Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera, yang beralamat di Jalan Letjend. S.Parman No.6 G Bundaran Slipi Jakarta Barat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I;2. Dewan Pimpinan Cabang Kota Medan , yang beralamat di Jalan Pasar III No.124 (Gunung Krakatau) Medan Perjuangan, Kota Medan , yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;3. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Damai Sejahtera, Jl.HM Joni /Menteng Raya No.123 Kota Medan , selanjutnya disebut Turut Tergugat I ;4.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera, yang beralamat diJalan Letjend.

Bahwa dengan dipenuhinya persyaratan Keputusan Rapat PimpinanNasional IV Partai Damai Sejahtera tersebut maka Pencalonananggota Legislatif dari partai lain adalah tidak menyalahi aturan dariPartai Damai Sejahtera, karena sudah merupakan Hasil KeputusanRapat Pimpinan Nasional IV Partai Damai Sejahtera tanggal 12Februari 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai DamaiSejahtera dan Sekretaris Jenderal Partai Damai Sejahtera ;.

DomingoMangasi Pardede Utusan Partai Damai Sejahtera.9.

lain yangdibentuk oleh Partai Politik ;12.Bahwa kemudian dalam Penjelasan Pasal 32 ayat 1 disebutkanYang dimaksud dengan Perselisinan Partai Politik meliputi antaralain : Pada Poin (6 ) Keberatan terhadap Keputusan Partai Politik ;13.Bahwa dengan demikian secara hukum ,dengan adanya Keberatandari Para Penggugat atas Keputusan Partai Damai Sejahtera terhadapPara Penggugat menurut Undang Undang Partai Politik tersebut diatas,, masuk kedalam Perselisihan Partai Politik ;14.Bahwa akan tetapi hingga

saudara walsen Napitupulu utusan partai damaisejahtera..

Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik,menyatakan :1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.2 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.Bahwa Pasal 33 ayat (1)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan

;e menjalankan tugastugas yang diberikan oleh Partai dengan penuh tanggungjawab;f membayar iuran wajib Partai; dan;g melakukan rekrutmen anggota baru.Selanjutnya Pasal 21 Anggaran Dasar PDI Perjuangan hasil Kongres IV tahun 2015menyatakan :1 Setiap Anggota Partai wajib mentaati Disiplin Partai.2 Terhadap pelangegaran Disiplin Partai dikenakan sanksi oleh Partai. 3 Ketentuan lebih lanjut mengenai Penegakan Disiplin Partai diatur dalam AnggaranRumah Tangga Partai.Selanjutnya Pasal 22 Anggaran Dasar

atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai Politik.3.

; dan/atau6 keberatan terhadap keputusan Partai Politik.Bahwa Pasal 40 Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun2015 2020, menyatakan :1 DPP Partai membentuk Mahkamah Partai untuk menyelesaikan perselisihanyang terjadi di dalam internal partai.2 Mahkamah Partai berkedudukan di Kantor DPP Partai.3 Ketentuan lebih lanjut mengenai Mahkamah Partai diatur dalam AnggaranRumah Tangga.Bahwa Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan Tahun 2015 2020, menyatakan:1

Pasal 21 ADPartai yang mengatur Disiplin Partai dan Pasal 22 AD yang mengatur LaranganAnggota yaitu huruf b. melahkukan tindakantindakan yang dapat mencederaikepercayaan rakyat kepada Partai. c. melakukan kegiatan yang merugikan namabaik dan kepentingan Partai, d. mengabaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh partai. h. *melakukan kegiatan dan tindakan yang bertentangandengan anggaran dasar partai, anggaran rumah tangga partai dan peraturanperaturan partai.

Apriana sebagai calon penggantiantarwaktu anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Partai PKPI menggantikansdri. Derwana Farmei Golles. JN yang mengundurkan diri Karena pindah partaidengan surat Nomor : 41/HM.03.5SD6303/KpuKab/I/2019 tanggal 22Januari 2019 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Partai PKPI.2.

JNmengundurkan diri dari keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesiaberdasarkan surat pengunduran diri/oerhenti dari kKeanggotaan partai yangditandatangani oleh yang bersangkutan yang pada pokoknya menyebutkanbahwa sejak tanggal surat pengunduran diri ditandatangani, yangbersangkutan mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Keadilan danPersatuan Indonesia (PKPI) karena yang bersangkutan mencalonkan diri diPILEG 2019 dari partai NASDEM.Bahwa menindaklanjuti surat pengunduran diri dari sdri

Banjar Hasil Pemilihan Umum Tahun2014.Bahwa kemudian ada Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BanjarNomor : 283.a/HM.03.5SD6303/KpuKab/IX/2018 tanggal 13 September2018 tentang PAW Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Partai PKPI.Bahwa kemudian ada Surat Pernyataan dari Dewan Pimpinan Kabupaten(Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) Kabupaten Banjar KalimantanSelatan tanggal 15 September 2018 yang ditandatangani oleh sdr.

