Ditemukan 1937 data
ANDHY H. BOLIFAR, S.H., M.H.
Terdakwa:
Ashar Bin Alm. Nasrun
102 — 35
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit Sepeda Motor warna biru, Nomor Polisi yang terpasang H-5453-SM, tahun 2009, Nomor Mesin 28 D5526267, Nomor Rangka MH32BD0029K525866, atas nama STNK: Lulu Mustafidatus Zahroh
6.Tri Retno Handayani
7.Risdiyanto
8.Zahroh
9.Nurokhman
10.Suprapto
11.Ida Wahyuni, SE
12.Susetyorini
13.Casmad
14.Moh. Soleh
15.Cahyono Slamet
16.Mat Hasyim
17.Sri Mulya Ismiyati BT H.
205 — 286
Mustofa
6.Tri Retno Handayani
7.Risdiyanto
8.Zahroh
9.Nurokhman
10.Suprapto
11.Ida Wahyuni, SE
12.Susetyorini
13.Casmad
14.Moh. Soleh
15.Cahyono Slamet
16.Mat Hasyim
17.Sri Mulya Ismiyati BT H.
Terbanding/Tergugat I : Mukhtar
Terbanding/Tergugat II : Koperasi Syariah Bina Muamalat Walisongo
Terbanding/Tergugat III : Noor Hidayati, A.MK
Terbanding/Tergugat IV : Notaris,PPAT Fitricia Arisusanti, S.H
Terbanding/Tergugat V : Kantor Pertanahan,ATR Kota Semarang
109 — 39
PUTUSANNomor 76/Pdt/2021/PT SMGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:Siti Aminah, berkedudukan di Ngemplak Rt 004 Rw O09, KelurahanTandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang,Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasakepada Nahdhiatul Zahroh, S.H, Advokat dan KonsultanHukum pada kantor Hukum NADYA MUCHTAR AlamatKantor
18 — 2
Tergugat untukmemberikan mutah kepada Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa nilai mutah yang harusdibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim berpedoman denganstatus Tergugat sebagai anggota TNI yang berpangkat Kopral dua paling tinggibergaji sekitar Rp 3.000.000, perbulan, sehingga yang pantas Tergugatdihukum untuk membayar mutah kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,(satu juta rupiah) untuk nafkah perbulan, dalam hal ini Majelis sependapatdengan pendapat Pakar Hukum Islam Abu Zahroh
19 — 22
di Kabupaten Bogor;Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah majelis hakim uraikandiatas, adalah layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan apabila majelishakim menetapkan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikannafkah selama masa iddah untuk Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp.15.000.000; (lima belas juta rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya untuk besaran atau nominal mutahyang harus di berikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat RekonvensiMajelis Hakim mengambil pendapat Syaikh Zahroh
17 — 5
Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2019/PA.Sda.serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan pendapat ahlihukum Islam Syaikh Muhammad Abu Zahroh dalam Al Ahwalu al Syahshiyyah,Daru Al Fikri Al Araby, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim itusendiri yang mengatakan:dx, diw 460) cad azio le) U9 blo) pe Sogou! xe SMI! OLS IS!
63 — 4
Disamping itu, perlu juga dipertimbangkan sudahberapa lama Penggugat Rekonvensi mendampingi Tergugat Rekonvensi dalammembina rumah tangga, in casu masa perkawinan Penggugat Rekonvensidengan Tergugat Rekonvensi sudah mencapai 15 (lima belas) tahun;Menimbang, bahwa mutah yang wajib diberikan oleh TergugatRekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwamutah dapat berupa biaya hidup untuk selama satu tahun terhitung sejak lepasmasa liddah, hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahroh
56 — 30
Abu Zahroh dalamkitab Al Ahwal Al Syakhshiyyah halaman 334, yang selanjutnya diambil alihsebagai pendapat Majlis Hakim yang berbunyi:xy Ads AGRG oh atk Ugh Gy gS Lali aks gall tay Cg DUN culls 1) 4)Baal) slgtilArtinya: bahwa sesungguhnya apabila talaq itu terjadi sesudah dukhul tanparidlonya ister, maka bagi isteri berhak mendapatkan mutah setaranafkah satu tahun sesudah habisnya masa iddah;Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas dan sebagaimana yangtelah dipertimbang sebelumnya tentang besaran
18 — 14
Penggugat Rekonvensi juga ikut bekerjamengembangkan usaha dagang tersebut sehingga menjadi lebih besar, maka denganmempertimbangkan kelayakan serta kepatutan dan mempertimbangkan penghasilanTergugat Rekonvensi yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis menetapkanmutah dalam perkara ini dengan menggunakan standar nafkah selama satu tahun atau 12bulan yaitu 12 X 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ) = Rp.120.000.000,00 ( seratusdua puluh juta rupiah ) , sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam Abu Zahroh
18 — 3
Juga denganmendasarkan pada pendapat Syaikh Muhammad Abu Zahroh dalam AlAhwalu al Syahshiyyah, Daru al Fikri al Araby, yang diambil alin sebagaipendapat Majelis Hakim yang menyatakan:drio lg yu 9Si blo, pe Jorul ae SMbII OL Isl al6asdl clei 12 die didi od"Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul tanparidhanya istri, maka istri itu berhak menerima mut'ah yaitu setaranafkah satu tahun setelah habisnya masa iddah";Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim patut menghukumTergugat untuk
13 — 1
