Shimei ElectrikIndonesia beralamat di Kawasan Industri MM 2100 Blok O3 Cibitung Bekasitentang kenaikan uang transport sebesar 20 % yang berlaku sejak tanggal 1Agustus 2003 kepada Pekerja ; Mewajibkan Pengusaha PT.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan putusan yang baruyang isinya menyatakan menolak tuntutan kenaikan uang transport PUKSPEE SPMI PT. Shinmei Elektric Indonesia, beralamat di Kawasan IndustriMM 2100 Blok O3 Cibitung bekasi ;4. Menjadikan Penetapan Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakartatanggal 16 Februari 2004 tentang penundaan pelaksanaan putusan Tergugatdalam sengketa ini tetap sah dan berlaku sampai adanya putusanpengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;5.

Keputusan sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang No. 5 Tahun 1986, sehingga putusan Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut tidak dapat dijadikan obyek gugatan di Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta.Jadi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untukmenilai putusan Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut ;Dari Segi Materi :1.Bahwa tuntutan kenaikan uang transport yang diajukan oleh PUK SPEESPMI PT.

Bahwa secara umum karena adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyaktersebut, ongkos angkutan mengalami kenaikan ratarata antara 20 % 30%, Oleh karena itu wajar apabila Serikat Pekerja sebagai organisasikaryawan menuntut Termohon Kasasi/Penggugat (Pengusaha) agar uangtransport karyawan tersebut dinaikkan ;Bahwa menurut keterangan Serikat Pekerja, Termohon Kasasi/Penggugat(Pengusaha) pernah menyanggupi untuk memberikan tambahan danasebesar Rp. 10.000, kepada setiap karyawan dan hal tersebut barudirealisasi

Bahwa sesuai dengan putusan Pemohon Kasasi/Tergugat, TermohonKasasi/Penggugat hanya diwajibkan memberikan kenaikan uang transporttersebut hanya sebesar 20 %, berarti sebesar 20 % x Rp. 30.000, = Rp.6.000,/oulan, sehingga uang transport yang akan dibayarkan olehTermohon Kasasi/Penggugat kepada masingmasing karyawan sebesar Rp.36.000, untuk ongkos pergi pulang selama sebulan dri rumahnya ketempattempat jemputan dan hal ini sebenarnya belum mencukupi ;7.

/184/420.406/2003 tanggal 28 Februari 2003 atas nama EKAWATI danSK Kenaikan Pangkat Nomor 823.2/474/35.73.403/2006 tanggal 20Maret 2006 atas nama EKAWATI dan SK Calon Pegawai NegeriSipil Nomor 813.2/125/420.406/2002 tanggal 10 April 2002 atasnama EKAWATI dan Surat Kenaikan Gaji Berkala Nomor822.3/522/35.73.403/2010 tanggal 22 Februari 2010 atas namaEKAWATI;43.Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Nomor 821.13/142/042/2000 tanggal 16 Februari 2000 atas nama ESTI AMAMI danSK Kenaikan Pangkat Nomor

/187/420.406/2003 tanggal 28 Februari 2003 atas nama VERAWATI danSK Kenaikan Pangkat Nomor 823.2/475/35.73.403/2006 tanggal 20Maret 2006 atas nama VERAWATI dan SK Calon Pegawai NegeriSipil Nomor 813.2/121/420.406/2002 tanggal 10 April 2002 atasnama VERAWATI dan Surat Kenaikan Gaji Berkala Nomor822.3/400/35.73.403/2010 tanggal 7 Februari 2010 atas namaVERAWATI;48.Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Nomor 821.12/184/420.406/2003 tanggal 28 Februari 2003 atas nama FAHRUDIN danSK Kenaikan Pangkat

/2002 tanggal 23Januari 2002 atas nama ITA RAMADANI dan Surat Kenaikan GajiHal. 22 dari 34 hal.

