Holil Badawi, S.Ag, M.M selaku Kepala subbagian penguatan lembaga kesejahteraan sosial Sekertariat Daerah ProvinsiPutusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2016/PN.Srg.Hal. 118Banten serta dalam program hibah / bantuan sosial tahun 2014 pada birokesejateraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten ditugaskan sebagaitim evaluasi / verifikasi hibah / bantuan sosial, setelah mendapatkan informasitersebut terdakwa ELI SUNARYA Alias NARYO Bin (Alm) ABDUL HALIMdatang ke rumah saksi. H.

Kepala Subbagian bantuan hukum IID pada Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan Jalan Dr.

ATMnya;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakancukup;17.Saksi ABDUL ROZAK, dibawah sumpah menerangkan;Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisisan dan keterangansaksi semuanya sudah benar;Bahwa saksi bertugas di Bea cukai Mataram sejak 2011 pada subbagian umum;Bahwa saksi membawahi Kaur Rumah Tangga, Kepegawaian, dankeuangan;Bahwa anak buah saksi bernama Murdi, Eko pernah ditugaskan di BIL;Bahwa barang TV yang terdaftar sebagai inventaris adalah merkSamsung, tidak ada merk Sony

percayakankepada Panitia Pengadaan tersebut ;87Bahwa dalam hal ini yang dirugikan adalah Negara ;Bahwa ketahuan tanah tersebut bermasalah pada tahun2009 ;Bahwa anggaran pembelian tanah tersebut adalahanggaran tahun 2007 ;Bahwa permintaan harga tanah adalah Rp.265.000 permeter ;Bahwa jabatan saksi adalah Kepala Balai KSDA sedangkanjabatan Terdakwa adalah Kepala Sub bagian Umumsekaligus Ketua Pengadaan barang ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai KSDAdalam hal ini saksi sebagai kepala dari Kepala SubBagian

., jabatan Kepala SubBagian Dokumentasi Hukum;Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Gedung ManggalaWanabakti Blok 7 Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan,Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi NomorKS.47/Menthk/Setjen/Kum.6/9/2016 tanggal 28 September2016;MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIKINDONESIA, beralamat di Jalan Medan Merdeka SelatanNomor 13, Jakarta Pusat, selanjutnya memberi kuasasubstitusi kepada:1) BASTIAN, jabatan Kepala Biro

Penyisihan untuk operasional 5% dari tiap pencariantahun 2013 dipgang dan dikelola oleh Kepala SubBagian Tata Usaha yang Kepala Suku Dinas saat itudijabat oleh Pak Joko dan yang mengelola saksi (SlametRiyadi), sedangkan untuk perionde pak Wagimandikelola sendiri oleh Sarifudin.Bahwa sehubungan dengan adanya pemotongan anggaranswakelola tahun 2013, maka Surat Pertanggungjawaban (SPJ)Kegiatan Swakelola dibuat dengan tidak menerangkan adanyapemotongan anggaran dan dibuat seolaholah pekerjaandilaksanakan

Sos telahmenyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala SubBagian Tata Usaha (Kasubag TU) yang mempunyai tugassebagai verifikator pada Suku Dinas Pekerjaan Umum TataAir Jakarta Utara dengan turut serta melakukan pemotongansebesar 35% dilakukan diruang kerjanya Kabag TU terhadapnilai anggaran swakelola yang akan diterima oleh masingmasing pelaksana pekerjaan dan telah menyetujui sertamenandatangani dokumen kelengkapan pencairan anggaranHalaman 246 dari 303 Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 22/PidTPK

Sesuai dengan PeraturanWalikota Bandung Nomor : 622 tahun 2008 BAB III Nomenklatur PengelolaUrusan Pasal 3 poin IX Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah huruf b SubBagian Kepegawaian Sekretariat Daerah pada poin 4, Pengelola UrusanKelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Walikota, dalam hal ini Ajudanmempunyai tugas :a. Atas arahan pimpinan melaksanakan koordinasi dankonsultasi dalam rangka KPP Walikota;b. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuaidengan bidang tugasnya; danc.

Sekertariat Daerah KabupatenPurbalingga terhitung bulan Januari 2009 berdasarkan PeraturanDaerah Kab Purbalingga No. 14 Tahun 2008 tentang Organisasidan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kab Purbalingga makanomenklatur Bagian Tata Pemerintahan Setda KabupatenPurbalingga berubah menjadi Bagian Pemerintahan Desa,selanjutnya berdasarkan SK Bupati Purbalingga No. 821.2003tanggal 10 Januari 2009.e Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa MULAT SETYADI, AP.M.Si Bin SUDARSO dalam kedudukannya sebagai Kepala SubBagian

