• PadangPanjang pada saat itu tugasnya mengurusi keuangan partai namunsemenjak menjadi bendahara saksi tidak memiliki atau tidak mengetahuiapakah partai tersebut memiliki rekening atau tidak karena selama inikeuangan hanya disimpan begitu saja oleh saksi;Bahwa saksi selama menjadi Pengurus Partai Bulan Bintang masih aktifdan sering mengikuti rapatrapat partai ;Bahwa Dana bantuan dari Pemerintah Kota Padang Panjang sebesar Rp.21.856.248,56 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh enam ribudua

  saksi tidak mengetahui secara pastisiapa yang hadir dari partai Bulan Bintang setelah saksi melihat daftarhadir dari Partai Bulan Bintang adalah Hendra Saputra, S.H.

  HENDRA SAPUTRA, S.H. memberikan keterangan:Bahwa saksi adalah Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kota PadangPanjang sampai dengan sekarang;Bahwa ada masalah mengenai pencairan dana partai politik dariPemerintah Kota Padang Panjang didalam partai Bulan Bintang tidakdapat mencairkan dana tersebut pada tahun 2010 berawal dimanasebelumnya sudah ada perpecahan di Partai Bulan Bintang sebelumadanya masalah ini;Bahwa berawal dari penandatanganan mengenai pencairan dana dariPemerintah Kota Padang Panjang untuk

  Asdedi (wakil sekretaris) sebelum melakukan rapat dan memintaIndra,S.Ag untuk datang rapat karena ini urusan partai, namun saksiIndra,S.Ag selaku Bendahara Partai tidak datang dan akhirnya dirapattersebut disepakati yang datang untuk mencairkan dana bantuanPemerintah Kota Padang Panjang adalah Ketua Partai, Wakil Sekretarisdan Wakil Bendahara ;e Bahwa yang membuat 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uangbantuan dari Pemerintah Kota Padang Panjang kepada Partai BulanBintang tanggal 21 Desember

  (Bendahara Partai BulanBintang) yang menandatangani adalah terdakwa (wakil Bendahara Partai Bulan Bintang) ;Menimbang, bahwa sevelum Terdakwa datang bersama dengan Ketua DPC PartaiBulan Bintang dan Wakil Sekretaris Partai Bulan Bintang, sudah ada pertemuan (rapat)internal partai dimana salah satu keputusan rapat memang memutuskan yang hadir untukpencairan dana bantuan Partai Politik Kota Padang Panjang adalah Ketua DPC, WakilBendahara dan Wakil Sekretaris Partai Bulan Bintang Padang Panjang karena

• Bahwa PENGGUGAT I dan PENGUGAT II adalah pasangan bakal calon KepalaDaerah dan bakal calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw yang awalnyadicalonkan oleh gabungan Partai Politik, yaitu:1.1. Partai Kedaulatan;1.2. Partai Buruh;1.3. Partai Demokrasi Pembaruan; dan1.4. Partai Pemuda Indonesia;Pencalonan mana tertuang dalam formulir Model BKWK.KPU Partai Politik,tentang Surat Pencalonan Nomor : 02/GABP/TAM/II/2011 tanggal 10 Pebruari2011;2.

  Bahwa dukungan dari gabungan Partai Politik tersebut juga lebih dipertegas denganadanya:e Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan No.035B.

  KWK.KPU PARPOL tertanggal 10 Februari 2011 atas nama Para Penggugattelah dirubah dan tidak diserahkan secara prosedural, yaitu tidak diserahkan melaluiKetua Pokja Pencalonan dan Verifikasi KPU Kabupaten Tambrauw, sehingga terdapatperbedaan dari Partai Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Pengusung ParaPenggugat maupun kedudukan Pengurus Partai Kedaulatan antara Formulir Model BKWK.KPU PARTAI POLITIK tanggal 10 Februari 2011 sebelumnya hanya 3 (tiga)Partai Politik dan/atau Gabungan Partai

  MENASE PAA, M.Si Calon Partai Kebangkitan Bangsa.Rapeah Partai Pemuda Indonesia.Daerah . . .PASKALIS BARU, S.Pd Partai Kasih Demokrasi.Calon Wakil Partai Persatuan Pembangunan.Partai Barisan Nasional.KepalaDaerahPETRUS Y. PANGALILA Calon Partai Buruh.Kepala Partai Kedaultan.. Daerah . .Drs.

  poin 7 (tujuh) gugatan a quo, melainkanPartai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Pengusung Para Penggugat yang terdiridari: Partai Buruh, Partai Kedaulatan dan Partai Demokrasi Pembaharuan;Khususnya, Partai Kedaulatan dalam Gugatan a quo, ternyata Para Penggugat a quo*tidak berani dan tidak mempunyai nyali hukum mempersoalkan Partai Kedaulatanyang dalam obyek sengketa tidak terdapat sebagai Partai Pengusung Para Penggugatpadahal dalam Surat Keputusan sebelumnya dinyatakan sebagai Partai Pengusung