No. 2040 K/Pid.Sus/2018dan Surat Kenaikan Gaji Berkala Nomor 822.3/360/35.73.403/2010tanggal 2 Februari 2010 atas nama INDRA HARTANTO;77.Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Nomor 821.12/184/420.406/2003 tanggal 28 Februari 2003 atas nama SLAMETSANTOSO dan SK Kenaikan Pangkat Nomor 823.2/474/35.73.403/2006 tanggal 20 Maret 2006 atas nama SLAMETSANTOSO dan SK Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor 813.2/125/420.406/2002 tanggal 10 April 2002 atas nama SLAMETSANTOSO dan Surat Kenaikan Gaji Berkala Nomor

KARINA SARI dan Surat Kenaikan GajiBerkala Nomor 822.3/412/35.73.403/2010 tanggal 27 Februari2010 atas nama KARINASARI;82.Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Nomor 821.12/183/420.406/2003 tanggal 28 Februari 2003 atas nama SELLAANDRIANI dan SK Kenaikan Pangkat Nomor 823.2/474/35.73.403/2006 tanggal 20 Maret 2006 atas nama SELLAANDRIANI dan SK Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor 813.2/110/420.406/2002 tanggal 10 April 2002 atas nama SELLA ANDRIANIdan Surat Kenaikan Gaji Berkala Nomor 822.3/21 1/

Menyatakan Perbaikan Taraf Hidup (PTH) sebagai salah satu komponen utama kenaikan gaji pokok tahun 2016;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar Kenaikan Gaji Pokok Tahun 2016 sebesar 14,61% ( empat belas koma enam puluh satu persen ) terhitung mulai bulan April 2016 dengan perincian : - Inflasi sebesar 3,61% ;- Kenaikan Berkala sebesar 3,00%;- Perbaikan Taraf Hidup sebesar 8,00%; 4.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat yang timbul akibat adanya total Kenaikan Gaji Pokok Tahun 2016 sebesar 14,61% ( empat belas koma enam puluh satu persen ) ;5.

Bahwa kenaikan gaji pokok Tahun 2016 terdiri dari 3 (tiga)komponen utama yaitu PTH, Inflasi Badan Pusat Statistik (BPS)Provinsi DKI Jakarta dan kenaikan berkala;2.

Bahwa sesungguhnyanilai kenaikan gaji pokok bagi seluruh pekerjapada Tergugat adalah ada pada komponen PTH, karena prosentasePTH yang riil menjadi komponen untuk memperbaiki taraf hiduppekerja. Kenaikan Inflasi pada hakekatnya adalah penyesuaianterhadap kenaikan barang dari tahun sebelumnya, sedangkankenaikan berkala adalah kenaikan yang berdasarkan penilaianprestasi masingmasing pekerja;5.

Bahwa besaran kenaikan PTH sebagai salah satu komponen utamakenaikan gaji pokok sangat berpengaruh terhadap besaran nilaitotal kenaikan gaji pokok setiap tahunnya;6.

kenaikan gaji yang dimintakaryawan sekitar 15%, hal ini tidak bisa diartikan wajar atau tidak wajarkarena perhitungan kenaikan gaji tidak bisa hanya dihitung daripersentasekenaikan gaji, tetapi berapa jumlah gaji secara real yangdikeluarkan dan berapa jumlah gaji setelan kenaikan.

berunding maka kewajaran kenaikan upah itudisepakati kedua belah pihak.Bahwa Sejauh yang diteliti oleh ahli adalah upah minimum kota/kabupaten dan upah minumum sekioral.Bahwa Kenaikan upah di perusahaan ini dengan indikator inflasi,kenaikan berkala dan perbaikan taraf hidup, sedangkan yangdiperselisinkan adalah kenaikan taraf hidup.Bahwa ahli belum pernah meneliti mengenai kenaikan taraf hidup,sehingga belum tahu mengenai indikator mengenai kenaikan taraf hidupitu apa.Bahwa ahli pernah meneliti

Menyatakan batal Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat Nomor W21.KP.04.04-856, tanggal 3 Mei 2016 perihal Usul Kenaikan Pangkat Pilihan Biasa atas nama Sofian Hadi Sasmita, Amd. IP,S.H. ; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat Nomor W21.KP.04.04-856, tanggal 3 Mei 2016 perihal Usul Kenaikan Pangkat Pilihan Biasa atas nama Sofian Hadi Sasmita, Amd.

kenaikan pangkat tersebut.

Halaman 16dari 5917periode kenaikan pangkat April 2016 sebagaimana dimaksud di atas, akantetapi informasi mengenai tindaklanjut permohonan kenaikan pangkat yangdiajukan PENGGUGAT tersebut tidak kunjung datang. Hal ini sangatbertolak belakang dengan rekan kerja PENGGUGAT yang bernama !

kerjanya yangbernama DEWA GDE ARIMBAWA yang juga mengajukan Usul/Permohonan Kenaikan Pangkat Reguler.