Bahwa ada Tanda Terima Surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilandan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia).51. Bahwa ada Surat dari Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan danPersatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor : 164/DPN PKP/XI/2018tanggal 16 Nopember 2018 Perihal Teguran.52. Bahwa ada Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor :385/HM.03.5SD6303/KpuKab/X/2018 tanggal 19 Nopember 2018 PerihalPenangguhan.53.

Fotokopi dari Fotokopi Hasil Rekapitulasi & Verifikasi Faktual KanggotaanCalon PAW Anggota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia KabupatenBanjar Pemilu 2014 oleh Divisi Teknis Penyelenggaran Muhammad Zain, S.Sos, diberi tanda bukti P7;g. Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor : 41/H.M.03.5SD6303/KPUKab/2019Perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Partai PKPI yangdikeluarkan oleh Ketua KPU Kabupaten Banjar pada tanggal 22 Januari2019, diberi tanda bukti P8;9.

menentukan Anggota DPRDdiberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,apabila diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;Bahwa pengusulan pimpinan partai politik dimaksud mempunyai mekanismetersendiri antara partai yang satu dengan partai yang lain yang anggotanyaterwakili dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;Bahwa bagi Partai Demokrat tata cara penggantian antar waktu mempunyaiprosedur dan mekanisme tersendiri yang diatur dalam Anggaran

atas nama PemohonKasasi.Bahwa langkah yang diambil oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Jambidan DPP Partai Demokrat tersebut adalah keliru dan tidak benar karenamenurut Pakta Integritas dan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Partai Demokrat Tahun 2015, alasan pemberhentian karenaadanya putusan pengadilan inkracht atas dugaan tindak pidana harusdilakukan melalui Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat.Bahwa adanya kesalahan DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi dan DPPPartai Demokrat tersebut di

Pakta Integritas Partai Demokrat, pemberhentiankeanggotaan Partai Demokrat dengan alasan terbukti melakukan tindakpidana yang diancam hukuman lima tahun harus didasarkan pada usulandan Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat; sementara dalamkasus Pemohon Kasasi sama sekali tidak ada keputusan dari DewanKehormatan Partai Demokrat yang memberhentikan Pemohon Kasasi.Bahwa ternyata dalam kasus ini, Pemohon Kasasi justru telah membawakasus ini ke Mahkamah Partai Demokrat untuk diperiksa dan diputus

Bahwa apabila alasan yang dikemukakan adalah karena partai politikdalam hal ini Partai Demokrat telah memberhentikan Pemohon Kasasidari anggota partai juga tidak benar karena Pemohon Kasasi telahmengajukan permohonan perselisihan internal partai ke MahkamahPartai akibat pemberhentian oleh Partai Demokrat yang tidak sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku.6.5.

Bahw Mahkamah Partai merasa berkepentingan untuk turut ikut andil didalam melakukan pembelaan terhadap Pemohon Kasasi terkait dengankasus a quo sehingga Pemohon Kasasi diberi bantuan hukum olehMahkamah Partai untuk memperjuangkan marwah Partai Demokrat danMahkamah Partai berdasarkan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentangPartai Politik.7.7.

Mahkamah Partai untuk memeriksa danmemutus perselisihan internal Partai Golkar.

partai politik.

Pada sekitarJam 17:00 WIB, Rapat Pleno DPP Partai GOLKAR dibuka Saudara TheoL. Sambuaga selaku Wakil Ketua Umum DPP Partai GOLKAR yangditunjuk oleh Ketua Umum DPP Partai GOLKAR untuk melanjutkanmemimpin Rapat Pleno DPP Partai GOLKAR, serta didampingi olehSaudara Idrus Marham, Sekretaris Jenderal DPP Partai GOLKAR;Setelah Saudara Theo L.

konstitusi partai yakni fixed term 5 tahun.

yang dilakukanoleh DPP Partai Golkar.

Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjukmelalui Surat Keputusan Majelis Tinggi Partai,setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan PusatPartai.2. Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihaninternal Partai.3. Penyelesaian perselisihan internal Partai harusdiselesaikan dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari.4. Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikatinternal Partai.5.

Dasar danAnggaran Rumah tangga (AD/ART) Partai NasDem, yaituketentuan Pasal 25 AD Partai NasDem tentangMahkamah Partai, yang berbunyi:Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjukmelalui Surat Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelahmenerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat PartaiMahkamah Partai bertugas menyelesaikanperselisihan internal PartaiPenyelesaian perselisihan internal Partai harusdiselesaikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh)hariPutusan Mahkamah Partai bersifat final dan

mengikatinternal Partai.5.

) Partai NasDem, yaituketentuan Pasal 25 AD Partai NasDem tentangMahkamah Partai, yang berbunyi:1.

Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjukmelalui Surat Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelahmenerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai2. Mahkamah Partai bertugas menyelesaikanperselisihan internal Partai3. Penyelesaian perselisihan internal Partai harusdiselesaikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh)hari4. Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikatinternal Partai5.

Bahwa tindakan Tergugat tersebut secara hukum telah merugikan Penggugatdimana Tergugat dikualifikasir telah berpinak kepada Ketua DPC Partai HanuraKota Medan versi Muscablub dibawah pimpinan Ketua Hariman Tua DibataSiregar, SE, Dkk, padahal sejak di bentuk hingga terlaksananya verifikasifaktual terhadap partai politik yang diusung untuk merngikuti pemilihan umumtahun 2004, Penggugat telah berhasil mengusung DPC Partai Hanura KotaMedan sebagai salah satu partai politik yang telah lulus verifikasi

Partai HanuraSumatera Utara sebagai berikut : a.

DPD Partai Hanura Sumatera Utara segera membatalkan suratkeputusan No.076 sampai dengan No. 079 dan mengembalikanHalaman 11 dari 47 hal.Put.49/G/2013/PTUN.Mdnkepemimpinan DPC Partai Hanura Kabupaten Humbang Hasundutan,Samosir, Simalungun dan Kota Medan kepada Ketua dan SekretarisDPC Partai Hanura sebagaimana dalam surat keputusan DPD PartaiHanura Propinsi Sumatera Utara tentang Kepengurusan DPC yang sah ;7.

Bahwa selain itu Tergugat juga telah keliru dan salah dalam menafsirkan suratDPP Partai Hanura Nomor : A/131/DPPHANURA/IV/2013 tanggal 26 April2013 Perihal DPC Partai Hanura Kabupaten Tapanuli Tengah, KabupatenHumbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun dan KotaMedan Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Ketua DPD PartaiHanura Provinsi Sumatera Utara yang mana pada pokoknya surat tersebutmeminta secara adil kepada DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Utarauntuk menyelesaikan

permasalahan DPC Partai Hanura Kota Medan dalamwaktu yang tepat ; 2m nnn nnn nnn nnn nce nc cence nnn nnn nscncccs8.

atas nama Partai Politik;e Rekening atas nama Partai Demokrat;e RAB;e Surat Pernyataan Partai Politik bermaterai Rp6.000,00;Bahwa jenis kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukanoleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangkalan sebagaimana tertuangdalam proposal pencairan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dariBakesbangpol yang bersumber dari APBD Kabupaten Bangkalan TahunAnggaran 2012 adalah sebagai berikut:A.

Nomor 642 K/Pid.Sus/2017permohonan bantuan keuangan partai politik untuk DPC Partai DemokratKabupaten Bangkalan dengan Nomor 013/ 3526/ DPCPD/ X/ 2012 tanggal13 Oktober 2012 kepada Bupati Bangkalan melalui Bakesbangpol denganpersyaratan/kelengkapan sebagai berikut sebagai berikut:e Fotocopy SK DPP Partai Demokrat Kabupaten Bangkalan yangdilegalisir;e Data autensi perolehan suara/kursi di DPRD hasil pemilu Tahun 2009dari KPUD;e NPWP atas nama Partai Politik;e Rekening atas nama Partai Demokrat;e RAB

Ismail Hasan selaku Ketua DPC Partai DemokratKabupaten Bangkalan seharusnya melaksanakan tugas dan fungsinyasebagaimana diatur dalam AD/ART Partai Demokrat Pasal 68 yaknimelaksanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepartaian baikdi dalam maupun luar cabang, termasuk juga dalam penerimaan BantuanKeuangan Partai Politik yang diterima oleh DPC Partai DemokratKabupaten Bangkalan Tahun 2012; Sehingga atas perbuatan Terdakwa H. Ismail Hasan dan saksi Ir.

antara Pemerintah KabupatenBangkalan dengan DPC Parta Demokrat Kabupaten Bangkalan tentangBelanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten BangkalanTahun 2012; 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pertanggungjawaban Bantuan KeuanganKepada Partai Politik Tahun 2012 DPC Partai Demokrat KabupatenBangkalan;(digunakan dalam perkara an.

Pemerintah KabupatenBangkalan dengan DPC Parta Demokrat Kabupaten Bangkalan tentangBelanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten BangkalanTahun 2012;1 (satu) bendel fotocopy Surat Pertanggungjawaban Bantuan KeuanganKepada Partai Politik Tahun 2012 DPC Partai Demokrat KabupatenBangkalan;Digunakan dalam perkara atas nama Ir.

