atas nama Partai Politik;e Rekening atas nama Partai Demokrat;e RAB;e Surat Pernyataan Partai Politik bermaterai Rp6.000,00;Bahwa jenis kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukanoleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangkalan sebagaimana tertuangdalam proposal pencairan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dariBakesbangpol yang bersumber dari APBD Kabupaten Bangkalan TahunAnggaran 2012 adalah sebagai berikut:A.

Nomor 642 K/Pid.Sus/2017permohonan bantuan keuangan partai politik untuk DPC Partai DemokratKabupaten Bangkalan dengan Nomor 013/ 3526/ DPCPD/ X/ 2012 tanggal13 Oktober 2012 kepada Bupati Bangkalan melalui Bakesbangpol denganpersyaratan/kelengkapan sebagai berikut sebagai berikut:e Fotocopy SK DPP Partai Demokrat Kabupaten Bangkalan yangdilegalisir;e Data autensi perolehan suara/kursi di DPRD hasil pemilu Tahun 2009dari KPUD;e NPWP atas nama Partai Politik;e Rekening atas nama Partai Demokrat;e RAB

Ismail Hasan selaku Ketua DPC Partai DemokratKabupaten Bangkalan seharusnya melaksanakan tugas dan fungsinyasebagaimana diatur dalam AD/ART Partai Demokrat Pasal 68 yaknimelaksanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepartaian baikdi dalam maupun luar cabang, termasuk juga dalam penerimaan BantuanKeuangan Partai Politik yang diterima oleh DPC Partai DemokratKabupaten Bangkalan Tahun 2012; Sehingga atas perbuatan Terdakwa H. Ismail Hasan dan saksi Ir.

antara Pemerintah KabupatenBangkalan dengan DPC Parta Demokrat Kabupaten Bangkalan tentangBelanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten BangkalanTahun 2012; 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pertanggungjawaban Bantuan KeuanganKepada Partai Politik Tahun 2012 DPC Partai Demokrat KabupatenBangkalan;(digunakan dalam perkara an.

Pemerintah KabupatenBangkalan dengan DPC Parta Demokrat Kabupaten Bangkalan tentangBelanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten BangkalanTahun 2012;1 (satu) bendel fotocopy Surat Pertanggungjawaban Bantuan KeuanganKepada Partai Politik Tahun 2012 DPC Partai Demokrat KabupatenBangkalan;Digunakan dalam perkara atas nama Ir.

Putusan Nomor 575 K/TUN/PILKADA/2016Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupatiserta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota olehPartai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretarisPartai Politik tingkat Kabupaten/Kota disertai Surat KeputusanPengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calonyang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi:5.

Pasal 39 huruf d angka 3 PKPU Nomor 5 Tahun 2016;Nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusattentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan olehpengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pengurus Partai Politiktingkat kabupaten/kota, yang ditandatangani oleh Ketua Umum danSekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkatpusat;6.

Nuralam S.E., Msi. menyatakan didukung 10(sepuluh) kursi DPRD Kota Jayapura dari 3 (tiga) gabungan Partai Politiksebagai berikut: Partai Demokrat (4 kursi), Partai Keadilan danPersatuan Indonesia (4 kursi), dan Partai Persatuan Pembangunan (2kursi);Bahwa Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota JayapuraPeriode 20172022, Boy Markus Dawir, S.P dan Dr. H. Nuralam S.E.

dan merugikan Partai yang dapat menimbulkandampak negatif terhadap Kredibilitas dan Kapabilitas Partai baiksecara Lokal maupun Nasional;Bahwa, hal ini sesuai dengan AD/ART PKPI pada Bab.

Nuralam,S.E., M.Si. yang diusulkan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia(PKPI), sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 40 ayat (4) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016; Bahwa surat dukungan Partai PKPI terhnadap pasangan calon Boy MarkusDawir, S.P. dan Dr. H.

