RISKI alias NAINGGOLAN
Termohon:
DEPKEU R.I DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH DJBJ SUMATERA UTARA,

Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH NEGARA RI CQ KEJAKSAAN AGUNG RI CQ KOORDINATOR SATGASSUS PENYELESAIAN BAANG RAMPASAN DAN BARANG SITA EKSEKUSI
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH NEGARA RI CQ DEPKEU RI CQ KEMENTRIAN KEUANGAN RI
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH NEGARA RI CQ DEPKEU RI CQ DIRJEND PIUTANG DAN LELANG NEGARA

Pembanding/Penggugat : TIGOR BARINGIN SIAHAAN,B.AP
Terbanding/Tergugat : DEPKEU RI CQ DIRJEN KEKAYAAN NEGARA CQ KANWIL VII JAKARTA
Terbanding/Tergugat : YENNI ANDRIANI
Terbanding/Tergugat : TRISNAWATI MULIA, SH.

PENETAPANNomor : 0003/Pdt.P/2014/PA.PlgBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Palembang yang telah memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalamperkaraPengangkatan/Adopsi Anak yang diajukan oleh :ANDI BASTIAN OFIS bin ABU HASAN, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikanterakhir SLTA, pekerjaan PNS Direktorat Jenderal Pajak Depkeu RI,tempat tinggal di Jalan Bungaran 3 No. 69 Rt. 07 Rw. 02 Kelurahan8 Ulu

tersebut yang jugakeponakan dari pemohon, dengan niat dan harapan agar masa depan anaktersebut akan lebih terjamin, serta untuk mengurangi beban kesulitan dari orangtuanya apalagi semenjak umur tahun telah ikut dengan Pemohon sehinggatelah terjadi ikatan batin antara anak tersebut dengan pemohon. maka pemohondengan orang tua anak tersebut telah mufakat secara kekeluargaab agar anaktersebut dijadikan anak angkat darin pemohon, lebih Ibih mengingat pemohonbekerja sebagai PNS Direktorat Jendral Pajak Depkeu

Ely Sungkono (sekarang aim) selaku Sekjen Depkeu RI denganSurat Kuasa No. SKU324/MK/1987 tanggal 25 Juni 1987 untuk membuat danmenandatangani Perjanjian Kerjasama Pengurusan Tanah Ditien Pajak(TergugatIll) di Kebonjeruk seluas + 40 ha dengan YKEP (Tergugatl) (BuktiTI9).s. Pada tanggal 29 Juni 1987 Bplc. Ely Sungkono Sekjen Depkeu RI dalamIcapasitasnya selalcu Kuasa Khusus dari Menteri Keuangan R.I (TergugatU),telah memberikan kuasa Ichusus kepada Brigjen TN!

Ditjen Pajak Depkeu RI.atas tanah luas 85.605 M2 yang diurus oelh YKEP sebagai Kuasa dariTergugat IlTl 15: Sertifikat Hak Pakai No. 13 / 1988 an. Ditjen Pajak Depkeu RI.atas tanah luas 55.210 M2 yang diurus oleh YKEP sebagai Kuasa dariTergugat IlTl16: Sertifikat Hak Pakai No. 247 / 1988 an. Ditjen Pajak DepkeuRl. atas tanah luas 6.327 M2 yang diurus oelh YKEP sebagai Kuasadari Tergugat IlTl17: Sertifikat Hak Pakai No. 248 / 1988 a.n.

B/.003/YKEP/I/1996 tanggal 3 Januari 1996 ditujukankepada Dirjen Pajak Depkeu RI. tentang permohonan penyelesaian masalah imbalahprestasi pengurusan tanah Ditjen Pajak Depkeu RI. di Kebon Jeruk kepada YKEPSurat Wakil Ketua YKEP No. B/.123/YKEP/I/1997 tanggal 26 Juni 1997 ditujukan kepadaDirjen Pajak Depkeu RI. tentang saran penentuan tanah di Kebon Jeruk yang merupakanbagian dari Sertifikat Hak Pakai No. 248/Kebon Jeruk an. Tergugat Il yang akandiperuntukan bagi YKEPSurat Dirjen Pajak No.

