Bahwa PENGGUGAT I dan PENGUGAT II adalah pasangan bakal calon KepalaDaerah dan bakal calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw yang awalnyadicalonkan oleh gabungan Partai Politik, yaitu:1.1. Partai Kedaulatan;1.2. Partai Buruh;1.3. Partai Demokrasi Pembaruan; dan1.4. Partai Pemuda Indonesia;Pencalonan mana tertuang dalam formulir Model BKWK.KPU Partai Politik,tentang Surat Pencalonan Nomor : 02/GABP/TAM/II/2011 tanggal 10 Pebruari2011;2.

Bahwa dukungan dari gabungan Partai Politik tersebut juga lebih dipertegas denganadanya:e Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan No.035B.

KWK.KPU PARPOL tertanggal 10 Februari 2011 atas nama Para Penggugattelah dirubah dan tidak diserahkan secara prosedural, yaitu tidak diserahkan melaluiKetua Pokja Pencalonan dan Verifikasi KPU Kabupaten Tambrauw, sehingga terdapatperbedaan dari Partai Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Pengusung ParaPenggugat maupun kedudukan Pengurus Partai Kedaulatan antara Formulir Model BKWK.KPU PARTAI POLITIK tanggal 10 Februari 2011 sebelumnya hanya 3 (tiga)Partai Politik dan/atau Gabungan Partai

MENASE PAA, M.Si Calon Partai Kebangkitan Bangsa.Rapeah Partai Pemuda Indonesia.Daerah . . .PASKALIS BARU, S.Pd Partai Kasih Demokrasi.Calon Wakil Partai Persatuan Pembangunan.Partai Barisan Nasional.KepalaDaerahPETRUS Y. PANGALILA Calon Partai Buruh.Kepala Partai Kedaultan.. Daerah . .Drs.

poin 7 (tujuh) gugatan a quo, melainkanPartai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Pengusung Para Penggugat yang terdiridari: Partai Buruh, Partai Kedaulatan dan Partai Demokrasi Pembaharuan;Khususnya, Partai Kedaulatan dalam Gugatan a quo, ternyata Para Penggugat a quo*tidak berani dan tidak mempunyai nyali hukum mempersoalkan Partai Kedaulatanyang dalam obyek sengketa tidak terdapat sebagai Partai Pengusung Para Penggugatpadahal dalam Surat Keputusan sebelumnya dinyatakan sebagai Partai Pengusung

dst...... serta menyetorkan dana ke partai.

DPK, karena Penggugat selaku pengurus (Wakil Sekretaris) tidakmengetahuinya secara persis alokasialokasi dana yang dimaksud.9 Bahwa sebagaimana dalil gugatan pada angka 7 tersebut, Penggugatmenyadari ada kekurangan dana yang belum disetor pada partai diakibatkanPenggugat belum mendapat jawaban dari partai terhadap pertanyaanpertanyaan Penggugat tentang penggunaan dana partai yang Penggugat rasaperlu mengetahuinya sebagai pengurus dan kader partai yang telahmelakukan kewajiban di partai bukan berarti

/ perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh pimpinan partai di Kabupaten, tidak etis dan tidak transparanada unsur fitnah karena Penggugat merasakan nuansa politis yang tidak sehatdalam tubuh partai yang Penggugat cintai.

berkedudukan sebagaifungsionaris dari Partai Karya Perjuangan dimana Penggugat sebagai WakilSekretaris sedangkan para Tergugat adalah Dewan Pimpinan Partai dan PengurusDewan Pimpinan Partai ;3 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UndangUndangNomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun2008 Tentang Partai Politik menegaskan bahwa perselisihan Partai Politikdiselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD danART ;4 Menimbang bahwa berdasarkan

partai harus diselesaikan terlebih dahulu melaluimekanisme internal partai sebelum diajukan ke Pengadilan.

Amin (Terdakwa dalam berkasterpisah) menyuruh dan memerintahkan masyarakat untuk mendatangi KantorDPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dilakukan pada saat Amri aliasAman Rahmat bin M.

Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten AcehTengah diikuti dengan massa lainnya;Bahwa Amri alias Aman Rahmat bin M.