• maupun Partai Demokrat CabangSimalungun tidak ada menanggapi surat Penggugat tersebut, sehinggaPenggugat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Partai Demokrat diJakarta, guna untuk menyelesaikan permasalahan tersebut terkait dengankode etik Partai Demokrat;11.Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Mahkamah Partai Demokrattelah menjatuhkan putusan tanggal 16 September 2014 Nomor050/DPPPHPU/2014 dengan amar: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Biaya perkara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah

  Dalam gugatan alamat Tergugat IV tertulis :Jetro Saragih, S.E., Pekerjaan Swasta, Status dalam Partai Demokratsebagai Anggota Status dalam Pileg 2014 sebagai Caleg Partai Demokratuntuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Simalungun Dapil 1dengan nomor urut 4, Alamat Nagori Dolok Kecamatan Silau Kahean Kab.Simalungun. selanjutnya disebut sebagai, Tergugat IV;Diperbaiki menjadi:Jetro Saragih, SE., Pekerjaan Swsata, Status dalam Partai Demokratsebagai Anggota Status dalam Pileg 2014 sebagai Caleg Partai

  kursi partai politik jugamengatur tentang kewenangan peradilan umum untuk memeriksaperselisihan hasil pemilinan umum terkait dengan perbuatan yang bersifatpidana, kewenagan Peradilan Tata Usaha Negara terkait dengankeputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kewenangan Dewankehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), terkait dengan penyimpanganadministrasi penyelenggara Pemilu, dan Mahkamah Partai Politik terkaitdengan perselisihan internal partai;Bahwa selain dari perselisihan partai politik sebagaimana

  dimaksud dalampenjelasan Pasal 32 Undang Undang Partai Politik, Mahkamah partai jugaberhak dan berwenang menyelesaikan perselisinan hasil pemilinan umuminternal Partai Demokrat terkait adanya pelanggaran terhadap hak anggotapartai politik berupa pelanggaran hak politik anggota partai politik untukHalaman 12 dari 18 hal.Put.

  mengenai persyaratan pengajuan gugatanperselisihan partai politik;Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (1)Halaman 15 dari 18 hal.Put.

• Burhanuddin, S.Sos dengan HeriSuharto, SH, Surat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Tanjung Pinang ini juga merupakan tindak lanjutdari surat DPD Partai Amanat Nasional Kota TanjungPinang Nomor: PAN/033.011/B/KWS/XI/024/2012tanggal 1 November 2012 perihal Penggatian AntarWaktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode20092014 dapil I Kecamatan Tanjung Pinang Barat danTanjung Pinang Kota; Bahwa dasar surat DPD Partai Amanat Nasional KotaTanjung Pinang Nomor: PAN/033.011/B/KWS/X1/024/2012 tanggal 1

  politik diberhentikanoleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melaluipengadilan, pemberhentikannya sah setelah adanya putusan pengadilan yangtelah memperoleh berkekuatan hukum tetap ; Bahwa merujuk ketentuan diatas sangat jelas bahwa pemberhentian Penggugatsebagai anggota Partai Amanat Nasional belum dapat dinyatakan sah karenabelum adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh berkekuatan hukumtetap, sehingganya secara hukum Surat Walikota Tanjung Pinang Nomor171/052/

  /024/2012 tanggal 01 Nopember 2012, Hal : PenetapanPergantian Antar waktu Anggota DPRD Kota TanjungpinangPeriode 20092014 dari Dapil 1 dari Partai Amanat Nasional, yangditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang.

  2009 tentang Pembagian Paruh WaktuMasa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode20092014 Daerah Pemilihan I Dari Partai AmanatNasional.

  AmanatNasional selaku partai pengusung Penggugat dalam Pemilu Tahun2009 yaitu berdasarkana Surat DPD PAN Kota Tanjung Pinang NomorPAN/033.02/B/KS/23/XII/2011 tanggal 20 Desember2011, Perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRD Kota Tanjungpinang dari Partai Amanat Nasional,yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Tanjungpinang;b Surat DPP Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/B/KUSJ/024/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012, hal : PenetapanPergantian Antar Waktu) Anggota DPRD KotaTanjungpinang Periode 20092014

