Ditemukan 20297 data
Urut Berdasarkan
Putus : 30-07-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Gto Tanggal 30 Juli 2015 — CINDRA HUSAIN LAWAN PIMPINAN PT. PG. GORONTALO UNIT TOLANGOHULA
521 — 191
521 — 191
; Bahwa saksi tahu status Penggugat sebagai karyawan kontrak ; Bahwa saksi tahu Penggugat di PHK oleh Perusahaan pada bulan Desember2014; Bahwa saksi tahu Penggugat tidak bekerja lagi karena sudah diberhentikan ; Bahwa saksi tidak tahu, kenapa Penggugat di PHK ; Bahwa saksi tahu gaji Penggugat sebesar Rp.1.325.000, ; Bahwa saksi tidak tahu, apakah Penggugat diberikan haknya setelah di PHK ;Bahwa saksi tidak tahu, apakah Penggugat pernah menandatangani surat Jeda ?
SAKSIPERSON KARIM : Bahwa saksi tahu ada masalah PHK terhadap Penggugat sdr.
dan hakhak yang timbul akibat PHK tersebut.
yang diberi tanda P1 s/d P2 dan 2 (dua) orang saksi,sedangkan untuk Tergugat guna menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alatbukti tertulis yang diberi tanda T1 s/d T8 dan 2 (dua) orang saksi ;Menimbang bahwa mengenai terjadinya PHK terhadap Penggugat, hal tersebuttidaklah dipertentangkan oleh kedua belah pihak, yaitu terhadap Penggugat telahdilakukan PHK oleh Tergugat dengan berakhir Hubungan Kerja yang ditanda tanganioleh H.
Gorontalo Unit PT.Tolangohula tertanggal 24 Nopember 2014 ( bukti P1);Menimbang bahwa dengan demikian tentang adanya PHK terhadap Penggugattelah terbukti ;Menimbang bahwa mengenai alasan terjadinya PHK, Tergugat mendalilkandalam jawabannya alasan PHK karena Penggugat sebagai karyawan kontrak yang16telah menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah berakhirmasa kontrak 30 Nopember 2014 ;Menimbang bahwa dalam pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 diatur bahwa ayat(1) Perjanjian kerja untuk
Putus : 23-06-2008 — Upload : 22-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 153K/PDT.SUS/2008 Tanggal 23 Juni 2008 — PT. DAVOMAS ABADI. TBK ; N. PRIYATNA ; SURITO, Dkk
333 — 225 — Berkekuatan Hukum Tetap
333 — 225 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 20-02-2018 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 20-02-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap Tanggal 4 Desember 2017 — - PT. SANDVIK SMC
- CORNELIUS SINYO KRISTANTO
558 — 836
558 — 836
Bahwa mengingat Tergugat telah nyatanyata terbukti melakukanpelanggaran atas tata tertib kerja dan pelanggaran atas keamanan danketertiban dengan sanksi PHK, maka untuk itu antara Penggugat danTergugat telah terjadi disharmoni dalam hubungan kerja, sehinggahubungan kerja sudah tidak dapat dibina kembali, maka adalah sah danberdasar hukum bagi Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungankerja (PHK) terhadap Tergugat;26.
Sandvik SMC Periode 20152017 dengan sanksi pemutusanhubungan kerja (PHk);Mengijinkan Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap (PHK) Tergugat sehubungan dengan pelanggaran kerja yangdilakukan oleh Tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 pada Perjanjianbersama bersama dan PB pada tertanggal 9 Juni 2016;Mengijinkan Penggugat untuk membayar uang penggantian hak Tergugatsebesar Rp38.069.428,00 (tiga puluh delapan juta enam puluh sembilan ribuempat ratus dua puluh delapan rupiah) sebelum
Error In PersonBahwa Penggugat dalam gugatan perselisihan hubungan industrial dalamhal pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Sdr. Cornelius SinyoKristanto karyawan PT. Sandvik SMC beralamat di JI.
kalao ada dokumen yang sah tidak mungkin dipermasalahkan;Bahwa pengambilan barang merupakan pelanggaran kerja sanksinyaadalah PHK;Bahwa saksi mengetahui pengambilan barang melalui surat jalan keluar;Bahwa barang yang diambil milik PT.