No. 732 K/Pid/2015kekantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dengan jumlah lebihkurang sebanyak 300 (tiga ratus orang);Bahwa maksud Amri alias Aman Rahmat bin M.

maupun Partai Demokrat CabangSimalungun tidak ada menanggapi surat Penggugat tersebut, sehinggaPenggugat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Partai Demokrat diJakarta, guna untuk menyelesaikan permasalahan tersebut terkait dengankode etik Partai Demokrat;11.Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Mahkamah Partai Demokrattelah menjatuhkan putusan tanggal 16 September 2014 Nomor050/DPPPHPU/2014 dengan amar: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Biaya perkara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah

Dalam gugatan alamat Tergugat IV tertulis :Jetro Saragih, S.E., Pekerjaan Swasta, Status dalam Partai Demokratsebagai Anggota Status dalam Pileg 2014 sebagai Caleg Partai Demokratuntuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Simalungun Dapil 1dengan nomor urut 4, Alamat Nagori Dolok Kecamatan Silau Kahean Kab.Simalungun. selanjutnya disebut sebagai, Tergugat IV;Diperbaiki menjadi:Jetro Saragih, SE., Pekerjaan Swsata, Status dalam Partai Demokratsebagai Anggota Status dalam Pileg 2014 sebagai Caleg Partai

kursi partai politik jugamengatur tentang kewenangan peradilan umum untuk memeriksaperselisihan hasil pemilinan umum terkait dengan perbuatan yang bersifatpidana, kewenagan Peradilan Tata Usaha Negara terkait dengankeputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kewenangan Dewankehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), terkait dengan penyimpanganadministrasi penyelenggara Pemilu, dan Mahkamah Partai Politik terkaitdengan perselisihan internal partai;Bahwa selain dari perselisihan partai politik sebagaimana

dimaksud dalampenjelasan Pasal 32 Undang Undang Partai Politik, Mahkamah partai jugaberhak dan berwenang menyelesaikan perselisinan hasil pemilinan umuminternal Partai Demokrat terkait adanya pelanggaran terhadap hak anggotapartai politik berupa pelanggaran hak politik anggota partai politik untukHalaman 12 dari 18 hal.Put.

mengenai persyaratan pengajuan gugatanperselisihan partai politik;Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (1)Halaman 15 dari 18 hal.Put.

Program sosialisasi partai dan pemantapan citra serta kepercayaanmasyarakat kepada PKPB;6. Strategi dan Program Pemenangan Pemilu;7.

Bangsa (PKPB) dan tidak jalannya organisasi Partai dan telahsangat membahayakan masa depan partai karya peduli bangsa (PKPB);Bahwa kerugiankerugian yang diderita oleh Partai Karya Peduli Bangsa(PKPB) selama maa kepemimpinan Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill jelasdan nyata berupa tidak lolosnya Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dalamparlimentary treshold dan telah terhambatnya pembinaan kader dan jaringanPartai, hal mana sudah sering disampaikan oleh Para Penggugat, namun tidakpernah didengarkan

PERSONALIA DEWANPIMPINAN PUSAT PARTAI KARYA PEDULI BANGSA MASA BAKTI 2006 2010dan menata ulang organisasi Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), tentunya demikemajuan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB);Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut para Penggugat mohon agarPengadilan Partai Politik pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikanputusan sebagai berikut :DALAM PROVISI:Hal. 7 dari 19 hal.

Perselisinan yang berkenaan dengan kepengurusan;Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;Pemecatan tanpa alasan yang jelas;Penyalahgunaan kewenangan;Pertanggungjawaban keuangan;aw & ESKeberatan terhadap keputusan Partai Politik;Bahwa jika dicermati posita gugatan dari para Penggugat jelas dan tegasmenyangkut dan berhubungan dengan Penyalahgunaan wewenang' danPertanggungjawaban keuangan serta keberatan terhadap keputusan Partai Politik,khususnya PARTAI KARYA PEDULI BANGSA (PKPB), sehingga walaupunmerupakan

perselisihan internal didalam tubuh Partai Karya Peduli BangsaHal. 15 dari 19 hal.