(almarhum), dimana dalam permintaan kesediaan untukHalaman 7 dari 172 halaman Putusan Nomor :138/G/2009/PTUN JKT.menjadi Sekretaris Jenderal DPP Partai Kedaulatantersebut, Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan selalumenyampaikan idealisme bahwa Partai Kedaulatan adalahsebagai Partai Religius Nasionalis yang mempunyaivisi dan misi Partai yang berbeda dengan opartailainnya dimana Partai Kedaulatan memperjuangkanNegara Republik Indonesia yang Eksistensinya setaradalam dunia Internasional; Bahwa selain itu

serta PengurusRanting Partai Kedaulatan telah memberikan sumbangsihdan kontribusi yang sangat besar bagi kelangsungandan hajat hidup Ketua Umum DPP Partai KedaulatanH.

/PARTAI KEDAULATAN/2009 i tentangHASIL HASIL RAPAT PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEDAULATANtertanggal 28 mei 2009 versi Ketua Umum H.IBRAHIMBASRAH, SH.

KedaulatanNo.001/SK/RAPIMNAS/PARTAI KEDAULATAN/2009 tentangHasil Hasil Rapat Pimpinan Nasional Partai Kedaulatantertanggal 28 ~=Mei 2009 pada angka 2 telahdisebutkan : Merekomendasikan kepada Ketua Umum DewanPimpinan Pusat Partai Kedaulatan H.

untuk melakukanpenyederhaan partai politik.

Putusan Nomor 575 K/TUN/PILKADA/2016Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupatiserta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota olehPartai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretarisPartai Politik tingkat Kabupaten/Kota disertai Surat KeputusanPengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calonyang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi:5.

Pasal 39 huruf d angka 3 PKPU Nomor 5 Tahun 2016;Nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusattentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan olehpengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pengurus Partai Politiktingkat kabupaten/kota, yang ditandatangani oleh Ketua Umum danSekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkatpusat;6.

Nuralam S.E., Msi. menyatakan didukung 10(sepuluh) kursi DPRD Kota Jayapura dari 3 (tiga) gabungan Partai Politiksebagai berikut: Partai Demokrat (4 kursi), Partai Keadilan danPersatuan Indonesia (4 kursi), dan Partai Persatuan Pembangunan (2kursi);Bahwa Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota JayapuraPeriode 20172022, Boy Markus Dawir, S.P dan Dr. H. Nuralam S.E.

dan merugikan Partai yang dapat menimbulkandampak negatif terhadap Kredibilitas dan Kapabilitas Partai baiksecara Lokal maupun Nasional;Bahwa, hal ini sesuai dengan AD/ART PKPI pada Bab.

Nuralam,S.E., M.Si. yang diusulkan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia(PKPI), sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 40 ayat (4) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016; Bahwa surat dukungan Partai PKPI terhnadap pasangan calon Boy MarkusDawir, S.P. dan Dr. H.

AD/ART Partai GOLKAR jo.

,SE., tertanggal 5 Oktober 2011 (vide bukti 12).didahului oleh adanya sengketa antara anggota partai politik dengan partai politiknya,dalam hal ini sengketa antara Penggugat dengan Partai Golongan Karya.

Bahwa keberatan terhadap keputusan partai politik int menurut penjelasanPasal 32 ayat (1) UndangUndang Partai Politik, yaitu UndangUndang No. 2 Tahun2008 tentang Partai Politik, dan UndangUndang No. 2 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,merupakan perselisihan partai politik, dimana lembaga peradilan yang berwenangmemeriksa dan memutus perkara partai politik ini menurut ketentuan Pasal Pasal 33ayat (1) UndangUndang Partai Politik, adalah Pengadilan

Negeri.4 Bahwa UndangUndang Partai Politik, memang memberikan kewenangankepada partai politik untuk memberhentikan anggotanya sesuai denganKetentuan Pasal 16 ayat (1) UndangUndang Partai Politik.

dari Partai Golongan Karyaatas nama 4H.

1 (bendel) foto copy Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Keadilan Sejahtera, No. 8. 8 (delapan) lembar Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019.

1 (satu) bendel Model K2-PK.NAS Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Nasional Tahun 2019 (Partai Keadilan Sejahtera). 1 (satu) bendel Model K3-PK.PROV Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tingkat Provinsi Tahun 2019 (Partai Keadilan Sejahtera). 1 (satu) bendel Model K4-PK.KAB/KOTA Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Partai Keadilan Sejahtera).

1 (satu) buah foto copy Model LPPDK2-PARPOL (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye Periode tanggal 20/02/2018 s/d 25/04/2019, Nomor Rekening Khusus : 0749842276. 1 (satu) buah foto copy Model LPPDK7-PARPOL (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota GHOFURUROCHIM, S.H., Daerah Pemilihan DP Purworejo 6, No. NPWP 70.874.303.4-531.000, Periode dari tanggal 23 September 2018 s/d tanggal 25 April 2019.