Freeportmembawa barang tanpa dilengkapi izin dari yang berwenang yangsanksinya adalah PHK;Bahwa saksi sebagai investigator sejak tahun 2006;Bahwa kasus yang masuk dalam proses investigasi adalah ancamannyasanksi PHK;Halaman 27 dari 49 halaman Putusan No: 5/Pdt.SusPHI/201 7/PN.JapBahwa untuk kasus Tergugat sudah sesuai dengan tahapantahapannya;Bahwa pengorderan barang yang Tergugat lakukan bukan untukkepentingan perusahannya tetapi untuk kepentingan pribadi;Bahwa prosedur pengorderan yang benar adalah
Putus : 30-03-2021 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 143 K/TUN/2021 Tanggal 30 Maret 2021 — Drs. MARLINDO SIBARANI VS BUPATI TOBA SAMOSIR
284 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
284 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 25-09-2008 — Upload : 03-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 564K/PDT.SUS/2008 Tanggal 25 September 2008 — PT. ARARA ABADI ; WILFRIDUS LEBA
323 — 240 — Berkekuatan Hukum Tetap
323 — 240 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 21-01-2008 — Upload : 18-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 131K/PDT.SUS/2007 Tanggal 21 Januari 2008 — TIARA MEDAN HOTEL ; RAHMITA ARIFA
110 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
110 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 23-06-2008 — Upload : 07-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 324K/PDT.SUS/2008 Tanggal 23 Juni 2008 — PT. TORGANDA ; YUSWARDI NDURU
98 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
98 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 15-12-2008 — Upload : 03-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 774K/PDT.SUS/2008 Tanggal 15 Desember 2008 — PT BUMI ANGKASA TEKTIL INDUSTRI ; PRASETYO DWI NUGROHO ; SRI PURWANTI, dkk.
109 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 22-06-2015 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Gto Tanggal 22 Juni 2015 — - ABD. MOHAMAD LASARUDIN Lawan PIMPINAN PT BANDAR TRISULA
229 — 80
229 — 80
Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian PKWT No. I/PKWT/BT-MND/HRD/III/2014, yang tersisa dari bulan Januari 2015 sampai dengan Bulan Maret 2015 yaitu 3 (tiga) bulan X Rp. 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) = Rp. 3.975.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);4.
olehBapak Roys Manuwahe selaku Pimpinan Perusahan.Bahwa sampai dengan Tanggal 7 Januari 2015 Penggugat masih masukkantor, mengisi absensi dan melaksanakan order barang tetapi tidakdiberikan kewenangan oleh Tergugat untuk melakukan penagihan.Bahwa pada Tanggal 8 Januari 2015 Penggugat tidak dibolehkan lagimasuk kantor dan pagar kantor telah dikunci oleh Tergugat.Bahwa sebelum Tergugat mem PHK Penggugat, Tergugat tidak pernahmengajak Penggugat merundingkan maksud PHK tersebut sehinggaPHK tersebut
telah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2)Undangundang Nomor 13 Tahun 2003. tentang ketenagakerjaanBahwa sesuai Pasal 151 ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003PHK yang sah adalah PHK yang dilakukan setelah mendapat penetapandari lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial (LPPHI).Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai ketentuanpasal 151 UU No. 13 tahun 2003 maka PHK ini adalah PHK sepihak.Bahwa sesuai pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 selama PutusanLembaga
. sehingga penggugat meneruskan perselisihan ini melalui Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial.11.Bahwa karena akibat dari PHK yang dilakukan oleh Tergugat, makaPenggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilan hal ini menjadi pukulanbagi keluarga Penggugat.12.Bahwa karena PHK ini belum ada putusan dari Lembaga PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, maka pihak Tergugat diwajibkan untukmembayar hak hak penggugat sesuai Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4).