Dalam Pertimbangannya KOMISI PEMILIHANUMUM pada huruf ( b ) Bahwa Anggota Partai Politik yang diberhentikan olehPimpinan Partai Politik yang berwenang dapat mengajukan keberatan kepadaMAHKAMAH PARTAI POLITIK, Pengadilan Negeri dan melakukan upayahukum Kasasi Melalui Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Perubahan UndangUndangNomor 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.Pada huruf (C) Bahwa Anggota Partai Politik yang diberhentikan dan sedangdalam proses pengajuan

Oktober 2012, yangmenindaklanjuti Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PersatuanPembangunan Nomor 024/SK/DPP/C/IX/2012.4. Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PersatuanPembangunan Nomor 024/SK/DPP/C/IX/2012 Tentang Pemberhentian Sadr.Muaddin dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang isinyamemutuskan memberhentikan Sdr. Muaddin, SH., dari Anggota PartaiPersatuan Pembangunan termasuk dalam jabatannya sebagai Anggota DPRDKabupaten Banjar.5.

Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor024/SK/DPP/C/IX/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang PemberhentianSdr. Muaddin dari anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang diterimaDPD PPP Kabupaten Banjar;b. Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan PembangunanKabupaten Banjar Nomor 185/X/2012 bulan Oktober 2012 perihalPemberhentian Sdr.

., dan Penggantian Antar waktu AnggotaDPRD Kabupaten Banjar dari Partai Persatuan Pembangunan, yangditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Banjar;c. Surat Ketua DPRD Kabupaten Banjar Nomor 170/229/DPRD tanggal 8Oktober 2012 perihal Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten BanjarAn. Muaddin, SH., (dari Partai Persatuan Pembangunan), ditujukan kepadaGubernur Kalimantan Selatan Cq. Bupati Banjar; dand.

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 102 ayat (2) menyebutkan dalam halAnggota Partai Politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yangbersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan, pemberhentiananggota partai politik yang bersangkutan sah setelah adanya putusanPengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap..

Bahwa Penggugat adalah bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati yangdiusung oleh koalisi partai yang terdiri dari Partai Demokrat (PD), Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai AmanatNasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golongan1c.

Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Nabire olehDPP Partai Golongan Karya Munas Bali dan DPP Partai Golongan Karya MunasJakarta, bertanggal 26 Juli 2015; Keputusan DPP Partai Golongan Karya Versi Aburisal Bakrie Tanggal Juli 2015;Surat DPP Partai Golongan Karya Versi Aburisal Bakrie tentang dukungan kepadaPemohon; 2222202 eRekomendasi DPD Partai Golongan Karya Provinsi Papua bertanggal 25 Juli 2015;fKeputusan DPP Partai Golongan Karya bertanggal 7 Agustus 2015 tentangKepengurusan DPD

Partai Kebangkitan Bangsa : Halaman 5 dari 25 hal.

No. 5/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKSDemokrat (3 Kursi), Partai Keadilan Sejahtera (1 Kursi), Partai Amanat Nasional (3Kursi), Partat Demokrasi Indonesia Perjuangan (3 Kursi), dan Partai PersatuanPembangunan (2 Kursi). Jumlah dukungan Partai Politik sebanyak 12 kursi atausebanyak 48%; 9 22 9 29 3 Bahwa untuk Partai Golkar pada saat pendaftaran tanggal 28 Juli 2015, dalamFormulir B.KWK Parpol Penggugat sama sekali TIDAK MENCANTUMKANPARTAI GOLKAR SEBAGAI PARTAI PENGUSUNG PENGGUGAT.

Partai Golkar Kepengurusan Agung Laksono,bertanggal Juli 2015; Foto copy Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai GolonganKarya Provinsi Papua, bertanggal 25 Juli 2015; Foto copy surat DPD Partai Golongan Karya Provinsi Papua TentangPengusulan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dari Partai GolonganKarya, bertanggal 10 Juli 2015; Foto copy Keputusan DPP Partai Golongan Karya Tentang PelaksanaTugas Pengurus DPD Partai Golongan Karya Provinsi Papua,bertanggal 31 Maret 2015; Foto copy Keputusan DPP Partai

Kepala Daerah yang diusung oleh partai politik ataugabungan partai politik itu harus dibuktikan denganmekanisme interen dalam partai, mekanisme interen dalampartai itu yang bagaimana dia diproses sampai denganterakhir, dan sampai dengan Berita Acara Penjaringan.