anak, harusmempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali faktakemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atauanak.Menimbang, berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangandiperoleh informasi bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi kurang lebihRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sebagai Seorang perawat;Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran Mutah yang harusdiberikan kepada Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim akanmempertimbangkan pendapat Syaikh Abu Zahroh
Terbanding/Tergugat : dr. Mellyana Kusuma Atmanegara, SP.GK binti H. Muh. Rum Andi Patu
508 — 60
Dalam hal inimenurut pendapat Abu Zahroh dalam kitab Al Ahwaalusy Syahshiyyahhalaman 285 menyatakan yang artinya berbunyi sebagai berikut;Sesungguhnya apabila terjadi cerai thalak setelah dukhul tanpa kerelaanisterinya maka dia berhak muthah sebesar nafkah selama 1 tahun setelahberakhirnya masa iddah, dimana pendapat ini diambil alih menjadi pendapatmajlis, dengan demikian jumlah Muthah yang harus dibayar TergugatRekonpensi/Pemohon Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/TermohonKonpensi adalah sebesar
46 — 14
Pemohon,maka telah terbukti menguatkan sebagian dalildalil permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadapTermohon, telah beralasan dan telah memenuhi kehendak Pasal 19 Huruf (f)Peraturan Pemerintah Nonor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) KompilasiHukum Islam, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini Majelis Hakimsependapat dengan Abu Zahroh
24 — 7
Mutah.Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b dinyatakanbahwa Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suamiwajidb memberikan mutah yang layak kepada bekas isterinya, baikberupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul.Dan menurut pendapat Abu Zahroh tentang besaran mutah dalam kitabAhwal asySyakhsiyyah halaman 334 yang kutipannya berbunyiBahwasannya apabila terjadi talak setelah dukhul (bada duhkul)sedangkan istri keberatan untuk diceraikan, hendaknya bagi
169 — 54
Foto copy Slip Gaji Eka Suro Santoso BIN Kanto Bulan Maret 2017 (buktiT.5.8);13.Foto copy Slip Gaji Febriyandyah dengan Siti Mualifatu Zahroh BulanMaret 2017 (bukti T.5.9);14.
13 — 9
Hal itusebagaimana pendapat Abu Zahroh dalam kitab Anwalus Syahsiyyah halaman334, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yangartinya apabila talak dijatuhkan setekah istri digauli (bada dhukhul), sedangkanistri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mutah daribekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejakselesai iddah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa
Pembanding/Penggugat II : TANG (TAN) HIOK LIE, LILY K. Diwakili Oleh : JONG TJIE NJO
Pembanding/Penggugat III : HERLINA HARTANTO Diwakili Oleh : JONG TJIE NJO
Terbanding/Tergugat I : KOPERASI SIMPAN PINJAM JATENG MANDIRI
Terbanding/Tergugat II : HALIM SUSANTO
Terbanding/Tergugat III : Kepala Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Tengah
98 — 92
Banyumanik, KotaSemarang sebagai Penggugat Il3.HERLINA HARTANTO, bertempat tinggal di JalanTusam 1/40 A Rt. 001 Kelurahan Pedalangan, Kec.Banyumanik, Kota Semarang, sebagai Penggugat III;Dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada :NAHDHIATUL ZAHROH, S.H., Advokat yang berkantordi Jalan Petek Kp. Cerbonan Besar No. 687 Rt. 03 Rw.Vil Keluranhan Dadapsari, Kec.
38 — 6
setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaulsebagaimana layaknya suami isteri bahkan telah mempunyai dua orang anak,sehingga dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa perceraiandalam perkara a quo terjadi dalam keadaan bada aldukhul ;Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran muthah majelis hakimberpendapat bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158huruf (b) serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta sejalan denganpendapat ahli hukum Islam Syeih Muhammad Abu Zahroh
14 — 1
anak, harusmempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali faktakemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atauanak.Menimbang, berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangandiperoleh informasi bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi kurang lebihRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sebagai security di BNI;Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran Mutah yang harusdiberikan kepada Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim akanmempertimbangkan pendapat Syaikh Abu Zahroh
17 — 11
berpisah dan denganmemperhatikan pula pendapat ahli hukum Islam yaitu DR.Wahbah AzZuhaili dalam kitabnya Figh AlIslami WaAdi Ilatuhu juz Vil halaman 320yang diambil alin oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yangartinya, "Pemberian mutah itu agar istri terhibur hatinya, dapatmengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkankeinginan rukun kembali sebagai suami Istri, jika talak itu bukan bainkubra dalam hal ini majelis hakim juga perlu mengemukakan pendapatSyaikh Muhammad Abu Zahroh