• yang berbunyi : )penjaringan adalah kegiatan penggalangan dan pengenalan partai kepadaPutusan Perkara Nomor : 08/G/2015/PTUN.SBY.Halaman 8 dari 64 Halaman8.3.8.4.masyarakat, yang ditindaklanjuti dengan ajakan untukmendaftarkan diri untuk menjadi anggota partai melaluipengisian formulir pendafaftaran anggota , Pasal 4 ayat (1)yang berbunyi:se/uruh anggota partai wajib mengisi formulirpendaftaran anggota partai yang diterbitkan oleh partai(Lampiran 1) dengan melampirkan : a. 2 (dua) lembar pasfoto

  anggota partai melaluipengisian formulir pendafaftaran anggota , Pasal 4 ayat (1)Putusan Perkara Nomor : 08/G/2015/PTUN.SBY.Halaman 13 dari 64 Halaman14.5.14.6.yang berbunyi : Se/uruh anggota partai wajib mengisi formulirpendaftaran anggota partai yang diterbitkan oleh partai(Lampiran 1) dengan melampirkan : a. 2 (dua) lembar pasfoto ukuran 2 x 3 cm , Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi : petugas penenma pendaftaran harus memastikan bahvecalon anggota yang bersangkutan telah memenuhi syaratmenjadi anggota

  indonesia (PKP Indonesia) yang ditetaokan pada tanggal 31 Agustus 2010 yaitu Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi : penjaringan adalah kegiatan penggalangan danpengenalan partai kepada masyarakat, yangditindaklanjuti dengan ajakan untuk mendaftarkan diriuntuk menjadi anggota partai melalui pengisian formulirpendafaftaran anggota , Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi : *seluruh anggota partai wajib mengisi formulir pendaftarananggota partai yang diterbitkan oleh partai (Lampiran 1)dengan melampirkan : a. 2

  (dua) lembar pas foto ukuran 2Putusan Perkara Nomor : 08/G/2015/PTUN.SBY.Halaman 17 dari 64 Halamanx 3 cm, Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi : petugas penerima pendaftaran harus memastikan bahwa calonanggota yang bersangkutan telah memenuhi syaratmenjadi anggota partai, dan tidak tercatat sebagaianggota pada Partai Politik lain dan Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi: setiap anggota yang telah sah diterimasebagai anggota partai, diberi nomor anggota dan berhakmemperoleh Kartu Tanda Anggota (KTA) partai,

  : a. 2 (dua)lembar pas foto ukuran 2 x 3 cm, Pasal 5 ayat (1) yangberbunyi : petugas penerima pendaftaran harusPutusan Perkara Nomor : 08/G/2015/PTUN.SBY.Halaman 19 dari 64 Halamanmemastikan bahwa calon anggota yang bersangkutantelah memenuhi syarat menjadi anggota partai, dan tidaktercatat sebagai anggota pada Partai Politik lain danPasal 6 ayat (1) yang berbunyi :setiap anggota yang telah sah diterima sebagai anggota partai, diberi nomoranggota dan berhak memperoleh Kartu Tanda Anggota(KTA) partai

• Ganding(selaku Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Mandailing Natal), HamzahLubis, Kholil, (Anggota DPRD TkIJ Mandailing Natal Fraksi Partai Hanura)dan Wakil Sekretaris DPC Partai Hanura serta Erwin Efendi Lubis (AnggotaDPRD TkII Mandailing Natal) datang ke kantor PT. Karya Muda Nasional yangterletak di Desa Laru Baringin, Kecamatan Tambangan, Kabupaten MandailingNatal milik Saksi H. Aswin Parinduri.

  Fahrizal Efendi Nasution, SH mengatakanMasalah suara Partai Hanura bisa saya amankan untuk wilayah Dapem I danDapem IV, sehingga Saksi Korban yakin dan percaya mengingat yang datangdan mengatakan hal tersebut adalah Fahrizal Efendi Nasution, SH selaku KetuaDPC Partai Hanura Kabupaten Mandailing Natal bersama dengan Terdakwa(selaku Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Mandailing Natal), namun saatitu belum, ada keputusan/kesepakatan antara Saksi Korban H.

  Ganding(selaku Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Mandailing Natal), HamzahLubis, Kholil, (Anggota DPRD T'kII Mandailing Natal Fraksi Partai Hanura)dan Wakil Sekretaris DPC Partai Hanura serta Erwin Efendi Lubis (AnggotaDPRD TkII Mandailing Natal) datang ke kantor PT. Karya Muda Nasional yangterletak di Desa Laru Baringin, Kecamatan Tambangan, Kabupaten MandailingNatal milik Saksi H. Aswin Parinduri.

  No. 21 PK/Pid/2014Bahwa dalam internal Partai HANURA, Saksi H. Aswin Parinduri telah diprosessebagai calon Bupati Madina dari Partai HANURA mulai dari tingkat CabangMandailing Natal, Wilayah Provinsi Sumatera Utara dan sampai tingkat pusat (DPP);Bahwa tidak keluarnya rekomendasi DPP Partai Hanura untuk mencalonkanSaksi H. Aswin Parinduri sebagai calon Bupati Mandailing Natal dari Partai Hanuraadalah karena pada saat menghadap DPP Partai Hanura di Jakarta Saksi H.

  AswinParinduri tidak dapat memenuhi syarat yang ditetapkan oleh DPP Partai Hanura yaitumemberikan uang kontribusi kepada Partai Hanura sejumlah 1.500.000.000, (satu milyarlima ratus juta rupiah);Bahwa pada akhirnya Saksi H.