S310/PJ.143/1999 tanggal12 Nopember 1999 ditujukan kepada Ketua Harian YKEP, tentangpelaksanaan pemecahan sertifikat No. 246/Kebon Jeruk dari PihakDitjen Pajak Depkeu RI. menunggu pemberitahuan lebih lanjutmengenai proses adminsirasi yang diperlukan YKEPSurat Dirjen Pajak Depkeu RI. No.

S88/PJ. 133/2002 tanggal 7 Oktober2002 dimjukan kepada Dirjen Anggaran DepKeu RI. isinya mohonpertimbangan mengenai langkah langkah yang harus dilaksanakanguna penyelesaian penghibahan atas tanah kepada YKEP, tapi tidakmendapat respon dari Tergugat JJSurat Kuasa Hukum YKEP tanggal 25 Juli 2003 dimjukan kepaaDirjen Anggran Depkeu RI. tentang permohonan rekomendasi untukpemisahan tanah seluas 20.000 M2 yang tercantum dalam SertifikatHak Pakai No. 248/Kebon Jeruk an.

Pihak Jakartae Hilman Mustofa (staf ahli komisi V DPR RI) ;e Herman (Pegawai Depkeu) ;e Achdi Supriadi (Alm) (Pensiunan Depkeu) ;e Dedi(Pegawai Depkeu) ;Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai programprogramyang akan diluncurkan untuk kabupaten Ciamis yang disampaikanoleh Tim dari Jakarta yang diwakili oleh Sdr. Dedi (Yang mengakuPegawai Departemen Keuangan RI), kemudian Sdr.

Pihak Jakartae Hilman Mustofa (staf ahli komisi V DPR RI) ;e Herman (Pegawai Depkeu) ;e Achdi Supriadi (Alm) (Pensiunan Depkeu) ;e Dedi (Pegawai Depkeu) ;Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai programprogramyang akan diluncurkan untuk kabupaten Ciamis yang disampaikanoleh Tim dari Jakarta yang diwakili oleh Sdr. Dedi (Yang mengakuPegawai Departemen Keuangan RI), kemudian Sdr.

Pihak Jakartae Hilman Mustofa (staf ahli komisi V DPR RI) ;e Herman (Pegawai Depkeu) ;e Achdi Supriadi (Alm) (Pensiunan Depkeu) ;e Dedi (Pegawai Depkeu) ;Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai programprogramyang akan diluncurkan untuk kabupaten Ciamis yang disampaikanoleh Tim dari Jakarta yang diwakili oleh Sdr. Dedi (Yang mengaku23Pegawai Departemen Keuangan RI), kemudian Sdr.

Pihak Jakarta29e Hilman Mustofa (staf ahli komisi V DPR RI) ;e Herman (Pegawai Depkeu) ;e Achdi Supriadi (Alm) (Pensiunan Depkeu) ;e Dedi(Pegawai Depkeu) ;Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai programprogramyang akan diluncurkan untuk kabupaten Ciamis yang disampaikanoleh Tim dari Jakarta yang diwakili oleh Sdr. Dedi (Yang mengakuPegawai Departemen Keuangan RI), kemudian Sdr.

RI sedangkan Mustofamenurut pengakuannya dari Dewan ;Bahwa terdakwa tahu Achdi, Dedi dan Herman dari Depkeu RIdari saksi Dede Lukman Widjaja ;Bahwa kelanjutan dari pertemuan di Hotel Grand Aquilasetelah di Ciamis kurang dari satu minggu saksi DedeLukman Widjaj menghadap Bupati ;Bahwa terdakwa mengetahui saksi Dede Lukman Widjajamenghadap Bupati terdakwa diberitahu oleh saksi DedeLukman Widjaja dan dia mengatakan kepada terdakwa Bupatitidak punya uang terdakwa dan Yasmin dipanggil oleh saksiDede

Dirjen Perbendaharaan Depkeu) Lembar 5;Dikembalikan kepada Dinas Pertanian Peternakan dan PerikananKabupaten Sumedang melalui SUSILAWATI, S.IP, M.Si.7.1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. BankMandiri (Persero), Tok. Tanggal 1922010 tentang setoran tunaisebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada penerimaMANAN PRAMONO No. Rekening 1360006482597;Hal. 3 dari 12 hal.