Di tanggal 15 Maret 2010, = adapenambahan dukungan partai politik, datanglah Ketua DPDpartai Golkardandan Sekretaris, Ketua DPD partai PKPB dan Sekretaris, Ketuapartai Gerindra dan Sekretaris dalam rangka penambahanpartai politik untuk bergabung ~~ yakni partai Gerindra.116Diserahkan pula dokumen Pencalonan Perubahan, karena SuratPencalonan model B, B1 dan B3 hanya diisi oleh partai Golkardan partai PKPB pasca tanggal 12 Maret 2010.

Oleh karena adapenambahan partai politik, maka formulir model B, Bl dan B3harus disesuaikan yakni ditambah satu partai lagi, makagabungan partai politik dari koalisi Paket Gewayan TanaLamaholot menjadi 3 partai, yakni partai Golkar, partai PKPBdan partai Gerindra. Kemudian sampai dengan tanggal 15 Maret2010 = pukul OO itu adalah batas akhir pendaftaran.

Jikalau lebihdari 1 (satu) partai, yakni 2 (dua) partai atau lebih makaperlu dibuat Keputusan gabungan partai politik, sehingga halini harus ditaati dan wajib bagi semua partai politik yangterlibat dalam Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun2010121Bahwa Penggugat tidak lulus verifikasi karena yang dimintaadalah Keputusan gabungan partai politik bukan kesepakatanbersamaBahwa Partai Golkar, Gerindra dan PKPB hadir pada tahapsosialisasi 3 eeeBahwa tahapan pemilukada setelah verifikasi untuk sementaraKomisi

suratkeputusan partai politik.

Bulan Bintang Distrik Biak TimurKabupaten Biak Numfor ;Bahwa awalnya saksi sedang berada di Kantor Koramil BiakTimur kemudian saksi Colombus Senandi Usyor datang mintatolong kepada saksi untuk mengantarkan ke rumahnya di Adibainamun tidak sampai ke rumah saksi tersebut, saksi ColombusSenandi Usyor turun di Posko Partai Bulan Bintang ;Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Colombus Senandi Usyordi depan Posko Partai Bulan Bintang melihat ada 4 (empat) orangyang berada ditempat tersebut, 3 (tiga) orang

Biak Numfor ;Bahwa awalnya saksi sedang tidur bersama saksi AgusRumansara dan juga terdakwa dalam ruang tengah PoskoSekertariat Partai Bulan Bintang sementara saksi AdolofBaransano bersama lIsterinya berada didalam satu kamartersendiri yang juga berada di Posko Sekertariat Partai BulanBintang sedangkan saksi Jhon Fairio bersama saksi YulianusRumpaidus juga sedang tidur di ruang sekretariat Partai BulanBintang bersebelahan dengan ruangan tempat saksi tidur padasaat itu ;Bahwa sekitar jam 03. 00 Wit

Saksi YULIANUS RUMPAIDUS, di bawah Janji menurut Agama KristenProtestan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan dan dimintai keterangansehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan olehterdakwa KLEMENS BAAB terhadap saksi korban KARELRUMANSARA;Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul04.00 WIT, bertempat di Posko partai Bulan Bintang Distrik BiakTimur Kab.

Adam Rumansara ;e Menurut informasi yang saksi dengar bahwa kejadian tersebutterjadi pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 04. 00WIT, bertempat di Posko partai Bulan Bintang Distrik Biak TimurKab.

Biak Numfor ;Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwaklemens Baab dan yang menjadi korban adalah KarelRumansara ;Bahwa benar sebelum kejadian penganiayaan saksi korbanKarel Rumansara datang ke Posko Partai Bulan Bintang yangberalamat di JI. Bosnik Raya Kampung Bosnik Sub Distrik BiakTimur Kab.

Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjukmelalui Surat Keputusan Majelis Tinggi Partai,setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan PusatPartai.2. Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihaninternal Partai.3. Penyelesaian perselisihan internal Partai harusdiselesaikan dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari.4. Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikatinternal Partai.5.

Dasar danAnggaran Rumah tangga (AD/ART) Partai NasDem, yaituketentuan Pasal 25 AD Partai NasDem tentangMahkamah Partai, yang berbunyi:Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjukmelalui Surat Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelahmenerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat PartaiMahkamah Partai bertugas menyelesaikanperselisihan internal PartaiPenyelesaian perselisihan internal Partai harusdiselesaikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh)hariPutusan Mahkamah Partai bersifat final dan

mengikatinternal Partai.5.

