P U T U S ANNomor: 515/Pdt.G/2012/PA.BmsBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banyumas yang memeriksa danmengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalamSidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Cerai Gugat antara :PENGGUGAT , umur 31 tahun, agama Islam,pendidikan SMEA, pekerjaan , bertempattinggal baran Kabupaten Banyumas, sebagaiPENGGUGAT ; LAWANTERGUGAT , umur =35 tahun, agama Islam,pendidikan SD, pekerjaan Buruh

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sahsebagai suami isteri dihadapan Pegawai PencatatNikah (PPN) di Kantor Urusan Agama KecamatanKembaran Kabupaten Banyumas pada tanggal 25 Juni2006, dengan Kutipan Akta Nikah dan belum pernahcerai ;2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugatberstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugatmengucapkan dan menandatangani janji Taklik Talaksebagaimana tertera dalam buku nikah tersebut ;4.

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidupbersama di rumah Penggugat Kabupaten Banyumas selama4 (empat) tahun lebih 7 (tujuh) bulan sampai bulanJanuari 2011, Ba'da Dukhul dan telah dikaruniai 1(satu) anak bernama : HULAIDA NUR RAMADHANTI umur 5(lima) tahun dan sekarang berada di bawah asuhanPenggugat ;5.

dengan patut sebagaimanaterbukti dari relaas panggilan yang telah di tempel dipapan pengumuman Pengadilan Agama Banyumas dan pulamelalui mass media dalam hal ini disiarkan melalui RadioRepublik Indonesia Purwokerto Nomor: 015/Pdt .G/2012/PA.Bms.

Membebankan kepada Penggugat untukmembayar biaya pekara ini sebesar Rp.316.000, (tiga ratus eman belasribu rupiah);Demikian putusan ini dijatuhkan di Banyumaspada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 Masehi bertepatandengan tanggal 22 Jumadist Stani 1433 Hijriyah, olehPUTUSAN Nomor : 515/Pdt.G/2012/PA.Bms. halaman 11 dari 13Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas yang terdiri dariDrs. EKO NURAHMAT, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. AKHMADTOPURUDIN, MH. dan Hj.

YAYASAN PUTERA HARAPAN BANYUMAS VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. YAYASAN PENGUSAHA BANYUMAS;

PUTUSANNomor 451 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:YAYASAN PUTERA HARAPAN BANYUMAS, tempatkedudukan di Jalan S.

Parman, Komplek Stadion MiniRT.O5/IV, Kelurahan Purwokerto Kulon, KecamatanPurwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, yang diwakilioleh Yudi Sutanto, kewarganegaraan Indonesia, jabatanKetua Umum dan Kartika Widjaja, kewarganegaraanIndonesia, jabatan Sekretaris Umum;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: AanRohaeni, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat pada Kantor Hukum Aan Rohaeni, S.H. danRekan, beralamat di Kecamatan Purwokerto Selatan,Kabupaten Banyumas, berdasarkan

YAYASAN PENGUSAHA BANYUMAS, berkedudukandi Purwokerto, yang diwakili oleh lEvelin Tjiong,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Ketua, dan CiptoHalaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 451 K/TUN/2021Waluyo, kewarganegaraan Indonesia, jabatan WakilKetua;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Paulus Gunadi, S.H.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum Dan HakAsasi Manusia Nomor AHU0000440.AH.01.05.Tahun 2019, tanggal 19Juni 2019, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum YayasanPengusaha Banyumas;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Nomor AHU0000440.AH.01.05.Tahun 2019, tanggal19 Juni 2019, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum YayasanPengusaha Banyumas;4.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum Dan HakAsasi Manusia Nomor AHU0000440.AH.01.05.Tahun 2019, tanggal 19Juni 2019, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum YayasanPengusaha Banyumas;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum Dan HakAsasi Manusia Nomor AHU0000440.AH.01.05.Tahun 2019, tanggal 19 Juni2019, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan PengusahaBanyumas;4.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN BANYUMAS., II. SURYANI THAMRIN;

PUTUSANNomor 261 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:SUPINI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JalanRianto RT.002 RW.006 Kelurahan Sumampir, KecamatanPurwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, PekerjaanPensiunan;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Doddy Prijosembodo, S.H.

., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat pada Kantor Hukum Satria Keadilan Banyumas,beralamat di Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 012/SK/SAKAMAS/I/2019, tanggal 30 Januari 2019;Pemohon Kasasi;Lawanl. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENBANYUMAS, tempat kedudukan di Jalan JenderalSudirman Barat Nomor 356 358 Purwokerto:ll.

SURYANI THAMRIN, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Jatisari No.878 Rt.004 Rw.007Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara,Kabupaten Banyumas, pekerjaan Buruh Harian Lepas;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Herwindo, SH,kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Herwindo,SH., & Rekan, beralamat di Kota Bandung, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 1/SK.Khs/PTUN/2018,tanggal 27 September 2018:Termohon Kasasi I, II;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 7 halaman.

YAYASAN PUTERA HARAPAN BANYUMAS vs MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA, dk

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS;

CARKAM melawan BUPATI BANYUMAS

menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah:Halaman 5 dari 113 hat Putusan No. 055/G/2015/PTUN.Smg.1.Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugattertanggal 16 Desember 2014 berupa: Surat Keputusan BupatiBanyumas Nomor. 141.1/1462/Tahun 2014 tentang PenjatuhanHukuman Disiplin Berupa Teguran Tertulis Kepada SaudaraTrisno, Kepala Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, KabupatenBanyumas Periode 20132019 dan;Keputusan Tata Usaha Negara ( KTUN ) berupa sikap diam /fiktif negatif dari Bupati Banyumas

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS. 2.YAYASAN PUTERA HARAPAN BANYUMAS vs YAYASAN PENGUSAHA BANYUMAS

SUYANTO Melawan BUPATI BANYUMAS

PUTUSAN Nomor : 63/G/ 2013/PTUN.SMGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusansebagai berikut dalam sengketa antara:SUYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal DesaKarangendep RT. 02 RW. 02, Kecamatan Patikraja,Kabupaten Banyumas, Pekerjaan swasta;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober2013 memberi kuasa kepada

Keduanyaberkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokatpada Salomo Group Advocates & Legal Consultants,Beralamat Kantor di Jalan Raya Kecila No. 15 RT. 01RW. 02, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;BUPATI BANYUMAS, berkedudukan di Jalan Kabupaten No. 1PUPWOKGT TO ~~= mananaHalaman dari 130 hal Putusan No : 63/G/2012/PTUN.Smg.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober2013 memberi kuasa kepada:1.

Nama : CATURWAHYONCNIP : 19780710201001 10Pangkat/Gol : Penata MuIlaJabatan : Staf pada EHukumSekretariatDaerahKabupatenBanyumas Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Banyumas, Jalan Kabupaten No. 1Purwokerto.

CARKAM vs BUPATI BANYUMAS

PUT USANNOMOR : 101/B/2016/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatbanding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : CARKAM KewarganegaraanIndonesia, TempatTinggal: Desa Kaliputih,RT 04, RW. 01,Kecamatan Purwojati,Kabupaten Banyumas

,SH.KesemuanyaberkewarganegaraanIndonesia, PekerjaanAdvokat pada BiroKonsultasi & PelayananHukum (BKPH) ABDIKUSUMA, BeralamatKantor di JalanKH.M.Syafei Blok F No.7 & 10 Purwokerto.Untuk selanjutnyadisebut sebagai ;Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 101/B/2016/PTTUNSBY woe eenee en ne eee PENGGUGAT / PEMBANDINGMELAWAN:BUPATI BANYUMAS berkedudukan di Jl. Kabupaten Nomor 1PUrwoke!t0 5 202 nnn nn nnn ncn nnn nnn nc nccnceBerdasarkan Surat Kuasatanggalmemberi kuasa kepada:7 Maret 2016 1.

