Patriot Bintan, dengan Capatau Stempel Partai Patriot Pancasila Bintan.Padahal Partai Patriot dan Partai PatriotPancasila merupakan dua partai politik yangmempunyai badan hukum yang berbeda, danPartai Patriot Pancasila, bukan sebagai partaipeserta pemilu Tahun 2009.c Menurut AD/ART Partai Patriot, maka yangberwenang

Patriot), baik terhadap Partai Patriot Bintanmaupun terhadap DPP Partai Patriot.

lain (Pertai Demokrat) karena partai asalnya (Partai Patriot)tidak menjadi peserta pemilu 2014.

Barat;DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGANKARYA, PROVINS!

/20176.2 Keputusan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar Tahun 2014 NomorXIV/MUNASIX/Golkar/2014, tanggal 3 Desember 2014 tentangProgram Umum Partai Golongan Karya 20142019.6.3.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik danAnggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga Serta PeraturanOrganisasi Partai Golkar.

Dalam Pasal 32 mengatur bahwa:1) Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.2) Penyelesaian perselisinan internal partai politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atausebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.3) Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan partai politikkepada Kementerian.4) Penyeleseaian perselisinan internal

Keputusan Dewan pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor KEP6/DPP/Golkar/III/2015, tanggal 19 Maret 2015 tentangPemberhentian Sementara Ketua DPD Partai Golkar Provinsi NTBserta Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai GolkarProvinsi NTB.6.8. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor KEP7/DPP/Golkar/III/2015, tanggal 19 Maret 2015 tentangPemberhentian Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi NTB sertaPenunjukan Pelaksana Tugas Sekretaris DPD Partai GolkarProvinsi NTB.7.

Bahwa adapun prosedur yang telah dilalui oleh Penggugat sebelumditetapkan oleh Partai Gerindra sebagai Ketua DPRD adalah sebagaiberikut: 222222 2n nnn nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn nnn cence nn cen cee nee=a. Diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai KabupatenJeneponto sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 Anggaran RumahTangga Partai Gerindra.;b.

Ditetapkan olen Dewan Pimpinan Cabang (DPC) atas sepengetahuanDewan Pimpinan Daerah (DPD)dan dengan Persetujuan DewanPembina Partai sebagaimana Pasal 27 dalam Anggaran RumahTangga Partai Gerindra; .

Ketentuan ini menegaskan pemberhentian yang dilakukan oleh partai haruslah berdasarkan undangundangbaik secara prosedur maupun secara materilnya;27.Bahwa untuk menilai apakah partai politik telah menjalankan Pasal 36ayat (8) huruf b PP Nomor 12 Tahun 2018 di atas, maka peraturanperundangundangan yang dapat dijadikan dasar hukum adalah UUNomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2Tahun 2011 Tentang Partai Politik, dan Anggaran Dasar serta AnggaranRumah Tangga Partai yang bersangkutan

Bahwa Surat Keputusan pemberhentian Penggugat sebagai KetuaDPRD Kabupaten Jeneponto dari Partai Gerindra yang tidak memilikisatu alasan pun yang menjadi dasar tentang kesalahan ataupelanggaran, juga melanggar watak atau prinsip partai YANGHalaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor : 44/G/2020/PTUN.Mks.DEMOKRATIS sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 13 Anggaran Dasaryang menjamin kesetaraan dan keadilan bagi setiap anggota partai; Pasal8 : Watak Partai GERINDRA adalah demokratis, merdeka,pantang menyerah,

Pasal 25 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra; j. Pasal 27 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra; k. Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra; V. DALAM PENUNDAAN :1;Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) UU Peratun mengenai Permohonanpenundaan sebagaimana dimaksud dalam pasal a quo pada pokoknyaMenyatakan: 222 oon on nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen ence nn nneea.

dana bantuan keuangan Partai Politik tahun anggaran2007 sejumlah Rp. 105.000.000.

pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga(AD/ART) Partai Persatuan Pembangunan, yaitu :a.

Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkansusunan kepengurusan DPC Partai Politik tingkatKabupaten/Kota yang dilegalisir oleh Ketua Umum danSekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutanlainnya.b. Foto copy surat keterangan NPWP yang dilegalisirPejabat yang berwenang.hal42 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgc.

