Ditemukan 8483 data
65 — 24
477 — 325 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERKUMPULAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN NEGARA KESATUAN RI (ASOSIASI UPK NKRI) VS PRESIDEN RI;
AMI ARSI ANDAYANI
Termohon:
1.PEMERINTAH NKRI, Cq. KAPOLRI, Cq. KAPOLDASU
2.PEMERINTAH NKRI, Cq. KAPOLRI,Cq. KAPOLDASU, Cq. KAPOLRES BELAWAN
3.PEMERINTAH NKRI, Cq. KAPOLRI, Cq. KAPOLDASU.,Cq. KAPOLRES BELAWAN, Cq. KAPOLSEK KOTA BELAWAN
42 — 11
Pemohon:
AMI ARSI ANDAYANI
Termohon:
1.PEMERINTAH NKRI, Cq. KAPOLRI, Cq. KAPOLDASU
2.PEMERINTAH NKRI, Cq. KAPOLRI,Cq. KAPOLDASU, Cq. KAPOLRES BELAWAN
3.PEMERINTAH NKRI, Cq. KAPOLRI, Cq. KAPOLDASU.,Cq. KAPOLRES BELAWAN, Cq. KAPOLSEK KOTA BELAWAN
NELTJE TENGKER
Termohon:
Pemerintah NKRI, Cq. Kepala Polri, Cq. Kepala Polda Sulut
110 — 99
Pemohon:
NELTJE TENGKER
Termohon:
Pemerintah NKRI, Cq. Kepala Polri, Cq. Kepala Polda Sulut
YOHANNES HARTANTO
Termohon:
1.PEMERINTAH NKRI, Cq. KAPOLRI DI JAKARTA, Cq. KAPOLDA JAWA TIMUR DI SURABAYA, Cq. KAPOLRES KABUPATEN PASURUAN
2.PEMERINTAH NKRI, Cq. KEJAKSAAN AGUNG RI, Cq. KEJAKSAAN TINGGI JATIM, Cq. KEJAKSAAN NEGERI KAB PASURUAN
104 — 80
Pemohon:
YOHANNES HARTANTO
Termohon:
1.PEMERINTAH NKRI, Cq. KAPOLRI DI JAKARTA, Cq. KAPOLDA JAWA TIMUR DI SURABAYA, Cq. KAPOLRES KABUPATEN PASURUAN
2.PEMERINTAH NKRI, Cq. KEJAKSAAN AGUNG RI, Cq. KEJAKSAAN TINGGI JATIM, Cq. KEJAKSAAN NEGERI KAB PASURUAN
Amiruddin
Termohon:
NKRI, Cq. PRESIDEN RI, Cq. KAPOLRI, Cq. KAPOLDA METRO JAYA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA DEPOK
54 — 4
Pemohon:
Amiruddin
Termohon:
NKRI, Cq. PRESIDEN RI, Cq. KAPOLRI, Cq. KAPOLDA METRO JAYA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA DEPOK
59 — 27
Menetapkan barang bukti berupa :- Uang tunai sebesar Rp. 450.000 ; Dikembalikan kepada yang berhak ;- 2 lembar kartu pengenal Intelijen BPKP NKRI an.
SUHADI MS dengan pangkat TK-II, 1 lembar surat Tugas Nomor ST.002/BPKP-NKRI/I/2017 tanggal 28 Januari 2017 yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Pusat Badan Pemantau Korupsi Penyelenggara Negara Kesatuan Republik Indonesia (DPP BPKP NKRI), 2 lembar Instrumen Menantauan Dana BOS tahun anggaran 2016 BPKP NKRI an sekolah MA Maarif I Jombang, 2 lembar Instrumen Menantauan Dana BOS tahun anggaran 2016 BPKP NKRI an sekolah MTS Maarif I Jombang, 2 lembar Instrumen Pemantauan Dana BOS
tahun anggaran 2016 BPKP NKRI an sekolah MTSN Tambak Beras Jombang, 2 lembar Instrumen Menantauan Dana BOS tahun anggaran 2016 BPKP NKRI an sekolah MTS BU Tambak Beras Jombang, 2 lembar Instrumen Menantauan Dana BOS tahun anggaran 2016 BPKP NKRI an sekolah MA Wahab Hasbullah Jombang, 2 lembar Instrumen Menantauan Dana BOS tahun anggaran 2016 BPKP NKRI an sekolah MA Al-Ihksan kali Kejambon Tembelang Jombang, 2 lembar Instrumen Menantauan Dana BOS tahun anggaran 2016 BPKP NKRI an sekolah MTS Al-Ihksan
kali Kejambon Tembelang Jombang, 2 lembar Instrumen Menantauan Dana BOS tahun anggaran 2016 BPKP NKRI an sekolah MTS mambaul Maarif Jombang, 2 lembar Instrumen Menantauan Dana BOS tahun anggaran 2016 BPKP NKRI an sekolah MTSN Denanyar Jombang.