) Partai NasDem, yaituketentuan Pasal 25 AD Partai NasDem tentangMahkamah Partai, yang berbunyi:1.

Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjukmelalui Surat Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelahmenerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai2. Mahkamah Partai bertugas menyelesaikanperselisihan internal Partai3. Penyelesaian perselisihan internal Partai harusdiselesaikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh)hari4. Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikatinternal Partai5.

Menetapkan barang bukti berupa: 4 (empat) helai bendera Partai Aceh; 4 (empat) batang tiang dari bambu dengan ukuran panjang lebih kurang 3 meter;dikembalikan kepada Razali Bin Hasbi;4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menyatakan barang bukti berupa:e 4 (empat) helai bendera Partai Aceh;e 4 (empat) batang tiang dari bambu dengan ukuran panjang lebih kurang 3 meter;Dikembalikan kepada Muchtar Bin Yusuf;1 Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agarhukuman Terdakwa dipertimbangkan karena ini bukan pekerjaan pribadi tetapi atasperintah partai;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwayang pada pokoknya tetap

Dan dalam keadaanemosi terdakwa menuju ke kantor Partai Aceh dengan mengendarai sepeda motorroda 4, yang berada dijalan Rancung hendak menanyakan kenapa spanduk CalegPNA yang hendak dipasang dilarang oleh Saudara Mawardi, dan karena orang yangberada di kantor Partai Aceh melarikan diri, secara spontan terdakwa mencabutbendera partai Aceh yang berada ditengah jalan Medan Banda Aceh Desa BatuphatTimur Kecamatan Muara Satu) Kota Lhokseumawe, dan lalu terdakwamencampakkannya di atas trotoar;Perbuatan

benderaPartai Aceh;Bahwa akibat kejadian secara materil tidak ada kerugian akan tetapi secaramoril sangat berat masalah harga diri Partai Aceh;Bahwa yang saksi laporkan adalah Terdakwa ;Bahwa bendera Partai Aceh yang diturunkan pada saat itu sekitar 50 (limapuluh) bendera ;Bahwa bendera itu setelah dicabut diletakkan di atas trotoar di tengah jalan;Bahwa yang memberitahukan kepada saksi, bahwa terdakwa yangmelakukan itu adalah M.

Nasir;Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 3/Pid.B/2014/PNLsm.e Bahwa lokasi penurunan Bendera Partai Aceh itu bertempat di Jalan MedanBanda Aceh, Desa Batuphat Timur, Kec.

Aceh;e 4(empat) batang tiang dari bambu dengan ukuran panjang lebih kurang 3 meter;merupakan milik Partai Aceh, maka dikembalikan kepada Razali Bin Hasbi selakuKetua DPC Partai Aceh Kecamatan Muara Satu;;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perludipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;Keadaan yang memberatkan:e Perbuatan terdakwa merugikan partai lain khususnya Partai Aceh;Keadaan yang meringankan:e Terdakwa bersikap sopan

sebagaimanaditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku dan seluruhpersyaratan tersebut telah terlebih dahulu diperiksa/diverifikasi oleh Partaipengusung yakni DPC Partai democrat Kabupaten Nagan Raya.

Raya, yakni Surat Nomor: 003/PEM/DPC.PD/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 Perihal Klarifikasi, yangpada pokoknya meminta Penggugat untuk mengklarifikasi tentang KartuTanda Anggota (KTA) Partai Demokrat atas nama Penggugat.

Sesuai permintaan tertulis dari DPC Partai7Demokrat atas nama Penggugat pada hari Rabu tanggal 11 Juki 2013, pukul10.30 WIB s/d selesai bertempat di Kantor DPC Partai Demokrat ProvinsiAceh. JiIn. Tgk. Imuem Lueng Bata No. 9 Banda Aceh =;Bahwa dalam klarifikasi tentang KTA sesuai permintaan DPC PartaiDemokrat Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dikemukakan pada posita 6di atas, Penggugat telah membuktian bahwa KTA Partai Demokrat atasnama Penggugat adalah Asli, bukan KTA palsu.