Dirjen Perbendaharaan Depkeu) Lembar 5;Dikembalikan kepada Dinas Pertanian Peternakan dan PerikananKabupaten Sumedang melalui SUSILAWATI, S.IP, M.Si.7.10.11.1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. BankMandiri (Persero), Tok. Tanggal 1922010 tentang setoran tunalsebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada penerimaMANAN PRAMONO No. Rekening 1360006482597;1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. BankMandiri (Persero), Tok.

Dirjen Perbendaharaan Depkeu) Lembar 5;Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 2698 K/Pid.Sus/2017Dikembalikan kepada Dinas Pertanian Peternakan dan PerikananKabupaten Sumedang melalui SUSILAWATI, S.IP, M.Si.7. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT.Bank Mandiri (Persero), Tok. Tanggal 1922010 tentang setorantunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepadapenerima MANAN PRAMONO No.

Kereta Api (Persero) di Tanah Abang Bongkaran,Jakarta Pusat, berstatus HGB di atas HPL,Penggugattelah beberapa kali mengajukan permohonan melaluisurat kepada KaKanwil DJP Jakarta Pusat, KantorPelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah AbangDua, Ditjen Pajak Departemen Keuangan (Depkeu) R.I.,yang kemudian mendapat tanggapan dengan rinciansurat dimaksud sebagai berikuta. Surat KaKanwil DJP Jakarta Pusat, KPP PratamaJakarta Tanah Abang Dua, Ditjen Pajak Depkeu R.I.,kepada Dirut PT.

Surat KaKanwil DJP Jakarta Pusat, KPP PratamaJakarta Tanah Abang Dua, Ditjen Pajak Depkeu R.I.,kepada cDirut PT. Padi Mas Realty No. S2297/WPJ.06/KP.1108/2008, tgl. 28 Agustus 2008,hal.Pengenaan BPHTB terhadap perolehan HGBdi atas HPL,yang intinya sama dengan bunyi surat Kakanwil diatas (Bukti P3).Cc. Surat Kakanwil DJP Jakarta Pusat, KPP PratamaJakarta Tanah Abang Dua, Ditjen Pajak Depkeu R.I.,kepada Dirut PT. Padi Mas Realty No. S157/WPJ.06/BD.0604/2008, tgl. 26 September 2008,hal.

Berkenaan dengan penegasan Kakanwil DJP JakartaPusat, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua, DitjenPajak Depkeu R.I.,sebagaimana tersebut di atas,secara yuridis status HGB diatas HPL tidak bisadianalogikan sebagai HGB yang terkena objek BHPTBsebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf (c)UU No. 20 Th 2000 tentang BPHTB, yang menyatakanbahwa perolehan hak atas tanah dan bangunan terdiridaria.

Jadi, berdasarkan fakta fakta tersebut diatas yangdidasarkan tidak hanya pada ketentuan PeraturanPerundang undangan sebagaimana diuraikan diatas danyang didukung oleh pendapat para pakar hukum (BuktiP7), terbukti bahwa status HGB diatas HPL tidak termasuksalahsatujenis perolehan hak yang diatur dalam UU No. 20 Th 2000 tentang BPHTB, sebagaimanasurat Kakanwi DJP Jakarta Pusat, KPP PratamaJakarta Tanah Abang Dua, Ditjen Pajak Depkeu R.I danDirektur Peraturan Perpajakan I, Ditjen Pajak,Depkeu RI ,karenaa

Bahwa sama sekali tidak benar serta tidak berdasardalil Penggugat pada butir 3.4 halaman 5 dalamgugatannya yang menyatakan:status HGB di atas HPL tidak termasuk salah satujenis perolehan hak yang diatur dalam UU No. 20 Th2000 tentang BPHIB sebagaimana surat Kakanwil DJPJakarta Pusat, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua,Ditjen Pajak Depkeu RA.I dan Direktur PeraturanPerpajakan , Ditjen Pajak, Depkeu RI, karena:a.