Kepada Partai Politik tanggal08 Oktober 2007.Bahwa dana bantuan keuangan Partai Politik tahun anggaran2007 sejumlah Rp. 105.000.000.

dana atau uang bantuan Partai PersatuanPembangunan tersebut hanya dibawa atau dikuasai oleh saksiMalik, M.Ag selaku Bendahara DPC Partai PersatuanPembangunan Kabupaten Kudus dan dipergunakan untukmemenuhi kebutuhan Dewan Pengurus Cabang Partai PersatuanPembangunan Kabupaten Kudus sejumlah Rp. 4.000.000.

Bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Belitung periode 20092014 yangberasal dari Anggota Partai Bulan Bintang (Bukti P2);2.

Bukti Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai BulanBintang No: SK. PP / 596 /2011 Tentang Pemberhentian SaudaraMahadir Basti Sebagai Ketua DPC dan Anggota Partai BulanBintang Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitungtertanggal 24 Agustus 2011. (sesuai dengan photo5. Bukti P. 5.

., dengan Para Pihak Mahadir Basti Sebagai Penggugat danDPP Partai Bulan Bintang , DPW Partai Bulan Bintang , DPC PartaiPUTUSAN No. 57/G/2011/ PTUNPLG Hal.15 dari 27halamanBulan Bintang Sebagai Tergugat. (sesuai denganSaliNAN) 2 ooo nnn nn nnn nnn nnn nnn nen nee nn nnn7.Bukti P.7.

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44 / 884/1/2011 Tentang pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Belitung Masa Jabatan 2009 2014 dari Partai Bulan Bintang. (sesuaidengan asli );2. BuktiT.2. Surat Nomor : B001/PC BEL/SEK/IX/2011 Perihal Pengantar dari Partai BulanBintang Kabupaten Belitung dan Surat Keputusan DPP Partai Bulan BintangNo.SK.PP/596/201 1.(sesuai dengan asli);3. Bukti T.3.

Anggota Partai Bulan Bintang.

sebagaimanaditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku dan seluruhpersyaratan tersebut telah terlebih dahulu diperiksa/diverifikasi oleh Partaipengusung yakni DPC Partai democrat Kabupaten Nagan Raya.

Raya, yakni Surat Nomor: 003/PEM/DPC.PD/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 Perihal Klarifikasi, yangpada pokoknya meminta Penggugat untuk mengklarifikasi tentang KartuTanda Anggota (KTA) Partai Demokrat atas nama Penggugat.

Sesuai permintaan tertulis dari DPC Partai7Demokrat atas nama Penggugat pada hari Rabu tanggal 11 Juki 2013, pukul10.30 WIB s/d selesai bertempat di Kantor DPC Partai Demokrat ProvinsiAceh. JiIn. Tgk. Imuem Lueng Bata No. 9 Banda Aceh =;Bahwa dalam klarifikasi tentang KTA sesuai permintaan DPC PartaiDemokrat Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dikemukakan pada posita 6di atas, Penggugat telah membuktian bahwa KTA Partai Demokrat atasnama Penggugat adalah Asli, bukan KTA palsu.

Surat Penggugat tersebut turutPenggugat tembuskan kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat, KetaDPD Partai Demokrat Kabupaten Nagan Raya, Ketua Bawaslu Aceh, danKetua KIP Kabupaten Nagan Raya ; Bahwa terhadap KTA Partai Demokrat atas nama Penggugat, telah puladiterangkan dengan jelas oleh Mantan Plt. Sekretaris DPC Partai DemokratKabupaten Nagan Raya (Bapak H.

telah mengklarifikasitentang KTA pihak Penggugat sesuai dengan tanggapan masyarakat, ternyatahal tersebut menunjukkan bahwa pihak Penggugat telah melanggar kode etikPartai Demokrat Pasal 14 huruf h dan huruf i yaitu menjadi anggota partai laindan memiliki keanggotaan partai ganda.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP), 5. Komisi Pemilihan Umum Pusat,6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, 7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur,8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 10. Dewan Pimpinan Daerah PDIP Provinsi Nusa Tenggara Timur,11.

Hal inidikarenakan Penggugat telah bertindak sebagaimana mestinya sebagaiAnggota Partai, yang tertuang dalam Pasal 15 UU No. 2 tahun 2008tentang Partai Politik.Pasal 15 UU No. 2 tahun 2008(1) Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakanmenurut AD dan ART.(2) Anggota Partai Politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakanserta hak memilih, dan dipilih.(3) Anggota Partai Politik wajib mematuhi dan melaksanakan AD danART serta berpartisipasi dalam kegiatan Partai Politik.Bahwa

UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;2. UndangUndang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;3. Anggaran Dasar Partai Tahun 2010;Hal 14 dari 74 hal Putusan Nomor: 229/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.aD).23.24.25.26.4. Anggaran Rumah Tangga Partai Tahun 2010;5.