Surat Penggugat tersebut turutPenggugat tembuskan kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat, KetaDPD Partai Demokrat Kabupaten Nagan Raya, Ketua Bawaslu Aceh, danKetua KIP Kabupaten Nagan Raya ; Bahwa terhadap KTA Partai Demokrat atas nama Penggugat, telah puladiterangkan dengan jelas oleh Mantan Plt. Sekretaris DPC Partai DemokratKabupaten Nagan Raya (Bapak H.

telah mengklarifikasitentang KTA pihak Penggugat sesuai dengan tanggapan masyarakat, ternyatahal tersebut menunjukkan bahwa pihak Penggugat telah melanggar kode etikPartai Demokrat Pasal 14 huruf h dan huruf i yaitu menjadi anggota partai laindan memiliki keanggotaan partai ganda.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera, yang beralamat di Jalan Letjend. S.Parman No.6 G Bundaran Slipi Jakarta Barat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I;2. Dewan Pimpinan Cabang Kota Medan , yang beralamat di Jalan Pasar III No.124 (Gunung Krakatau) Medan Perjuangan, Kota Medan , yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;3. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Damai Sejahtera, Jl.HM Joni /Menteng Raya No.123 Kota Medan , selanjutnya disebut Turut Tergugat I ;4.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera, yang beralamat diJalan Letjend.

Bahwa dengan dipenuhinya persyaratan Keputusan Rapat PimpinanNasional IV Partai Damai Sejahtera tersebut maka Pencalonananggota Legislatif dari partai lain adalah tidak menyalahi aturan dariPartai Damai Sejahtera, karena sudah merupakan Hasil KeputusanRapat Pimpinan Nasional IV Partai Damai Sejahtera tanggal 12Februari 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai DamaiSejahtera dan Sekretaris Jenderal Partai Damai Sejahtera ;.

DomingoMangasi Pardede Utusan Partai Damai Sejahtera.9.

lain yangdibentuk oleh Partai Politik ;12.Bahwa kemudian dalam Penjelasan Pasal 32 ayat 1 disebutkanYang dimaksud dengan Perselisinan Partai Politik meliputi antaralain : Pada Poin (6 ) Keberatan terhadap Keputusan Partai Politik ;13.Bahwa dengan demikian secara hukum ,dengan adanya Keberatandari Para Penggugat atas Keputusan Partai Damai Sejahtera terhadapPara Penggugat menurut Undang Undang Partai Politik tersebut diatas,, masuk kedalam Perselisihan Partai Politik ;14.Bahwa akan tetapi hingga

saudara walsen Napitupulu utusan partai damaisejahtera..

Bahwa kedua anggota PKB dimaksud, telah melanggar Pasal 7, pasal 9, pasal 10,Pasal 11 dan pasal 12 Anggaran Rumah Tangga PKB yakni melawan pada pimpinanpartai yakni tidak patuh dan tunduk kepada disiplin partai, tidak menjunjung tinggikehormatan dan nama baik partai, merongrong kewibawaan partai, memecah belahrasa persatuan dan solidaritas sesama anggota partai, tidak aktif mengikuti kegiatankegiatan resmi partai, tidak bertanggung jawab terhadap amanat partai ;7.

: 1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART. 2 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik ; 3 Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksudpada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ; 4 Penyelesaian Perselisihan internal Partai Politik sebagaimana

Meskipun pada prinsipnya penyelesaianperselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai, akan tetapipenyelesaian yang berlarut larut yang tidak ada keputusan tentu akanmenimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi Penggugat maupun Tergugat,sehingga menurut Majelis upaya yang ditempuh Penggugat untuk menyelesaikanperselisihan partai politik di Pengadilan Negeri adalah beralasan hukum dan tidakbertentangan dengan ketentuan perundangundangan.

Bukti TIM 11 :Perihal Permohonan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik An.Dr. H.A. Effendy Choirie, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; : Tanda Terima dan Arsip Surat Tim Advokasi Membela YangBenar tanggal 06 Juni 2011 kepada Majelis Tahkim DPP PKBPerihal Permohonan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik An.Dr. H.A.