• dst...... serta menyetorkan dana ke partai.

  DPK, karena Penggugat selaku pengurus (Wakil Sekretaris) tidakmengetahuinya secara persis alokasialokasi dana yang dimaksud.9 Bahwa sebagaimana dalil gugatan pada angka 7 tersebut, Penggugatmenyadari ada kekurangan dana yang belum disetor pada partai diakibatkanPenggugat belum mendapat jawaban dari partai terhadap pertanyaanpertanyaan Penggugat tentang penggunaan dana partai yang Penggugat rasaperlu mengetahuinya sebagai pengurus dan kader partai yang telahmelakukan kewajiban di partai bukan berarti

  / perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh pimpinan partai di Kabupaten, tidak etis dan tidak transparanada unsur fitnah karena Penggugat merasakan nuansa politis yang tidak sehatdalam tubuh partai yang Penggugat cintai.

  berkedudukan sebagaifungsionaris dari Partai Karya Perjuangan dimana Penggugat sebagai WakilSekretaris sedangkan para Tergugat adalah Dewan Pimpinan Partai dan PengurusDewan Pimpinan Partai ;3 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UndangUndangNomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun2008 Tentang Partai Politik menegaskan bahwa perselisihan Partai Politikdiselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD danART ;4 Menimbang bahwa berdasarkan

  partai harus diselesaikan terlebih dahulu melaluimekanisme internal partai sebelum diajukan ke Pengadilan.

• Bangkalan, karena telah ditetapkan14sebagai caleg dari partai Gerinda pada Pemilu tahun 2014 , dari DapilJatim 11, berdasarkan penetapan dari KPU Provinsi Jatim, tanggal 22Agustus 2013.Disamping itu, dengan menjadi anggota Partai Gerinda, Penggugattelah diberhentikan dari keanggotaannya di PKB, pada tanggal 19September 2013.Berpijak dari fakta tersebut, Penggugat bukan dan tidak memiliki haksebagai anggota partai, di mana dulu Penggugat terdaftar sebagaianggota, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB

  Menjadi anggota Partai Politik lain ; ataud. Melanggar AD dan ART .(2).Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD danART.15(3).

  Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalahanggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian darikeanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian darikeanggotaan lembaga perwakilan rakyat sesuai denganperaturan perundang undangan .Menurut ketentuan di atas, Partai Politik diberi kKewenangan untukmemberhentikan anggotanya.

  bahwa berdasarkan uraian di atas, mekanisme penyelesaianperselisihan Partai Politik sebelum kemudian diajukan penyelesaiannya padaPeradilan Umum, berdasarkan pasal 32 ayat 1 dan 2 UU No.2 tahun 2011 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik , harusditempuh/melalui tahapan penyelesaian oleh internal Partai Politik yang dilakukanoleh mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;Menimbang bahwa dari proses jawab jinawab dapat diketahui

  Menyatakan bahwa para pihak belum menempuh prosedur penyelesaianperselisihan Partai Politik oleh internal Partai Politik yang dilakukan oleh suatuMahkamah Partai Politik sehingga Pengadilan Negeri Bangkalan belumberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No.16/Pdt.G/2013/PN.BKI;3.

• atas UndangUndang Nomor2 tahun 2008 tentang partai Politik (UU Partai Politik) sebagai berikut :(1) Perselisinan Partai Politik diselsaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART;(2) Penyelesian perselisihnan Internal Partai Politik sebagaimanaadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Smr(3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud

  melalui Internal partai politikdan atau Mahkamah Partai Politik;3.

  Bahwa selain diatur pada AD/RT Partai Hanura, perihal Mahkamahpartai sebagai tempat penyelesaian konflik internal partai jugaditegaskan pada pasal (32) UndangUndang Republik IndonsiaNomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor2 tahun 2008 tentang partai Politik (UU Partai Politik) sebagai berikut :(1)(2)(3)(4)(5)Perselisihan Partai Politik diselsaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART;Penyelesian perselisihnan Internal Partai Politik sebagaimanaadimaksud

  Bahwa dengan demikian, terbukti dan tidak terbantahkan gugatanyang diajukan oleh PENGGUGAT pada perkara a quo tergolongpremature, karena berdasarkan AD/RT Partai HANURA, Pasal (32)UU Partai Politik dan SEMA No. 4 Tahun 2016, PENGGUGATseharusnya melaporkan konflik/perselisinan internal Partai HANURAkepada Dewan Kehormatan Partai HANURA namun demikianterbukti demi hukum dan tidak terbantahkan PENGGUGAT tidakpernah melaporkan konflik/perselisihan internal Partai HANURAkepada Dewan Kehormatan Partai

  internal Partai Politik sebagaimana dimaksudayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh Partai Politik.

