Ditemukan 2044 data
22 — 6
. = selaku PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh HERISUSANTO,SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang sertadihadiri oleh terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,ARIE HAZAIRIN,SH. SRI HASNAWATI,SH.M.Kn.P HH PATRA SIANIAPAR,SH.Panitera Pengganti,MARIYATI
MELANI SH
Terdakwa:
ROHMANTO Bin ZAINAN
46 — 35
Hazairin SH Bengkulu.Bahwa metode kerja yang Ahli gunakan dalam melakukanPemeriksaan fisik Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak DesaGajah Mati Kec. Karang Tinggi Kab.
Hazairin,S.H an. Ir. Jawoto Sumaja, M.T. Bahwa fakta yang ditemukan berdasarkan hasil audit atas dokumenpertanggungjawaban penggunaan APBDesa Gajah Mati TahunAnggaran 2016 adalah adanya pertanggungjawaban anggaran yangtidak sesuai dengan realisasinya, fiktif, atau total loss.
6.Erlangga
7.Abu Bakar
8.Jap Tien Lai
9.Helmi
10.Iswadi
11.Muhammad Alimin
12.Arif Joko Nugroho
13.Muhammad Hazairin
14.K.M. Yandi Amirullah, SE.
15.Muhammad Reza
16.Sandy Sutanto
17.Hendrik P. Hutagalung
18.H. Amrah Muslimin, ST. Bin K.H.A. Wahab Saidy
19.Supardi
20.H. Zainury.
21.Atan Sinuraya
22.Rosikin
23.Holidi
Turut Tergugat:
1.PT. Bank Rakyat Indonesia Jakarta Pusat cq. PT.
59 — 0
6.Erlangga
7.Abu Bakar
8.Jap Tien Lai
9.Helmi
10.Iswadi
11.Muhammad Alimin
12.Arif Joko Nugroho
13.Muhammad Hazairin
14.K.M. Yandi Amirullah, SE.
15.Muhammad Reza
16.Sandy Sutanto
17.Hendrik P. Hutagalung
18.H. Amrah Muslimin, ST. Bin K.H.A. Wahab Saidy
19.Supardi
20.H. Zainury.
21.Atan Sinuraya
22.Rosikin
23.Holidi
Turut Tergugat:
1.PT. Bank Rakyat Indonesia Jakarta Pusat cq. PT.
123 — 66
Idris Ramulyo, Hukum Kewarisan Islam StudiKasus, Perbandingan Ajaran Syafii (Patrilineal), Hazairin (Bilateral),Dan Praktek Di Pengadilan Agama, cetakan kedua, (Jakarta: IndHill.CO, 1987), hal. 48 s.d. 49 Adapun yang dimaksud dengan warisanialah harta kekayaan dari seorang yang telah meninggal dunia, yangwujudnya dapat berupa:a. Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uangserta piutang atau aktiva;b.
Pembanding/Tergugat VII : Hj Mekarwati Bt Darul Aqsha
Pembanding/Tergugat VIII : Rani Sutrani Bt Darul Aqsha
Pembanding/Tergugat IX : Susiyani Bt Darul Aqsha
Pembanding/Tergugat X : Haidar DA Bt Darul Aqsha
Pembanding/Tergugat XI : Hazairin Bin Talebe Habali
Pembanding/Tergugat XII : Hasrul Bin Talebe Habali
Pembanding/Tergugat XIII : Hasbullah
Pembanding/Tergugat XIV : Risna
Pembanding/Tergugat XV : Armaya Fitriyansah Bin Hamid Baso
Pembanding
41 — 35
Faizal Riza Bin Darul Aqsha
Pembanding/Tergugat VII : Hj Mekarwati Bt Darul Aqsha
Pembanding/Tergugat VIII : Rani Sutrani Bt Darul Aqsha
Pembanding/Tergugat IX : Susiyani Bt Darul Aqsha
Pembanding/Tergugat X : Haidar DA Bt Darul Aqsha
Pembanding/Tergugat XI : Hazairin Bin Talebe Habali
Pembanding/Tergugat XII : Hasrul Bin Talebe Habali
Pembanding/Tergugat XIII : Hasbullah
Pembanding/Tergugat XIV : Risna
Pembanding/Tergugat XV : Armaya Fitriyansah Bin Hamid Baso
Pembanding
61 — 87
sebagaimanadalam objek gugatan perkara a quo semasa ISHAK JERIAN masih hidup danmasih terikat perkawinan dengan Tergugat II dengan objek yakni di jalan PratuAidit Desa Bajak Teluk segara kodya bengkulu dengan Nomor sertifikat 64 SuratUkur 858 tahun 1987, sebidang tanah berikut tanam tumbuh dekat sungaiKetang Pondok Kelapa Bengkulu Utara berdasarkan surat akta jual beli No.06/PPAT/IX/1990, sebidang tanah di JIn Yos Sudarso dengan ukuran 12 m x 25m batas utara dengan Samirun, selatan dengan jalan Prof Hazairin
FITRIA ASTUTI, SH.MH.