kepadaMenteri Keuangan' selaku Pengguna Anggaran,diantaranya mengenai pelaksanaan pelelangan tidaksesuai RKS yang telah ditetapkan sendiri oleh PanitiaPengadaan ;e Pada tanggal 26 September 2008, terdakwa sebagai KepalaRumah Tangga GKN Semarang I dan selaku KPA melaluisurat Nomor: S405/GK.11/2008 yang ditujukan kepadaMenteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran (PA)menyampaikan penjelasan terhadap surat sanggahanbanding, dengan ditembuskan kepada Inspektorat JenderalDepkeu, Kepala Biro Keuangan danPerencanaan Depkeu

, Kepala Biro Perlengkapan Depkeu, dan PanitiaPengadaan Barang/Jasa GKN Semarang I ;e Pada tanggal 26 September 2008, Kepala BiroPerlengkapan Depkeu menerbitkan surat tugas Nomor :ST32/SJ.6/2008 menugaskan : ANWAR DJUNAIDI danANTONI ISMAN melakukan klarifikasi terhadapdokumen dan proses pelelangan pada tanggal 08 sampaidengan 10 Oktober 2008;e Pada tanggal 08 Oktober 2008, Ir.

Nomor 80 Tahun 2003 dan peraturanlainnya yang berlaku di bidang Pengadaan Barang/Jasapemerintah ;e Pada tanggal 05 Desember 2008, terdakwa sebagai KepalaRumah Tangga GKN Semarang I mengirimkan suratNomor : SR01/GK.11/2008 dan Nomor : SR02/GK.11/2008 yang ditujukan kepada Kepala BiroPerlengkapan melalui tanggal 05 Desember 2008, dengantembusan kepada Sekretaris Jenderal DepartemenKeuangan dan menyampaikan permasalahan yangdihadapi ;e Pada tanggal 11 Desember 2008, Kepala BiroPerlengkapan Setjen Depkeu

Keuangan' selaku Pengguna Anggaran,diantaranya mengenai pelaksanaan pelelangan tidaksesuai RKS yang telah ditetapkan sendiri oleh PanitiaPengadaan ;e Pada tanggal 26 September 2008, terdakwa sebagai KepalaRumah Tangga GKN Semarang I dan selaku KPA melaluisurat Nomor : S405/GK.11/2008 yang ditujukan kepadaMenteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran (PA)menyampaikan penjelasan terhadap surat sanggahanbanding, dengan ditembuskan kepada Inspektorat JenderalDepkeu, Kepala Biro Keuangan dan Perencanaan Depkeu

,Kepala Biro Perlengkapan Depkeu, dan PanitiaPengadaan Barang/Jasa GKN Semarang I ;e Pada tanggal 26 September 2008, Kepala BiroPerlengkapan Depkeu menerbitkan surattugas Nomor : ST32/SJ.6/2008 menugaskan : ANWARDJUNAIDI dan ANTONI ISMAN melakukan klarifikasiterhadap dokumen dan proses pelelangan pada tanggal 08sampai dengan 10 Oktober 2008;e Pada tanggal 08 Oktober 2008, Ir.

Lemahwungkuk, Kota Cirebon,Terdakwa membuat dan mengirimkan surat yang ditujukan kepada KepalaKantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Cirebon dengantembusan antara lain ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia, Ketua KPK Pusat, Kepala BPN Pusat, Jaksa Agung RI, Kapolri,Menpan RI, Menkeu RI, Gubernur Bl, Komisi Ombudsman Indonesia,Inspektur Jenderal Depkeu, Dirjen Piutang dan Lelang Negara, KetuaPengadilan Tinggi Bandung, Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Kajati JawaBarat

tidak memperhatikan putusanperkara perdata yang terkait dengan perkara pidana a quo, yaitu : Bahwa salah satu isi dari surat tanggapan Terdakwa yang ditujukankepada Kepala KP2LN Cirebon perihal Pemberitahuan PelaksanaanLelang dan permintaan pengosongan obyek Hak Tanggungan danpernyataan keberatan dan Somasi, yang oleh Terdakwa kemudianditembuskan ke beberapa instansi seperti Ketua MA, Ketua KPK,Kepala BPN Pusat, Jaksa Agung, Kapolri, Menpan, Menkeu, GubernurBl, Komisi Ombudsman Indonesia, Irien Depkeu

