Bahwa benar Junun Supriadi (ic.Turut Tergugat Il) pernah melaporkanKassigi Ong (ic.Tergugat I) dan Bantu Suprayitno sebagai Kepala DesaSena masa itu, mengenai dugaan tindak pidana pemalsuan surat;14.

Terbanding III) dengan Subari (ic.Turut Terbanding 1) tertanggal 14 Mei1996 yang telah disesuaikan dengan aslinya (Vide Bukti P6) sertadidukung dengan adanya penguasaan fisik atas tanah objek sengketaoleh Junun Supriadi (ic.

Bahwa pembelian terhadap tanah objek sengketa dahulu dari Subari (ic.Turut Terbanding l) kepada Junun Supriadi (ic.Terbanding III) dilakukandengan sesuai dengan aturan hukum sebagaimana terdapat dalam AktaMelepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No.62 tertanggal 13 Me!1996 ditambah dengan Surat Perjanjian antara Junun Supriadi (ic.Terbanding III) dengan Subari (ic.Turut Terbanding 1!) tertanggal 14 Mei1996;4.

Panggabean memperoleh tanah objek13.sengketa tersebut dari Subari (ic.Turut Terbanding I) pada tahun 2002,padahal Subari (ic.Turut Terbanding 1!) telah menjual tanah objeksengketa tersebut kepada Junun Supriadi (ic.Terbanding III) pada tahun1996, sehingga pembeli yang tidak beritikad baik ialah Noni Kartini Br.Panggabean (ic.

yang merupakan sebahagian dari totalluas tanah seluas 4.305 M2 kepada Junun Supriadi (ic.Turut Tergugat IIpada tanggal 13 Mei 1996;.

Seharusnya secara hukum Penggugat meminta pertanggungjawaban hukum kepada Muhammad Hasan Ginting (ic.Turut Tergugat)terkait penjualan atas tanah objek perkara yang tidak dapat dikuasai dandinikmati oleh Penggugat selaku Pembeli; Bahwa dalam perkara a quo, pada dasarnya merupakan permasalahanhukum internal yang terjadi antara Penggugat selaku pembeli denganHalaman 5 dari 33 halaman.

Putusan Nomor 82/Pdt/2021/PT MDN.Muhammad Hasan Ginting (ic.Turut Tergugat) selaku penjual atas tanahobjek perkara;Penggugat selaku pembeli tidak dapat menguasai dan memanfaatkanobjek tanah yang telah dibeli tersebut. Padahal penjual (ic.TurutTergugat) telah menjamin bahwa tanah objek perkara yang dijual kepadaPenggugat berada dalam keadaan kosong dan tidak bermasalah sertatidak ada pihakpihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah objekperkara a quo.

Bahwa Penggugat dalam Gugatan a quo pada dasarnya mendalilkantelah membeli tanah objek perkara a quo dari Muhammad Hasan Ginting(ic.Turut Tergugat) selaku penjual sesuai Akta Penglepasan Hak AtasTanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 16 tertanggal 20 November 2017yang diperbuat dihadapan Dewi Lestari SH Notaris di Medan.

Putusan Nomor 82/Pdt/2021/PT MDN.Bahwa sepanjang halhal yang dikemukakan dalam bahagian Eksepsisepanjang terdapat korelasi hukumnya dianggap telah termuat dalam bagianpokok perkara dan tidak perlu diulangi lagi;Bahwa Penggugat dalam perkara a quo pada dasarnya mendalilkan sebagaipemilik tanah objek perkara a quo yang diperoleh dari Muhammad HasanGinting (ic.Turut Tergugat) sesuai Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Denganganti Rugi No. 16 tanggal 20 November 2017 yang diperbuat dihadapanDewi Lestari SH