• • 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisi beras sekitar 3 (tiga) Kg;

  Barang bukti tersebut diatas dirampas untuk negara;

  • 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) buah bahan kampanye berupa kalender tahun 2019 yang berisi gambar partai perindo dan foto caleg dari partai perindo;
  • 1 (satu) lembar plastik pembungkus sembako warna merah yang sudah digunakan;

  Barang bukti tersebut diatas dimusnahkan;

  • 1 (satu) examplar

  salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019.

• 1 (satu) examplar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan nomor urut partai Politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019.

• 3 (tiga) lembar salinan surat himbauan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah nomor: 0121/K.ST/PM.00.00/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah.

• 4 (empat) lembar salinan surat himbauan Bawaslu Kota Palu nomor : 0291/K.ST/PM.00.02/XI/2018 tanggal 2 November 2018 tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah beserta foto copy lampiran ekspedisi pengiriman surat himbauan kepada partai Perindo;

Barang bukti tersebut diatas

: 0121/K.ST/PM.00.00/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materilainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korbanterdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencanaalam di Provinsi Sulawesi Tengah.10. 4 (empat) lembar salinan surat himbauan Bawaslu Kota Palu nomor :0291/K.ST/PM.00.02/X1/2018 tanggal 2 November 2018 tentang himbauankepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalambentuk

Persatuan Indonesia ( PERINDO),dan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 59 /PL.01.1Kpt/PKU/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 tentang PenetapanNOMOR URUT Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD, DPRDProvinsi, PRD Kabupaten /Kota tahun 2019, serta Partai Perindosebagai Partai yang mengusung terdakwa memiliki nomor Urut Peserta9 (sembilan ) yang ditegaskan lagi dalam Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum (KPU) Nomor : 309/PL.01.1Kpt/O3/KPU/IV/2018 tentangperubahan Kedua atas Keputusan

KPU Nomor 58/PL.01.1Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan PARTAI POLITIK PESERTAPEMILU) Anggota DPRD , DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / KotaTahun 2019 Bahwa dengan berdasarkan Surat Keputusan dari Komisi PemilihanUmum tersebut diatas maka terdakwa dalam tenggang waktu masihdalam masa Kampanye Pemilihan Umum yaitu pada hari Sabtu tanggal16 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 Wita dimana terdakwa selakuCalon Anggota Legislatif dari Partai Persatuan Indonesia( PERINDO )dengan Nomor Urut 8 dari Daerah Pemilihan

himbauankepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentukbantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencanasetelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi SulawesiTengah beserta foto copy lampiran ekspedisi pengiriman surat himbauankepada partai Perindo.

Kita harus dapatmemilin orangorang yang dapat membangun Bangsa dan Kota Palu, kalauibuibu sudah punya pilihan silahkan pilin mereka , mungkin dari Partai lain.Kita tidak boleh Golput, kita harus menyukseskan pesta Demokrasi.

• AS Hikam, VS DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPP-PKB), DKK DAN 1.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR-RI), DKK

  Kebangkitan Bangsa denganKartu Tanda Anggota (KTA) Nomor : 035/I/VDT/0305 dan sebagai anggotaDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Kebangkitan Bangsapada Komisil ;Bahwa sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa, Penggugatsenantiasa menjaga nama baik dan kehormatan Partai, mematuhi AnggaranDasar serta Anggaran Rumah Tangga Partai dan selaku Anggota DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia, Penggugat senantiasa menjaga namabaik dan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

  Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 huruf f dan huruf g UU No.31 Tahun 2002tentang Partai Politik telah dinyatakan bahwa usulan penggantian antarwakiu anggota partai politik di Lembaga Perwakilan Rakyat maupun usulanpemberhentian anggota partai politik di Lembaga Perwakilan Rakyat harussesuai dengan peraturan perundangundangan ;b.

  Menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik yangbersangkutan atau menyatakan menjadi anggota partai politik lain ;b. Diberhentikan dari kKeanggotaan partai politik yang bersangkutan karenamelanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, atauc. Melakukan pelanggaran peraturan perundangundangan = yangmenyebabkan yang bersangkutan diberhentikan ;Hal. 4 dari15 hal. Put.

  ANGGARAN RUMAH TANGGA :Pasal 8 huruf a:Setiap anggota partai berhak mendapatkan perlakuan yang sama dari Partai ;Pasal 8 huruf d:Setiap anggota Partai berhak mendapatkan perlindungan dan pembelaan dariPartai ;Pasal 11 ayat (1) :Seseorang anggota dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan karenamelakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai atau dengan sengaja tidak menjalankankewajiban sebagai anggota partai, atau melanggar disiplin Partai dan/ataumencemarkan

  Partai yang lebih tinggi.

• Bahwa Para Penggugat merupakan Calon KepalaDaerah Dan ~~ Wakil Kepala Daerah KabupatenMamberamo Raya Periode Tahun 2010 2015 yangdiusung oleh Gabungan Partai Politik yaitu PartaiGarakan Indonesia Raya, Partai Nasional BantengKerakyatan Indonesia, Partai Peduli RakyatNasional, Partai Persatuan Daerah, Partai PemudaIndonesia dan Partai Demokrat serta dikenal dengaKoalisi SENTUHAN KASIH ;.