NamaCATURWAHYONO, SH ; NIP Pangkat/GolPenata Muda Tk.I/Illb ; Jabatan Staf pada BagianHukum SetdaKabupatenBanyumas ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil, berdomisili hukum di Kantor BagianHukum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas, JalanKabupaten Nomor 1 Purwokerto, Kabupaten Banyumas;Untuk selanjutnya disebut sebagai ;wana nnnnnn nanan nee TERGUGATTERBANDINGPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telahFV PTI, mmm mmm mm nn mn ern1.

Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Tenggang Waktuterhadap Objek sengketa ke1 (satu) yaitu) SuratKeputusan Bupati Banyumas Nomor : 141.1/1462/Tahun2014 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin BerupaHalaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor :101/B/2016/PTTUNSBY.Teguran Tertulis Kepada Sdr.Trisno Kepala DesaKaliputihn, Kecamatan Purwojati, Kabupaten BanyumasPeriode 20132019; 2. Menyatakan Eksepsi Tergugat selebihnya tidak diterima ;DALAM POKOK SENGKETA :1. Menolak Gugatan Penggugat untukseluruhnya:2.

BUDI HARTONO, ; BUPATI BANYUMAS,

Uraian biaya perubahan bangunan;Bahwa pada bulan Juni 2002, Penggugat telah mengurus suratsuratyang berkaitan dengan rencana perubahan bangunan tersebut di KantorDinas Cipta Karya Kabupaten Banyumas dan oleh Kantor Dinas Cipta KaryaKabupaten Banyumas diminta untuk mengajukan permohonan IMBnyadengan Proses Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan yang baru, padahal haltersebut Penggugat sangat keberatan tetapi karena Penggugat adalahWarga Negara Indonesia yang baik dan taat kepada aturan serta percayakepada

Susanto HS., mengeluarkan Surat Keterangan No. 648/1496/2003yang isinya : Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2003 tentangPerubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2002tentang RUTRK dengan kedalaman RDTRK Kota Purwokerto, Lokasi yangdimohon telah sesuai dengan rencana Pemanfaatan Ruang Kota yaituKawasan Perdagangan dan Jasa.

No. 315 K/TUN/2007 Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat Il Banyumas No. 10 Tahun 1998;Bahwa pada tanggal 30 Januari 2006, Departemen Dalam Negerimengeluarkan Surat No. 188.45/178/SJ tertanggal 30 Januari 2006 perihalKeputusan Bupati Banyumas Tahun 2004, yang ditanda tangani olehSekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri, yang ditujukan kepada BupatiBanyumas;Bahwa sesuai surat tersebut sebagaimana dalam point 23menyatakan bahwa :1.

Bahwa Keputusan Bupati Banyumas No. 19 Tahun 2004 tentang TataCara Perhitungan Garis Sempadan Bangunan Bagian Belakang Pasal 2ayat (1) mengatur jarak antar bangunan bagian belakang dengantetangga yang persilnya berbatasan secara langsung minimum 3 meter.Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan DaerahTingkat Il Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 1995 dan Pasal 3 ayat (3)Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum No. 10/KPTS/2000;3.

Pasal 79ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 1995adalah kewajiban dari Tergugat yang mengeluarkannya;Bahwa saat Tergugat dapat dikatakan tidak menerbitkan atau menolakpermohonan dihitung sejak Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surattanggal 30 Januari 2006 sebagai dasar Tergugat telah banyakHal. 9 dari 19 hal. Put.

BUPATI BANYUMAS vs RAKHIM ROCHYADI

PUTUSANNOMOR : 55/B/2013/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat bandingtelah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :BUPATI BANYUMAS, Berkedudukan JI Kabupaten No. 1 Purwokerto ;PerundangDalam hal ini memberikan kuasakepada :Nama HERNI SULASTI, SH. MH, ;NIP 19670610 199503 2 002 ;Pangkat/Gol.