Burhanuddin, S.Sos dengan HeriSuharto, SH, Surat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Tanjung Pinang ini juga merupakan tindak lanjutdari surat DPD Partai Amanat Nasional Kota TanjungPinang Nomor: PAN/033.011/B/KWS/XI/024/2012tanggal 1 November 2012 perihal Penggatian AntarWaktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode20092014 dapil I Kecamatan Tanjung Pinang Barat danTanjung Pinang Kota; Bahwa dasar surat DPD Partai Amanat Nasional KotaTanjung Pinang Nomor: PAN/033.011/B/KWS/X1/024/2012 tanggal 1

politik diberhentikanoleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melaluipengadilan, pemberhentikannya sah setelah adanya putusan pengadilan yangtelah memperoleh berkekuatan hukum tetap ; Bahwa merujuk ketentuan diatas sangat jelas bahwa pemberhentian Penggugatsebagai anggota Partai Amanat Nasional belum dapat dinyatakan sah karenabelum adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh berkekuatan hukumtetap, sehingganya secara hukum Surat Walikota Tanjung Pinang Nomor171/052/

/024/2012 tanggal 01 Nopember 2012, Hal : PenetapanPergantian Antar waktu Anggota DPRD Kota TanjungpinangPeriode 20092014 dari Dapil 1 dari Partai Amanat Nasional, yangditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang.

2009 tentang Pembagian Paruh WaktuMasa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode20092014 Daerah Pemilihan I Dari Partai AmanatNasional.

AmanatNasional selaku partai pengusung Penggugat dalam Pemilu Tahun2009 yaitu berdasarkana Surat DPD PAN Kota Tanjung Pinang NomorPAN/033.02/B/KS/23/XII/2011 tanggal 20 Desember2011, Perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRD Kota Tanjungpinang dari Partai Amanat Nasional,yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Tanjungpinang;b Surat DPP Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/B/KUSJ/024/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012, hal : PenetapanPergantian Antar Waktu) Anggota DPRD KotaTanjungpinang Periode 20092014

Bagi partai politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, suarasah yang diperoleh partai politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara ;3.

Sisa suaraAli Jayadi, SH23 Partai Golkar 17.187 2 1.341 Drs. Suparno Budi S.M.SiSetijono,SH Kategori sisa suara31 Partai Demokrat 12.262 1 4.339 1 H.

G.Riyanto Sisa suara23 Partai Golkar 10.168 1 2.254 Ir. Prita Savitri Kategoti sisa suara1 Suharno, SH Kategori sisa suara28 Partai Demokrat 6.202 1 Suhartono,S.Ag Kategori sisa suara34 PKNU 4.634 1 H.

Memutus pembubaran partai politik ; d.

Bagi partai politk yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, suarasah yang diperoleh partai politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara ; adMenetapkan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota,dengan cara membagikan sisa kursi kepada partai politik peserta Pemilu Anggota Kabupaten/52Kota satu demi satu berturutturut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisasuara terbanyak yang dimiliki oleh partai politik ; Bahwa berdasarkan uraian

Mimika ; Bahwa kemudian setelah KPU Kabupaten Mimika Melaksanakan Pleno makabeberapa dari Partai maupun secara Pribadi yang merasa dirugikan menggugatSK 16A/Kpts/KPUMMK/031.434172/2014 Tentang Penetapan HasilPenghitungan Perolehan Suara Partai Politik untuk Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014 tanggal 29 April 2014 tersebut ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta ;Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak gugatandari beberapa Partai

Politik untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenMimika Tahun 2014 sah dan tidak dapat lagi dirubah ataupun diganti ; Bahwa selanjutnya oleh karena Terlawan masih menggunakan SK 16A/Kpts/KPUMMK/031.434172/2014 Tentang Penetapan Hasil PenghitunganPerolehan Suara Partai Politik untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Mimika Tahun 2014 dan juga masih menggunakan SK Nomor20/Kpts/KPUMMK/031.434172/2014 Tentang Sertifikasi Perolehan Suara danPenetapan Kursi Partai Politik serta

/KPUMMK/031.4341 72/2014,tertanggal 25 Mei 2014, tentang Sertifikasi PerolehanSuara Dan Penetapan Calon Anggota DPRD KabupatenMimika Periode 20142019 (Fotokopi sesuai denganJASIITIV ) jp2enpnsseeessesmise ne neces nice neeBerita acara Nomor 20 / BA /V/2014, tertanggal 25 Mei2014. tentang Perolehan Kursi Partai Politik DanPenetapan Calon Terpilin Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun2014.