Effendi Choiri telah diberhentikandari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa ; 2 Bahwa dengan diberhentikan dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsasaudara Dr. H.A. Effendi Choiri dan saudari Hj.

menentukan Anggota DPRDdiberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,apabila diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;Bahwa pengusulan pimpinan partai politik dimaksud mempunyai mekanismetersendiri antara partai yang satu dengan partai yang lain yang anggotanyaterwakili dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;Bahwa bagi Partai Demokrat tata cara penggantian antar waktu mempunyaiprosedur dan mekanisme tersendiri yang diatur dalam Anggaran

atas nama PemohonKasasi.Bahwa langkah yang diambil oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Jambidan DPP Partai Demokrat tersebut adalah keliru dan tidak benar karenamenurut Pakta Integritas dan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Partai Demokrat Tahun 2015, alasan pemberhentian karenaadanya putusan pengadilan inkracht atas dugaan tindak pidana harusdilakukan melalui Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat.Bahwa adanya kesalahan DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi dan DPPPartai Demokrat tersebut di

Pakta Integritas Partai Demokrat, pemberhentiankeanggotaan Partai Demokrat dengan alasan terbukti melakukan tindakpidana yang diancam hukuman lima tahun harus didasarkan pada usulandan Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat; sementara dalamkasus Pemohon Kasasi sama sekali tidak ada keputusan dari DewanKehormatan Partai Demokrat yang memberhentikan Pemohon Kasasi.Bahwa ternyata dalam kasus ini, Pemohon Kasasi justru telah membawakasus ini ke Mahkamah Partai Demokrat untuk diperiksa dan diputus

Bahwa apabila alasan yang dikemukakan adalah karena partai politikdalam hal ini Partai Demokrat telah memberhentikan Pemohon Kasasidari anggota partai juga tidak benar karena Pemohon Kasasi telahmengajukan permohonan perselisihan internal partai ke MahkamahPartai akibat pemberhentian oleh Partai Demokrat yang tidak sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku.6.5.

Bahw Mahkamah Partai merasa berkepentingan untuk turut ikut andil didalam melakukan pembelaan terhadap Pemohon Kasasi terkait dengankasus a quo sehingga Pemohon Kasasi diberi bantuan hukum olehMahkamah Partai untuk memperjuangkan marwah Partai Demokrat danMahkamah Partai berdasarkan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentangPartai Politik.7.7.

Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik,menyatakan :1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.2 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.Bahwa Pasal 33 ayat (1)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan

;e menjalankan tugastugas yang diberikan oleh Partai dengan penuh tanggungjawab;f membayar iuran wajib Partai; dan;g melakukan rekrutmen anggota baru.Selanjutnya Pasal 21 Anggaran Dasar PDI Perjuangan hasil Kongres IV tahun 2015menyatakan :1 Setiap Anggota Partai wajib mentaati Disiplin Partai.2 Terhadap pelangegaran Disiplin Partai dikenakan sanksi oleh Partai. 3 Ketentuan lebih lanjut mengenai Penegakan Disiplin Partai diatur dalam AnggaranRumah Tangga Partai.Selanjutnya Pasal 22 Anggaran Dasar

atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai Politik.3.

; dan/atau6 keberatan terhadap keputusan Partai Politik.Bahwa Pasal 40 Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun2015 2020, menyatakan :1 DPP Partai membentuk Mahkamah Partai untuk menyelesaikan perselisihanyang terjadi di dalam internal partai.2 Mahkamah Partai berkedudukan di Kantor DPP Partai.3 Ketentuan lebih lanjut mengenai Mahkamah Partai diatur dalam AnggaranRumah Tangga.Bahwa Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan Tahun 2015 2020, menyatakan:1

Pasal 21 ADPartai yang mengatur Disiplin Partai dan Pasal 22 AD yang mengatur LaranganAnggota yaitu huruf b. melahkukan tindakantindakan yang dapat mencederaikepercayaan rakyat kepada Partai. c. melakukan kegiatan yang merugikan namabaik dan kepentingan Partai, d. mengabaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh partai. h. *melakukan kegiatan dan tindakan yang bertentangandengan anggaran dasar partai, anggaran rumah tangga partai dan peraturanperaturan partai.

Perbuatan tersebut dilakukan dengancara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa NuraidaBinti zainal Abiddin mendatangi rumah saksi Jamilah Binti Hasan lbrahim, denganmembawa 1 (satu) lembar kertas yang berisikan gambar partai. SelanjutnyaTerdakwa Nuraida memperlihatkan kepada saksi Jamilah Binti Hasan Ibrahimkertas tersebut.