1 (satu) ikat alat peraga kampanye Partai Keadilan Sejahtera nomor 8 caleg nomor 2 GHOFURUROCHIM, S.H.Dikembalikan kepada Terdakwa; 4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

KeadilanSejahtera).Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pwr1 (satu) bendel Model K4PK.KAB/KOTA Nama Pelaksana KampanyePemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Partai KeadilanSejahtera).1 (satu) buah foto copy Model LPPDK2PARPOL (PARTAI KEADILANSEJAHTERA) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanyePeriode tanggal 20/02/2018 s/d 25/04/2019, Nomor Rekening Khusus :0749842276.1 (satu) buah foto copy Model LPPDK7PARPOL (PARTAI KEADILANSEJAHTERA) Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten

KeadilanSejahtera).1 (satu) bendel Model K4PK.KAB/KOTA Nama Pelaksana KampanyePemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Partai KeadilanSejahtera).1 (satu) buah foto copy Model LPPDK2PARPOL (PARTAI KEADILANSEJAHTERA) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanyePeriode tanggal 20/02/2018 s/d 25/04/2019, Nomor Rekening Khusus :0749842276.1 (satu) buah foto copy Model LPPDK7PARPOL (PARTAI KEADILANSEJAHTERA) Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/KotaGHOFURUROCHIM, S.H., Daerah Pemilihan DP Purworejo

Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersamasama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkanPasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab ataspelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN PwrMenimbang, bahwa Pelaksana pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kotaterdiri atas :a. pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota;calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;Juru Kampanye;orang seorang;

KeadilanSejahtera).e 1 (satu) bendel Model K4PK.KAB/KOTA Nama Pelaksana KampanyePemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Partai KeadilanSejahtera).e 1 (satu) buah foto copy Model LPPDK2PARPOL (PARTAI KEADILANSEJAHTERA) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanyeHalaman 62 dari 66 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN PwrPeriode tanggal 20/02/2018 s/d 25/04/2019, Nomor Rekening Khusus :0749842276.e 1 (satu) buah foto copy Model LPPDK7PARPOL (PARTAI KEADILANSEJAHTERA) Nama Calon Anggota DPRD

Bahwa Partai Barisan Nasional kabupaten Supioribersama sama dengan Partai Demokrat Partai PersatuanPembangunan Partai Patriot Partai Matahari Bangsa ,Partai Pelopor, Partai Karya Peduli Bangsa , danPartai Karya Perjuangan telah membentuk koalisipembaharu supiori dengan mengusung bakal calon Bupati9. Bahve,..../dan wakil BUpati kabupaten supiori periode 2010 sampaidengan 2015 atas nama JULIANUS MNUSEFER S.Si,Th,MAPdan THEODORUS KAWER,Sip,Msi.7.

BASTIAN KAFIARsebagai Ketua Partai BARNAS Kabupaten SupioriProvinsi PAPUA telah di cabut oleh DPP Partai BARNASdan juga oleh oleh DPD Partai BARNAS Provinsi PAPUAdan menetapkan agar SK DPP Difinitif ( SK ) Penggugatdiberlakukan kembali untuk menjalankan urusankepartain sebagaimana mestinyaBahwa pada tanggal 3 AgUstus 2010 SekertarisJenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasionalmembuat surat pernyataan yang intinya menyatakan SKnomor 045/SKI/DPP.P.BARNAS/v/2010 TANGGAL 1 mei 2010perihal surat

Surat Rekomendasi dari DPC Partai BarnasNomor: 01/Rek/DPC. P.Barnas/S/2010,tertanggal 28 Mei 2010; dand. Surat Tugas dari DPP Partai Barnas Nomor:001/ST/DPPP BARNASYVII/2010, tertanggal 13Juli 20103.

Barisan Nasional. tentangpengesahan penyempurnaan susunan Pengurus DewanPimpin Cabang Partai Barisan.

Saidin tidak mengamankan kebijakan partai; Bahwa saksi mengetahui Partai Barnas mendukung kandidat29 Bahwe , ??/Drs Hendrik Rumkabu ;Saksi: ONESIMUS RUMBEKWAN, SE; Bahwa saksi adalah pengurus dari Partai PAN; Bahwa tanggal pendaftaran tanggal 20 Juli 2010; Bahwa saksi mengetahui Sdr.

Hj.ANITA LUBIS, baik untuk diri sendiri maupun selaku ketua DewanPimpinan Daerah Partai Demokrat Kabupaten Deli Serdang, beralamatdijalan Raya Medan Lubuk Pakam KM22 Lubuk Pakam, yang semuladisebut sebagai Tergugat II, sekarang sebagai Terbanding II;Il. Hj.

FATMAWATI TAKRIM, baik untuk diri sendiri maupun selaku KetuaDewan pimpinan Daerah Partai Demokrat Kabupaten Deli Serdang,beralamat .............beralamat di Jalan Raya Medan Lubuk Pakam KM22 Lubuk Pakam, yangsemula disebut sebagai Tergugat III, sekarang sebagai Terbanding III;IV.