M.Si Bin SUDARSO menduduki jabatan sebagaiKepala Sub Bagian Aparatur Pemerintahan Desa pada BagianPemerintahan Desa Sekertariat Daerah Kabupaten Purbalinggaterhitung bulan Januari 2009.e Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa MULAT SETYADI, AP.M.Si Bin SUDARSO dalam kedudukannya sebagai Kepala SubBagian Aparatur Pemerintahan Desa pada Bagian PemerintahanDesa Sekertariat Daerah Kabupaten Purbalingga berdasarkanPeraturan Bupati No. 75 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tupoksiadalah :Tugas Pokok meliputi

Menyusun laporan seluruh kegiatan penyusunandokumen mutu sistem penjaminan mutu internal.Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai staf pusat penjaminan mutu danpengembangan pembelajaran, saksi pernah menjabat sebagai kepala subbagian keuangan ;Bahwa saksi sebagai Sub Bag.Keuangan sejak 15 Juni 2007 sampai denganMei 2015;Bahwa yang menjabat sebagai pelaksana PNBP di STMM MMTC Yogyakartayaitu dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 yaitu lou RAKMAWATI;Bahwa yang dimaksud LOOK BOOK adalah Buku Pembantu

kepala Sub bagianProgram dan Pelaporan di STMM MMTC Yogyakarta;Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu setahu saksiadalah ada dugaan dengan pajak sewa kamar dan exstrabed di STMMMMTC;Bahwa saksi kenal dengan RAKHMAWATI tetapi tidak ada hubungankeluarga, kalau dengan ARJUZAMAN TAMADJO saksi kenal karena saksiadalah anak menantunya;Bahwa tugas saksi secara garis besarnya yaitu menyusun rencana kerja danpelaporan kinerja di STMM MMTC ;Bahwa jabatan saksi sebelum menjadi Kepala Subbagian

,M.Pd, dan beritahukannya juga kepada Kepala SubBagian Keuangan IVONE YARIKO MONE YAMLEAN, S.E.

sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada KantorDistrik Mimika Baru, dan sebagai Mantan Kepala Sub Bagian Keuangan padaDinas Pendidikan Dasar dan Kebudyaan Kabupaten Mimika; Bahwa saksipernah menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan pada DinasPendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika sejak bulan Maret2015,berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mimika, untuk menggantikan Sadr.BUNYAMINsebagai Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Dasar danKebudayaan Mimika yang lama dan ada serah terima jabatan dengan SubBagian

dalam rangka kedinasan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya,perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam ketentuan Pasal 51Ayat (2) KUHP tentang adanya alasan pemaaf ;Bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum pidana dan pengertian pejabatatau mempunyai kedudukan sebagaimana tersebut di atas, sudah sangatterang dan jelas, Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai jabatan ataukedudukan, Terdakwa bukan seorang pejabat yang mempunyaikewenangan, melainkan Terdakwa hanya sebagai Staf Pelaksana pada SubBagian

M GandiFasya.S.STP yang saat itu menjabat sebagai Kepala SubBagian Pengeluaran Kas Daerah Biro Keuangan SekretariatDaerah Provinsi Lampung telah menghubungi' Terdakwa MIIDesyanti, SE yang saat itu sebagai staf Biro KeuanganSekretariat Daerah Provinsi Lampung untuk memfoto copyproposal permohonan bantuan sosial dari masyarakat yangtidak disetujui Gubernur yang saat itu disimpan digudang; Bahwa foto copy permohonan proposal tersebut akandipergunakan oleh Terdakwa I sebagai contoh untuk membuatproposal

., Kepala Subbagian Advokasi Ill Bpada Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal KementerianKeuangan ;Andri Dwinanto, Kepala Seksi Bantuan Hukum Ill pada DirektoratHukum Dan Hubungan Masyarakat, Direktorat JenderalKekayaan Negara (DJKN) ;Adimas Aryo NKP, S.H., Pelaksana Pada Biro Advokasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;Nely Hidayati, S.H., Pelaksana Pada Biro Advokasi, SekretariatJenderal Kementerian Keuangan;Daryono, S.H., Pelaksana Pada Biro Advokasi, SekretariatJenderal Kementerian Keuangan

PARA PENGGUGAT Ako Lani, John Ndollu dan Ose Lani dituduh bahwa:Antara tanggal 21 April 2010 dan 26 April 2012, di Indonesia dan di wilayahAshmore dan Pulau Cartier (Australia) dan beberapa lautan diantaranya,mereka memfasilitasi pengangkutan ke Australia untuk 5 (lima) orang ataulebih yang dinyatakan dalam subbagian 42(1) Undangundang Migrasi (1958),yaitu sekelompok dari 41 invidu dari Afgahanistan dan Iran, dan dengan tidakmemperdulikan akan bahaya apakah mereka memiliki izin secara hukumberhak

di persidangan pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa Bahwa Riwayat jabatan Saksi:>Mei 2002 Mei 2004 sebagai Kordinator Pelaksana Keberatan danBanding PPN dan PTLL III Kanwil VI DUP Jakarta Raya III;Mei 2004 Agustus 2004 sebagai Kordinator Pelaksana PPh Badan KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua;Agustus 2004 Agustus 2006 sebagai Account Representative diKPP Madya Jakarta Pusat ;Agustus 2006 Oktober 2007 sebagai Account Representative diKPP Penanaman Modal Asing Lima;Oktober 2007 Juni 2011 sebagai Kepala Subbagian

telekomunikasi;c Pelaksanaan lingkup tata usaha pimpinan dan keuangansekretariat daerah, tata usaha kepegawaian sekretariatdaerah serta sandi dan telekomunikasi, dand Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkuptata usaha pimpinan dan keuangan sekretariat daerahserta sandi dan telekomunikasi;1 Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bagian Tata Usahamembawahkan: Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah,Sub Bagian kepegawaian Sekretariat Daerah dan SubBagian