kepengurusan Partai Politik;g. mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatanpolitik;h. sistem kaderisasi;i. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;j. peraturan dan keputusan Partai Politik;k. pendidikan politik;. keuangan Partai Politik; danm. mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.Hal 17 dari 74 hal Putusan Nomor: 229/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.an:30.Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2011(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari PartaiPolitik apabila

2 Tahun 2008 tentang Partai Politikjo.

Periode 2014 2019 memahami dan mengetahui mekanisme penyelesaian permasalahan internal partai politik sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik serta AD/ART Partai Politik bersangkutan, yakni permasalahan internal partai politik adalah diselesaikan melalui mekanisme internal partai yang bersangkutan (Mahkamah Partai Politik bersangkutan), tidak melalui jalur lembaga peradilan sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat

Bahwa kedua anggota PKB dimaksud, telah melanggar Pasal 7, pasal 9, pasal 10,Pasal 11 dan pasal 12 Anggaran Rumah Tangga PKB yakni melawan pada pimpinanpartai yakni tidak patuh dan tunduk kepada disiplin partai, tidak menjunjung tinggikehormatan dan nama baik partai, merongrong kewibawaan partai, memecah belahrasa persatuan dan solidaritas sesama anggota partai, tidak aktif mengikuti kegiatankegiatan resmi partai, tidak bertanggung jawab terhadap amanat partai ;7.

: 1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART. 2 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik ; 3 Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksudpada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ; 4 Penyelesaian Perselisihan internal Partai Politik sebagaimana

Meskipun pada prinsipnya penyelesaianperselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai, akan tetapipenyelesaian yang berlarut larut yang tidak ada keputusan tentu akanmenimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi Penggugat maupun Tergugat,sehingga menurut Majelis upaya yang ditempuh Penggugat untuk menyelesaikanperselisihan partai politik di Pengadilan Negeri adalah beralasan hukum dan tidakbertentangan dengan ketentuan perundangundangan.

Bukti TIM 11 :Perihal Permohonan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik An.Dr. H.A. Effendy Choirie, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; : Tanda Terima dan Arsip Surat Tim Advokasi Membela YangBenar tanggal 06 Juni 2011 kepada Majelis Tahkim DPP PKBPerihal Permohonan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik An.Dr. H.A.

Effendi Choiri telah diberhentikandari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa ; 2 Bahwa dengan diberhentikan dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsasaudara Dr. H.A. Effendi Choiri dan saudari Hj.

Dalam Pertimbangannya KOMISI PEMILIHANUMUM pada huruf ( b ) Bahwa Anggota Partai Politik yang diberhentikan olehPimpinan Partai Politik yang berwenang dapat mengajukan keberatan kepadaMAHKAMAH PARTAI POLITIK, Pengadilan Negeri dan melakukan upayahukum Kasasi Melalui Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Perubahan UndangUndangNomor 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.Pada huruf (C) Bahwa Anggota Partai Politik yang diberhentikan dan sedangdalam proses pengajuan

Oktober 2012, yangmenindaklanjuti Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PersatuanPembangunan Nomor 024/SK/DPP/C/IX/2012.4. Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PersatuanPembangunan Nomor 024/SK/DPP/C/IX/2012 Tentang Pemberhentian Sadr.Muaddin dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang isinyamemutuskan memberhentikan Sdr. Muaddin, SH., dari Anggota PartaiPersatuan Pembangunan termasuk dalam jabatannya sebagai Anggota DPRDKabupaten Banjar.5.

Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor024/SK/DPP/C/IX/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang PemberhentianSdr. Muaddin dari anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang diterimaDPD PPP Kabupaten Banjar;b. Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan PembangunanKabupaten Banjar Nomor 185/X/2012 bulan Oktober 2012 perihalPemberhentian Sdr.

., dan Penggantian Antar waktu AnggotaDPRD Kabupaten Banjar dari Partai Persatuan Pembangunan, yangditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Banjar;c. Surat Ketua DPRD Kabupaten Banjar Nomor 170/229/DPRD tanggal 8Oktober 2012 perihal Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten BanjarAn. Muaddin, SH., (dari Partai Persatuan Pembangunan), ditujukan kepadaGubernur Kalimantan Selatan Cq. Bupati Banjar; dand.

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 102 ayat (2) menyebutkan dalam halAnggota Partai Politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yangbersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan, pemberhentiananggota partai politik yang bersangkutan sah setelah adanya putusanPengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap..

