Ditemukan 2079 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : gergaji
Register : 15-04-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 06-10-2021
Putusan PN CALANG Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Cag
Tanggal 17 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.Ahmad Buchori, S.H.
2.Evan Munandar, S.H.,M.H.
3.Anggie Rizky Kurniawan S.H
Terdakwa:
Ishak AB Bin Alm. Abdullah
970
  • 1 (satu) buah kunci Y ukuran 8-10-12;
  • 1 (satu) buah kunci ring ukuran 16-17;
  • 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-11;
  • 1 (satu) buah botol yang berisikan busi dan baut kecil;
  • 1 (satu) buah sikat gigi;
  • 1 (satu) Unit Chainsaw merk Tanika yang berwarna merah hitam;
  • 56,925 M3(lima enam koma sembilan dua lima) meter kubik kayu jenis kelompok rimba campuran dan kelompok meranti, total keseluruhan kayu bulat dan kayu gergajian
Register : 01-10-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 05-11-2020
Putusan PN KLATEN Nomor 181/Pid.B/2020/PN Kln
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
IKA PUSPITA WARDANI, SH.
Terdakwa:
KUSGIYANTO
9613
  • unitPLN JBT (Jawa Bagian Tengah) dan UIP (Unit Induk Pembangunan) JBB(Jawa Bagian Barat) saat melakukan pengecekan barang berupa KabelUGC (Under Ground Cable) yang berada di Gardu Induk PLN Pedankemudian diketahul terdapat selisin jumlah panjang dari UGC (UnderGround Cable) yang seharusnya 1055 meter hanya tingal 756 metersehinga ada selisih kekurangan 299 meter, Dan setelah diamati padasetiap drum (gulungan kabel) terdapat bekas potongan yang tidakseharusnya ada, bekas potongan tersebut berupa bekas gergajian
Register : 24-08-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 06-11-2017
Putusan PN WONOGIRI Nomor 134/Pid.Sus/2017/PN Wng
Tanggal 3 Oktober 2017 — Penuntut Umum: HAFIDH FATHONI SH Terdakwa: SUTRISNO als SUTRIS bin alm KROMO KARIYO
3898
  • mengaturnya adalah peraturan menteri kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.60/Menhut II/2011 tentang pedoman penyusunanrencana pengaturan kelestarian hutan dan rencana teknik tahunan di wilayahperum perhutani.Bahwa mekanisme memperoleh surat keterangan sahnya hasil hutan(SKSHH) adalah :(1) SKSHH hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayubulat yang telah dibayar lunas PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan).(2) SKSHH hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayuolahan berupa kayu gergajian
Register : 24-05-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN BARRU Nomor 40/Pid.Sus/2017/PN Bar
Tanggal 2 Agustus 2017 — Penuntut Umum : 1.ERWIN,SH 2.ALFIAN BOMBING, SH., MH 3.M.ZAKI MUBARAK,SH Terdakwa : H. ANDI MAS ALI Alias H. ANDIS Bin DG. NASSA
38219
  • Bahwa kayu olahan yang selanjutnya di sebut KO adalah produk hasil pengolahanKB/KBS/KBK yang diolah di Industri primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) atauindustri pengolahan kayu terpatu (IPKT) berupa kayu gergajian (termasuk kayugergajian yang diserut satu sisi atau lebih), kayulapis (termasuk block board danbarecode) veneer, serpih/chip (termasuk wood pellet) dan Laminated VeneerLumber (LVL) Bahwa yang dinyatakan dalam Bab ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 PermenLingkungan hidup dan kehutanan RI nomor :
Register : 29-08-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PN MEULABOH Nomor 190/Pid.B/LH/2018/PN Mbo
Tanggal 12 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
1.WAHYUDDIN, SH
2.DEDEK SYUMARTA SUIR, SH
3.YUSNI FEBRIANSYAH EFENDI, SH
Terdakwa:
M. TAHIR Bin M. JUNIT
586455