Bahwa PHK ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Penggugatberhak atas uang Proses sejak Bulan Januari 2015 yang dikalikan upahperbulan sebesar Rp. 1.375.000 sampai dengan PHK ini mempunyaikekuatan hukum tetap yang yang dilaksanakan oleh Tergugat.14.Bahwa karena PHK tersebut adalah atas keinginan Tergugat, makaTergugat haruslah dihukum untuk membayar kepada Penggugat uangpesangon sebesar 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut : Uang Pesangon (1 bulan X Rp.1.375.000) X 2) = Rp. 2.750.000
Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuan UUNomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.3. Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat berupa : Uang Pesangon (1 bulan X Rp.1.375.000) X 2) = Rp. 2.750.000. Uang Penggantian Hak= 15 % dari uang Pesangon & penghargaan sebesar = Rp.412.500. Uang Cuti 10/25 x 1.375.000 = Rp. .000.Total = Rp. 3.712.500.(tiga juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);4.
Putus : 02-02-2021 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 K/TUN/2021 Tanggal 2 Februari 2021 — DOMINIKUS DION, S.T. VS BUPATI SIKKA
139 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
139 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 22-11-2016 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Gto Tanggal 22 Nopember 2016 — - NASTITI BUNTI
LAWAN
- PIMPINAN PT WINJAYA
169 — 54
169 — 54
Putus : 19-03-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174 PK/Pdt.Sus/2011 Tanggal 19 Maret 2012 — PT. TAINAN ENTERPRISES INDONESIA ; NENNY LORICA
108 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 dan 2 diatas,maka penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pekerja/buruhmelakukan kesalahan berat perlu memperhatikan halhal sebagai berikut :Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruhmelakukan kesalahan berat (eks) pasal 158 ayat 1 (Satu) maka PHK dapatdilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap ;Apabila pekerja ...... dan seterusnya.; danDalam hal terdapat "alasan mendesak" yang dan
Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 dan2 di atas, maka penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) karenapekerja/buruh melakukan kesalahan berat perlu memperhatikan halhalsebagai berikut:a Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukankesalahan berat (eks) pasal 158 ayat 1 (Satu) maka PHK dapat dilakukan setelahada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;Maka berdasarkan hal tersebut diatas, POSITA pada gugatan PENGGUGAT telahbertentangan
Namun ternyata didalamPETITUM gugatannya PENGGUGAT telah menuntut tentang hal yang tidak sesuaidalil pada POSITA gugatan PENGGUGAT, oleh karena jika memang pengusahamelakukan PHK berkaitan dengan kesalahan berat, maka PHK tersebut baru dapatdilakukan setelah mencakup unsur yaitu "Pengusaha yang akan melakukan PHKdengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks) pasal 158 ayat 1 (Satu)maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap.".
) diajukan oleh pekerja/ buruh maka yang bersangkutan harus membuktikankehenaran dari dalilnya yang menyatakan ia di PHK oleh majikannya.
Bebanpembuktian seperti ini akan lebih diutamakan kepada Penggugat apabila Tergugatmembantah melakukan PHK"."... Menimbang, bahwa bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugattelah melakukan PHK terhadap Penggugatsecara sepihak merupakan dalil yang harus dibuktikan kebenarannya yang apabilamengacu pada Pasal 163 HIR, beban pembuktian lebih tepat dibebankan kepadaPenggugat sebab nyatanya Tergugat membantah melakukan PHK dimaksud"."..