Bahwa Penggugat adalah bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati yangdiusung oleh koalisi partai yang terdiri dari Partai Demokrat (PD), Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai AmanatNasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golongan1c.

Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Nabire olehDPP Partai Golongan Karya Munas Bali dan DPP Partai Golongan Karya MunasJakarta, bertanggal 26 Juli 2015; Keputusan DPP Partai Golongan Karya Versi Aburisal Bakrie Tanggal Juli 2015;Surat DPP Partai Golongan Karya Versi Aburisal Bakrie tentang dukungan kepadaPemohon; 2222202 eRekomendasi DPD Partai Golongan Karya Provinsi Papua bertanggal 25 Juli 2015;fKeputusan DPP Partai Golongan Karya bertanggal 7 Agustus 2015 tentangKepengurusan DPD

Partai Kebangkitan Bangsa : Halaman 5 dari 25 hal.

No. 5/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKSDemokrat (3 Kursi), Partai Keadilan Sejahtera (1 Kursi), Partai Amanat Nasional (3Kursi), Partat Demokrasi Indonesia Perjuangan (3 Kursi), dan Partai PersatuanPembangunan (2 Kursi). Jumlah dukungan Partai Politik sebanyak 12 kursi atausebanyak 48%; 9 22 9 29 3 Bahwa untuk Partai Golkar pada saat pendaftaran tanggal 28 Juli 2015, dalamFormulir B.KWK Parpol Penggugat sama sekali TIDAK MENCANTUMKANPARTAI GOLKAR SEBAGAI PARTAI PENGUSUNG PENGGUGAT.

Partai Golkar Kepengurusan Agung Laksono,bertanggal Juli 2015; Foto copy Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai GolonganKarya Provinsi Papua, bertanggal 25 Juli 2015; Foto copy surat DPD Partai Golongan Karya Provinsi Papua TentangPengusulan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dari Partai GolonganKarya, bertanggal 10 Juli 2015; Foto copy Keputusan DPP Partai Golongan Karya Tentang PelaksanaTugas Pengurus DPD Partai Golongan Karya Provinsi Papua,bertanggal 31 Maret 2015; Foto copy Keputusan DPP Partai

atas nama Partai Politik;e Rekening atas nama Partai Demokrat;e RAB;e Surat Pernyataan Partai Politik bermaterai Rp6.000,00;Bahwa jenis kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukanoleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangkalan sebagaimana tertuangdalam proposal pencairan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dariBakesbangpol yang bersumber dari APBD Kabupaten Bangkalan TahunAnggaran 2012 adalah sebagai berikut:A.

Nomor 642 K/Pid.Sus/2017permohonan bantuan keuangan partai politik untuk DPC Partai DemokratKabupaten Bangkalan dengan Nomor 013/ 3526/ DPCPD/ X/ 2012 tanggal13 Oktober 2012 kepada Bupati Bangkalan melalui Bakesbangpol denganpersyaratan/kelengkapan sebagai berikut sebagai berikut:e Fotocopy SK DPP Partai Demokrat Kabupaten Bangkalan yangdilegalisir;e Data autensi perolehan suara/kursi di DPRD hasil pemilu Tahun 2009dari KPUD;e NPWP atas nama Partai Politik;e Rekening atas nama Partai Demokrat;e RAB

Ismail Hasan selaku Ketua DPC Partai DemokratKabupaten Bangkalan seharusnya melaksanakan tugas dan fungsinyasebagaimana diatur dalam AD/ART Partai Demokrat Pasal 68 yaknimelaksanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepartaian baikdi dalam maupun luar cabang, termasuk juga dalam penerimaan BantuanKeuangan Partai Politik yang diterima oleh DPC Partai DemokratKabupaten Bangkalan Tahun 2012; Sehingga atas perbuatan Terdakwa H. Ismail Hasan dan saksi Ir.

antara Pemerintah KabupatenBangkalan dengan DPC Parta Demokrat Kabupaten Bangkalan tentangBelanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten BangkalanTahun 2012; 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pertanggungjawaban Bantuan KeuanganKepada Partai Politik Tahun 2012 DPC Partai Demokrat KabupatenBangkalan;(digunakan dalam perkara an.

Pemerintah KabupatenBangkalan dengan DPC Parta Demokrat Kabupaten Bangkalan tentangBelanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten BangkalanTahun 2012;1 (satu) bendel fotocopy Surat Pertanggungjawaban Bantuan KeuanganKepada Partai Politik Tahun 2012 DPC Partai Demokrat KabupatenBangkalan;Digunakan dalam perkara atas nama Ir.