  • TINDIKALISYAHBANA,dibawah sumpah dan pada saat persidangan yang padaMbo.pokoknya menerangkan sesuai keahliannya sebagai berikut:Bahwa Ahli diangkat menjadi PNS Dinas Kehutanan danPerkbunan Pemkab Aceh Barat yaitu sejak tahun 2005, danHalaman 13 dari 35 Putusan Nomor 190/Pid.B.LH/2018/PNMbo.sejak bulan Januari 2017 saya bergabung / dialihkan menjadiPNS Staf Seksi PPK KPH Wilayah IV Aceh dan ahli pernahmengikuti pendidikan / latihan di bidang tekhnis kehutananyaitu. pengawas penguji kayu gergajian
Register : 05-03-2015 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 07-05-2015
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 12/Pid.B/2015/PN.Lbs
Tanggal 23 April 2015 — - Muhamad Syarip Lubis Panggilan Syarip
325
  • Perusahaan, dipergunakan dalampengangkutan hasil hutan berupa kayu bulat atau kayu bulatkecil yang berasal dari perizinan yang sah pada hutan alamnegara atau hutan tanaman di kawasan hutan produksi, danuntuk pengangkutan lanjutan kayu bulat atau kayu bulatkecil yang berasal dari kawasan hutan negara yang beradadi luar kawasan;Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) adalah dokumenangkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FAKO,dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutanberupa kayu olahan berupa kayu gergajian
Register : 19-11-2015 — Putus : 05-01-2016 — Upload : 20-04-2016
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 133/Pid.Sus/2015/PN Srl
Tanggal 5 Januari 2016 — SAYANI alias SIANID bin IDRUS
209
  • bulan Maret 2014; Bahwa, Ahli bekerja sebagai PNS sejak tahun 1989 ditempatkan pada KanwilKehutanan Provinsi Jambi, kemudian sejak tahun 2001 sampai dengansekarang bekerja pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan KabupatenSarolangun; Bahwa, sebagai PNS Dinas Kehutanan Ahli pernah mengikuti Diklat sebagaiberikut :e Diklat Pengawas Krusing (Penataan Hutan) tahun 1989 di Pekanbaru,e Diklat Pengawas TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia, tahun 1992 aPekanbaru,one Diklat Penguji Pengawas PKGRI (Pengawas Kayu Gergajian
Register : 26-04-2018 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan PN WONOGIRI Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Wng
Tanggal 12 Juli 2018 — Penuntut Umum:
BENI PRIHATMO,SH
Terdakwa:
1.WINARNO als CEPUK bin WOLO
2.HERI KISWANTO alias WAROK bin MISDI
3.SULARNO Bin SAMIDI
9518
  • Indonesia Nomor : P.60/Menhut II/2011 tentangpedoman penyusunan rencana pengaturan kelestarian hutan danrencana teknik tahunan di wilayah perum perhutani;halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Wng Bahwa mekanisme memperoleh surat keterangan sahnya hasil hutan(SKSHH) adalah : SKSHH hanya dapat diterbitkan untuk melindungihasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH (Provisi SumberDaya Hutan), SKSHH hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasilhutan kayu olahan berupa kayu gergajian
Register : 14-12-2023 — Putus : 27-02-2024 — Upload : 29-04-2024
Putusan PN JAMBI Nomor 654/Pid.Sus.LH/2023/PN Jmb
Tanggal 27 Februari 2024 — Penuntut Umum:
YUSMAWATI,SH,MH
Terdakwa:
YULIAWATI Binti ASMUNI
2323
  • Pol BE 8061 HC (Tanpa dilengkapi dengan STNK) yang bermuatan kayu gergajian berjumlah 259 (Dua ratus lima puluh Sembilan) Keping sekitar 3,5520 ( tiga koma lima lima dua nol) Meter Kubik.
  • 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 14000717 Nomor Polisi BE 8061 HC Nama Pemilik BANDARSYAH, SH.(asli).

Dirampas untuk Negara

  • 1 (satu) lembar Foto Copy Surat keterangan PT.
Register : 26-10-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 698/Pid.Sus/2017/PN Mtr
Tanggal 14 Desember 2017 — Penuntut Umum:
1.SAHDI,SH.