James Tarigan untuk menghadiri undanganperihal mengenai permohonan surat Silang Sengketa dan Penguasaan Fisikyang diajukan oleh Muhammad Hasan Ginting (ic.Turut Tergugat), bukanatas nama Darwin (ic.Penggugat), yang mana pada saat itu oleh pihak alm.James Tarigan dihadiri oleh Kantor Hukum Sujed Edward Simanjuntak &Rekan, sedangkan dari pihak Muhammad Hasan Ginting diwakili olehpengacara dari Muhammad Hasan Ginting (ic.Turut Tergugat), bukan dariDarwin (ic.Penggugat);Adapun yang menjadi objek perkara

melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengakui secara sepihak objek perkara milik orang tua Para Penggugat yang merupakan harta peninggalan orang tua Para Penggugat dan belum pernah dibagikan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah atas tanah seluas 5740 M2 (lima ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi) berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 17 Oktober 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Sei Tampang dengan Register Nomor : 593.2/1.437/ST/PEM/2011, tanggal 21-10-2011 (ic.Turut

Tergugat I) dan disahkan oleh Camat Bilah Hilir (ic.Turut Tergugat II) pada tanggal 21 Oktober 2011 dengan Nomor Register : 593.2/164/PEM/2011;

Usman) ke lokasi objek perkara dengan mengaku sebagaipemilik objek perkara yang diperolehnya dari orang tua Para Penggugatberdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 17 Oktober 2011 dan diketahuioleh Kepala Desa Sei Tampang dengan Register Nomor593.2/1.437/ST/PEM/2011, tanggal 21102011 (ic.Turut Tergugat 1) dankemudian disahkan oleh Camat Bilah Hilir (ic.

karenasepengetahuan Para Penggugat, orang tua mereka (ic.Abdul Chalik)semasa hidupnya tidak pernah mengalihkan ataupun menjual objek perkaratersebut kepada orang lain ataupun kepada Tergugat;Bahwa Para Penggugat merasa heran bagaimana objek perkara bisaberalih kepada Tergugat berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 17Oktober 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Sei Tampang denganRegister Nomor : 593.2/1.437/ST/PEM/2011, tanggal 21102011 (ic.TurutTergugat I) dan disahkan oleh Camat Bilah Hilir (ic.Turut

Bahwa berdasarkan surat ganti rugi tanah tanggal 17 Oktober2011 diketahui oleh Kepala Desa Sei Tampang dengan NomorRegister 593.2/1/437/ST/PEM/2011 tanggal 21 Oktober 2011 (ic.Turut Tergugat 1) dan disahkan oleh Camat Bilah Hilir (ic. TurutTergugat Il) pada tanggal 21 Oktober 2011 register Nomor593.2/164/PEM/2011, luas tanah milik Tergugat yang diganti rugi dariAlm.

Tergugat 1) dandisahkan oleh Camat Bilah Hilir (ic.Turut Tergugat Il) pada tanggal 21Oktober 2011 dengan Nomor Register : 593.2/164/PEM/2011;Menimbang, bahwa rumusan Pasal 1365 Kitab UndangundangHukum Perdata disebutkan suatu perbuatan dapat dikwalifikasikansebagai perbuatan melawan hukum, apabila memenuhi halhal sebagaiberikut:1.

(lima ribu tujuh ratusempat puluh meter persegi) berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah tanggal17 Oktober 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Sei Tampang denganRegister Nomor : 593.2/1.437/ST/PEM/2011, tanggal 21102011(ic.Turut Tergugat 1) dan disahkan oleh Camat Bilah Hilir (ic.TurutTergugat Il) pada tanggal 21 Oktober 2011 dengan Nomor Register :593.2/164/PEM/2011;4. Menyatakan objek perkara seluas + 5740 M2?

Bahwa, tahun 2003 perusahaan milik Penggugat yang bernamaPT.Hijau Pryan Perdana (ic.Turut Tergugat II) mengembangkan usahapekebunan kelapa sawit ke Propinsi Sumatera Utara yakni berdasarkanSurat Permohonan tanggal 8 September 2003 #Nomor005/HPP/Labuhanbatu/ 2003 untuk luas area 6.000 Ha, dan ataspermohonan tersebut Turut Tergugat selaku Bupati Labuhanbatu telahmemberikan Izin Lokasi kepada Turut Tergugat II untuk Luas areal 5.150Ha yakni berdasarkan Surat Keputusan No.01 Tahun 2004 tanggal 30Januari

Bahwa seiring dengan adanya niat masyarakat yang ingindigantirugi tanah milik mereka kepada perusahaan milik Penggugat(ic.Turut Tergugat Il) maka Tergugat II telah melakukan gantirugi arealtanah masyarakat yakni guna pengembangan wilayah usaha perkebunankelapa sawit yakni sejak tahun 2006 hingga tahun 2007 yakni atas arealyang terletak di Desa Pasar Tiga Kecamatan Panai Tengah KabupatenLabuhanbatu Propinsi Sumatera Utara;5.