SUHADI MS denganpangkat TKIl 1 lembar surat Tugas Nomor ST.002/BPKPNKRVV2017 tanggal 28 Januari 2017 yang dikeluarkan DewanPimpinan Pusat Badan Pemantau Korupsi Penyelenggara NegaraKesatuan Republik Indonesia (DPP BPKP NKRI), 2 lembar InstrumenMenantauan Dana BOS tahun anggaran 2016 BPKP NKRI an sekolahMA Maarif Jombang, 2 lembar Insttumen Menantauan Dana BOStahun anggaran 2016 BPKP NKRI an sekolah MTS Maivarif Jombang, 2 lembar Instrumen Menantauan Dana BOS tahunanggaran 2016 BPKP NKRI an sekolah
MTSN Tambak BerasJombang, 2 lembar Instrumen Menantauan Dana BOS tahunanggaran 2016 BPKP NKRI an sekolah MTS BU Tambak BerasJombang, 2 lembar Instrumen Menantauan Dana BOS tahunanggaran 2016 BPKP NKRI an sekolah MA Wahab HasbullahJombang, 2 lembar Instrumen Menantauan Dana BOS tahunanggaran 2016 BPKP NKRI an sekolah MA Allhksan kali KejambonTembelang Jombang, 2 lembar Instrumen Menantauan Dana BOStahun anggaran 2016 BPKP NKRI an sekolah MTS Allhksan kaliKejambon Tembelang Jombang, 2 lembar Instrumen
MenantauanDana BOS tahun anggaran 2016 BPKP NKRI an sekolah MTSmambaul Maarif Jombang, 2 lembar Instrumen Menantauan Dana2BOS tahun anggaran 2016 BPKP NKRI an sekolah MTSN DenanyarJombang.
SUHADI MS denganpangkat TKlIl, 1 lembar surat Tugas Nomor ST.002/BPKPNKRI/V2017tanggal 28 Januari 2017 yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Pusat BadanPemantau Korupsi Penyelenggara Negara Kesatuan Republik Indonesia(DPP BPKP NKRI), 2 lembar Instrtumen Menantauan Dana BOS tahunanggaran 2016 BPKP NKRI an sekolah MA Maiarif Jombang, 2 lembarInsttumen Menantauan Dana BOS tahun anggaran 2016 BPKP NKRI ansekolah MTS Maiarif Jombang, 2 lembar Instrumen Pemantauan DanaBOS tahun anggaran 2016 BPKP NKRI an sekolah
MenantauanDana BOS tahun anggaran 2016 BPKP NKRI an sekolah MTS mambaulMaarif Jombang, 2 lembar Instrumen Menantauan Dana BOS tahunanggaran 2016 BPKP NKRI an sekolah MTSN Denanyar Jombang.Dirampas untuk dimusnahkan ;6.
Melni Nalle
Termohon:
NKRI Cq. PEME. RI Cq. KAPOLRI Cq. KAPOLDA NTT Cq. KAPOLRES KUPANG Cq. KASAT RESKRIM POLRES KUPANG
115 — 20
Pemohon:
Melni Nalle
Termohon:
NKRI Cq. PEME. RI Cq. KAPOLRI Cq. KAPOLDA NTT Cq. KAPOLRES KUPANG Cq. KASAT RESKRIM POLRES KUPANG
Perkumpulan Masyarakat Peduli Hukum
Termohon:
1.Pemerintah NKRI C.q KAPOLRI C.q KAPOLDA SUMBAR C.q DITRESKRIMSUS POLDA SUMATERA BARAT
2.Pemerintah NKRI C.q KAPOLRI C.q JENDERAL POLISI LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si
3.Pemerintah Negara kesatuan Republik Indonesia C.q KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
4.Pemerintah NKRI C.q KAPOLRI C.q KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI
5.Kementerian kordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan Republik Indonesia C.q KOMISI
107 — 55
Pemohon:
Perkumpulan Masyarakat Peduli Hukum
Termohon:
1.Pemerintah NKRI C.q KAPOLRI C.q KAPOLDA SUMBAR C.q DITRESKRIMSUS POLDA SUMATERA BARAT
2.Pemerintah NKRI C.q KAPOLRI C.q JENDERAL POLISI LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si
3.Pemerintah Negara kesatuan Republik Indonesia C.q KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
4.Pemerintah NKRI C.q KAPOLRI C.q KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI
5.Kementerian kordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan Republik Indonesia C.q KOMISI
KANIA SUSANTY EDWIN, SH.Sp
Termohon:
NKRI, Cq. PRESIDEN RI, Cq. KAPOLRI, Cq. KAPOLDA METRO JAYA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA DEPOK
47 — 4
Pemohon:
KANIA SUSANTY EDWIN, SH.Sp
Termohon:
NKRI, Cq. PRESIDEN RI, Cq. KAPOLRI, Cq. KAPOLDA METRO JAYA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA DEPOK
54 — 7
Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat tugas nomor : 122/DPP.LIP-NKRI-KB/V/2012 yang dikeluarkan oleh LIP-NKRI Provinsi Kalimantan Barat;- 1 (satu) lembar surat MANDAT nomor : 122/DPP.LIP-NKRI-KB/V/2012 yang dikeluarkan oleh LIP-NKRI Provinsi Kalimantan Barat;Dirampas untuk dimusnahkan6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