2.WAHYUDIONO,SH.
Terdakwa:
SAHRUDIN Als. ECEK
36742
  • Pendidikan khusus/keahlian kehutanan :Pendidikan Non Formal serta kursuskursus yang berhubungan dengan tugas danpekerjaan saya antara lain :Pelatihan khusus tentang pengawas dan penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia(PPKBRI) tahun 2000 bertempat di Bogor Jawa BaratPelatihan khusus Pengawas Penguji Kayu gergajian Rimba Indonesia tahun 2003 diDenpasar Bali.Bahwa ahli bertugas dan berdinas di Dinas Kehutanan Provinsi Nusa TenggaraBarat sejak tahun 1996 dan ditempatkan dibidang Produksi Hasil Hutan.
Register : 24-02-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 20-05-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 12/Pid.Sus-LH/2021/PN Ksn
Tanggal 11 Mei 2021 — UD. KARYA ABADI Yang diwakili oleh RIPANSYAH Alias ISAH Bin RAMLI
657429
  • KARYAABADI, jenis Produk Kayu Gergajian kapasitas 6.000 M3 (enam ribu meterkubik);. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/69/2015, tanggal 5Februari 2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas namaUD. KARYA ABADI di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;.
    GAUNG SATYA GRAHA AGRINDO (NomorSK.102/KptsII/2001).Halaman 37 dari 246 Putusan Nomor 12/Pid.SusLH/2021/PN Ksn Berdasarkan hasil pengujian dan pengukuran, total kayu gergajian sebanyak 6.586(enam ribu lima ratus delapan puluh enam) keping atau sama dengan sebanyak112,2923 M3 (seratus dua belas koma dua ribu sembilan ratus dua pulu tiga meterkubik) dan kayu bulat sebanyak 150 seratus lima puluh) batang atau sama dengansebanyak 170,56 M3 (seratus tujuh puluh koma lima puluh enam meter kibik),dengan
    JenisProduk Kayu Gergajian kapasitas 6.000 M3;g. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/69/2015, tanggal 5Februari 2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas namaUD. Karya Abadi di Kabupaten Katingan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah;h.
    Karya Abadi.Jenis Produk Kayu Gergajian kapasitas 6.000 M3;Halaman 190 dari 246 Putusan Nomor 12/Pid.SusLH/2021/PN Ksng. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/69/2015, tanggal 5Februari 2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas namaUD. Karya Abadi di Kabupaten Katingan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah;h.
Register : 13-12-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
1.RAHADIAN ARIF WIBOWO, SH.
2.ZAKARIA SULISTIONO, S.H.
Terdakwa:
ROBERTO,S.Sos Bin H.JUBAIR
6724
  • Berautahun anggaran 2010 tersebut saya selaku ahli tidak dapatmelakukan pengukuran volume kayunya, karena kayu tersebutsudah dalam bentuk kapal, yang mana volume kayu hanya dapatdiketahul dengan cara mengukur kayu gergajiam sebagai bahanpembuatan kapal, berdasarkan Peraturan Direktur Jendral BinaUsaha Kehutanan Nomor : P.2/VISET/2015, tanggal 26 Mei 2015tentang Metode Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan danberdasarkan SNI 7537.22010 Kayu Gergajian Bagian 2 PengukuranDimensi disebutkan bahwa persiapan
    , prosedur penetapan dimensidan prosedur penetapan volume kayu gergajian adalah :Halaman 67 dari 166 Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2018/PN Smr.
    Tebal diukur pada bagian tebal tertipis dari kayu gergajian.Lebar diukur pada bagian lebar tersempit dari kayu gergajian.. Panjang dikur pada jarak terpendek antara kedua bontos.e. Volume kayu gergajian ditetapbkan dengan mengalikan tebal,lebar dan panjang. Bahwa Ahli menerangkan bahwa : N Jenis kayu Kelas awet No.
Register : 13-12-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
1.RAHADIAN ARIF WIBOWO, SH.
2.ZAKARIA SULISTIONO, S.H.