Terdakwa:
ENTIN SUMIARSIH binti CHASMAD SUPAR
110 — 32
Menurut Hazairin, dengan merujukpada pasal 29 ayat 1 UUD 1945, maka sebenarnya tidak perlu ada lagipertentangan antara sistem hukum adat, hukum positif, dan hukum agama.Begitu juga tidak boleh lagi ada satu ketentuan dan hukum baru yangbertentangan dengan kaidahkaidah hukum islam dan juga hukum agama yanglain, dan begitu pula sebaliknya. (Mahsun Fuad. 2005 :77) ;Menimbang, bahwa Islam melindungi harta, karena harta adalah bahanpokok untuk hidup.
59 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Palembang hanya mendasarkan kepadakesaksian 2 (dua) Petani peserta saja yang jelasjelas adalah telahmerekayasa kesaksiannya, sehingga adalah pertimbangan yang keliru jikaMajelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalembang dalam menghukum Terdakwa/Pembanding hanya berdasarkanketerangan dua orang saksi Petani peserta saja TANPA menghadirkan 116Petani peserta (Debitur) lainnya, Omzan PPL Dinas Perkebunan, Hazairin
14 — 6
Hazairin) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaka Sampurna Kota Bekasi dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku register yang diperuntukan
55 — 9
Menurut Hazairin, dengan merujukpada pasal 29 ayat 1 UUD 1945, maka sebenarnya tidak perlu ada lagipertentangan antara sistem hukum adat, hukum positif, dan hukum agama.Begitu juga tidak boleh lagi ada satu ketentuan dan hukum baru yangbertentangan dengan kaidahkaidah hukum islam dan juga hukum agama yanglain, dan begitu pula sebaliknya. (Mahsun Fuad. 2005 :77) ;Menimbang, bahwa Islam melindungi harta, karena harta adalah bahanpokok untuk hidup.
96 — 40
HAZAIRIN, SH selaku Satuan Tugas B.- 1 (satu) rangkap profil Kecamatan Simpang Pematang Kab. Mesuji bulan Januari 2011 ditanda tangani Drs. INDRA KUSUMA WIJAYA selaku Camat Simpang Pematang.- 1 (satu) rangkap fotocopy putusan perdata pengadilan negeri menggala Nomor : 3/PDT.G/2018/PN.MglTetap terlampir didalam berkas perkara;6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
HAZAIRIN, SHselaku Satuan Tugas B, 1 (satu) rangkap profil Kecamatan Simpang PematangKab. Mesuji bulan Januari 2011 ditanda tangani Drs.
92 — 38
Hazairin, SH. No.15.Belakang Balok Bukittinggi, Kode Pos26136, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;5.
NOPRIDIANSYA,SH
Terdakwa:
ABU SAMAH Bin ALI RAJA
94 — 45
Hazairin, SH Bengkulu Bahwa sesuai dengan latar belakang pendidikan ahli Sarjana TeknikSipil dan ahli mempunyai keahlian dibidang jalan dan mempunyaisertifikasi yang dikeluarkan oleh HIPTASI dan diregistrasi oleh LPJKNasional. Bahwa Ahli pernah memeriksa fisik pekerjaan jalan rabat beton, aulabangunan dan perkerasan jalan dengan timbunan pilihan (coral),yang ditemukan sesuai dengan laporan ahli secara tertulis kepadaKejaksaan Negeri Bengkulu Utara.
Hazairin, SH Bengkulu Bahwa acuan Ahli dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan dilapangan adalah Rencana Anggaran dan Gambar kerja Bahwa menyesuaikan item pekerjaan yang ada di dalam Bill ofQuantity dengan item pekerjaan yang terlaksana dilapangan. Untukperhitungan volume fisik dilapangan ahli mengukur dan menghitungvolume yang terlaksana kemudian membandingkannya denganvolume yang ada di dalam Bill of Quantity sehingga didapat selisihantara yang terlaksana dan rencana.
88 — 21
Prof Hazairin, SH No. 15 Bukittinggi;Dalam hal ini memberi kuasa YAZNIL AZDA S.H., dkk, PNS BPNBukittinggi, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT.79/13Halaman 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bkt13.75/II/2018, tanggal 18 Februari 2018 dan Surat Kuasa Nomor:79/SK13.75/II/2018, tanggal 8 Februari 2018. yang telahdidaftrakan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dibawahregister Nomor 24/Pdt.Sk/2018/PN Bkt tertanggal 13 Februari2018.