Halaman 40dari 5941 Bahwa adalah teman Penggugat yang usulan kenaikan pangkatnyadiusulkan bersamaan dengan Penggugat 5 990 = Bahwa usulan kenaikan pangkat untuk saksi adalah dari IVb ke IVc, denganjenis kenaikan pangkat reguler ;== Bahwa saksi tidak paham mengenai jenisjenis kenaikan pangkat, yangsaksi ketahui hanya jenis kenaikan pangkat reguler saja ; Bahwa semua syarat kenaikan pangkat saksi serahkan seluruhnya padabaguan TU dan saksi tidak mengetahui apakah usulan tersebut diantaralangsung atau

Normconditio (kondisi norma) : Usul kenaikan pangkat tidak diproseskarena melebihi batas waktu yang ditentukan;.

Menyatakan Perbaikan Taraf Hidup (PTH) sebagai salah satu Komponenutama kenaikan gaji pokok tahun 2016;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar Kenaikan Gaji PokokTahun 2016 sebesar 14,61% (empat belas koma enam puluh satupersen) terhitung mulai bulan April 2016 dengan perincian : Inflasi sebesar 3,61%; Kenaikan Berkala sebesar 3,00%; Perbaikan Taraf Hidup sebesar 8,00%;4.

Bahwa sebagaimana dipertimbangkan Judex Facti dasar hukummenetapkan kenaikan gaji pokok tahun 2016 sebesar 14, 61 % adalahberdasarkan rasa keadilan karena kenaikan gaji pokok tahun 2016 haruslebih tinggi dari tahun 2014 sebesar 13 %, dan tahun 2015 sebesar12,43%;2. Bahwa kenaikan gaji pokok setiap tahun a quo terdiri atas komponen,kenaikan inflasi, kenaikan berkala, dan perbaikan taraf hidup (PTH);3.

Nomor 24 PK/Pdt.SusPHI/2018dengan belum sepakat mengenai besaran kenaikan PTH, sedangkanuntuk komponen lainnya telah tercapai kesepakatan, inflasi 3,61 %,kenaikan berkala 3,00 5, (vide surat gugatan Para Penggugat/pekerja);5.

Bahwa kenaikan PTH setiap tahunnya dituangkan dalam PerjanjianBersama (PB), dari hasil perundingan antara pengusaha dengan parapekerja/wakilnya sebagaimana kenaikan tiga tahun terakhir, tahun 2013,2014, 2015, sehingga terhadap kenaikan PTH 2016 belum tercapaikesepakatan dalam PB;6. Bahwa sesuai bukti P14/T14B, P15/T15A, P16, kenaikan PTH, tahun2013 sebesar 2,11%, tahun 2014 sebesar 2,20%, tahun 2015 sebesar2,02%, atau ratarata kenaikan PTH tiga tahun terakhir adalah 2,2%;7.

Menyatakan kenaikan Perbaikan Taraf Hidup (PTH) tahun 2016sebesar 3,30%;3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada ParaPenggugat Kenaikan Gaji Pokok Tahun 2016 sebesar 9,91%(sembilan koma sembilan puluh satu persen) terhitung mulai bulanApril 2016 dengan perincian : Inflasi sebesar 3,61%; Kenaikan Berkala sebesar 3,00%; Perbaikan Taraf Hidup sebesar 3,30%;4.

DALAM KONPENSI ; ------------------------------------------------------------------------------- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ---------------------------------- Menyatakan perbuatan Tergugat menetapkan upah tanpa menghiraukan permohonan bipartite dari PUK SP KEP SPSI PT King Halim Jewelry adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang undang Ketenagakerjaan; --------------------------------------------------------------------------------- Menetapkan kenaikan

upah Penggugat sama seperti Karyawan yang lain sebesar Rp 466.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013; ----------------------------------------------------------------- Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan kenaikan upah Penggugat sejak bulan Januari 2013 sampai dengan Nopember 2013 sebesar Rp 2.563.000,- (Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan perincian Rp 233.000,- x 11 bulan; ----------------------------------------------

KING HALIM JEWELRY mengajukan permohonanbipartit kedua tanggal 23 Januari 2013 untuk bipartit tanggal 8 Pebruari3 Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 Tergugat mengumpulkan superviser dan perwakilankaryawan di ruang makan karyawan menyampaikan pengumuman kenaikan upah tahun 2013sebagai berikut : Kenaikan upah tahun 2013 adalah selisih antara UMKtahun 2013 dengan UMK tahun 2012 (Rp. 1.700.000, Rp. 1.234.000,) sebesar Rp. 466.000,(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah), Kenaikan tersebut berlaku bagi