Bahwa, oleh karena gantirugi dan peralihnan hak yang dilakukanTurut Tergugat Il kepada Masyarakat dihadapan Turut Tergugat III danTurut Tergugat IV adalah sah menurut hukum, maka sangat wajar danpatut perusahaan milik Penggugat (ic.Turut Tergugat II) dinyatakansebagai Pembeli Beritikad baik, yang menurut ketentuan hukum yangberlaku harus dilindung;Catatan:1.

Menyatakan Penggugat adalah Pemegang Saham PerusahaanPT.Hijau Pryan Perdana (ic.Turut Tergugat II);Halaman 34PUTUSAN Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Rap5.

Bahwa, sebagaimana batasbatas dan letak koordinat tanahseluas 203 Ha tersebut ternyata jika dibanding dengan areal milikyang telah dibebaskan/digantirugi oleh perusahaan milikPenggugat (ic.Turut Tergugat II) maka dapat disimpulkan bahwabaik batasbatas areal serta letak titik koordinat yang dinyatakanTergugat dalam surat gugat adalah sangat berbeda dengan faktadan kenyataan, hal mana dilihat dari batasbatas areal yangdikuasai perusahaan milik Penggugat (ic.Turut Tergugat II) adalahsebagai berikut:

(Ic.Turut Tergugat), Notaris Kota Medan, adalah berlaku untukjangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 26 Maret 2014 sampaidengan tanggal 26 Maret 2015 ;Bahwa sehubungan modal yang dipergunakan sebagai modal usahaSPBU adalah dari Penggugat, maka Tergugat dan/atau Tergugat II berjanjiHal 3 dari 21 hal.

(Ic.Turut Tergugat), Notaris Kota Medan, maka sudah layak dansepantasnyalah untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagiPenggugat untuk menyatakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana yangdimaksud di dalam Akta Notaris No.1378/LEG/EW/III/2014, tertanggal 26Maret 2014, dengan Judul: Perjanjian Kerjasama, yang dibuat dihadapan Notaris Emmy Wilis,S.H.

(Ic.Turut Tergugat), Notaris KotaMedan, berakhir dan diakhiri, sampai pada saat Gugatan ini didaftarkan keKepaniteraan Pengadilan Negeri Medan ;Bahwa berdasarkan Pasal 21 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang berbunyi:Perangkat organisasi koperasi terdiri dari:a. Rapat Anggotab. Pengurusc.

(Ic.Turut Tergugat), Notaris Kota Medan,berakhir dan diakhiri;Menghukum Tergugat dan/atau Tergugat Il untuk membayar uangpaksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000, (satu juta Rupiah) setiapharinya apabila tidak mematuhi Putusan dalam perkara ini;Menghukum Tergugat , Tergugat Il dan Turut Tergugat supayamematuhi Putusan di dalam perkara ini;Menyatakan Putusan di dalam perkara ini dapat dijalankan serta mertameskipun diajukan Perlawanan, Banding maupun Kasasi (U/tvoorbaarbij voorraad);10.Menghukum Tergugat

Turut Tergugat tertanggal 18 oktober 2008 dan diketahui oleh Camat Sibolga Kota ic.Turut Tergugat Il, yang bertalian dengan Surat Penyerahan Ahli Warisdari Alm. Kamaluddin Hutabarat tertanggal 15 Juli 2009, SuratKeterangan Ahli Waris dari Alm. Kamaluddin Hutabarat tertanggal 23 Juli2009 serta Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm.