  Partai Gerakan Indonesia Raya : 2992. Partai Nasional Benteng KerakyatanIndonesia : 9403. Partai Peduli Rakyat Nasional : 1104. Partai Persatuam Daerah : 1825.

  Doom, Amd bahkan tandatangansekretaris partai sdr. Melkianus L. Doom, Amd telahdipalsukan oleh ketua partai sdr.

  Partai Politik yaitu.

  Partai GerakanIndonesia Raya, Partai Nasional Banteng KerakyatanIndonesia, Partai Peduli Rakyat Nasional, PartaiHal. 45 dari 61 Hal.

• RakyatDaerah Kabupaten Deiyai periode tahun 2009 = 2014,khususnya pada lampiran Nomor Urut 5 (lima) atas namaPITER PIKEI dari Partai Persatuan Daerah ;.

  memperoleh 3 (tiga) kursidi DPRD Kabupaten Deiyai dan Partai Persatuan Daerahmemperoleh 1.373 (seriou tiga ratus tujuh puluh tiga)suara, jadi berdasarkan suara pembagian kursi di DPRDKabupaten Deiyai, Partai Persatuan Daerah memperoleh 1(satu) kursi' di DPRD Kabupaten Deiyai.

  Bahwa berdasarkan fakta perolehan suara hasil pemilihanumum calon anggota DPRD Kabupaten Deiyai sesuai denganrincian perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD dan suara tidak sah YSHaR92009 ai:KPU KabupatenPaniai, khususnya Partai Gerakan Indonesia Raya,YANUARIUS EDOWAY, ~~ S.sos atau penggugat menempatiperingkat ke 3 (tiga) perolehan suara sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Deiyai dari Partai GerakanIndonesia Raya ;Demikian jawaban dari tergugat dan merupakan satu kesatuandengan kronologis

  lampiran 1, Nomor Urut5 (lima) atas nama PITER PIKEI dari Partai PersatuanDaerah ;Dalam pertimbangan a quo dikenal sebagai Objek Sengketa ke2.

  Politik yangdimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antaralain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;(2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3)pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaankewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6)keberatan terhadap keputusan Partai Politik ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraianketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 UndangUndang tersebut,3536perselisihan Partai Politik tersebut diselesaikan olehinternal

• Untuk itu,dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala, partai partaipolitik yang berasaskan islam yang terdiri atas Partai Nahdlatul Ulama, PartaiMuslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai IslamPersatuan Tarbiyah Islamiyah, melalui deklarasi tanggal 5 Januari 1973,bertepatan dengan tanggal 30 Dzulgqadah 1392 H, memfusikan kegiatanpolitiknya dalam satu partai politik yang bernama Partai PersatuanPembangunan;a2 9 fF BD2.

  Mahkamah Partai;f. Departemen;g.

  PerselisihanKepengurusan Partai Politik.

  Partai, ternyata islah antaraSdr.

  (Anggota Mahkamah Partai) dan Sy.

• Pd., ke DPP Partai Demokrat. Dan SuratKeputusan diduga palsu DPP Partai Demokrat No : 92/SK/DPP.PD/VII/2015tanggal, 21 Juli 2015 tentang Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten NiasUtara Provinsi Sumatera Utara dari Partai Demokrat an.Hisikia Harefa, A.Ma.Pd. Dan berdasarkan surat diduga palsu dari DPC Partai Demokrat KabupatenNias Utara No.716/DPCPD/NU/XI/2014 tersebut, maka DPP Partai Demokratmenerbitkan Surat Keputusan diduga palsu DPP Partai Demokrat No.92/SK/DPP.PD/VII/2015 tanggal 21 Juli 2015.

  Pd., untukmendapatkan Surat Keputusan diduga palsu DPP Partai DemokratNo.92/SK/DPP.PD/VII/2015 tanggal 21 Juli 2015, tidak pernah ada atau tidakpernah diterbitkan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara pada saatitu. Sebab seperti diketahui semua keputusan penting yang dibuat oleh PartaiDemokrat sebagai sebuah Partai besar, selalu dilakukan secara demokratisberdasarkan ketentuan AD/ART Partai Demokrat.

  ., yang juga SekretarisDPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara pasti mendesak dan memintaDPP Partai Demokrat dan DPD Partai Demokrat serta Ketua DPC PartaiDemokrat Kabupaten Nias Utara untuk menyurati Pimpinan DPRD KabupatenHalaman 20 Putusan Perkara No.87/G/2018/PTUNMDNNias Utara agar segera memprosespelantikannya menjadi Ketua DPRDKabupaten Nias Utara dari Partai Demokrat sebagai tindak lanjut SuratKeputusan diduga palsu DPP Partai Demokrat No. 92/SK/DPP.PD/VII/2015tanggal 21 Juli 2015.