90 — 36
1 (satu) buah ATM Bank BRI ; --------------------------------------------------------- 1 (satu) buah ID Card Surat Tugas Khusus Pemantau dan Peliputan atas nama ANTONIUS LABA ; --------------------------------------------------------------- 1 (satu) buah ID Card Surat Tugas Operasional atas nama ANTONIUS LABA ; --------------------------------------------------------------------------------------- 1 (satu) buah lencana intelejen BPKP NKRI
; ----------------------------------- 1 (satu) buah tas transel warna hitam ; ---------------------------------------------- 1 pasang pakaian dinas BPKP NKRI warna hijau ; ------------------------------ 1 (satu) buah topi BPKP NKRI warna hitam ; ------------------------------------- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ; -----------------------------------------------Dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan ; ------------------------------------
1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama ANTONIUS LABA Alias ANTON ; ------------------------------------------------------------------------------------- 1 (satu) bundel SK Dewan Pimpinan Pusat BPK BPKP NKRI Nomor 0042/DPP/BPKP-NKRI/1/2017 ; ------------------------------------------------------ 10 (sepuluh) lembar Surat Pesanan Alat berbasis Online ke kampung / desa ; -----------------------------------------------------------------------------------------
1 (satu) lembar kwitansi ; --------------------------------------------------------------- 1 (satu) bundel SK Dewan Pimpinan Pusat BPK BPKP NKRI Nomor 0042/DPP/BPKP-NKRI/1/2017 ; ------------------------------------------------------ 1 SK CPNS atas nama ANTONIUS LABA ; ----------------------------------------Tetap terlampir dalam berkas perkara ; ---------------------------------------------6.
puluhPIU TUPIEA) 5 e=eeseee ea eee ere rein ttrenaeeeDikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yakni saksikorban YUSI MARLEN ATANAY ; 7777 " 27777 1 (satu) buah buku tabungan Bank Papua atas nama terdakwa ; 1 (satu) buah ATM Bank Papua warna silver atas nama terdakwa ;1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru atas nama terdakwa ; 1 (satu) ID Card Surat Khusus Pemantau dan Peliputan atasPEIN: TENOR Wa: 5 eens seer crac1 (satu) buah lencana BPKPNKRI ; 1 (satu) buah SK Dewan Pimpinan Pusat BPK NKRI
No0042/DPPNKRVV2017 ; 2292 2 === 10 (sepuluh) lembar pemesanan alat basis online kampung ; 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Air Bone ; 1 (satu) buah pasang pakaian dinas BPKP ; e 1 (satu) buah topi BPKP NKRI warna hitam ; e 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia ; e 1 (satu) lembar kwitansi ; 1 (satu) buah SK Dewan Pimpinan Pusat BPK BPKP NKRI ; Dikembalikan kepada pemiliknya yakni ANTONIUS LABA Aliasa Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknyamenyatakan memohon keringanan
nee nee eee ee neee 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama ANTONIUS LABA Aliase 1 (satu) buah buku tabungan Bank Papua atas nama ANTONIUS LABAalias ANTON ; 270722 20220 coe nnn ce cnn nce cee nce ee nce eeee 1 (satu) buah ATM Bank Papua ; e 1 (satu) buah ATM Bank BRI ; === ==" =e 1 (satu) buah ID Card Surat Tugas Khusus Pemantau dan Peliputan atasnama ANTONIUS LABA ; "7 22202 22022 one enonee 1 (satu) buah ID Card Surat Tugas Operasional atas nama ANTONIUSe 1 (satu) buah lencana intelejen BPKP NKRI