Bahwa dengan dibatalkannya perjanjian pokok Akta Notaris No. 68tersebut, maka perjanjian ikutannya/acessoir yaitu APHT No.333/2005 tanggal 18 Juli 2005 sudah seharusnya dinyatakan bataldemi hukum ; Bahwa surat tanggapan yang dibuat oleh Terdakwa, kemudianditembuskan oleh Terdakwa ke beberapa instansi seperti Ketua MA,Ketua KPK, Kepala BPN Pusat, Jaksa Agung, Kapolri, Menpan,Menkeu, Gubernur BI, Komisi Ombudsman Indonesia, Irjen Depkeu,Dirjen Piutang dan Lelang Negara, KPT Bandung, Kakanwil BPNProvinsi

Menimbang bahwa Tergugat sebagai PNS Depkeu telahmemperoleh Surat Keterangan Perceraian dari Atasan ,sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 JoPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 maka pemeriksaanperkara bisa dilanjutkan ;mr i i ee en ees Menimbang, bahwa padahari persidangan yang ditetapkan Penggugat dengan kuasahukumnya dan Tergugat pribadi hadir menghadap dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikandengan cara memberi nasehat kepada pihak pihak berperkarasecara

takterpisahkan dari putusanTENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat6adalah sebagaimana terurai di Menimbang bahwa = Majelis Hakim telah mengupayakanperdamaian , baik secara langsung , atau lewat keluargamasing masing pihak agar keduanya rukun. akan tetapi tidakberhasil, bahkan Majelis telah menfasilitasi denganmenunjuk hakim Mediasi yakni Drs.SULAIMAN, MH untuk maksuddamai juga tetap tidak membawa hasil, Penggugat tetapingin minta ceral ;~ Menimbang bahwa Tergugat sebagai PNS Depkeu

Djoko Sutojo Rijadi, yang dikeluarkan BadanPertahanan Nasional Kota Jakarta Utara, tertanggal 3 Juni 1991;Potokopi Buku Tabungan BRI KCP DEPKEU atas nama almarhum Drs.Djoko Sutojo Rijadi Nomor rekening: 050701010902505, dengan saldoakhir 56.323.161, tanggal 01122014, bukti P.15;Potokopi Buku Tabungan BNI KCP Kelapa Gading atas nama almarhumDrs.

Djoko Sutojo Rijadi memiliki tabungan di beberapa Bank yaitu:> BRI KCP DEPKEU atas nama almarhum Drs. Djoko Sutojo RijadiNomor rekening: 050701010902505, dengan saldo akhir 56.323.161,tanggal 01122014.> BNI KCP Kelapa Gading atas nama almarhum Drs. Djoko SutojoRijadi Nomor rekening: 0012762115, dengan saldo akhir 43.689.970,tanggal 24 September 2014.> BCA KLP Gading atas nama almarhum Drs.

Djoko SutojoRijadi juga meninggalkan warisan berupa sebidang tanah dan bangunanrumah sesuai sertifikat hak atas tanah dan bangunan di atasnya seluas330 M2 sebagaimana tercantum dalam sertifikat Nomor 4112 yang telahdikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kotamadya JakartaUtara tanggal tanggal 03 06 1991.Bahwa almarhum juga meninggalkan tabungan a quo yang tersimpan dibeberapa Bank yaitu:> BRI KCP DEPKEU atas nama almarhum Drs.

DepKeu Nomor42 tanggal 4 Desember 2006 Dollar dengan harga 1 Dollarsama dengan Rp9.173,00 sebanyak 16.000 US senilaiRp146.818.00,00 dan pembayaran dilakukan denganmenggunakan BCA dan ditandatangani oleh Ida Gultom;b. 1 (satu) lembar slip transaksi pembelian mata uang dollaryang dilakukan oleh Ida Gultom alamat Komp.