Apakah adil terhadap pekerja yang rajin dan pekerja yangsering absent / mangkir diberikan kenaikan upah yang sama?

perkembangan usahaPenggugat Rekonpensi pada khususnya ;Bahwa kenaikan upah terhadap karyawan untuk tahun 2013 adalah didasarkan padaevaluasi penilaian dan tingkat kehadiran dan mengakibatkan beberapa karyawan tidakmemperoleh kenaikan sebagaimana karyawan yang mempunyai nilai evaluasi dan tingkatkehadiran yang baik.

Tergugat Rekonpensiharuslah dihukum untuk taat pada keputusan kenaikan upah yang telah ditetapkan PenggugatRekonpensi ; Bahwa setelah diberikan kenaikan Tergugat Rekonpensi bukannya melakukan introspeksitetapi justru terus menerus mempersoalkan keputusan perusahaan tersebut.

28 Pebruari 2003 atas namaAGUNG SUSILO dan SK ~ Kenaikan Pangkat nomor823.2/475/35.73.403/2006 tanggal 20 Maret 2006 atas namaAGUNG SUSILO; Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil nomor821.13/144/042/ 2000, tanggal 16 Pebruari 2000 atas namaANGGA PRABOWO dan SK Kenaikan Pangkat nomor823.3/264/35.73.403/2011 tanggal 20 Maret 2011 atas nama ANGGA PRABOWO;Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil nomor: 821.13/142/042/2000, tanggal 16 Pebruari 2000 atas nama FIA MAHAYANI, SEdan SK Kenaikan Pangkat nomor

atas namaFITA MARDIANA dan SK Kenaikan Pangkat nomor823.3/400/35.73.403/2011 tanggal 20 Maret 2011 atas nama FITA MARDIANA ;Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil nomor821.12/187/420.406/ 2003, tanggal 28 Pebruari 2003 atas namaDILLA IRWANI dan SK Kenaikan Pangkat nomor : 823.3/294/35.73.403/2011 tanggal 20 Maret 2011 atas nama DILLA IRWANI ;Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil nomor : 821.12/187/420.406/ 2003, tanggal 28 Pebruari 2003 atas nama NOVITAHAPSARI dan SK Kenaikan Pangkat nomor :

nama SUYITNOdan surat kenaikan gaji berkala nomor 822.3/428/35.73.403/ 2010,tanggal 12 Januari 2010 atas nama SUYITNO.

dan surat kenaikan gaji berkala nomor822.3/552/35.73.403/2010, tanggal 12 Januari 2010 atas namaRIFA SANTIANA.

28 pebruari 2003 atas namaEKAWATI dan SK kenaikan pangkat nomor823.2/474/35.73.403/2006 tanggal 20 Maret 2006 atas namaEKAWATI dan SK calon Pegawai Negeri Sipil nomor813.2/125/420.406/2002, tanggal 10 April 2002 atas namaEKAWATI dan surat kenaikan gaji berkala nomor 822.3/522/35.73.403/2010, tanggal 22 Pebruari 2010 atas nama EKAWATI; Surat pengangkatan Pegawai Negeri Sipil nomor821.13/142/042/2000, tanggal 16 pebruari 2000 atas nama ESTIAMAMI dan SK kenaikan pangkat nomor823.3/1831/35.73.403/2007

Foto Copy legalisir surat persetujuan kenaikan pangkat dari BKN atas nama Drs. Sudjiharto, dkk.5. Foto Copy legalisir surat Keputusan Bupati Banyuwangi tentang kenaikan pangkat atas nama Drs. Sudjiharto, dkk.6. Foto Copy legalisir surat pernyataan melaksanakan tugas a.n H.R. Bambang Soebagijo, dkk.7. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs.

Banyuwangi, jabatan baru Kasi Pemerintahan Kelurahan Kampung Mandar Kabupaten Banyuwangi.30. 1 lembar surat usulan kenaikan pangkat pilihan atas nama sdr. Drs. Mashud Imra NIP. O10 086 070 dkk. 2 orang, nomor x.823.3//439.203/ 2001 tanggal ... Pebruari 2001 beserta lampirannya kepada Gubernur Jatim.31. 1 lembar surat usulan kenaikan pangkat pilihan atas nama sdr. H. Asma'i Hadi NIP. 510 055 097 dkk 11 orang, nomor x.823.3//439.203/2001 tanggal ...