; e 1 (satu) bundel SK Dewan Pimpinan Pusat BPK BPKP NKRI Nomor0042/DPP/BPKPNKRI/1/2017 ; = 2 722222222 one noonee 10 (sepuluh) lembar Surat Pesanan Alat berbasis Online ke kampung /COS@ 5 n= nn nnn nnn nnn no nnn nen nen nnn nnn nnn cnn nn ccc nne cen nena nnn nce cane nnne 1 (satu) buah tas transel warna hitam ; e 1pasang pakaian dinas BPKP NKRI warna hijau ; e 1 (satu) buah topi BPKP NKRI warna hitam ; e 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ; e 1 (satu) lembar kwitansi ; e 1 (satu) bundel SK Dewan
Pimpinan Pusat BPK BPKP NKRI Nomor0042/DPP/BPKPNKRI/1/201 7 ; 77" 2 222222 2222222e 1SKCPNS atas nama ANTONIUS LABA ; 11a Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut : 222Bahwa terdakwa telah mengakui dirinya adalah petugas BPK yang akanmelakukan pemeriksaan penggunaan dana desa NAMRO tahunanggaran 2017 ; +22 2592 one non no nnn nen nen nee ee en neeBahwa terdakwa telah menelpon korban YUSI MARLEN ATANAY danmengatur pertemuan dengan
Termohon:
Pemerintah NKRI Cq KAPOLRI Cq KAPOLDA JAWA TENGAH cq KAPOLRESTA SURAKARTA
37 — 13
., MH Ketua Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia
Termohon:
Pemerintah NKRI Cq KAPOLRI Cq KAPOLDA JAWA TENGAH cq KAPOLRESTA SURAKARTA
SARDO OCTO B. SIMANULLANG, SH
Terdakwa:
1.RIYANTO KRESNA BUDI Als BUDI Bin YANTO SUPRIYANTO
2.MOHAMAD SOBARI Als OBAY Bin BARUDIN
23 — 2
- Menetapkan bahwa masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan hukuman yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit kendaraan mobil ambulance
- 1 (satu) unit kendaraan mobil Ranger
- 1 (satu) unit kendaraan mobil
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario
- 1 (satu) plang nama kantor LSM NKRI
yang berada di depan kantor LSM NKRI
Dikembalikan kepada LSM NKRI lewat saksi Mahar Kurnia
6.
Termohon:
Kepala Pemerintah NKRI Cq. Kapolri Cq Kapolda Jateng Cq. Kapolres Klaten Cq. Kapolsek Kota Klaten
165 — 32
Termohon:
Kepala Pemerintah NKRI Cq. Kapolri Cq Kapolda Jateng Cq. Kapolres Klaten Cq. Kapolsek Kota Klaten
LEMBAGA PENGAWASAN DAN PENGAWALAN PENEGAKAN HUKUM INDONESIA LPPPHI di wakili oleh H Arif Sahudi SH MH
Termohon:
Kepala Pemerintah NKRI Cq KAPOLRI Cq KAPOLDA JAWA TENGAH Cq KAPOLRESTA SURAKARTA
52 — 19
Pemohon:
LEMBAGA PENGAWASAN DAN PENGAWALAN PENEGAKAN HUKUM INDONESIA LPPPHI di wakili oleh H Arif Sahudi SH MH
Termohon:
Kepala Pemerintah NKRI Cq KAPOLRI Cq KAPOLDA JAWA TENGAH Cq KAPOLRESTA SURAKARTA
Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia
Termohon:
1.NKRI cq Pemerintah Negara RI cq. Polri Cq. Kapolda Jawa Tengan cq. Kepala Polres Karanganyar
2.KementerianBUMN cq DirutBUMNClusterPerkebunanKehutanan cq DirekturPERHUTANIDivisiRegionalJtg cq
16 — 3
Pemohon:
Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia
Termohon:
1.NKRI cq Pemerintah Negara RI cq. Polri Cq. Kapolda Jawa Tengan cq. Kepala Polres Karanganyar
2.KementerianBUMN cq DirutBUMNClusterPerkebunanKehutanan cq DirekturPERHUTANIDivisiRegionalJtg cq
1.Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia
2.Lembaga Bantuan Hukum Mega Bintang Solo Indonesia
Termohon:
NKRI Cq Pemerintah Negara RI Cq Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah Cq Kapolresta Surakarta
94 — 42
Pemohon:
1.Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia
2.Lembaga Bantuan Hukum Mega Bintang Solo Indonesia
Termohon:
NKRI Cq Pemerintah Negara RI Cq Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah Cq Kapolresta Surakarta
1.KALIM
2.DJONG TINAWATI
9 — 0
MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk sebagian;
- Menetapkan nama Anak PARA PEMOHON yang semula Bernama JAYDEN KENDRICK DJONG dirubah menjadi JAYDEN KENDRICK WU sebagaimana dalam Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil Dari Luar Wilayah NKRI Nomor : 473/KEL.LN/06/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil Dari Luar Wilayah NKRI dimaksud;
- Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah
MELDA. BR. SIHALOHO
7 — 8
NABABAN Telah Hilang Tidak Diketahui Keberadaannya di wilayah NKRI dengan segala akibat hukumnya;
3.Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);