DPP PARTAI DEMOKRAT cq DPD PARTAI DEMOKRAT PROPINSISUMATERA UTARA cq DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN DELISERDANG, berkedudukan di jalan Raya Medan Lubuk Pakam KM22Lubuk Pakam, yang semula disebut sebagai Tergugat IV, sekarang sebagaiTerbanding IV;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan denganperkara tersebut;TENTANG DUDUKNYA PERKARA; Mengutip serta memperhatikan semua uraianuraian tentang hal tersebutyang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan

Bahwa dalam kasus ini Penggugat/ Pembanding mengajukan gugatanterhadap Partai yang telah mengajukan proses pergantian antar waktuterhadap Penggugat/ Pembanding dari kedudukannya sebagai anggotaDPRD Kabupaten Deli Serdang yang menurut Penggugat tidak sesuaidengan ketentuan perundangundangan dan karenanya para Tergugat telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu melanggar hak subjektifPenggugat serta bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikaphatihati yang seharusnya dimiliki seseorang

Bahwa pendapat Penggugat/ Pembanding tersebut adalah kurang tepatkarena menurut Pengadilan Tinggi tindakan pimpinan partai tersebutadalah suatu kebijakan dari intern partai itu sendiri yang tidak tunduk dantidak merupakan kewenangan peradilan umum untuk mengujinya dan halini juga telah dikemukakan sendiri oleh Penggugat/ Pembanding yangmerujuk kepada ketentuan yang diatur dalam undangundang No.10Tahun 2008;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca,meneliti dan mempelajari dengan

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL (DPP PAN),beralamat di Jl Warung Buneit Raya No.17 Jakarta Selatan.Selanjutnya disebut sebagai ..................ce eee TERGUGAT I;2. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KOTASURABAYA ; beralamat di Jl. Karimata No. 18 Surabaya. Selanjutnya disebutSo Oo) TERGUGAT II;3. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL JAWA TIMUR ;beralamat di Jl Darmo Kali No. 5 C Surabaya.

Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KUSJ/007/1/2007 yang ditandatangani oleh Soetrisno Bachir selaku Ketua Umum danZulkifi Hasan Selaku Sekretaris Jenderal DPP PAN memutuskan : menetapkan pertamaMemberhentikan Tetap Penggugat sebagai anggota Partai Amanat Nasional. Keduaterhitung sejak tanggal penetapan SK in. DPP PAN menyatakan :a. Mencabut Hak Penggugat sebagai anggota Partai Amanat Nasional ;b.

Membebaskan Penggugat dari seluruh tugas, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab sebagai anggota Partai Amanat Nasional ;c. Memberhentikan Penggugat dari seluruh jabatannya baik di dalam Partai AmanatNasional maupun jabatan di luar partai yang kaitannya dengan posisinya sebagaianggota PAN ;d. Merecall atau menarik kembali Penggugat dari kedudukannya sebagai anggotaDPRD Kota Surabaya dari Partai Amanat Nasional ;e.

Amanat Nasional adalahbertentangan dengan hukum, Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional,sehingga tidak sah menurut hukum ;Membatalkan SK DPP PAN Nomor : PAN/Kpts/KUSJ/007/1/2007 tertanggal 17 Januari2007 tentang pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Amanat Nasional ;Memerintahkan kepada :a.

Fotocopy SK DPP PAN No.PAN/A/KPTS/KUSJ/007/1/2007 tentang pemberhentiantetap Penggugat sebagai anggota Partai Amanat Nasional, bertanda P1 ;2. Fotocopy AD/ART PAN, bertanda P2 ;3.

Bahwa dalam pencalonan sebagai Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura,Para Penggugat diusung oleh 11 (sebelas)Partai Politik yakni ; Partai Indonesia Sejahtera, Jumlah Suara1408 atau 2,58% ; Partai Kedaulatan, Jumlah Suara 1093 atau2,01% : Partai Matahari Bangsa, Jumlah Suara 802atau 1,47% ; Partai Pekerja Dan Pengusaha Indonesia,Jumlah Suara 547 atau 1.00% ; Partai Republika Nusantara, Jumlah Suara753 atau 1,38% ; Partai Perjuangan Indonesia Baru, JumlahSuara 880 atau 1,61% ; Partai

Kasih Demokrasi Indonesia, JumlahSuara 656 atau 1,20% : Partai Pemuda Indonesia, Jumlah Suara 549atau 1,01% ; Partai Merdeka, Jumlah Suara 201 atau0,37% ; Partai Barisan Nasional, Jumlah Suara 558atau 1,02% ; Partai Demokrasi Pembaruan, Jumlah Suara774 atau 1,42% :Total Perolehan suara 11 (sebelas) Parpol adalah 8,221suara atau 15,08% sehingga memenuhi jumlah dukungan15% sesuai ketentuan didalam Pasal 4 ayat (1) huruf(6) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang TataCara Pencalonan Pemilihan Umum

Partai Politik atau Gabungan PartaiPolitik yang sudah mengajukan Bakal Pasangan Calon dansudah menandatangani kesepakatan pengajuan Bakal PasanganCalon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada BakalPasangan Calon yang bersangkutan dengan ketentuan apabilapartai politik atau gabungan partai politik tetap menarikdukungan terhadap Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan,Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebutdianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang telahdiajukan7.