Bukti T 2 : Berita acara Nomor : 20 / BA /V/2014, tertanggal 25 Mei2014, tentang Perolehan Kursi Partai Politik DanPenetapan Calon Terpilih Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan UmumTahun 2014.

menetapkan HasilPerolehan Suara Partai Politik untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika ; Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagaimana dalam gugatanperlawanannya, Para pelawan menegaskan bahwa yang dipermasalahkan adalahproses terbitnya SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor20/Kpts/KPUMMK/031.434172/2014, tanggal 25 Mei 2014, yang sebelumnya jugatelah diterbitkannya SK Nomor : 16A/Kpts/KPUMMK/031.4341 72/2014, TentangPenetapan hasil perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota

Pd., ke DPP Partai Demokrat. Dan SuratKeputusan diduga palsu DPP Partai Demokrat No : 92/SK/DPP.PD/VII/2015tanggal, 21 Juli 2015 tentang Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten NiasUtara Provinsi Sumatera Utara dari Partai Demokrat an.Hisikia Harefa, A.Ma.Pd. Dan berdasarkan surat diduga palsu dari DPC Partai Demokrat KabupatenNias Utara No.716/DPCPD/NU/XI/2014 tersebut, maka DPP Partai Demokratmenerbitkan Surat Keputusan diduga palsu DPP Partai Demokrat No.92/SK/DPP.PD/VII/2015 tanggal 21 Juli 2015.

Pd., untukmendapatkan Surat Keputusan diduga palsu DPP Partai DemokratNo.92/SK/DPP.PD/VII/2015 tanggal 21 Juli 2015, tidak pernah ada atau tidakpernah diterbitkan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara pada saatitu. Sebab seperti diketahui semua keputusan penting yang dibuat oleh PartaiDemokrat sebagai sebuah Partai besar, selalu dilakukan secara demokratisberdasarkan ketentuan AD/ART Partai Demokrat.

., yang juga SekretarisDPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara pasti mendesak dan memintaDPP Partai Demokrat dan DPD Partai Demokrat serta Ketua DPC PartaiDemokrat Kabupaten Nias Utara untuk menyurati Pimpinan DPRD KabupatenHalaman 20 Putusan Perkara No.87/G/2018/PTUNMDNNias Utara agar segera memprosespelantikannya menjadi Ketua DPRDKabupaten Nias Utara dari Partai Demokrat sebagai tindak lanjut SuratKeputusan diduga palsu DPP Partai Demokrat No. 92/SK/DPP.PD/VII/2015tanggal 21 Juli 2015.

Pd, anggota DPRD KabupatenNias, yang berasal dari Partai Demokrat yang juga menjabat sebagai KetuaDPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara..

keputusankeputusan strategis partai di tingkatHalaman 58 Putusan Perkara No.87 /G/2018/PTUNMDNcabang yakni Majelis Partai Cabang.

Natuna;8. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;9. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;10. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Calon Sementara (DCS) yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;11. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Calon Tetap (DCT) yang telah dilegalisir KPU Kab.

Natuna;12. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencalonan No : 25 / K / DPD PKS / 1434, PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;13. 1 (satu) lembar foto copy Surat Model BA dan Model B daftar Bacaleg;14. 5 (lima) lembar foto copy Surat Laporan Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check-Up Report) an. ZAINADI;Dikembalikan kepada KPUD Kab. Natuna.15. 1 (satu) lembar surat Status Pegawai Nomor : 034 / 401 / RNI / 2013 dari PT. Pln.

Natunabagi partai peserta pemilu untuk pemilu tahun 2014 bertempat di KPUD Kab.Natuna.Bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Ketua DPD Partai yaknisaksi Hendra Kusnadi pada tanggal 11 April 2013 melakukan pendaftaran calonAnggota DPRD Kab. Natuna dari Partai Keadilan Sejahtera ke KPUD Kab. Natunadengan menyerahkan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Natuna dan blankomodel BB, BB1, BB3, BB8, BB9, BB10 dan BB11 sebagai syarat pendaftaranyang harus di isi oleh bakal calon anggota DPRD Kab.