DepKeu Nomor42 tanggal 7 Desember 2006 Dollar dengan harga 1 Dollarsama dengan Rp9.115,00 sebanyak 16.000 US senilaiRp145.890.000,00 dan pembayaran dilakukan denganmenggunakan cek Bank Bumiputera Nomor Cek CA 919122,919120 dan 919123;d. 1 (satu) lembar slip transaksi pembelian mata uang dollaryang dilakukan oleh Ida Gultom alamat Komp.

DepKeu Nomor42 tanggal 7 Desember 2006 Dollar dengan harga 1 Dollarsama dengan Rp9.115,00 sebanyak 17.000 US senilaiRp155.005,00 dan pembayaran dilakukan denganmenggunakan cek sejumlah Rp300.000.000,00 dan uangcash/tunai sebesar Rp895.000,00;e. 1 (satu) lembar slip transaksi pembelian mata uang dollaryang dilakukan oleh Ida Gultom alamat Komp.

DepKeu Nomor42 tanggal 4 Desember 2006 Dollar dengan harga 1 Dollarsama dengan Rp9.173,00 sebanyak 16.000 US senilaiRp146.818.00,00 dan pembayaran dilakukan denganmenggunakan cek dan ditandatangani oleh Ida Gultom;c. 1 (satu) lembar slip transaksi pembelian mata uang dollaryang dilakukan oleh Ida Gultom alamat Komp.

Pihak Jakartae Hilman Mustofa (staf ahli komisi V DPR RJ) ;Herman (Pegawai Depkeu) ;Achdi Supriadi (Alm) (Pensiunan Depkeu) ;Dedi (Pegawai Depkeu) ;Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai programprogram yang akandiluncurkan untuk kabupaten Ciamis yang disampaikan oleh Tim dari Jakarta yang10diwakili oleh Sdr. Dedi (Yang mengaku Pegawai Departemen Keuangan RI),kemudian Sdr.

Pihak Jakartae Hilman Mustofa (staf ahli komisi V DPR RJ) ;Herman (Pegawai Depkeu) ;Achdi Supriadi (Alm) (Pensiunan Depkeu) ;Dedi (Pegawai Depkeu) ;Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai programprogram yang akandiluncurkan untuk kabupaten Ciamis yang disampaikan oleh Tim dari Jakarta yangdiwakili oleh Sdr. Dedi (Yang mengaku Pegawai Departemen Keuangan RI),kemudian Sdr.

Pihak Jakartae Hilman Mustofa (staf ahli komisi V DPR RJ) ;e Herman (Pegawai Depkeu) ;e Achdi Supriadi (Alm) (Pensiunan Depkeu) ;e Dedi (Pegawai Depkeu) ;Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai programprogram yang akandiluncurkan untuk kabupaten Ciamis yang disampaikan oleh Tim dari Jakarta yangdiwakili oleh Sdr. Dedi (Yang mengaku Pegawai Departemen Keuangan RI),kemudian Sdr.

Pihak Jakartae = Hilman Mustofa (staf ahli komisi V DPR RI) ;e Herman (Pegawai Depkeu) ;e = Achdi Supriadi (Alm) (Pensiunan Depkeu) ;e Dedi (Pegawai Depkeu) ;Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai programprogram yang akan diluncurkanuntuk kabupaten Ciamis yang disampaikan oleh Tim dari Jakarta yang diwakili oleh Sdr.Dedi (Yang mengaku Pegawai Departemen Keuangan RI), kemudian Sdr.

.::::0::eeeee (DEPKEU);3. AGUS HARIS, SH.........0...:::c:ceeee (DEPKEU);4. RUHANDA, SH ..............ccceeeeeeeeeeeeees (Kantor Pertanahan Kab. Karawang);5. M. ADE. S. HUSNI.... ee eeeeeeereees (Dinas PU Kab. Karawang);6. EDY SUNARYO, SH.............ccseceeee (1995 sebagai Kasubdit Hukum, pegawaidiperbantukan dari DEPHUB kepada PERUMKA waktu itu);7. Ir. DJIOKO MARGONO.............:::008 (PERUMKA, sekarang menjabat DirekturPersonalia dan Umum PT. KAI Bandung);8. Ir.