Putus : 12-05-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 304 K/PDT.SUS/2011 Tanggal 12 Mei 2011 — PT. BITUNG MINA UTAMA ; LIUS TILAAR
51 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 19-11-2007 — Upload : 09-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172K/PHI/2007 Tanggal 19 Nopember 2007 — PT ANTARNIAGA NUSANTARA ; Sdr. SYAWALUDIN
75 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 19-11-2014 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 23/Pdt.Sus.PHI/2014/PN.Tpg Tanggal 19 Nopember 2014 — PT. JMS BATAM (Penggugat) vs PENGURUS KOMISARIAT FEDERASI SERIKAT BURUH KIMIA, FARMASI, dan KESEHATAN SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA PT. JMS BATAM, Disingkat PK FSB KIKES SBSI PT. JMS BATAM( Tergugat)
301 — 160
301 — 160
Putus : 05-10-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114 PK/Pdt.Sus/2011 Tanggal 5 Oktober 2011 — PT. HOLI KARYA SAKTI, ; MUTHOHAROH
86 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan sarungtangan dan aksesoris Snow Golf;Bahwa Tergugat mempekerjakan Penggugat sejak 11 Mei 1995 sampai dengandi PHK pada tanggal 05 Desember 2008 atau 13 tahun 6 bulan pada bagiandistribusi;Hal. 1 dari 14 hal. Put.
Muji Astutik keesokan harinya masuk kerja seperti biasanamun secara tibatiba tanpa kesalahan apapun di PHK oleh Tergugat sejak 05Desember 2008 secara sepihak;Bahwa Penggugat bersama tiga pengurus lainnya antara lain: Sdr. Wahidah, Sdri.Siti Asiyah dan Sdri.
Muji Astutik sejak di PHK oleh Tergugat langsungmelaporkan kerja kembali secara tertulis pada Tergugat untuk melaksanakankewajiban sesuai Pasal 155 ayat ( 2 ) UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan namun secara tegas melalui suratnya Tergugat menolakPenggugat bersama tiga pengurus lainnya antara lain: Sdr. Wahidah, Sdri. SitiAsiyah dan Sdri.
Muji Astutik, secara nyatanyata telah tidak diterima bekerja lagi oleh Tergugat maka dalam hal iniTergugat telah melakukan PHK terhadap Penggugat bersama tiga penguruslainnya antara lain: Sdr. Wahidah, Sdri. Siti Asiyah dan Sdri.
Muji Astutiksecara sepihak sejak 05 Desember 2008, oleh karena itu Tergugat diwajibkanmembayar hak PHK kepada Penggugat sesuai Pasal 156 ayat (1) UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pembayaran seluruh upah Penggugatsejak 05 Desember 2008 sebesar Rp. 735.700, perbulan dan upah Pasal 93 ayat(2) huruf f UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa sehubungan dengan PHK Penggugat bersama tiga pengurus lainnyaantara lain: Sdr. Wahidin, Sdri. Siti Asiyah dan Sdri.
Putus : 10-02-2017 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Gto Tanggal 10 Februari 2017 — - JEMI SALIHI
LAWAN
- PIMPINAN PT. BANK MEGA SYARIAH
107 — 41
107 — 41
Putus : 12-09-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482 K/Pdt.Sus/2011 Tanggal 12 September 2011 — PT. NUGRA SANTANA ; IRWAN DARMAWAN, S.E., M.M.,
88 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut ternyata tanpa ada alasan, dan oleh karenanyaPenggugat tidak melakukan kesalahan dan tidak boleh di PHK.
menurut Pasal 156ayat (4) UndangUndang No. 13 tahun 2003, yang menyatakan bahwa: Uangpenggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) (terjadinya PHK) meliputi:a.
Bahwa dengan diakuinya PHK sudah terjadi sejak tanggal 02 Juni 2010oleh Majelis Hakim maka sudah mengakui bahwa uang PHK juga sudahditerima sedangkan perhitunganperhitungan yang disebutkan sebagaiadanya perselisinan hak dengan uang pesangon dan uang penggantiandan hakhak lainnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertamalebih lanjut dalam perkara ini adalah bertentangan dengan bukti T11 danbukti T13 karena bukti T11 dan T13 adalah kesepakatan para pihakyang tidak ada istilah sementara karena
UU No. 13 Tahun 2003 hanyamengenal istilah perjanjian dan penerimaan PHK tidak ada istilahperhitungan sementara;3.