Natunamenyatakan pada status pekerjaan terdakwa adalah pensiunan PNS (PLN);Bahwa benar partai tidak ada melakukan Verifikasi dan pengecekan terhadap datadata dari terdakwa ZAINADI karena Partai tidak mempunyai Kewenangan untukmemverifikasi data bakal calon yang mendaftar ke partai dan partai mempercayakansepenuhnya kepada terdakwa ZAINADI atas kebenaran datadata yang telah diisioleh terdakwa ZAINADI yang mana setiap data di tanda tangani dia atas Materaiyang memiliki kekuatan hukum dan pada saat

Natuna yang mana ketuanyaadalah AFFUANDRIS, S.Kom;Bahwa benar partai ada membuat Daftar Bakal Calon sesuai dengan Blanko B danBA dari KPU yang mana Blanko B berisikan jumlah Calon per dapil yang21didaftarkan partai dan BA berisikan nama daftar Calon beserta foto calon di lengkapidengan berkas lampiran calon ( BB sampai BB11 ).e Bahwa benar pendaftaran bakal calon Legislatif dari DPD Partai Keadilan Sejahterapada tangga 09 April 2013 dan yang melakukan pendaftaran tersebut adalah saksisendiri selaku

Keadilan Sejahtera Kabupaten Natuna, Terdakwa berdasarkanketerangan dari Ketua Partai Keadilan Sejahtera Saksi Hendra Kusnadi yangmenerangkan bahwa sejak tahun lalu yakni tahun 2012 Terdakwa telah menghubungisaksi Hendra Kusnadi untuk menjadi anggota Partai Keadilan Sejahtera dan ini akhirnyaterwujud dengan dikeluarkannya Kartu Anggota Partai Keadilan Sejahtera atas namaTerdakwa;Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mendaftar sebagai anggota Partai saksiHendra Kusnadi menerangkan bahwa terdakwa memberikan

Natuna dari Partai Keadilan Sejahtera Kab. Natuna nomor urut 2yang didaftarkan oleh Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera ke KPUD Kab. Natuna.Menimbang, bahwa pada saat dilakukan verifikasi terhadap dokumenpendaftaran atas nama terdakwa Zainadi oleh Komisioner KPUD Kab.

Menyatakan Hukum Surat Keputusan (SK) Nomor : PAN/15/A/ Kpts/K-S/020/VIII/2008 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Lombok Timur/Nusa Tenggara Barat Periode 2005-2010 hasil Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB) DPD PAN Kabupaten Lombok Timur tanggal 17 Agustus 2008 adalah tidak sah ; -------------------5.

Menyatakan Hukum Kepengurusan DPD PAN Kabupaten Lombok Timur Pimpinan Penggugat hasil Musyawarah Daerah (MUSDA) II tanggal 10 Juni 2007, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : PAN /15/A/KPts/K-S/VII/XII/2007 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Lombok Timur / Nusa Tenggara Barat Periode 2005-2010 adalah satu-satunya Kepengurusan DPD PAN Kabupaten Lombok Timur yang sah ; ----------------------------------------------------------------------7.

Bahwa struktur wilayah kerja PAN sesuai dengan Pasal 9 ADPAN terdiri dari ; Dewan Pimpinan Pusat (DPP) adalah kesatuan organisasi dankepemimpinan partai ditingkat nasional ; Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) adalah kesatuan organisasidan kepemimpinan partai ditingkat Propinsi ; Dewan Pimpinan Daerah (DPD) adalah kesatuan organisasidan kepemimpinan partai ditingkat Kabupaten / Kota ; .

Bahwa tentang pemberhentian tetap telah diatur dalam Pasal7 huruf C angka 2 ART PAN yang berbunyi pemberhentiantetap pengurus partai ditetapkan oleh Dewan Pimpinan partai,dua tingkat diatasnya setelah mendapat rekomendasi dariDewan Pimpinan partai sederajat tingkat diatasnya =;8.

Bahwa berdasarkan Pasal 9 Anggaran Rumah TanggaPartai Amanat Nasional (PAN) menyebutkan bahwaPenyelesaian pengaduan atau pelanggaran,sengketa dalam tubuh partai diselesaikan dalamtubuh partai diselesaikan melalui Badan ArbitrasePartai (BAP) ; 3.

Pemberhentian tetap pengurus partai ditetapkan oleh dewanpimpinan partai, dan tingkat diatasnya setelah mendapatrekomendasi dari dewan pimpinan partai satu tingkatdiatasnya ; 2n oon nnn nnn nnnBahwa yang berwenang memberhentikan adalah 2 tingkatdiatasnya yaitu DPP PAN ; Bahwa tidak ada surat pemberhentian dari DPP PAN ; Bahwa atas kejadian ini upaya yang bisa dilakukan olehPenggugat adalah melalui internal partai kalau tidak bisa baruke Pengadilan ; Bahwa yang termasuk dalam fungsionaris partai adalahKetua

Bab XIV diatur mengenaiPenyelesaian Perselisihan Partai Politik, yang dalam Pasal 32 ayat (1)disyaratkan bahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengancara musyawarah mufakat.