50 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
HAZAIRIN, S.H., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Pada KantorPertanahan Kota Bandar Lampung;4 RIYANTO, S.H., Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan padaKantor Pertanahan Kota Bandar Lampung;5 WAHYONO, S.H., Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak pada KantorPertanahan Kota Bandar Lampung;6 ENDI PURNOMO, S.H., Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik, danPerkara pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung;Semuanya kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan Drs.Warsito Nomor 5, Bandar Lampung, berdasarkan
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Alwie, SH., MH
Terbanding/Jaksa Penuntut : Victor Antonius Sidabutar, SH. MH
178 — 255
/01/2010 a KA YUNUS 160158 KMK18/01/2010 475,000, SAMAN 164152 KMK28 000475,000,nq 18/01/2020 AFRIL 163156 KUR450,000,ao 18/01/2010 oan SUBAGYO 154157 KUR18/01/2010 #90,000; AHMAD LATIF 157155 KMK31 000450,000,ap 18/01/2010 ae AFRIZON HN 158151 KMK33 18/01/2010 ae ISKANDAR 228100 EKSPRESS450,000,aq 18/01/2010 aon AHMAD YANI 511552,000,000, TIS AH WAT TIS INag 18/01/2010 ome ee 16155210,000,37 18/01/2010 boo MBAHRINSYAH 136159450,000, YANDIAMRULAHgg 18/01/2010 ST in 94153430,000,go 18/01/2010 me HAZAIRIN
ona KA YUNUS 160158 KMK18/01/2010 419,00 SAMAN 164152 KMK28 0,000475,00nq 18/01/2010 apae AFRIL 163156 KUR450,00ao 18/01/2010 ner SUBAGYO 154157 KUR450,00a1 18/01/2010 Tr AHMAD LATIF 157155 KMK450,00ap 18/01/2010 aaat AFRIZON HN 158151 KMK18/01/2010 475,00 ISKANDAR 228100 EKSPRESS33 0,000450,00aq 18/01/2010 0.000 AHMAD YANI 511552,000,00 TIS AH WAT TIS INag 18/01/2010 000 a 16155210,0037 18/01/2010 awa M.BAHRINSYAH 136159450,00ag 18/01/2010 0.000, YANDIAMRULAH KM 94153430,00gq 18/01/2010 4.000 HAZAIRIN
51 — 16
Hazairin, S.H., No.3, Kota Bukittinggi;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hakim Setyo Budi Muyono,dkk., Pegawai KPKNL Bukittinggi berdasarkan Surat Tugas No.ST760/MK. 1/2014, tanggal 16 Oktober 2014 dan Surat Kuasa KhususNo.
JAHRUDIN, SH
Terdakwa:
AWALUDDIN Alias AWAL Alias UDIN Alias AWALUDDIN Bin MUH.NASIR
170 — 88
FARHAN HAZAIRIN, SH., MH., 4.MIFTAKHUL ARIF, SH, 5. MIFTAHUL ULUM,SH. 6. M. AZMIHENDARWAN, SH., 7. IHYA ULUMUDIN, SH., 8. M. FATHINHABIBULLAH, SH dan 9. GILANG KATON NUGRAHA, SH, ParaADVOKAT, PENGACARA DAN PENASEHAT HUKUM, yang tergabungdalam TIM PENGACARA MUSLIM, berkantor di Jin. Pinang No. 9 PondokLabu, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal. 16September 2019;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca :1.
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Hazairin, menganggap teori resepsi adalah teori iblis, sebab dengan teoritersebut mengajak kepada umat Islam Indonesia untuk tidak taat kepada AllahSWT dan RasulNya.Dengan politik hukum pemerintah kolonial Belanda yang berkeinginanmematikan hukum Islam di Indonesia, sambil tetap menjinakkan umat IslamIndonesia demi melestarikan penjajahannya karena dari pemimpin atau rajarajaberagama Islam di Indonesia, Belanda banyak mendapat perlawanan yangpatriotik, maka pemerintah kolonial Belanda menerbitkan
3.Drs Syamsul Effendi, MM Bin H Muhammad Rusli
4.Hendra Wahyudiansyah Bin Ahmad Hijazi
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR REJANG LEBONG
167 — 121
lebongadalah pendukung yang bersangkutan; Bahwa keluarga pemohon ada memantau pendaftaran pencalonanpemohon sebagai pasion bupati dan wakil bupati rejang lebong ke KPU; Bahwa saksi tidak ada kepentingan dalam perkara ini; Bahwa saksi tidak pemah diperiksa oleh SENTRA GAKKUMDURejang Lebong;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:Ahli Safuan Dani, dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut: Bahwa saksi merupakan Saksi Ahli di bidang Hukum Pidana dariUniversitas Prof Dr Hazairin