Pebruari 2001 beserta lampirannya kepada Gubernur Jatim.32. 1 lembar surat usulan kenaikan pangkat reguler PNS DPK atas nama sdr. HM. Soepomo, SH NIP. 010 135 516, nomor x.823.3//439.203/2001 tanggal ... Pebruari 2001 beserta lampirannya kepada Gubernur Jatim.33. 1 lembar surat BKN tanggal 29 Nopember 2006 No. D II 26-12/Ko/24-10/51 perihal pembatalan nota persetujuan kepada BKN tentang kenaikan pangkat pilihan atas nama Drs. H.

Sudjiharto NIP 510070598 dkk (l8 orang).34. 39 dus dokumen dan surat-surat terkait dengan pembayaran gaji dan tunjangan jabatan terhadap 364 PNS yang menjabat sebagai Plt termasuk didalamnya 18 PNS yang kenaikan pangkatnya direkayasa, sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2008.Diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Banyuwangi untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;6. Membebankan biaya perkara kepada negara ;

Pemerintah No. 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PegawaiNegeri Sipil :1.

Untuk Kenaikan pangkat diantaranya UU No 43 Th 1999, PP no 99Th 2000 yo PP 12 Th 2002 tentang kenaikan pangkat PNS.b. Untuk kenaikan dalam jabatan PP 100 Th 2000 Yo PP 13 Th 2002tentang pengangkatan dalam jabatan PNS.c.

Berdasarkan PP No 12 tahun 2002 kenaikan pangkat dalamsetahun hanya dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada bulan Aprildan Oktober saja.Bahwa PNS bisa naik pangkat berdasarkan PP No 99 tahun 2000tentang kenaikan pangkat PNS adalah Kenaikan pangkat Reguler dalampasal 6 s/d 8, Kenaikan pangkat Pilihan dalam pasal 9 s/d 21, Kenaikan2626pangkat Anumerta dalam pasal 22 s/d 26, Kenaikan pangkatPengabdian dalam pasal 27 s/d 29.

pangat PNS yangbersangkutan.e Yang mengonsep Surat Keputusan Bupatitentang kenaikan pangkat adalah dari BKDbagian Mutasi melalui Sekda.Bahwa persyaratan Kenaikan Pangkat untuk PNS antara lain :a.

Untuk Kenaikan pangkat diantaranya : UU No 43 Th 1999, PP no99 Th 2000 yo PP 12 Th 2002 tentang kenaikan pangkat PNS.b. Untuk kenaikan dalam jabatan : PP 100 Th 2000 jo PP 13 Th 2002tentang pengangkatan dalam jabatan PNS.c.

kenaikan pangkat Penggugat sama artinya dengan Tergugattidak melaksanakan kewajiban yang diberikan oleh Negara kepadaTergugat ;Bahwa untuk menindaklanjuti usulan kenaikan pangkat Penggugat darigolongan N/a ke W/b, Penggugat sudah melakukan berbagai upayapendekatan, berkirim surat secara pribadi kepada Tergugat.

agar masalah kenaikan pangkat saya (Penggugat)dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

B777/0.5/Cp.3/03/2007, telah mengajukanpermohonan kenaikan pangkat atas nama Mochammad Hani, SH.Nip. 2300143500 kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan danberkas Permohonan kenaikan Pangkat tersebut diterima oleh BiroKepegawaian pada tanggal 11 April 2007 ;b.

pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil(PNS) berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PegawaiNegeri Sipil sehingga diterimanya permohonan kenaikan pangkatPenggugat oleh Biro Kepegawaian pada tanggal 11 April 2007menjadikan Penggugat berasumsi bahwa Penggugat seharusnyamendapat SK kenaikan pangkat pada 1 Oktober 2007, danapabila pada tanggal 1 Oktober 2007 Jaksa Agung tidakmenerbitkan SK Kenaikan

Ternyata segala upaya Pemohon Kasasi ditanggapi olehKejaksaan Tinggi dan usulan kenaikan pangkat Pemohon Kasasiditeruskan ke Kejaksaan Agung dengan suratnya No. B1876/CP.3/08/2004 tanggal 20 Agustus 2004 ;Dan ternyata oleh Kejaksaan Agung Usulan Kenaikan PangkatPemohon Kasasi dari V/a ke IV/b No.