Turut Tergugat tertanggal 18 Oktober 2008 dan diketahui oleh Camat Sibolga Kota ic.Turut Tergugat Il, yang bertalian dengan Surat Penyerahan Ahli Warisdari Alm. Kamaluddin Hutabarat tertanggal 15 Juli 2009, SuratKeterangan Ahli Waris dari Alm. Kamaluddin Hutabarat tertanggal 23Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 321 K/Pdt/2020Juli 2009 serta Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm.

Thomas Ratulangi ic.Turut TermohonPeninjauan Kembali sebagai pembeli, didasarkan pada suatu kebohongankarena obyek sengketa yang dijual tersebut yang diakui seolaholah sebagaimilik Para Termohon Peninjauan Kembali padahal nyatanya obyek sengketaadalah milik orang lain;Bahwa sesuai bukti obyek sengketa adalah milik Pemohon PeninjauanKembali dibeli secara sah oleh Pemohon Peninjauan Kembalimelalui suami/orang tua Para Termohon Peninjauan Kembali almarhumSyamsul Hidayat dari Mohammad Soleh B.

505 PK/Padt/2018 Bahwa oleh karena dalam perkara a quo tidak diletakkan sita jaminan, makapetitum nomor 2 harus ditolak, begitu juga petitum nomor 8, karena tidakada buktibukti yang mendukung untuk menjatuhkan putusan serta mertamaka petitum nomor 8 juga harus ditolak;Dalam Intervensi: Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara pokok adalah milikPemohon Peninjauan Kembali (Penggugat), maka jual beli yang dilakukanoleh Para Termohon Peninjauan Kembali sebagai penjual kepada Ir.Thomas Ratulangi ic.Turut

, yang terletak di Jalan Mahkamah No. 1D/7,Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan (objek terperkara);Bahwa dengan demikian, jelas terbukti Penggugat adalah pemilik yang sah atassebidang tanah dan bangunan seluas 85 M2, yang terletak di Jalan MahkamahNo. 1 D/7, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan (objekterperkara), berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 813/Pasar Baru, tanggal 15April 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Medan (Ic.Turut Tergugat

TionarNurhayati Pakpahan) pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan apakahputusanputusan tersebut di atas sudah dilaksanakan oleh instansi yangberwenang untuk mencabut Sertipikat yang dalam hal ini adalah KantorPertanahan Kota Medan (Ic.Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/TurutTergugat) sebagai instansi yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 813/Pasar Baru tanggal 15 April 2003 atas nama Tionar Nurhayati Pakpahan (Ic.Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat);Bahwa padahal sejak adanya Putusan

,tertanggal 08 April 2009 dan sampai gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat (Ic.Tionar Nurhayati Pakpahan) yang telah didaftarkanke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 01 April 2010 hinggasaat sekarang ini tidak ada pernyataan bahwa Kantor Pertanahan Kota Medan(ic.Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat) sudah mencabutSertipikat Hak Milik No. 813/Pasar Baru tanggal 15 April 2003 atas nama TionarNurhayati Pakpahan (Ic.

Bima Desa Sawita ic.Turut Tergugat, yaitu :Bahwa, terhadap Kredit Macet PT. Bima Desa Sawita ic. Turut Tergugatdibawah kepemilikan dan pengurus lama ic. Tergugat IV dan Tergugat V,setelah PT. Bima Desa Sawita ic. Turut Tergugat dibawah kepemilikanHalaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Padt.G/2021/PN Mdnyang baru ic. Penggugat, akan dilakukanlah Restukturisasi antara pihakTergugat II dengan PT. Bima Desa Sawita ic.

Bima Desa Sawita ic.Turut Tergugat adalah1) PT. Sumber Sawit Subur ;2) PT. Sumber Sawit Subur Semesta ;* Pengurusnya/ Direktur Utama adalah tetap Tengku Bambang Yazid ;Bahwa, walaupun sejak tanggal 29042020 pemilik/oemegang saham PT.Bima Desa Sawita ic. Turut Tergugat tercatat dalam Perubahan AnggaranDasar nya adalah PT. Sumber Sawit Subur dan PT.