Suryadi dengan nomor urut 1 (satu) dari Partai Amanat Nasional (PAN) danTerdakwa Nuraida Binti zainal Abiddin juga menerangkan apabila saksi lupadengan nama calon anggota Legislatif tersebut, Terdakwa Nuraida Binti zainalAbiddin menyarankan kepada saksi Jamilah Binti Hasan Ibrahim agar melihat dikertas suara partai yang bergambar matahari lalu coblos No. 1 (satu), setalahTerdakwa Nuraida Binti zainal Abiddin menerangkan semua lalu terdakwamemberikan kepada saksi Jamilah Binti Hasan lbrahim uang sebesar

Saksi JAMILAH Binti HASAN IBRAHIM di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena terdakwa pernahmemberi uang kepada saKSI sebesar Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah)sebagai uang transportasi pada saat pencoblosan, untuk tujuan agar sayamemilin Caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN) an.

Urut 1 (satu)karena saya memilih Caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN) atas namaSURYADI dengan No. Urut 1 (satu);Bahwa terdakwa bisa kenal dengan Caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN)yang bernama SURYADI dengan No.

Urut 1 (satu) karena melihat di poster ;Bahwa terdakwa bukan kader Partai Amanat Nasional (PAN) ;Bahwa terdakwa suka dengan Partai Amanat Nasional (PAN) karena hanyasuka saja ;Bahwa tujuan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 20.000, (duapuluh riburupiah) kepada Ibu Jamilah hanya sebagai sedekah ;Bahwa terdakwa sering memberikan uang kepada Ibu Jamilah ;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan(a de charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1(satu

diri sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Nias Barat pada Pemilihan Umum tahun 2014, akantetapi partai asal Penggugat tidak ikut lagi sebagai Peserta PEMILU tahun 2014,karena Partai asal Penggugat tidak lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum ; 3.

. 2Tahun 2011 tentang Partai Politik dimaksud.

Peraturan Pemerintah Nomor16 Tahun 2010 ; =o ==Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku 1c Undangundang Nomor 2 Tahun2011 Tentang Partai Politik Pasal 16 ayat (1) yang menentukan aanggota partaipolitik diberhentikan keanggotaannya dari partai politi apabila: a. Meninggaldunia, b. Mengundurkan diri secara tertulis, c. Menjadi anggota partai politik lain;,atau d.

Melanggar AD/ART ; Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politikkhususnya Pasal 16 ayat (1) tersebut di atas seharusnya yang lebih aktif tentangpemberhentian sebagai anggota Partai Politik dilakukan oleh Partai Politik yangbersangkutan, bukan oleh Tergugat I ; Bahwa selanjutnya berdasarkan Undangundang Nomor 27 Tahun 2009 TentangSusunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 383 ayat (1) pada intinyamenentukan pemberhentian/Pergantian Anggota DPRD dikembalikan pada PartaiPolitiknya

tentang adanya Mahkamah Partai Politik, namunMahkamah Partai Politik sebagaimana yang dimaksudkan UU ini belum terbentuk,maka persoalan perselihan partai politi antara Penggugat dengan Para Tergugatdapat diselesaikan di Pengadilan umum (ic.

AD/ART Partai GOLKAR jo.

,SE., tertanggal 5 Oktober 2011 (vide bukti 12).didahului oleh adanya sengketa antara anggota partai politik dengan partai politiknya,dalam hal ini sengketa antara Penggugat dengan Partai Golongan Karya.

Bahwa keberatan terhadap keputusan partai politik int menurut penjelasanPasal 32 ayat (1) UndangUndang Partai Politik, yaitu UndangUndang No. 2 Tahun2008 tentang Partai Politik, dan UndangUndang No. 2 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,merupakan perselisihan partai politik, dimana lembaga peradilan yang berwenangmemeriksa dan memutus perkara partai politik ini menurut ketentuan Pasal Pasal 33ayat (1) UndangUndang Partai Politik, adalah Pengadilan

Negeri.4 Bahwa UndangUndang Partai Politik, memang memberikan kewenangankepada partai politik untuk memberhentikan anggotanya sesuai denganKetentuan Pasal 16 ayat (1) UndangUndang Partai Politik.

dari Partai Golongan Karyaatas nama 4H.