Menyatakan bahwa kenaikan upah berdasarkan kesepakatan tanggal 18 Januari 2016 dengan formula : Upah 2016 = Upah 2015 + selisih UMK (UMSK II 2016 UMSK I 2015) + TMK + delta Prestasi adalah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.3. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara sebesar Rp. 406.000,- (Empat ratus enam ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan kesepakatan kenaikan upah 2016 tertanggal 18 Januari2016 tersebut maka terhitung mulai 1 Januari 2016 karyawan PT.

Bahwa kenaikan upah yang telah diberikan oleh perusahaan kepadaPENGGUGAT dengan masa kerja satu tahun atau lebih, sudah di sesuaikandengan formula/rumus kenaikan upah yang berlaku diperusahaan selamabertahuntahun dan hal itu telah diterima oleh para pekerja tanpa gejolak.Rumus kenaikan upah tersebut bukan hanya selisin UMK lama dengan UMKbaru, tetapi ada penambahan Tunjangan Masa Kerja dan Prestasi, sehinggatotal kenaikan yng diberikan oleh perusahaan kepada masingmasing pekerjalebih besar dari selisin

UMK.Bahwa Formula kenaikan upah sejak tahun 2012 yang telah disepakati denganPENGGUGAT selalu berdasarkan pada selisih kenaikan UMK bukan %(prosentase) kenaikan UMK yaitu : Tahun Formula 2012 Gaji Baru = ( GLTM 2011)+Konstanta+TM 2012+TP 2012 2013 Gaji Baru = Gaji 2012 + SUMK + TMK 2104 Gaji Baru = Gaji 2013 + SUMK + TMK + TP 2015 Gaji Baru = Gaji 2014 + SUMK + TMK + TP 2106 Sudah disepakati dengan SPSIGaji Baru = Gaji Lama+ SUMK + TMK + TP *) SUMK = Selisih kenaikan UMK.......0..00.. eee BUKTI

Jadi tidak benar TERGUGAT memberikan kenaikan upah kepada Putusan No. 100/Pdt.SusPHI/2016/PN.Bdg Hal 42 15.TERGUGAT nilainya lebih rendah dari Peraturan perundang undangan yangberlaku ;Bahwa PENGGUGAT menyatakan dalam perundingan kenaikan upah untuktahun 2016 tidak tercapai kesepakatan adalah tidak benar dan bohong, karenasebenarnya telah tercapai kesepakatan kenaikan upah 2016 antara serikatpekerja dan perusahaan dan TERGUGAT telah membayarkan kenaikan upahtersebut mulai Januari 2016 sampai sekarang

kenaikan upah tahun 2016 sudah diumumkanManajemen melalui papan pengumuman ; Bahwa pada kenaikan gaji tahun 2016, pola kenaikan gaji sama sepertikenaikan tahun 2015 yaitu selisin UMSK plus tunjangan masa kerja dandelta prestasi ;Keterangan saksi Wan Andri, yaitu sebagai berikut : Bahwa saksi telah bekerja di perusahaan selama 20 tahun ; Putusan No. 100/Pdt.SusPHI/2016/PN.Bdg Hal 53 Bahwa saksi mengetahui ada kenaikan upah tahun 2016 setelah adapengumunan yang ditempelkan di mading ; Bahwa saksi

Menetapkan barang bukti berupa : - 7 (tujuh) lembar surat usulan kenaikan pangkat asli milik Muhammad Syahdin Daulay, S. Pd, I, MM tetap terlampir dalam berkas perkara ;5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Menyatakan barang bukti berupa :e 7 (tujuh) lembar surat usulan kenaikan pangkat asli milik Muhammad SyahdinDaulay, S. Pd, I, MM dirampas untuk dimusnakan4.

I telahnaingkan dan SK kenaikan pangkatnya telah keluar dan saksi spontanterkejut dan menjumpai Sdri Nelli di Kantor Dinas dan melihat suratusulan kenaikan pangkat tersebut dan saksi juga menerakan kepada SdriNelli bahwa saksi tidak ada dan tidak pernah menandatangani suratpengusulan kenaikan pangkat An.

Nelli untukdiproses kenaikan pangkat selanjutnya,e Bahwa atas proses yang dilakukan oleh saksi Lenni Marlina Hasibuan, S.Pd Als.