Bima Desa Sawita ic.Turut Tergugat dibawah managamen Tergugat IV dan Tergugat V ;Bahwa, perbuatan atau sikap Tergugat dan atau Tergugat II yaitu :+ Yang tidak memberitahukan secara transparan tentang kondisi yangsebenarnya Pabrik PKS tersebut dan Tergugat 1 atau Tergugat Ilmemberikan harapan kepada Penggugat bahwa, setelah PT. BimaHalaman 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pat.G/2021/PN MdnDesa Sawita ic.

Yani (ic.Turut Tergugat II), Sertifikat Deposito No. 1000150020268218, saldo per2 Juli 2020 senilai Rp. 1.500.000.000, (Satu milyar lima ratus juta rupiah)atas nama Oloan Binsar Sitorus;= Simpanan berupa uang di Bank Mandiri pada KCP Bank Mandiri MedanSisingamangaraja (ic. Turut Tergugat 1), Nomor Rekening 1060013822807 atas nama Oloan Binsar Sitorus;= Simpanan berupa uang di Bank Mandiri pada KCP Bank Mandiri MedanSisingamangaraja (ic.

Yani (ic.Turut Tergugat II), Sertifikat Deposito No. 1000150020268218, saldo per2 Juli 2020 senilai Rp. 1.500.000.000, (Satu milyar lima ratus juta rupiah)atas nama Oloan Binsar Sitorus;c. Simpanan berupa uang di Bank Mandiri pada KCP Bank Mandiri MedanSisingamangaraja (ic. Turut Tergugat 1), Nomor Rekening 1060013822807 atas nama Oloan Binsar Sitorus;d. Simpanan berupa uang di Bank Mandiri pada KCP Bank Mandiri MedanSisingamangaraja (ic.

Yani ic.Turut Tergugat Il dan merupakan hak dari AhliWaris Alm.

Bank Mandiri (Persero) Tok, CqBank Mandiri KCP (Kantor Cabang Pembantu) Medan Sisingamangaraja ic.Turut Tergugat dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tok, Cq Bank Mandiri KC(Kantor Cabang) Rantau Prapat A. Yani ic.Turut Tergugat Il, maka berdasarmenurut hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq.

Tergugat Il) yangdiperbuat dihadapan Notaris/PPAT Lie Na Rimbawan, SH, (ic.Turut Tergugat) di Medan;Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 626/Tanjung Sari,tanggal 921994 Surat Ukur No.564/1994 tanggal 2911994NIB.11106 terakhir terdaftar atas nama : Muhammad AbdulRauf, SE (ic.

Tergugat Il), yang diterbitkan oleh KantorPertanahan Kota Medan;Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 00696/2019(Peringkat I) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan KotaMedan, disertai lampiran Salinan Akta Pemberian HakTanggungan Nomor 592/2018 tertanggal 07 Nopember 2018yang diperbuat oleh Notaris/PPAT Lie Na Rimbawan, SH, (ic.Turut Tergugat) di Medan;Fotocopy Surat Peringatan Ke1 tertanggal 16 April 2019yang ditujukan kepada M. Abdul Rauf (ic.

Tergugat I) dengan Muhammad Abdul Rauf, SE (ic.Tergugat II) yang diperbuat dihadapan Notaris/PPAT Lie Na Rimbawan, SH, (ic.Turut Tergugat) tanpa persetujuan Penggugat selaku isteri yang sah dariTergugat Il maka harus dibatalkan, dengan demikian petitum angka 4 beralasanhukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 oleh karenapetitum angka 4 sudah dikabulkan maka perbuatan yang dilakukan olehTergugat I, Il dan IIl adalah perbuatan melawan hukum, sehingga petitum nomor3

,M.Kn(Ic.Turut Tergugat) selaku Notaris di Kabupaten Deli Serdangtentang Surat Keterangan Ahli Waris dari istri Penggugat JAP MINGTE (P.5);11.Bahwa dalam akta Notaris Nomor 17 yang dibuat dihadapatBELAHIM, SH.