Bahwa istilan PHK dan penerimaan uang dengan klausa bersyaratmenerima sementara adalah bertentangan dengan UU No. 13 Tahun2003 karena UU No. 13 Tahun 2003 tidak mengenal istilan menerimasementara atau bersyarat;B. Majelis Hakim Tingkat Pertama Keliru Dalam Menerapkan Hukum;1.
Register : 02-02-2016 — Putus : 29-03-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 2/PDT.Sus-PHI/2016/PN.Kpg Tanggal 29 Maret 2016 — Yohan Steven Zacharias,dkk Melawan PT. Sinarmas Multifinance Cabang Kupang
154 — 83
154 — 83
Bahwa Pihak Kedua bersedia memberikan uang tunai berjumlah Rp.80.000.000,(delapan puluh juta rupiah) kepada Pihak Pertama atas Perselisihan HubunganKerja (PHK).. Bahwa Pihak Pertama bersedia menerima uang tunai berjumlah Rp.80.000.000,(delapan puluh juta rupiah) dari Pihak Kedua atas atas Perselisihan HubunganKerja (PHK).. Bahwa Pihak Pertama maupun Pihak Kedua tidak akan menuntut baik secaraperdata maupun pidana di kemudian hari..
Putus : 20-12-2010 — Upload : 17-06-2011
Putusan PN SERANG Nomor 23/G/2010/PHI.SRG Tanggal 20 Desember 2010 — YULIS SETYANINGSIH ; PT. TARUKO PRIMA MEDIKA
147 — 47
147 — 47
Dimana itu dapat dibuktikandengan ditandatanganinya persetujuan PHK oleh Penggugat &pemberian kompensasi pesangon PHK dan hak lainnya, dimanahal tersebut merupakan konsensus atau kesepakatan PHK ;Bahwa tindakan menandatangani persetujuan PHK olehPenggugat sebagaimana dimaksud pada poin 14 di atas,merupakan salah satu bentuk pengunduran diri pekerjakepada perusahaan yang dibuat berdasarkan Kesepakatanantara Penggugat dengan Tergugat dengan ketentuan Pesangondan hak hak lainnya yang ditentukan oleh
Tergugat, dan haltersebut terjadi adalah wajar sebagai akibat ataukosekuensi moral pribadi Penggugat terhadap penilaian yangdisampaikan Tergugat kepada Penggugat ;Dengan ditandatanganinya persetujuan PHK oleh Penggugat,maka pada saat itu juga berakhirlah hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat.
Maka sehubungan hal tersebut bahwa PemutusanHubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat telahselesai, maka dengan demikian gugatan PHK Penggugatharuslah ditolak atau setidak tidaknya tidak dapatditerima ;Bahwa pendapat Mediator sebagaimana yang diuraikan olehPenggugat dalam gugatannya pada point ke 14 yang berbunyi.menilai pemutusan hubungan kerja yang dilakukanpengusaha PT.
Danoleh karenanya gugatan PHK Penggugat harus ditolak atausetidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;Bahwa surat anjuran No: 560/430/DSKT/2010 tertanggal 30Maret 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial tenaga,Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerangsebagaimana dimaksud pada point ke3 sangat memberatkanpihak Tergugat karena tidak melihat kondisi riil manajemenkeuangan PT.
Kompetensi Absolut ;Menimbang, bahwa dalam Posita butir 16, Penggugat telahmendalilkan bahwa ....akibat proses PHK yang tidak sesuaidengan aturan ketenagakerjaan ini, dan demi membelahakhaknya di depan Pengadilan, Penggugat harus menggunakan jasaAdvokat....,. yang mana dalam petitum butir kelima Penggugatmenuntut Tergugat agar membayar uang sebesar Rp. 35.000.000,(tiga puluh lima juta rupiah), demikian pula pada positabutir 17 ... akibat proses PHK sepihak yang tidak sesuaidengan aturan ketenagakerjaan