  Pd, anggota DPRD KabupatenNias, yang berasal dari Partai Demokrat yang juga menjabat sebagai KetuaDPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara..

  keputusankeputusan strategis partai di tingkatHalaman 58 Putusan Perkara No.87 /G/2018/PTUNMDNcabang yakni Majelis Partai Cabang.

• Bahwa seharusnya Tergugat menetapkan dan mengajukanPenggugat dari Partai Golongan Karya, untuk diresmikankeanggotaannya oleh fTergugat II sabagai anggota DPRDKabupaten Deiyai terpilih, namun yang ditetapkan dandiajukan oleh Tergugat dari Partai Golongan Karyaadalah SIMON ~~ TAKIMAI dan sudah di resmikankaanggotaannya oleh Tergugat (Il berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor. 94 Tahun 2010, tentangperesmian keaggotaan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Deiyai periode tahun 2009 2014;9

  Nomor urut 15 (lima belas) atas nama SIMONTAKIMAI dari Partai Golongan Karya, adalah benardikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai3.

  (hasil rekapan fakta Tahun 2009akan diajukan Tergugat dalam persidangan sebagaibukt1) ;10.Bahwa Komisi Pemiiihan Umum Kabupaten Paniai, telahmelakukan kebijakan sesuai dengan rekapan rincianperolehan suara partai politik dari calon anggota DPRDdan suara tidak sah di KPU Kabupaten Paniai Tahun 2010,untuk mengisi kekosongan anggota DPRD Kabupaten Deiyai,khususnya Partai Golongan Karya atas nama SIMONTAKIMAI, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai telahmengambil kebijakan dengan memberikan 467 (empat

  Pembentukan dan pengisian keanggotaan LembagaLegisiatif DPRD Kabupaten Deiyai merupakan prosespolitik yang dilaksanakan melalui tahapanPendaftaran peserta Pemilu oleh partai partai ;Pengajuan namanama calon Anggota DPRD dari pesertaPemilu (dari partai partai);Penyelenggaraan Pemilu (serentak di seluruh Indonesia)tanggai 9 April 2009;Penetapan hasil Pemilu).

  ) perselisihan yang berkenaan dengan34kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota PartaiPolitik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4)penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan;dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraianketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 UndangUndang tersebut,perselisihan Partai Politik tersebut diselesaikan olehinternal Partai dan apabila penyelesaian perselisihan tidaktercapai maka penyelesaian

• Mimika ; Bahwa kemudian setelah KPU Kabupaten Mimika Melaksanakan Pleno makabeberapa dari Partai maupun secara Pribadi yang merasa dirugikan menggugatSK 16A/Kpts/KPUMMK/031.434172/2014 Tentang Penetapan HasilPenghitungan Perolehan Suara Partai Politik untuk Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014 tanggal 29 April 2014 tersebut ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta ;Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak gugatandari beberapa Partai

  Politik untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenMimika Tahun 2014 sah dan tidak dapat lagi dirubah ataupun diganti ; Bahwa selanjutnya oleh karena Terlawan masih menggunakan SK 16A/Kpts/KPUMMK/031.434172/2014 Tentang Penetapan Hasil PenghitunganPerolehan Suara Partai Politik untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Mimika Tahun 2014 dan juga masih menggunakan SK Nomor20/Kpts/KPUMMK/031.434172/2014 Tentang Sertifikasi Perolehan Suara danPenetapan Kursi Partai Politik serta

  /KPUMMK/031.4341 72/2014,tertanggal 25 Mei 2014, tentang Sertifikasi PerolehanSuara Dan Penetapan Calon Anggota DPRD KabupatenMimika Periode 20142019 (Fotokopi sesuai denganJASIITIV ) jp2enpnsseeessesmise ne neces nice neeBerita acara Nomor 20 / BA /V/2014, tertanggal 25 Mei2014. tentang Perolehan Kursi Partai Politik DanPenetapan Calon Terpilin Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun2014.

  Bukti T 2 : Berita acara Nomor : 20 / BA /V/2014, tertanggal 25 Mei2014, tentang Perolehan Kursi Partai Politik DanPenetapan Calon Terpilih Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan UmumTahun 2014.

  menetapkan HasilPerolehan Suara Partai Politik untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika ; Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagaimana dalam gugatanperlawanannya, Para pelawan menegaskan bahwa yang dipermasalahkan adalahproses terbitnya SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor20/Kpts/KPUMMK/031.434172/2014, tanggal 25 Mei 2014, yang sebelumnya jugatelah diterbitkannya SK Nomor : 16A/Kpts/KPUMMK/031.4341 72/2014, TentangPenetapan hasil perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota

• Apabila ada keberatan Tergugat tidak mempunyai kompetensi untuk menyelesaikanpermasalahan yang ada dalam urusan internal Partai Politik itu sendiri, dan Tergugattidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan dan menilainya. Dengandemikian apabila terjadi konflik internal di dalam tubuh Partai Politik, maka dapatdiselesaikan melalui mekanisme internal yang ada di Partai Politik tersebut,sebagaimana ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008PAGEtentang Partai Politik.

  Berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. maka perselisihan internal yang terjadi didalam Partai Politik wajib terlebih dahulu diselesaikan oleh internal Partai yangdilakukan oleh Mahkamah Partai yang tugas dan fungsinya dapat dipergunakansebagai saluran untuk penyelesaian perselisihan internal Partai Politik bagi anggotadan pengurus partai ;14.

  Surat tersebut diketahui dan disahkan oleh Ketua KPU Provinsi NTB sertadiketahui pula oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Bulan Bintang ProvinsiUntuk diketahui bahwa Penggugat telah berhenti/diberhentikan sebagai kader/anggotaPartai Pekerja dan Pengusaha Indonesia (PPPI) karena Penggugat telah masuk sebagaikader/anggota Partai Bulan Bintang ;Bahwa pada Pemilu 20092014 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi NTB,Penggugat memperoleh suara terbanyak dari Partai Pekerja dan Pengusaha IndonesiaHalaman

  Bahwa secara ringkas akan Tergugat II Intervensi uraikan proses terbitnya suratkeputusan obyek sengketa dan juga surat keputusan pengangkatan Tergugat IIIntervensi sebagai anggota DPRD Provinsi NTB ;Bahwa proses tersebut diawali dengan berpindahnya Penggugat dari kenaanggotaanPartai Pekerja dan Pengusaha Indonesia ke Partai lain case quo Partai Bulan Bintangdan mendaftar untuk ikut sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi NTB padaPemilu 20142019 dari Partai Bulan Bintangtersebut ; Tindakan Penggugat

  Adnan Kasogi, SH yang ditujukan kepadaPengurus DPP Partai Pekerja dan PengusahaIndonesia ;Kemudian atas usulan DPD Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia Provinsi NTBtersebut, pengurus DPP Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia mengirim surat No.0581/ORG/DPPPPPI/X/2012, tanggal 31 Oktober 2012 yang isinya : 1. Mencabutstatus keanggotaan Penggugat dari anggota/kader Partai Pekerja dan PengusahaIndonesia, 2. Memberhentikan dengan hormat Penggugat dari anggota DPRD ProvinsiPAGENTB Jo.

• Ayat (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu MahkamahPartai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Ayat (3)Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian. Ayat (4) Penyelesaian perselisinan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat60 (enam puluh) hari.

  atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik namun dalam daliltertentu.

  amandemen UndangUndang Partai Politik 2011 yang menyatakan:1.

  Anggota Partai Politik yang berhenti atau yang diberhentikan darikepengurusan dan/atau keanggotaan partai politik tidak dapat membentukkepengurusan dan atau partai politik yang sama;2. Dalam hal dibentuk Kepengurusan dan atau partai politik yang samasebagaimana dimaksud pada ayat (1) keberadaannya tidak diakui oleh undangundang ini;2.

  2008 tentang Partai Politik, banwa perselisihan partai politik harusdiselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;Bahwa, terhadap perkara ini perselisinan tersebut belum diselesaikanoleh Mahkamah Partai Politik;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diselesaikan secarainternal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndangHal. 18 dari 21 hal Put.

• Bahwa Penggugat adalah Anggota Partai Hati Nurani Rakyat dengan NomorAnggota 06044080000794 ;3. Bahwa sampai saat ini Penggugat tetap Anggota Partai HANURA dan tidakpernah mengajukan Permohonan Pengunduran diri baik secara lisan maupunsecara tertulis dan Penggugat tidak pernah menjadi Anggota Partai Politik lain ;4.

  PESERTA PEMILU PADA DAERAHPEMILIHAN YANG SAMA BERDASARKAN SURAT KEPUTUSANPIMPINAN PARTAI POLITIK YANG BERSANGKUTAN;10.

  Bahwa Pengurus Partai Hanura menyatakan Penggugat telah mengundurkan dirisebagai Anggota Partai Hanura berdasarkan Surat Pernyataan tanpa tanggal padabulan Nopember 2011 ;12.

  Heru Makes tidak aktif lagi di Partai Hanura sejak Tahun 2009dan mengundurkan diri dari Partai Hanura.Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Perkara No. 05/G/2012/PTUNPLG3) Sdr. Hermanto tidak aktif lagi di Partai Hanura dan diketahuisejak Tahun 2010 telah berpindah ke Partai Golkar.4) Sdr. Endang Fitri Ningsih tidak aktif lagi sebagai anggota PartaiHanura.3.1.

  Surat pernyataan sebagai anggota Partai Hanura (fhoto copy sesuai dengan aslinya) ;8. P.8. SK Partai Golkar (fhoto copy dari fhoto copy); 9. P.9.