Apriana sebagai calon penggantiantarwaktu anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Partai PKPI menggantikansdri. Derwana Farmei Golles. JN yang mengundurkan diri Karena pindah partaidengan surat Nomor : 41/HM.03.5SD6303/KpuKab/I/2019 tanggal 22Januari 2019 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Partai PKPI.2.

JNmengundurkan diri dari keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesiaberdasarkan surat pengunduran diri/oerhenti dari kKeanggotaan partai yangditandatangani oleh yang bersangkutan yang pada pokoknya menyebutkanbahwa sejak tanggal surat pengunduran diri ditandatangani, yangbersangkutan mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Keadilan danPersatuan Indonesia (PKPI) karena yang bersangkutan mencalonkan diri diPILEG 2019 dari partai NASDEM.Bahwa menindaklanjuti surat pengunduran diri dari sdri

Banjar Hasil Pemilihan Umum Tahun2014.Bahwa kemudian ada Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BanjarNomor : 283.a/HM.03.5SD6303/KpuKab/IX/2018 tanggal 13 September2018 tentang PAW Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Partai PKPI.Bahwa kemudian ada Surat Pernyataan dari Dewan Pimpinan Kabupaten(Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) Kabupaten Banjar KalimantanSelatan tanggal 15 September 2018 yang ditandatangani oleh sdr.

Bahwa ada Tanda Terima Surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilandan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia).51. Bahwa ada Surat dari Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan danPersatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor : 164/DPN PKP/XI/2018tanggal 16 Nopember 2018 Perihal Teguran.52. Bahwa ada Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor :385/HM.03.5SD6303/KpuKab/X/2018 tanggal 19 Nopember 2018 PerihalPenangguhan.53.

Fotokopi dari Fotokopi Hasil Rekapitulasi & Verifikasi Faktual KanggotaanCalon PAW Anggota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia KabupatenBanjar Pemilu 2014 oleh Divisi Teknis Penyelenggaran Muhammad Zain, S.Sos, diberi tanda bukti P7;g. Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor : 41/H.M.03.5SD6303/KPUKab/2019Perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Partai PKPI yangdikeluarkan oleh Ketua KPU Kabupaten Banjar pada tanggal 22 Januari2019, diberi tanda bukti P8;9.

Mahkamah Partai untuk memeriksa danmemutus perselisihan internal Partai Golkar.

partai politik.

Pada sekitarJam 17:00 WIB, Rapat Pleno DPP Partai GOLKAR dibuka Saudara TheoL. Sambuaga selaku Wakil Ketua Umum DPP Partai GOLKAR yangditunjuk oleh Ketua Umum DPP Partai GOLKAR untuk melanjutkanmemimpin Rapat Pleno DPP Partai GOLKAR, serta didampingi olehSaudara Idrus Marham, Sekretaris Jenderal DPP Partai GOLKAR;Setelah Saudara Theo L.

konstitusi partai yakni fixed term 5 tahun.

yang dilakukanoleh DPP Partai Golkar.

(almarhum), dimana dalam permintaan kesediaan untukHalaman 7 dari 172 halaman Putusan Nomor :138/G/2009/PTUN JKT.menjadi Sekretaris Jenderal DPP Partai Kedaulatantersebut, Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan selalumenyampaikan idealisme bahwa Partai Kedaulatan adalahsebagai Partai Religius Nasionalis yang mempunyaivisi dan misi Partai yang berbeda dengan opartailainnya dimana Partai Kedaulatan memperjuangkanNegara Republik Indonesia yang Eksistensinya setaradalam dunia Internasional; Bahwa selain itu

serta PengurusRanting Partai Kedaulatan telah memberikan sumbangsihdan kontribusi yang sangat besar bagi kelangsungandan hajat hidup Ketua Umum DPP Partai KedaulatanH.

/PARTAI KEDAULATAN/2009 i tentangHASIL HASIL RAPAT PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEDAULATANtertanggal 28 mei 2009 versi Ketua Umum H.IBRAHIMBASRAH, SH.

KedaulatanNo.001/SK/RAPIMNAS/PARTAI KEDAULATAN/2009 tentangHasil Hasil Rapat Pimpinan Nasional Partai Kedaulatantertanggal 28 ~=Mei 2009 pada angka 2 telahdisebutkan : Merekomendasikan kepada Ketua Umum DewanPimpinan Pusat Partai Kedaulatan H.

untuk melakukanpenyederhaan partai politik.