NamaNIPkabupatenWndloniesiat $1 ese eeeeeeeceseeeeeeseeSUGENG AMIN, SH.MH. ;19670128 199302 1 001 ;Pangkat/Gol. ....2Pernibyinray 7 TV wh teqoe enna seesKepala Sub Bagian Penelaahan danDokumentasi Hukum pada Bagian HukumSetda Kabupaten Banyumas ;Tit Oni $242 eee eee ceeENY SRIYANI, SH. ;19680410 199303 2 005 ;Penata Muda TK.

Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa,Beralamat Desa Tipar Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas ;Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupaSurat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 548 Tahun 2012tanggal 16 Juli 2012 tentang Pemberhentian DenganHormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Rakhim RochyadiDari Jabatan Kepala Desa Tipar, Kecamatan Rawalo,Kabupaten Banyumas;3.

Mewajibkan kepada Bupati Banyumas untuk mencabutKeputusan Tata Usaha Negara berupa Surat KeputusanBupati Banyumas Nomor 548 Tahun 2012 tanggal 16 Juli2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Rakhim Rochyadi Dari Jabatan KepalaDesa Tipar, Kecamatan Rawalo, KabupatenBanyumas; 4. Mengembalikan hakhak Penggugat sepertisemula;5.

RAKHIM ROCHYADI Melawan BUPATI BANYUMAS

HIDAYAT PURBADI Melawan BUPATI BANYUMAS

KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor hukum di IRZA SYAHBANUPUTRA & Rekan, beralamat di Ruko Tanjlig No. 3, Jalan Ahmad YaniPPL OS Tp nnnSelanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; wan nana nnn nnn nana nn nnn nnn nnn nena nnn MELAW ANNama Jabatan : BUPATI BANYUMAS ;Tempat Kedudukan : Jalan Kabupaten No. 1 Purwokerto;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2012 memberikanKUGSE KSA ~nnan nnn nn nnnnnn nnn nnn nnn nnn nn nnmnnannnanananncnnananes INIAERANI SULASTI, SH., MH. ;

19670610 199503 2 002;NIPPembina / 1V.c8. jeessssseeseecnscsscssernnceecesercensKepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenP angkat/GolBanyumas;VOTES Te jet creteWabatan Halaman 2 dari 43 hal Putusan Nomor: 33/G/2012/PTUN.Smg.+>.akewarganegaraan jaw Nisinik PRASODUJO, SH. j22 nee19690706 199803 1 012;NIIPPenata Tk. / Illd;Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatPangkat/GolDaerah Kabupaten Banyumas; 22020 2no oooIndonesia;WabatanKkewarganegaraancy NAP HARJANTO, S.H.; 219710523

I/IIld;Kepala Sub Bagian Peraturan Perundangundangan pada Bagian HukumPangkat/Gol.Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas;Indonesia;Wabatan4kewarganegaraanfAbAENG AMIN, S.H., MH.; Halaman 3 dari 43 hal Putusan Nomor: 33/G/2012/PTUN.Smg. 19670128 199302 1 001 jNIP.Pembina / IWidjsenssssssenennesecserecnensesemarncneKepala Sub Bagian Penelaahan dan Dokumentasi Hukum pada BagianPangkat/Gol.Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas;INE ONESIa;~~ mann nn nnn nnnnnnnnnnnnnnWabatanKewarganegaraan CcNANI

TUGIMAN Dkk Melawan BUPATI BANYUMAS

Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.Pemberhentian Kepala Desa juncto Pasal 4 ayat (1) PeraturanBupati Banyumas Nomor 39 tahun 2007 tentang PedomanPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas;.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2007 tentangPedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;4.

Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.P2P3P4P5P6P7:Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa(foto copy dari foto Copy) ;Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa (foto copy dari foto copy) ;Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19Tahun 2006 tentang Pembentukan LembagaKemasyarakan Desa (foto copy dari foto copy);Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun

T2 : Berita acara Jalannya Pemilihan Kepala Desa Cindaga,Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, tertanggal21 Nopember 2011 (foto copy sesuai aslinya);3. T3 : Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa,(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 SeriE) Pasal 15 (foto copy dari foto copy) ;4. T4 : Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19Tahun 2006 tentang Pembentukan LembagaHal. 51 dari 89 hal.

, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor6 Seri E) (foto copy dari foto copy);Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2007tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaDi Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah KabupatenBanyumas Nomor 28 Seri E) Pasal 4.

EKO JUNIARTI vs BUPATI BANYUMAS

Kanwil BPN Propinsi Jawa Tengah cq.Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas.

Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas. PerbuatanTermohon Peninjauan Kembali (dh.

DalamRencana Detail Tata Ruang Kawasan Wisata BaturradenKabupaten Banyumas yang merupakan tindak lanjut dari PerdaKab. Banyumas Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana TataRuang Wilayah (RTRW) Kab.

Banyumas Tahun Anggaran 2012 yangdilaksanakan oleh Bappeda Kab. Banyumas) yang merupakanpenjabaran dari Perda RTRW Kab. Banyumas Tahun 2011 s/dTahun 2013 (vide Bukti P21). Dalam Master Plan tersebuttidak terdapat rencana pengembangan arel parkir.

yang merupakan tindak lanjut dariRTRW Kabupaten Banyumas 2011 2013 (vide buktiP22).

MUHAMMAD TAUFIQ, S.Pd ; BUPATI BANYUMAS

., bertempat tinggal di DesaSomagede RT. 04/RW. 01 Kecamatan Somagede, KabupatenBanyumas, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;MelawanBUPATI BANYUMAS, berkedudukan di Jalan Kabupaten No. 1Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Termohon Kasasi dahuluTergugat/Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat

di muka persidangan PengadilanTata Usaha Negara Semarang pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa obyek perkara yang dipersengketakan adalah Surat KeputusanBupati Banyumas No. 888/044/2007 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr.

;Bahwa Surat Keputusan Bupati Banyumas (Tergugat) tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaPenggugat tersebut di atas, diterima oleh Penggugat pada tanggal 29 Maret2007 di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas diPurwokerto sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimanadimaksud Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 ;Bahwa atas Surat Keputusan Bupati Banyumas (Tergugat) tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri

Banyumas dan atau pejabat lain yangberwenang untuk diberi kesempatan membela diri ; Bahwa oleh sebab itu maka Keputusan Bupati Banyumas (Tergugat) tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama Penggugat, dapat dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang bersifat prosedural/formal ;Atas dasar alasan tersebut di atas maka Keputusan Bupati Banyumas(Tergugat) tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama Penggugat

;Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat keputusan Bupatiyang baru untuk mengangkat kembali Muhammad Taufig, S.Pd. sebagaiPegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kebupaten Banyumas ;Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini ;Hal. 3 dari 7 hal. Put.

., tanggal 23 Agustus 2000, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) No. 11.27.71. 05.00018, yang terletak di Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, seluas 994 M2(Sembilan ratus Sembilan puluh empat meter persegi) dari semula atas nama Yayasan Pengusaha Banyumas menjadi ke atas nama Yayasan Putera Harapan Banyumas;

/Purwokerto Kulon, tanggal 26 Agustus 2000, dengan Surat Ukur No. 00368/Purwokerto Kulon/ 2000., tanggal 23 Agustus 2000, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) No. 11.27.71. 05.00018, yang terletak di Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, seluas 994 M2(Sembilan ratus Sembilan puluh empat meter persegi) atas nama Yayasan Putera Harapan Banyumas;

No. 00358/Purwokerto Kulon, tanggal 26 Agustus 2000, dengan Surat Ukur No. 00368/Purwokerto Kulon/ 2000., tanggal 23 Agustus 2000, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) No. 11.27.71. 05.00018, yang terletak di Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, seluas 994 M2(Sembilan ratus Sembilan puluh empat meter persegi) ke atas nama YAYASAN PENGUSAHA BANYUMAS;

Penggugat:
Yayasan Pengusaha Banyumas
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas
Intervensi:
Yayasan Putera Harapan Banyumas

HIDAYAT PURBADIVSBUPATI BANYUMAS