Nelli untukdiproses kenaikan pangkat selanjutnya,Bahwa atas proses yang dilakukan oleh saksi Lenni Marlina Hasibuan, S.Pd Als.

usul kenaikan pangkat/jabatan dari lektor/lektor kepala menjadi Guru Besar adalah menetapkan ataumenolak kenaikan pangkat/jabatan tersebut.

/E4.3/K/2011,Tanggal 18 Agustus 2013, Perihal : Usul Kenaikan pangkat/jabatan dosena.n.

kenaikan pangkat/jabatan Penggugat menjadi Gurue Dari uraian di atas tampak tidak terbantahkan bahwa tindakan Tergugatdalam mengeluarkan surat Nomor : 564/E4.3/2013, Tanggal 24 April2013, Perihal : Usul Kenaikan pangkat/jabatan dosen a.n.

Usul Kenaikan Jabatan Fungsional atas nama :Dr.

pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan pendapatTim penilai Angka Kredit usul kenaikan pangkat/jabatan atas nama Dr.

Bahwa dengan pengenaan kenaikan harga sewa dari Rp. 30.000.000.

Bahwa adapun kenaikan nilai sewa sebesar Rp. 15.000.000, untuk waktuempat tahun dikarenakan pembayaran kenaikan Rp. 15.000.000, dibayar dimukaoleh Penggugat, sehingga Tergugat memberikan discount satu tahun tanpapengenaan biaya kenaikan;8.

diberikan discount kenaikan untuk tahun ke empat selama sewa satutahun dan dibebaskan dari biaya kenaikan Rp.0. 000.;10.

dengan syarat penggugat mendapatkan discount untuk tahun keempatdibebaskan dari kenaikan yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000, dan tawaranPenggugat diterima oleh tergugat sehingga pembayaran kenaikan uang sewa/kontrak dibulatkan dengan jumlah total nilai kontrak yang ditetapkan yaitusebesar:e Nilai uang sewa/kontrak yaitu sebesar Rp. 30.000.000,e Ditambah kenaikan uang sewa/kontrak selama 4 (empat) tahun yaitusebesar Rp. 15.000.000, Total uang kontrak/sewa ruko yang dibayarkan oleh Penggugat kepadatergugat

Samanhudi no10 A Jakarta Pusat sesuai dengan peruntukannya, hingga 4(empat) tahun kedepan (2017) dengan syarat mewajibkan kepada Penggugatuntuk membayar uang sewa kepada Tergugat sebesar Rp.0. 000, per tahun tanpa diikuti kenaikan uang sewa karena kenaikan uangsewa sebesar Rp. 15.000.000, sudah dibayar oleh Penggugat kepada tergugatsebagai nilai kenaikan harga sewa sampai empat tahun (2017);7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan Penggugattersebut di atas;8.

Kenaikan Upah Tahun 2009 di PT. Indomobil Suzuki International/PT. IndomohilNiaga International dilaksanakan sebagai berikut :a. Nilai Inflasi = 11,11% ;b.PeniJaian prestasi nilai C = 3,00 %c. Kemampuan Perusahaan (a/ alfa) =0Sehingga total kenaikan upah tahun 2009 sebesar 14.11 % ;2. Kenaikan tersebut berlaku untuk seluruh pekerja terhitung mulai tanggal 1Januari 2009.3.

Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kenaikan upahTahun 2009 sebesar 14,11% untuk pekerja dengan nilai prestasi kerja C dandibayarkan terhitung sejak bulan Januari 2009 ;Memutuskan kenaikan upah Tahun 2009 berlaku untuk seluruh pekerja ;Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu(Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada upaya hukum ;7.

IMNI / 377 / PENG /Ill / 2009 tentang, Kenaikan Upah Tahun 2009 sebesar 11 % untukHal 9 dari 15 hal.Put.No.091 PK/PDT.SUS/2009Pekerja dengan Prestasi Kerja C secara sepihak tanpa kesepakatandengan Tergugat ; Bahwa tindakan Penggugat memberikan Kenaikan Upah Tahun 2009sebesar 11 % secara sepihak itu merupakan pelanggaran Pasal 32 ayat2 PKB Tahun 20072009 karena kenaikan upah yang dilakukan dengansurat pengumuman No. ISI/024/PENG/III/2009, No.