Terdakwa:
ARDIANSYAH,S.IP,MM Bin Alm. LACUK
6827
  • Berautahun anggaran 2010 tersebut saya selaku ahli tidak dapatmelakukan pengukuran volume kayunya, karena kayu tersebutsudah dalam bentuk kapal, yang mana volume kayu hanya dapatdiketahul dengan cara mengukur kayu gergajiam sebagai bahanpembuatan kapal, berdasarkan Peraturan Direktur Jendral BinaUsaha Kehutanan Nomor : P.2/VISET/2015, tanggal 26 Mei 2015tentang Metode Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan danberdasarkan SNI 7537.22010 Kayu Gergajian Bagian 2 PengukuranDimensi disebutkan bahwa persiapan
    , prosedur penetapan dimensidan prosedur penetapan volume kayu gergajian adalah :Halaman 73 dari 160 Putusan Nomor 60/Pid.SusTPK/2018/PN Smra.
    Tebal diukur pada bagian tebal tertipis dari kayu gergajianLebar diukur pada bagian lebar tersempit dari kayu gergajian. Panjang dikur pada Jarak terpendek antara kedua bontose. Volume kayu gergajian ditetapbkan dengan mengalikan tebal,lebar dan panjang Bahwa Ahli menerangkan bahwa : N Jenis kayu Kelas awet No.
Register : 26-01-2016 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 22-04-2016
Putusan PN PATI Nomor - 22/Pid.Sus/2016/PN.Pti
Tanggal 2 Maret 2016 — - EKO WINDARTO alias WIN bin TASLIM
3010
  • FAKB (Faktur angkut kayu bulat) dan FAKO (Faktur angkut kayu olahan)untuk pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan eksternal (yang dilakukanoleh orang lain selain pihak perhutani) yang mana kegunaan dokumen tersebutadalah :FAKB (Faktur angkut kayu bulat) digunakan dalam untuk pengangkutan,penguasaan atau kepemilikan kayu bulat atau bulat kecil yang berasal dari hutanNegara;FAKO (Faktur angkut kayu olahan) dipergunakan dalam untuk pengangkutan,penguasaan atau kepemilikan kayu olahan berupa kayu gergajian
Register : 24-08-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 06-11-2017
Putusan PN WONOGIRI Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN Wng
Tanggal 12 Oktober 2017 — Penuntut Umum: BENI PRIHATMO,SH Terdakwa: TRIYANTO alias GOTREK Bin TUKIJAN
39619
  • mengaturnya adalah peraturan menterikehutanan Republik Indonesia Nomor : P.60/Menhut IV2011tentang pedoman penyusunan rencana pengaturan kelestarianhutan dan rencana teknik tahunan di wilayah perum perhutani.Bahwa mekanisme memperoleh surat keterangan sahnyahasilhutan (SKSHH) adalah :(1) SKSHH hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasilhutan kayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH(Provisi Sumber Daya Hutan).(2) SKSHH hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasilhutan kayu olahan berupa kayu gergajian
Upload : 08-12-2016
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Sak
- Terdakwa DUDUNG Bin (Alm) IZAR
38850
  • memilikikualifikasi Pengawas tenaga tehnis pengelolaan hutan produksilestari penguji kayu bulat rimba, untuk Faktur Angkutan Kayu Bulat(FAKB) diterbitkan oleh Petugas perusahaan yang memilikikualifikasi sebagai tenaga tehnis pengelolaan hutan produksi lestaripenguji kayu bulat rimba yang diangkat oleh pimpinan perusahaanpemilik izin, untuk Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA KO)diterbitkan oleh petugas perusahaan yang memiliki kualifikasi tenagatehnis pengelolaan hutan produksi lestari penguji kayu gergajian
Register : 07-11-2013 — Putus : 02-01-2014 — Upload : 01-07-2014
Putusan PN MARTAPURA Nomor 350/Pid.Sus/2013/PN.Mtp
Tanggal 2 Januari 2014 — Ir. MUHAMMAD HASNAND, MP ALIAS HASNAN BIN HAMSAN
9124