Bahwa Penggugat adalah Anggota Partai Hati Nurani Rakyat dengan NomorAnggota 06044080000794 ;3. Bahwa sampai saat ini Penggugat tetap Anggota Partai HANURA dan tidakpernah mengajukan Permohonan Pengunduran diri baik secara lisan maupunsecara tertulis dan Penggugat tidak pernah menjadi Anggota Partai Politik lain ;4.

PESERTA PEMILU PADA DAERAHPEMILIHAN YANG SAMA BERDASARKAN SURAT KEPUTUSANPIMPINAN PARTAI POLITIK YANG BERSANGKUTAN;10.

Bahwa Pengurus Partai Hanura menyatakan Penggugat telah mengundurkan dirisebagai Anggota Partai Hanura berdasarkan Surat Pernyataan tanpa tanggal padabulan Nopember 2011 ;12.

Heru Makes tidak aktif lagi di Partai Hanura sejak Tahun 2009dan mengundurkan diri dari Partai Hanura.Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Perkara No. 05/G/2012/PTUNPLG3) Sdr. Hermanto tidak aktif lagi di Partai Hanura dan diketahuisejak Tahun 2010 telah berpindah ke Partai Golkar.4) Sdr. Endang Fitri Ningsih tidak aktif lagi sebagai anggota PartaiHanura.3.1.

Surat pernyataan sebagai anggota Partai Hanura (fhoto copy sesuai dengan aslinya) ;8. P.8. SK Partai Golkar (fhoto copy dari fhoto copy); 9. P.9.

Untuk itu,dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala, partai partaipolitik yang berasaskan islam yang terdiri atas Partai Nahdlatul Ulama, PartaiMuslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai IslamPersatuan Tarbiyah Islamiyah, melalui deklarasi tanggal 5 Januari 1973,bertepatan dengan tanggal 30 Dzulgqadah 1392 H, memfusikan kegiatanpolitiknya dalam satu partai politik yang bernama Partai PersatuanPembangunan;a2 9 fF BD2.

Mahkamah Partai;f. Departemen;g.

PerselisihanKepengurusan Partai Politik.

Partai, ternyata islah antaraSdr.

(Anggota Mahkamah Partai) dan Sy.

AS Hikam, VS DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPP-PKB), DKK DAN 1.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR-RI), DKK

Kebangkitan Bangsa denganKartu Tanda Anggota (KTA) Nomor : 035/I/VDT/0305 dan sebagai anggotaDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Kebangkitan Bangsapada Komisil ;Bahwa sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa, Penggugatsenantiasa menjaga nama baik dan kehormatan Partai, mematuhi AnggaranDasar serta Anggaran Rumah Tangga Partai dan selaku Anggota DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia, Penggugat senantiasa menjaga namabaik dan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 huruf f dan huruf g UU No.31 Tahun 2002tentang Partai Politik telah dinyatakan bahwa usulan penggantian antarwakiu anggota partai politik di Lembaga Perwakilan Rakyat maupun usulanpemberhentian anggota partai politik di Lembaga Perwakilan Rakyat harussesuai dengan peraturan perundangundangan ;b.

Menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik yangbersangkutan atau menyatakan menjadi anggota partai politik lain ;b. Diberhentikan dari kKeanggotaan partai politik yang bersangkutan karenamelanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, atauc. Melakukan pelanggaran peraturan perundangundangan = yangmenyebabkan yang bersangkutan diberhentikan ;Hal. 4 dari15 hal. Put.

ANGGARAN RUMAH TANGGA :Pasal 8 huruf a:Setiap anggota partai berhak mendapatkan perlakuan yang sama dari Partai ;Pasal 8 huruf d:Setiap anggota Partai berhak mendapatkan perlindungan dan pembelaan dariPartai ;Pasal 11 ayat (1) :Seseorang anggota dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan karenamelakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai atau dengan sengaja tidak menjalankankewajiban sebagai anggota partai, atau melanggar disiplin Partai dan/ataumencemarkan

Partai yang lebih tinggi.