Citarum tanggal 19 Juli 1993 kepada Menhub danMenkeu dan hasilnya disampaikan kepada Perumka;4) Perumka Karawang ( Kares 1.7 KW) bersama DPU Karawangakan membuat gambar dan perhitungan nilai jembatan yangberada dilokasi tanah perumka yang akan dijual kepada PT.Mitrasetia Ekaperwira, kemudian hasilnya disampaikankepada Perumka Pusat Bandung tanggal 4 Mei 1995;5) Setelah maksud butir 3 dan 4 diatas diterima Perumka Pusatbandung , segera dibuat BA penaksiran harga kemudiandisampaikan kepada Tim Dephub, Depkeu

TINTIN WISNIWATL.............0::ccceeee (PERUMKA,PQS) j = =~ nnn nnn nnn nnnK OM A RB Aiiiieceecccccseseeeeeeeeeseeeeesteeeesseeeeees (PERUMKA,meninggal dunia) ;KAREL SIMANJUNTAK ..........20::ceeeeee (DEPHUB);Drs: GAZALI WIMAR sssicsssnacsiee cna cas ware x (DEPKEU);AGUS HARIS, SH. ........::::ceeseeeeeereees (DEPKEU);RUHANDA, SH. oie eeeeeees (KantorPertanahan Kab. Karawang);M. ADE. S.

MitrasetiaHalaman 27 dari 59 Putusan Sela Nomor : 95/Pid.SusTPk/2014/PN.BdgEkaperwira, kemudian hasilnya disampaikan kepada Perumka PusatBandung tanggal 4 Mei 1995;5) Setelah maksud butir 3 dan 4 diatas diterima Perumka PusatBandung, segera dibuat BA penaksiran harga kemudian disampaikankepada Tim Dephub, Depkeu , BPN Kotip Kerawang, dan DPU KotipKerawang untuk dikoreksi;6) Penandandatanganan BA pada tanggal 30 Mei 1995 (setelah koreksidimaksud butir 5 diatas diterima) dan tim segera membuat laporan

Fotocopy gambar peta blok 5 dari DepKeu RI yang dilegalisir sesuaiaslinya;11. 1 (satu) lembar daftar himpunan ketetapan pajak dan pembayaran blok 5an. Abd. Haris sigollo krg. Naba yang dilegalisir sesuai asliny;12. Fotocopy surat pernyataan hak garap atas nama Sudding krg. Gassingkepada Haris Sigollo krg.

Keputusan Bupati Maluku TenggaraNomor 150 Tahun 2004 mengenai Daftar NamaNama PanitiaLelang dari RSU Tual, (foto copy) ;1 (satu) lembar Lampiran Il Keputusan Bupati Maluku TenggaraNomor 150 Tahun 2004 mengenai Daftar Panitia pada DinasKesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, (foto copy) ;1 (satu) lembar Kartu NPWP dari Direktorat Jenderal Pajak,perusahaan atas nama CV Damar Jaya, (foto copy) ;1 (satu) lembar Bukti Pendaftaran Wajib Pajak perusahaan atasnama CV Damar Jaya, tanggal 29 April 2004 dari DEPKEU

RIDirektorat Jenderal Pajak Kanwil XVIII DPJ Papua dan Maluku KantorPelayanan Pajak Ambon, (foto copy) ;1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar perusahaan atas namaCV Damar Jaya dari DEPKEU RI Direktorat Jenderal Pajak tanggal16 Agustus 2004, (foto copy) ;1 (satu) jepitan Akta Perseroan Komanditer Dari Kantor Notaris danPPAT Hengki Tengko, S.H., Nomor 10 tanggal 28 April 2004, (fotocopy) ;Hal. 17 dari 32 hal.

Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor150 Tahun 2004 mengenai Daftar NamaNama Panitia Lelang dariRSU Tual, (foto copy) ;1 (satu) lembar Lampiran Il Keputusan Bupati Maluku TenggaraNomor 150 Tahun 2004 mengenai Daftar Panitia pada DinasKesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, ( foto copy) ;1 (satu) lembar Kartu NPWP dari Direktorat Jenderal Pajak,perusahaan atas nama CV Damar Jaya, (foto copy) ;1 (satu) lembar Bukti Pendaftaran Wajib Pajak perusahaan atas namaCV Damar Jaya, tanggal 29 April 2004 dari DEPKEU

Nomor 2023 K/PID.SUS/201518)19)20)21)22)23)24)25)26)27)28)29)1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar perusahaan atas nama CVDamar Jaya dari DEPKEU R.

Fotocopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Muhammad Mishel Jawahir RajabNomor 474.1/10589DKCS/SU/2009 yang dikeluarkan oleh kepala Dinakependudukan dan catatan sipil tanggal 07 Agustus 2009 (Bukti P.4);Nomor 0001 5Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas,Pemohon juga telah menghadirkan saksisaksi di muka persidangan sebagai berikut:Saksil:Nama, SAKSI I PEMOHON, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan pensiunanPNS Depkeu, tempat tinggal di: KOTA TANGERANGSaksi tersebut dipersidangan

dari isteri yang pertama mengakibatkan antara Pemohondengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempatkediaman bersama adalah Termohon , hal itu diketahui saksi terutama daripengaduan PemohonBahwa selaku tetangga telah cukup menasihati Pemohon agar tetapmempertahankan rumahtangganya dngan Termohon, namun usaha tersebut tidakberhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;Saksi IT:Nama, SAKSI IT PEMOHON, umur 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan PensiunanPNS Depkeu

PT XXX: JI. xxx, Penerima: Alamat Kota : XXX Pengirim : Depkeu RI, Jenderal Pajak; Diposkan : 05032012 jam 19:06:38;bahwa UndangUndang Nomor 14 tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak dalam Pasal 1angka ke11 dan ke12 menyatakan;11. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalamhal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atauputusan disampaikan secara langsung.12.

Bandung;KOMANDO DAERAH MILITER III/SILIWANGI, berkedudukan diJalan Aceh No. 69 Bandung;KEPALA STAF ANGKATAN DARAT, berkedudukan di (KantorPanglima TNI) Jalan Raya Hankam, Cilangkap, Jakarta Timur;PANGLIMA TNI, berkedudukan di (Kantor Panglima TNI) JalanRaya Hankam, Cilangkap, Jakarta Timur;DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN(DEPHANKAM) REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di JalanMedan Merdeka Barat 1314 Jakarta Pusat;Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat / para Terbanding;dan:DEPARTEMEN KEUANGAN (DEPKEU

Halhal yang belum tercantum dalam peraturan ini akan disampaikankemudian;Bahwa yang dimaksud dengan Kantor Kas Negara adalah DepartemenKeuangan (DEPKEU) Republik Indonesia (Turut Tergugat) ;Bahwa para Penggugat sebagai penghuni yang telah melaksanakankewajibankewajiban berdasarkan Surat ljin Penempatan sebagaimanatersebut dalam butir 2 (dua), tentunya juga berhak untuk terbebas darigangguangangguan baik dari pihak ketiga maupun dari Tergugat Ilsebagai pihak yang memberikan ijin penempatan ;Babwa

Bahwa gugatan para Penggugat, khususnya yang ditujukan kepadaTurut Tergugat adalah sangat kabur, karena didalam posita gugatanpara Penggugat tidak ada satupun dalil / alasan para Penggugat yangmenjelaskan keterlibatan Turut Tergugat dalam permasalahan tersebutyang secara jelas menunjukkan keterkaitan ataupun pelanggaran dariTurut Tergugat dalam gugatan a quo dan hanya menyebutkan KantorKas Negara adalah Departemen Keuangan (DEPKEU) RepublikIndonesia (Turut Tergugat) ;2.2.