  • pengangkutan lanjutankayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal dari kawasan hutan negara yangberada di luar kawasan ;c Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FAHHBK) adalah dokumenangkutan yang diterbitkan oleh petugas FAHHBK yang digunakan untukpengangkutan HHBK yang berasal dari areal ijin yang sah pada hutan alamnegara ;d Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) adalah dokumen angkutan yangditerbitkan oleh penerbit FAKO, dipergunakan dalam pengangkutan hasilhutan berupa kayu olahan berupa kayu gergajian
Register : 27-08-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Sim
Tanggal 7 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
FIRMANSYAH, SH
Terdakwa:
Sardol Siadari
39814
  • masyarakat atau didalamkawasan hutan.Dimana wilayah kerja UPT Perlindungan Hutan dan PemberdayaanMasyarakat pada Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah IlPematangsiantar adalah Kota Pematang Siantar, Kota Tebing Tinggi,Kabupaten Simalungun, Kabupaten Serdang Bedagei dan KabupatenBatubara;Bahwa saksi bekerja sebagai staf UPT Perlindungan Hutan danPemberdayaan Masyarakat pada Kantor Kesatuan Pengelolaan HutanWilayah Il Pematangsiantar dan kwalifikasi yang dimilikinya adalahPengawas Penguji Kayu Gergajian
Register : 06-05-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 4 September 2014 — GAMALIEL TUMON, ST
6520
  • Hut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa ahli kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungankeluarga;e Bahwa ahli bekerja sebagai PNS di BP2HP;e Bahwa ahli mengetahui tentang kayu gergajian yakni secaraharfiahnya kayu berbentuk segi empat yang diperoleh daripenggergajian kayu bulat dan kayu lainnya;e Bahwa ahli mengetahui standar kayu (Standar Nasional Indonesia/SNI) dengan ukuran 01 5008.1 199 adalah kayu rimba, caramenghitungnya dengan metode ukuran dalam centimeter
    ;e Bahwa ahli mengatakan untuk pengujian kayu gergajian dilakukandengan melihat jenis, isi dan mutu;e Bahwa metode dalam melakukan penghitungan adalah persiapandimana kayu disusun sesuai ukuran kayu masingmasing, lalu diukurpanjang, lebar daan tebal;e Bahwa ahli mengatakan untuk kapal susur, ukuran kayu gergajiantidak ada metode penghitungan;e Bahwa kayu gergajian kalo sudah jadi kapal, bukan lagi dikatakansebagai kayu gergajian;e Bahwa dalam melakukan pemeriksaan yang kemudian dilakukanpenghitungan
    Hut yang menyatakan bahwa masalah kayu gergajian kalausudah terpasang menjadi Kapal tidak dapat lagi disebut kayu gergajian dantidak dapat dilakukan perhitungan terhadap kubikasi dari kayu gergajiantersebut;Bahwa berdasarkan keterangan ahli yakni LIA AMALIA, Ak dan tim auditordari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) PerwakilanKalimantan Tengah yakni Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKeuangan Negara atas proyek Pengadaan Kapal Susur Sungai TA. 2011dan 2012 pada DISPORABUDPAR No:
Register : 25-10-2018 — Putus : 11-01-2019 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN KOLAKA Nomor 231/Pid.B/LH/2018/PN Kka
Tanggal 11 Januari 2019 — Penuntut Umum:
ANDI GUNAWAN, SH
Terdakwa:
1.MAPPIATI Bin RENTA
2.FAISAL Bin M. JAFAR
3.ISKANDAR Bin H. PALLAWA Alias HAJI. ISKANDAR
12535
  • Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit chainsaw warna kuning merk Star; 1 (Satu) unit chainsaw warna merah merk Falcon; Kayu kelompok jenis rimba campuran gergajian berjumlah 55 batang atau2,0808 1113;nnn nnn nnn n nnn nn nnn nn ncn n nnn nn nnn n ence naan nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnMasingmasing dirampas untuk negara; 1 (Satu) lembar sampel kayu olahan ukuran 8 cm x 12 cm x 75 cm; 1 (Satu) buah parang bersarung ukuran panjang 48 cm; 1 (Satu) buah beCCl 222222 n nn nnn nnn 1 (Satu) lembar