Tergugat lI) (vide bukti bertanda T.T.I3), kemudian KantorPertanahan Kota Makassar (ic.Turut Tergugat I) memproses permohonan tersebut danberdasarkan hasil pemeriksaan lokasi menjelaskan bahwa tanah tersebut dipergunakanuntuk perkantoran dan memenuhi syarat untuk memperoleh hak guna bangunan,sebagaimana diuraikan dalam Konstatering Raport Nomor : 03/Konst/Pert/KM/2007,tanggal Februari 2007 (vide bukti bertanda T.T.I5), selanjutnya Kantor PertanahanKota Makassar (ic.Turut Tergugat Il) setelah semua

Tergugat Il) dikabulkan oleh Kantor Wilayah Badan PertanahanPropinsi Sulawesi Selatan (ic.Turut Tergugat Ill) melalui Surat Keputusan No. :550.2/10/03/5301/2007, tanggal 21 Februari 2007 (vide bukti bertanda T.T.I2)memberikan Hak Guna Bangunan kepada PT.

Kalla Inti Karsa telah mendapatkan pengesahan (persetujuan) dari MenteriDalam Negeri (ic.Turut Tergugat IV) melalui Surat Keputusan No. 593.53 947, tanggal20 Agustus (vide bukti bertanda T.T.I8), kemudian tanah Sertifikat Hak Pakai No.161/Panaikang tanggal 24 Februari 1997 tersebut beralin kepada PT.

Tergugat lI) (vide bukti bertanda T.T.I3), kemudian KantorPertanahan Kota Makassar (ic.Turut Tergugat I) memproses permohonan tersebut danberdasarkan hasil pemeriksaan lokasi menjelaskan bahwa tanah tersebut dipergunakanuntuk perkantoran dan memenuhi syarat untuk memperoleh hak guna bangunan,sebagaimana diuraikan dalam Konstatering Raport Nomor : 03/Konst/Pert/KM/2007,tanggal Februari 2007 (vide bukti bertanda T.T.I5), selanjutnya Kantor PertanahanKota Makassar (ic.Turut Tergugat I) setelah semua

Tergugat Il) dikabulkan oleh Kantor Wilayah Badan PertanahanPropinsi Sulawesi Selatan (ic.Turut Tergugat Ill) melalui Surat Keputusan No. :550.2/10/03/5301/2007, tanggal 21 Februari 2007 (vide bukti bertanda T.T.12)memberikan Hak Guna Bangunan kepada PT.

Kumala Dewi Santoso (ic.Turut Tergugat Il dalam gugatan Penggugat) yang dalam perkaragugatan Penggugat juga dijadikan dasar hak untuk menggugatTergugat dalam perkara yang diperiksa saat ini;Bahwa jika benar yang didalilkan Penggugat berhak atas bidang tanahobjek perkara dalam perkara nomor: 272/Pdt.G/2015/ PN. Jkt.

Suzanna Warmin (ic.Turut Tergugat II), seluas: 4.745 m2 dan sertifikat HGB no. 81/ RawaBuaya, Gambar Situasi No. 3032 / 1973, tanggal 20 Nopember 1973,atas nama Kumala Dewi Santoso (ic. Turut Tergugat I), seluas: 18.435m2, dimana dalam gugatan Penggugat juga mendasarkan gugatannyasesual sertifikat hak dan atas nama Turut Tergugat dan TurutTergugat Il dan bukan atas nama Penggugat;6. Bahwa demikian berdasarkan putusan Pengadilan NegeriJakarta Barat nomor: 272/Pdt.G/2015/ PN. Jkt.

Suzanna Warmin (ic.Turut Tergugat II), seluas: 4.745 m2 dan sertifikat HGB no. 81/ RawaBuaya, Gambar Situasi No. 3032 / 1973, tanggal 20 Nopember 1973,atas nama Kumala Dewi Santoso (ic. Turut Tergugat I), seluas: 18.435m2;8.

Turut Tergugat III) jugaHalaman 4 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Sbr.belum mengemukakan terbuka kepada publik atau masyarakat umumkhususnya Masyarakat Kabupaten Cirebon sehingga sikap Tergugat (ic.Turut Tergugat Ill) ini bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan gPERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2017TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHANUMUM NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENCALONAN PEMILIHANGUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,DAN

Turut Tergugat III) menyembunyikanstatusnya sebagai mantan terpidana berdasarkan 2 (dua) PutusanPengadilan Militer Tinggi Il Jakarta yaitu Nomor : PUT/35K/PMTIWAD/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 dan Nomor : 31K/PMTIWAD/VII/2012 pada tanggal 23 November 2012 dimana keduaputusan a quo telah berkekuatan hukum tetap, terbukti Tergugat (ic.Turut Tergugat III) juga belum mengemukakan secara terbuka kepadapublik atau masyarakat umum khususnya Masyarakat KabupatenCirebon sehingga sikap Tergugat (ic.