Ayat (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu MahkamahPartai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Ayat (3)Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian. Ayat (4) Penyelesaian perselisinan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat60 (enam puluh) hari.

atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik namun dalam daliltertentu.

amandemen UndangUndang Partai Politik 2011 yang menyatakan:1.

Anggota Partai Politik yang berhenti atau yang diberhentikan darikepengurusan dan/atau keanggotaan partai politik tidak dapat membentukkepengurusan dan atau partai politik yang sama;2. Dalam hal dibentuk Kepengurusan dan atau partai politik yang samasebagaimana dimaksud pada ayat (1) keberadaannya tidak diakui oleh undangundang ini;2.

2008 tentang Partai Politik, banwa perselisihan partai politik harusdiselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;Bahwa, terhadap perkara ini perselisinan tersebut belum diselesaikanoleh Mahkamah Partai Politik;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diselesaikan secarainternal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndangHal. 18 dari 21 hal Put.

Bahwa Para Penggugat merupakan Calon KepalaDaerah Dan ~~ Wakil Kepala Daerah KabupatenMamberamo Raya Periode Tahun 2010 2015 yangdiusung oleh Gabungan Partai Politik yaitu PartaiGarakan Indonesia Raya, Partai Nasional BantengKerakyatan Indonesia, Partai Peduli RakyatNasional, Partai Persatuan Daerah, Partai PemudaIndonesia dan Partai Demokrat serta dikenal dengaKoalisi SENTUHAN KASIH ;.

Partai Gerakan Indonesia Raya : 2992. Partai Nasional Benteng KerakyatanIndonesia : 9403. Partai Peduli Rakyat Nasional : 1104. Partai Persatuam Daerah : 1825.

Doom, Amd bahkan tandatangansekretaris partai sdr. Melkianus L. Doom, Amd telahdipalsukan oleh ketua partai sdr.

Partai Politik yaitu.

Partai GerakanIndonesia Raya, Partai Nasional Banteng KerakyatanIndonesia, Partai Peduli Rakyat Nasional, PartaiHal. 45 dari 61 Hal.

RIAWAN WORO ENDARTININGRUM,SE
Turut Tergugat:
1.KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DPP PARTAI GERINDRA
2.KETUA DPRD KOTA SALATIGA
3.WALIKOTA SALATIGA
4.GUBERNUR JAWA TENGAH Incasu Plt GUBERNUR JAWA TENGAH

DIAH SUNARSASI, Pekerjaan Wakil Ketua DRPD KotaSalatiga Periode 2014 2019, Jabatan Ketua DewanPimpinan Cabang Partai Gerindra Kota SalatigaPeriode 2014 2019, , Alamat JI. Salatiga PermaiIll No.15, Rt.02, Rw.012, Kelurahan Blotongan,Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, dalam hal inimemberikan kuasa kepada MOHAMMAD SOFYAN,S.H., KOMARUDIN NUR, S.H., dan SANSIHONASAN SYAH, S.H., Advokat Konsultan Hukumyang beralamat di JI.

KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKANINDONESIA RAYA ( DPP PARTAI GERINDRA);Berkedudukan di Harsono RM No.54 Ragunan,Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12160, selanjutnyadisebut sebagai TURUT TERGUGAT I;4. KETUA DPRD KOTA SALATIGA, yangberkedudukan di Jl. Letjend. Sukowati No. 51Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaBAMBANG TRI WIBOWO, S.H., Advokat yangberalamat di Jl.

Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan usulan pergantian antar waktu dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Gowa atas Penggugat Hernest L.4. Menyatakan putusan perkara ini dapat segera dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvbaar bijvoorraad) meskipun ada upaya hukum verset atau banding maupun kasasi dari pihak Tergugat5.

berdasarkan Putusan Mahkamah Partai yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat sesuaiAnggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015 telah mengajukan usulanPergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Gowa atas nama Sdr.Andi Lukman, MM Dg.

DanHalaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pat.G/2017/PN Sgm10.mekanisme sengketa Internal Partai Politik didasarkan pada AD/ART PartaiPolitik dan mekanisme putusan dari Mahkamah Partai yang terkait PAW,biasanya putusan atau rekomendasi Mahkamah Partai masih ditindak lanjutioleh Pengurus Partai;Bahwa terkait dalil Penggugat pada point 8 (delapan), Tergugat menyatakanbahwa klarifikasi dan sanksi dari Mahkamah Partai tidak dapat dijadikandasar untuk melanjutkan proses PAW, sebab sebelumnya

diatas, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan terlebih dahulu tentang kedudukan Mahkamah Partai itusendiri di dalam undangundang.Menimbang, bahwa kedudukan Mahkamah Partai itu sendiri diatur dalamUndangundang No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undangundang no.2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Bahwa dalam ayat (1) tersebut juga diikuti oleh ayat (2) yangberbunyi Apabila DPP Partai Demokrat tidak melaksanakan putusansebagaimana diatur ayat (1) diatas, maka DPP Partai demokrat telahmenyerahkan kewenangannya untuk melaksanakan putusan kepada DewanPimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat atau kepada Dewan PimpinanCabang (DPC) Partai Demokrat.

Majelis Hakim berpendapat bahwaMahkamah Partai merupakan saluran bagi penyelesaian sengketa antaraanggota partai maupun pengurus partai, sehingga sudah sepatutnya apabilaputusan mahkamah partai tersebut harus dilaksanakan, apalagi ternyataterhadap putusan partai tersebut tidak pernah ada gugatan pada pengadilannegeri.Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, makaMajelis Hakim menyimpulkan jika Penggugat telah mampu membuktikan dalilgugatannya terkait kewajiban Tergugat untuk memproses

PENETAPANNomor 119 / Pdt.SusParpol / 2015 / PN.JKT.BRT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata pada peradilantingkat pertama,telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Partai Golkar) baikyang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) PartaiGolkar di Pekanbaru tanggal 5 s/d 8 Oktober tahun 2009, maupunyang dihasilkan oleh Munas Partai Golkar di Bali tanggal 30November

s/d 4 Desember tahun 2014 yang dalam hal ini diwakilioleh :1 Nama: ABURIZAL BAKRIE;Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode20092014 maupun Ketua Umum DPP PartaiGolkar Periode 20142019;2 Nama: IDRUS MARHAM;Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar20092014 maupun Sekretaris Jenderal DPPPartai Golkar Periode 20142019;Keduanya beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan AnggrekNeli Murni 11A, Slipi, Jakarta Barat;Masingmasing bertindak selaku Ketua Umum dan Sekretaris JenderalDPP Partai

Casablanca Kav. 88 Kuningan,Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2015,selanjutnya disebut sebagaiwon anna nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nena ee Penggugat;I Apa yang menamakan dirinya Presidium Penyelamat Partai GolonganKarya atau Tim Penyelamat Partai Golongan Karya yang terdiriatas:1 H.R. AGUNG LAKSONO;2 PRIYO BUDISANTOSO;3 AGUS GUMIWANG KARTASASMITA;4 LAWRENCE T.P.

SIBURIAN;5 ZAINUDDIN AMALT;6 YORRYS RAWEYAIT;7 AGUN GUNANJAR SUDARISA;8 IBNU MUNZIR;Yang secara de fakto menduduki dan menguasai Kantor DPP Golkar yangberalamat di Jalan Anggrek Neli Murni No. 11, Slipi, Jakarta Barat,selanjutnya secara bersama disebut sebagai Tergugat I;DanII Kepengurusan DPP Partai Golkar yang dihasilkan oleh Munas di Ancoltanggal 6 s/d 8 Desember 2014 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, yangdipimpin oleh:1 Nama : H.R.

Ketua Majelis Tinggi Partai.

oleh KetuaMajelis Tinggi Partai.

Pasal 32 UU Parpol:(1) Perselisinan Partai Politik oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;(2) Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lainsebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan olehPimpinan Partai Politik kepada Kementerian;(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik

Lebih lanjut dalamBab Pembentukan Partai Politik Pasal 2 ayat (4) UU Parpolmemberikan batasan minimal halhal apa saja yang termuat dalamAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yaitu:AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:a. asas dan ciri Partai Politik;b. visi dan misi Partai Politik;c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;d. tujuan dan fungsi Partai Politik;e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;f. kepengurusan Partai Politik;g.

mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatanpolitik;h. sistem kaderisasi;i. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;j. peraturan dan keputusan Partai Politik;Halaman 84 dari 101 halaman.