Bukti P5Surat Pencalonan Model BKWK.KPU. tanggal 15September 2011, yang didukung danditandatangani oleh 11 (sebelas) Partai Politikantara lain : Partai Indonesia Sejahtera,Partai Kedaulatan, Partai Mataharai Bangsa,PPPI, Partai Republika Nusantara, KDI, PartaiPemuda Indonesia, Partai Merdeka, PPIB, PartaiBarisan Nasional, dan Partai DemokrasiPembaruan. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;. Bukti P6Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama AntarPartai Politik Peserta Pemilukada Dalam19 dari 44 Hal.

Bukti P2926Surat Keputusan DPP Partai Pemuda IndonesiaNomor SK32 23/DPPPPI/A/1X/2011 TentangKomposisi dan Susunan Personalia Dewan PimpinanCabang Partai Pemuda Indonesia KabupatenJayapura Provinsi Papua Masa Bhakti 2011 2016Tanggal 1 Agustus 2011. (Fotocopy sesuai denganfotocopy) ;30.

terjadi, maka kepengurusan DewanPengurus Partai dipegang oleh kepengurusan setingkat lebihtinggi, atau membentuk caretaker sebagai pengurus sementara;Bahwa berdasarkan Peraturan Partai Kebangkitan Bangsa No.0534/DPPO2/IIWA.I/I/2002 tertanggal 28 Januari 2003, tentang tata kerja DewanPengurus PKB :A.

EDDYCHARDJO, SH, MM, sudah berpindah partai dari Partai KebangkitanBangsa (PKB) ke Partai Matahari Bangsa (PMB) dan Sdr. EDDYCHARDJO, SH, MM, juga telah menjadi calon tetap Anggota DPRP dalampemilu Tahun 2009 dengan nomor urut 2 dari partai (PMB) (Bukti T1 a) ;Dengan berdasarkan hal tersebut di atas DPP PKB telah mengeluarkansurat pemecatan, PAW dan Recall untuk saudara EDDY CHARDJO,SH,MM.

EDDYCHARDJO, SH, MM, sudah berpindah partai dari Partai KebangkitanBangsa (PKB) ke Partai Matahari Bangsa (PMB) dan Sdr. EDDYCHARDJO, SH, MM, juga telah menjadi calon tetap Anggota DPRP dalampemilu Tahun 2009 dengan nomor urut 2 dari partai (PMB) ;Dengan telah berpindahnya Partai dari salah satu Penggugat (Sdr.

Pusat Partai Kebangkitan Bangsa.

Memelihara kemurnian perjuangan partai sesuai dengan AD/ART,putusan forum permusyawaratan partai dan peraturan partai.b.

Nuryadi, S.Ag menjadi PesertaPemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil KepalaDaerah yang memenuhi syarat karena didukung oleh14 (empat belas) partai peserta Pemilu KabupatenBanjar yakni ;a. Partai Bulan Bintang (PBB)b. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)c. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia(PNBKI)d. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)e. Partai Matahari Bangsa (PMB)f. Partai Barisan Nasional (BERNAS)g. Partai Republikanh. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)i.

Partai Indonesia Sejahtera (PIS)j. Partai Karya Perjuangan (PKP)k. Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB)1. Partai Persatuan Daerah (PPD)m Partai Serikat Indonesia (PSI)n.

Partai Pemuda Indonesia (PPI)Di mana pada surat pencalonan / kesepakatan /10surat pernyataan gabungan partai politik tidakditanda tangani oleh Pimpinan Partai Politikseperti yang disyaratkan oleh UndangUndang Nomor12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentang PemerintahDaerah Pasal 59 yang berbunyi:(5) Partai politik atau gabungan partalpolitik pada saat mendaftarkan calon partaipolitik, wajib menyerahkan:a.