TurutTergugat Ill) pada saat pendaftaran belum selesai menjalanimasa pidananya selama 5 (lima) tahun sebagaimanadiamanatkan oleh Pasal 4 ayat (1) huruf g Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Jo Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013, karena Tergugat (ic.Turut Tergugat Ill) baru selesai menjalani masa pemidanaannyaselama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan sementara dalampasal 4 ayat (1) huruf g PKPU no. 15 tahun 2017 jo PKPU no. 3tahun 2017 diatur minimal (paling singkat

Pengumuman No.889/2018 yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan MelawanHukum karena masih dipermasalahkan secara hukum dan masih dalamproses persidangan atau belum ada Putusan berkekuatan hukumtetap (inkracht van gewijsde) maka harus berada pada status quo,oleh karena itu hendaknya semua pihak tidak boleh menidaklanjutiSK No. 063/2018 dan Pengumuman No. 889/2018 termasuk TurutTergugat Il untuk tidak menyampaikan usulan pengesahanpengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih (ic.Turut

Turut Tergugat Il untuk tidak menyampaikan usulan pengesahanpengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih (ic.Turut Tergugat Ill dan Turut Tergugat IV) kepada Menteri DalamNegeri melalui Gubernur Jawa Barat (Turut Tergugat I).2. Turut Tergugat (Gubernur atau Menteri Dalam Negeri atauPresiden Republik Indonesia) tidak melakukan pelantikan pasangancalon Bupati dan Wakil Bupati terpilih (ic.

Turut Tergugat II);Halaman 3 Putusan Nomor 86/Pdt/2019/PT MDNBahwa, tahun 2003 perusahaan milik Penggugat yang bernama PT.Hijau Pryan Perdana (ic.Turut Tergugat Il) mengembangkan usahaPekebunan Kelapa Sawit ke Propinsi Sumatera Utara yakni berdasarkanSurat Permohonan tanggal 8 September 2003 #Nomor005/HPP/Labuhanbatu/ 2003 untuk luas area 6.000 Ha, dan ataspermohonan tersebut Turut Tergugat selaku Bupati Labuhanbatu telahmemberikan Izin Lokasi kepada Turut Tergugat Il untuk Luas areal 5.150 Hayakni

berdasarkan Surat Keputusan No.01 Tahun 2004 tanggal 30 Januari2004, yang kemudian Izin Lokasi dirubah dengan Surat Keputusan BupatiNo.19 Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006, yakni menjadi areal 4.280,27Ha;Bahwa seiring dengan adanya niat masyarakat yang ingin digantirugitanah milik mereka kepada Perusahaan milik Penggugat (ic.Turut TergugatIl), maka Tergugat II telah melakukan gantirugi areal tanah masyarakat yakniguna pengembangan wilayah usaha perkebunan kelapa sawit yakni sejaktahun 2006 hingga

Turut Tergugat Il), yakni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhan BatuNo. : 19 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan UsahaPerkebunan Kelapa Sawit PT.Hijau Pryan Perdana tanggal 29 Desember 2006 jo.Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu No. : 01 Tahun 2004 tentang PemberianIzin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT.Hijau PryanPerdana tanggal 30 Januari 2004;Dan juga sehubungan perluasan areal usaha dari PT.Hijau Pryan Perdana(ic.Turut Tergugat Il) tersebut sudah