Nana Supriatna (Kepala SubBagian Produk DPRD dan PerundangUndangan Pada Bagian Persidangan,Risalah Rapat Dan PerundangUndangan Sekretaris DPRD Kota Cimahi)sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk KegiatanPembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Sosialisasi PeraturanPerundanganundangan; serta saksi Erlis Ekafitriana, S.Sos (Kepala SubBagian Persidangan, Risalah Rapat Dan PerundangUndangan Pada PadaBagian Persidangan, Risalah Rapat Dan PerundangUndangan SekretarisDPRD Kota Cimahi) sebagai

NANA SUPRIATNA e Bahwa, saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluargadan pekerjaan dengan terdakwa ;e Bahwa benar terdakwa menjabat sebagai PPIK (PejabatPelaksana Teknis Kegiatan) sejak menjabat sebagai Kepala SubBagian Produk DPRD dan Perundangundangan pada BagianPersidangan, Risalah Rapat dan Perundangundangan SekretariatDPRD Kota Cimahi berdasarkan Surat Keputusan SekretarisDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi Nomor: 11/Kep.Setwan/III/2011 tentang Perubahan Atas Surat KeputusanSekretariat

saksi membenarkan barang bukti berupa dokumenperjalanan dinas kegiatan Raperdatahun 2011 serta bukti kwitansipenyerahan uang perjalanan dinas kepada terdakwa serta buktiBerita Acara pertemuan September 2011 ;Bahwa, atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan.4) Saksi ERLIS EKAFITRIANA, S.Bahwa, saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluargadan pekerjaan dengan terdakwa ;Bahwa benar terdakwa menjabat sebagai PPIK (PejabatPelaksana Teknis Kegiatan) sejak menjabat sebagai Kepala SubBagian

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor5 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Subbagian dan Seksi Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional dan Uraian Tugas Urusan dan Subseksi padaKantor Pertanahan;. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;m.Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6001900 tanggal 31Juli 2003;n.

memberikanketerangannya, Adapun keterangan Terdakwa tersebut pada pokoknya adalah sebagaiberikut :e Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakartadalam perkara ini dan keterangan Terdakwa adalah benar;e Bahwa Jabatan Terdakwa di kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Yogyakartayaitu sebagai Kepala sub Bidang Pertamanan sejak 13 September 2013.e Bahwa setahu Terdakwaproyek pergola dirancang yaitu baru bulan Nopember2013, karena sebelumnya bulan Nopember 2013 Terdakwa sebagai staf di SubBagian

Bahwa setahu Terdakwa proyek pergola dirancang yaitu baru bulan Nopember2013, karena sebelumnya bulan Nopember 2013 Terdakwa sebagai staf di SubBagian Umum.Bahwa kepala Bidang Keindahan di kantor Terdakwa yang menjabat sebagaiKepala Bidang Keindahan yaitu Bu Indiyah yang diangkat sejak bulan Juni 2013.Bahwa Proyek pengadaan pergola itu diadakan untuk TahunAnggaran 2013.Hal. 259 dari 319 Putusan No.15/Pid.SusTPK/2015/PN YykBahwa proyek pergola ini sebelumnya sudah dirapatkan terlebih dahuluTerdakwatahunya

Melaporkan dan Mepertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas SubBagian Tata Usaha.Sedangkan tugasnya sebagai Pejabat Penatausahaan Keuanganberdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun2011 tentang Tata Acara Pelaksanaan APBD, yaitu pada Pasal 34 ayat(3), sebagai berikut:Hal 135 dari 243 hal.Put.No.10/Pid.Sus/Tpk/201 7/PN.Jkt.Pst Meneliti Kelengkapan SPP/LS Pengadaan Barang Jasa yangdisampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan Diketahui/ Disetujuioleh PPTK.

Melaporkan dan Mepertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas SubBagian Tata Usaha.Sedangkan tugas saksi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan/verifikator berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor37 Tahun 2011 tentang Tata Acara Pelaksanaan APBD, yaitu pada Pasal34 ayat (3), sebagai berikut : Meneliti Kelengkapan SPP/LS Pengadaan Barang Jasa yangdisampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan Diketahui/ Disetujuioleh PPTK; Meneliti Kelengkapan SPP/ UP, SPP/ GU dan SPP/ PU, serta SPP/ LSgaji