Ditemukan 23205 data
Urut Berdasarkan
Putus : 18-11-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4053/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 18 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT EXXONMOBIL OIL INDONESIA INC
230 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
230 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 22-06-2022 — Upload : 15-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1839 B/PK/PJK/2022 Tanggal 22 Juni 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DENSO MANUFAKTURING INDONESIA (dahulu PT
ASMO INDONESIA),
81 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-08-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3811 B/PK/PJK/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT FREEPORT INDONESIA
141 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
141 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 11-12-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4423/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 11 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
326 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
326 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00012/206/12/093/15 tanggal 02Desember 2015, atas nama Lembaga Penjamin Simpanan, NPWP01.061.255.4093.000, beralamat di Equity Tower Lantai 2021, SudirmanCentral Business District (SCBD) Lot. 9, Jalan Jenderal Sudirman Kavling5253, Senayan, Jakarta Selatan 12190, sehingga perhitungan menjadisebagai berikut: Penghasilan Neto Rp 1.617.283.360.887,00Penghasilan Kena Pajak Rp 1.617.283.360.887,00Pajak Penghasilan (PPh
) terutang Rp 404.320.840.000,00Kredit Pajak Rp 89.637.513.000,00Jumlah PPh yang tidak/kurang dibayar Rp 314.683.327.000,00Sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 151.047.996.960,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 465.731.323.960,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Agustus 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak
bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp465.731.323.960,00;dengan perincian sebagaiberikut :Penghasilan Neto Rp 1.617.283.360.887,00Penghasilan Kena Pajak Rp 1.617.283.360.887,00Pajak Penghasilan (PPh
) terutang Rp 404.320.840.000,00Kredit Pajak Rp 89.637.513.000,00Jumlah PPh yang tidak/kurang dibayar Rp 314.683.327.000,00Sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 151.047.996.960,00Halaman 6 dari 9 halaman.
Putusan Nomor 4423/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 465.731.323.960,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali
Putus : 14-10-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3644/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 — BUT AMPOLEX (CEPU) PTE. LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
353 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
353 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3644/B/PK/Pjk/2020 10 Kompensasi Kerugian *) 11 Penghasilan Kena Pajak 9,770,87712 PPh Terhutang 2,931,26313 Kredit Pajak 1,828,76314 PPh Yang Kurang (Lebih) bayar 1,102,50015 Sanksi Administrasi 529,20016 Jumlah PPh yang masih (Lebih) harus Dibayar 1,631,700 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 02 Agustus 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis
Sedangkan perlakuan perpajakan untukpembayaran bonus kepada Pemerintah diatur secara khusus dalam KMK458 dimana pembayaran bonus tersebut dapat menjadi pengurangpenghasilan untuk penghitungan PPh Badan yang telah diperiksa dandiputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dipertahankan,sehingga Majelis Hakim Agung berketetapan in casu dapat dibiayakankarena tidak terdapat adanya kerugian atau hilangnya pendapatan negarayang ditimbulkan karena memiliki Nubungan dalam rangka 3M(Mendapatkan
Putus : 09-06-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3087 B/PK/PJK/2022 Tanggal 9 Juni 2022 — PT PARASAWITA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
92 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 16-12-2020 — Upload : 09-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4625/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 16 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SANTOSO GEMABAHAGIA
307 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
307 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 31-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2110/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 31 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT LAYAR SENTOSA SHIPPING
188 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
188 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006Nomor 00001/241/06/028/13 tanggal 27 September 2013, atas nama PTLayar Sentosa Shipping, NPWP 01.385.991.3028.000, alamat JalanMajapahit 34 No.3032, Petojo Selatan, Jakarta Pusat 10160, dihitungkembali dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 32.428.037.210Pajak Penghasilan Rp 385.930.397Kredit Pajak Rp 385.930.397Kompensasi Masa/Tahun sebelumnya Rp PPh
Kurang/(lebih) Bayar Rp Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) KUP RpKenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp Jumlah PPh Pasal 15 yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Januari 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanHalaman 2 dari 8 halaman.
yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 32.428.037.210,00Pajak Penghasilan Rp 385.930.397,00Kredit Pajak Rp 385.930.397,00Kompensasi Masa/Tahun sebelumnya Rp 0,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 0,00Jumlah PPh
Putus : 28-09-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3112/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 28 September 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MAVENIR SYSTEMS INDONESIA d.h. PT ACISION INDONESIA
216 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
216 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 21-06-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2820 B/PK/PJK/2022 Tanggal 21 Juni 2022 — PT TELEN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
36 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 20-06-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2895 B/PK/PJK/2022 Tanggal 20 Juni 2022 — PT FENG TAY INDONESIA ENTERPRISES VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
98 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
98 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 16-12-2020 — Upload : 09-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4621/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 16 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT KG BERAU PETROLEUM Ltd
317 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
317 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 09-06-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3085 B/PK/PJK/2022 Tanggal 9 Juni 2022 — PT PARASAWITA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
92 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-11-2020 — Upload : 09-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4624/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 18 Nopember 2020 — LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
331 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
331 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-08-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3812 B/PK/PJK/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MEIJI FOOD INDONESIA
117 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
117 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 28-07-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3580 B/PK/PJK/2022 Tanggal 28 Juli 2022 — PT PUTRA SINAR DESA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
126 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
126 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 16-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2107/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 16 Juli 2019 — PT KARYAJATI MEGATAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
256 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
256 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 15-10-2020 — Upload : 07-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2941/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 15 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT Ford Motor Indonesia
244 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
244 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 13-05-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1364/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 13 Mei 2019 — PT AGINCOURT RESOURCES vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
33 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Biaya Amortisasi (4,101,601.00)Total Penyes uaian Fiskal Positif: (4,101,601.00)Jumlah (Rugi) Neto (cfm Pemohon Banding) (137,548,497.00)Kompensasi Kerugian PPh Terutang Jumlah Pajak yang Dapat Dikreditkan (cfm KEP Keberatan) Jumlah PPh yang masih harus dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 12 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111124.15/2012/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 15 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum
VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, dengan perhitunganpajaknya sebagai berikut:(133,446 ,896.00 Penghasilan Neto USD )Kompensasi Kerugian USD Penghasilan Kena Pajak USD 0.00Pajak Penghasilan (PPh) terutang USD 0.00Kredit Pajak USD 0.00PPh Kurang/(lebih) Bayar USD 0.00Sanksi Administrasi USD 0.00Jumlah PPh ymh/(lebih) dibayar USD 0.00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Mei 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali
Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak2012, Nomor: 00001/506/12/091/15, tanggal 29 September 2015,dengan segala akibat hukumnya;Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2012 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagaiberikut: Keterangan Jumlah(USD)Penghasilan Neto Kompensasi Kerugian 0.00Penghasilan Kena Pajak 0.00PPh Terutang 0.00Jumlah Pajak yang Dapat Dikreditkan 0.00Pajak yang kurang (lebih) dibayar 0.00Sanksi Administrasi 0.00Jumlah PPh
bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar USD 0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Penghasilan Neto USD (133,446,896.00)Kompensasi Kerugian USD Penghasilan Kena Pajak USD 0.00Pajak Penghasilan (PPh
) terutang USD 0.00Kredit Pajak USD 0.00PPh Kurang/(lebih) Bayar USD 0.00Sanksi Administrasi USD 0.00Jumlah PPh ymh / (lebih) dibayar USD 0.00Halaman 6 dari 9 halaman.
Putus : 05-08-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2519/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 5 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MAHKOTA INDONESIA
446 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
446 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Nomor 00056/406/14/052/16 tanggal 25 April 2016Tahun Pajak 2014, atas nama: PT Mahkota Indonesia, NPWP:01.000.090.9.052000, beralamat di Jalan Raya Bekasi Km. 21, Pulogadung,Jakarta 14250, sehingga jumlah pajak yang lebih dibayar dihitung kembalisebagai berikut: Uraian Jumlah(Rp)Penghasilan Neto 13,005,025,000Kompensasi kerugian Penghasilan Kena Pajak 13,005,025,000Pajak terutang 3,251,256,250Kredit Pajak 7,081,379,560Jumlah PPh
karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp3.830.123.310,00; dengan perincian sebagai berikut:Penghasilan Neto Rp 13.005.025.000Kompensasi kerugian Rp Penghasilan Kena Pajak Rp 13.005.025.000Pajak terutang Rp 3.251.256.250Kredit Pajak Rp 7.081.379.560Jumlah PPh