Turut Tergugat II);Menyatakan secara hukum proses ganti rugi yang dilakukan oleh Perusahaanmilik Penggugat (ic.Turut Tergugat Il) atas lahan perkebunan seluas 203 Hayang terletak di Desa Pasar Tiga, Kecamatan Panai Tengah, KabupatenLabuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, dan dengan batasbatas: Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik lahan Masyarakat; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik lahan Masyarakat;dan TanahPT.HPP; Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Hutan Negara; Sebelah Barat

berbatas dengan tanah milik Jalan Desa;adalah sah secara hukum dan karenanya mempunyai kekuatan hukum yangmengikat dan dengan sendiri lahan (defacto dan dejure) adalah milikPerusahaan milik Penggugat;Menyatakan Perusahaan milik Penggugat (ic.Turut Tergugat II) adalah PembeliBeritikad baik yang secara ketentuan hukum yang berlaku wajib dilindungi;Menyatakan perbuatan Tergugat/orang badan hukum yang terkait yang masihmengusai serta mengusahai tanah terperkara adalah merupakan perbuatanmelawan hukum

Tentang Error In Persona :Bahwa jual beli tanah dan rumah (objek sengketa) dariyang bernama Agung Sinaga atau disebut juga AgungPratidina (Turut Tergugat Il) kepada Zefri Dani Barus (ic.Turut Tergugat 1!)

oleh karena subjek yang bertindak sebagai penjualadalah yang bernama Agung Sinaga, atau disebut juga AgungPratidina Sinada, dalam akta jual beli mana denganmenggunakan sebutan nama : lkrak Rahmad Agung Sinaga,adalah suatu fakta hukum telah terjadi kKeadaan yang error inpersona atas subjek yang berwenang bertindak sebagai penjualmaka secara juridis bahwa akta jual beli sebagai produk darisubjek yang error in persona adalah cacat hukum ;Bahwa dengan demikian juga jaul beli oleh Zafri Dani Barus (Ic.Turut

Hutabarat)pada kenyataannya tidak pernah memperkarakantentang pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 816/Pasar Baru tanggal 15 April 2003, yang dikeluarkanoleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan (ic.Turut' Termohon Kasasi/Turut Terbanding/TurutTergugat) atas sebidang tanah dan bangunan seluas88 M?, yang terletak di Jalan Pekantan Nomor 16,Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Kota,Kota Medan;Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat (ic.Ivan Jerry H.

Nomor 759 K/PDT/2012dengan Surat Ukur Nomor 38/Pasar Baru/2002, yangditerbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan (ic.Turut' Termohon Kasasi/Turut Terbanding/TurutTergugat), dengan batasbatas sebagai berikut:e Sebelah Utara berbatas dengan tanah danbangunan H. Chaidir Muchtarudin;e Sebelah Timur berbatas dengan JalanPekantan;e Sebelah Selatan berbatas dengan tanah danbangunan H. SB Yatim;e Sebelah Barat berbatas dengan tanah danbangunan Sihombing;.

,M.Kn Ic.Turut Tergugat batal demi Hukum dengan segala akibat Hukumnya ;5. Menghukum TERGUGATI dan TERGUGATII untuk membayarsecara tunai, seketika dan tanggung renteng kepada PENGGUGATI danPENGGUGATII kerugian materil dan immaterial sebesarRp.5.000.000.000, (Lima Milyar Rupiah);6. Menghukum TERGUGATI dan TERGUGATII untuk membayarUang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000, (Satu Juta Rupiah)perhari kepada PENGGUGAT!

Menyatakan dalam hukum: Surat penyerahan tertanggal 28 Oktober 2001 dari Osmar Butarbutar(ic.Turut Tergugat ) kepada Penggugat (/c.Nelson Butarbutar); Surat keterangan tanah nomor: 593.3/48/2001 tertanggal 01 November2001 atas nama Nelson Butarbutar, yang diperbuat oleh PemerintahKabupaten Labuhan Batu dalam hal ini Kepala Desa Asam JawaKecamatan Torgamba;Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 2189 K/Pdt/2011 Surat ganti rugi tertanggal 04 Desember 1990 dari M.

)untuk mematuhi segala isi putusan dalam gugat balik (rekonvensi) tersebut;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapattelah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 19/Pdt.G/2009/PN.RAP. tanggal16 April 2010 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat Il untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan dalam hukum: Surat penyerahan tertanggal 28 Oktober 2001 dari Osmar Butarbutar(ic.Turut