Pasal 35 ayat (6) PKB jelas mengatur : Besaran penilaian prestasi Pekerja untuk kepentingan kenaikan upahsebagai berikut :A. 5%x upah ;B. 4%x upah ;C.3% x upah ;D.I%x upah;E.0% x upah. " Dengan telah diaturnya dalam PKB tentang besaran penilaian prestasipekerja untuk kepentingan kenaikan upah, maka pertimbangan danputusan Judex Factie bahwa kenaikan upah tahun 2009 adalah sebesar14,11 % dari inflasi sebesar 11,11 % dan besaran penilaian prestasi bagiseluruh pekerja sebesar 3% adalah tidak berdasar

Namun ditengah perjuangan untuk tetapbertahan hidup, Pemohon PK masih tetap memberikan kenaikan upah bagiseluruh pekerjanya.

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penyesuaian kenaikan

upah atas kenaikan UMK Kabupaten Pasuruan tahun 2020 yang diberikan oleh Penggugat kepada pekerja yang didasarkan pada ketentuan Pasal 37 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Di Kabupaten Pasuruan adalah sah menurut hukum;

Bahwa Saksi pada tanggal 1 Oktober 2007mengikuti upacara kenaikan pangkat dilanjutkan tradisidan pada hari dan tanggalnya lupa dalam bulan Oktober2007 Saksi menghadap Terdakwa selaku Kadispersuntuk mengambil petikan skep kenaikan pangkat dariPratu ke Praka lalu) Terdakwa mengatakan tidak ada namaSaksi ISaksi lI.4. Bahwa Saksi kemudian bertanya kepada TerdakwaKenapa tidak ada nama saya?

Bahwa setelah turun Radiogram kenaikan pangkatdari Koopsau melalui Senkom diteruskan ke Set danmasuk takah disposisi ke Dinas Personel atas perintahKadispers dibuatkan petikan Skep sesuai nama yang adadi radiogram.4. Bahwa Saksi IV mengetahui kalau Saksi tidakada nama dalam Skep kenaikan pangkat yang dikeluarkanPangkoosau yaitu) pada saat Saksi IV diperintahkanoleh Kadispers (Mayor Adm Agung K) untuk mencaritelegram Pangkoopsau tentang kenaikan pangkatperiode 1 Oktober 2007.5.

Adalahberisi nmamanama personil Lanud SIM yang naik pangkattmt 1 Oktober 2007. 1 (satu) lembar Surat petikan Skep kenaikan pangkatAn. Pratu) Budiyanto NRP 527374 anggota Satpom LanudSIM yang naik pangkat dari Pratu) ke Praka. Adalahpetikan Skep kenaikan pangkat palsu yang dibuat olehTerdakwa. 2 (dua) lembar foto copy Berita personel No.Bapers/03/1X/2007 tentang kenaikan PangkatBintara/Tamtama periode 1 Oktober 2007.

Bahwa benar Saksi pada sekira bulan Agustus 2007diusulkan untuk kenaikan pangkat (UKP) periode 1Oktober 2007 dari pangkat Pratu untuk naik menjadi kepangkat Praka.3. Bahwa benar setelah Skep Kasau dan RadiogramPangkoopsau tentang kenaikan Pangkat Bintara danTamtama di jajaran Koopsau keluar Saksi tidaktercantum namanya.4.

T/951U/2007 tanggal 26 September 2007. 1 (satu) lembar Surat petikan Skep kenaikan pangkatAn.

, 2009 dan setelahDirektur Sumber Daya Manusia IPB menyatakan cukup waktu untukpengusulan kenaikan jabatan tersebut.

Kenaikan Jabatan Guru Besartertanggal 12 Juli 2013.

Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3sekurangkurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) Tahun terakhir.;17.2.Bahwa Kenaikan jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10 Ayat 2 dan 3 dan kenaikan jabatan fungsional dosensetingkat lebih tinggi dalam kurun waktu kurang dari 3 (tiga) Tahun,diharuskan pula memenuhi syarat adanya publikasi ilmiah dalamHalaman 15 dari 30 halaman.

Pertanian danIPB. keputusan terakhir untuk menyetujui usulan kenaikan JabatanFungsional Dosen ke Guru Besar ada pada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat.

Tetapi justru tidakmenyetujui usulan kenaikan jabatan Guru Besar tersebut, walaupunTermohon Kasasi/Terbanding/T ergugat telah mengetahui bahwa semuapersyaratan substantif usulan kenaikan Jabatan Fungsional PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat menjadi Guru Besar telah dipenuhiuntuk diusulkan oleh pihak IPB kepada Menteri Pendidikan Nasionalmelalui Dirjen Pendidikan Tinggi.