Surat pencalonan yang ditanda tangani olehPimpinan partai politik atau pimpinan partaipolitik yang bergabung ;b. kesepakatan' tertulis antar partai politikyang bergabung untuk mencalonkan' pasangancalon ;c. surat pernyataan tidak akan menarikpencalonan atas pasangan yang dicalonkan yangditandatangani oleh pimpinan partai politikatau) para pimpinan partai politik yangbergabung;(6) Partai politik atau gabungan partaipolitik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan

Surat pencalonan yang ditanda tangani olehPimpinan partai politik atau pimpinan partaipolitk yang bergabung ;b. kesepakatan'tertulis antar partai politikyang bergabung untuk mencalonkan' pasangancalon ;C. surat pernyataan tidak akan menarikpencalonan atas pasangan yang dicalonkan yangditandatangani oleh pimpinan partai politikatau) para pimpinan partai politik yangbergabung ;16.

Bulan Bintang Distrik Biak TimurKabupaten Biak Numfor ;Bahwa awalnya saksi sedang berada di Kantor Koramil BiakTimur kemudian saksi Colombus Senandi Usyor datang mintatolong kepada saksi untuk mengantarkan ke rumahnya di Adibainamun tidak sampai ke rumah saksi tersebut, saksi ColombusSenandi Usyor turun di Posko Partai Bulan Bintang ;Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Colombus Senandi Usyordi depan Posko Partai Bulan Bintang melihat ada 4 (empat) orangyang berada ditempat tersebut, 3 (tiga) orang

Biak Numfor ;Bahwa awalnya saksi sedang tidur bersama saksi AgusRumansara dan juga terdakwa dalam ruang tengah PoskoSekertariat Partai Bulan Bintang sementara saksi AdolofBaransano bersama lIsterinya berada didalam satu kamartersendiri yang juga berada di Posko Sekertariat Partai BulanBintang sedangkan saksi Jhon Fairio bersama saksi YulianusRumpaidus juga sedang tidur di ruang sekretariat Partai BulanBintang bersebelahan dengan ruangan tempat saksi tidur padasaat itu ;Bahwa sekitar jam 03. 00 Wit

Saksi YULIANUS RUMPAIDUS, di bawah Janji menurut Agama KristenProtestan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan dan dimintai keterangansehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan olehterdakwa KLEMENS BAAB terhadap saksi korban KARELRUMANSARA;Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul04.00 WIT, bertempat di Posko partai Bulan Bintang Distrik BiakTimur Kab.

Adam Rumansara ;e Menurut informasi yang saksi dengar bahwa kejadian tersebutterjadi pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 04. 00WIT, bertempat di Posko partai Bulan Bintang Distrik Biak TimurKab.

Biak Numfor ;Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwaklemens Baab dan yang menjadi korban adalah KarelRumansara ;Bahwa benar sebelum kejadian penganiayaan saksi korbanKarel Rumansara datang ke Posko Partai Bulan Bintang yangberalamat di JI. Bosnik Raya Kampung Bosnik Sub Distrik BiakTimur Kab.

Pengurus Dewan PimpinanProvinsi Kalimantan Selatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPPPKP INDONESIA) Kalimantan Selatan Masa Bakti 2011 2016 (T.2).

Pasal 34 ayat (4)Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinankeputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/ataukabupaten/kota kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.Pasal 34 ayat (6)Dalam hal pengesahan kepengurusan PartaiPolitik tingkatkabupaten / kota tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politiktingkat pusat, KPU Provinsi/KIP Aceh meminta kepengurusanPartai Politik tingkat kabupaten/kota kepada Pimpinan PartaiPolitik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran PasanganCalon

Dalam hal terdapat Partai Politik memiliki lebih dari 1(satu) kepengurusan, KPU Provinsi/KIPAceh atauKPU/KIP Kabupaten/Kota hanya menerima 1 (satu)Pasangan Calon yang didaftarkan oleh Pimpinan PartaiPolitik atau gabungan Partai Politik yang dinyatakansah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.(3) Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Gabungan(4)Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat Kabupaten/Kota yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 35 memberikan dukungan kepada lebihdari (satu

Dalam hal terdapat perubahan keputusan tentangkepengurusan Partai Politik tingkat pusat,dan/atautingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kotasetelah pendaftaran, Partai Politik wajib menyerahkankeputusan Pimpinan Partai Politik tentangkepengurusan yang baru sesuai dengan peraturanperundang undangan.(5) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi terhadapdokumen perubahan kepengurusan sebagaimanadimaksud pada ayat (4).(6) Perubahan kepengurusan Partai Politik

Politik dipusatdan di daerah sewaktuwaktu bisa berubah, hanya UndangUndang Partai Politikmensyaratkan bahwa pergantian ditingkat pusat yang perlu didaftarkan keMenkumham, sementara di daerah tidak ada kewajiban tentang itu; Saksi ahli menerangkan bahwa mekanisme Partai Politik berbedabeda;Bahwa terhadap perbedaan pendapat antara Pengurus Partai Politik Kabupaten/Kotadalam hal pengajuan pasangan calon Kepala Daerah, kemudian secara mendadakdilakukan pergantian oleh Pengurus Pusat dan itu kadangkadang