perbidangtidak harus sama karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu letaktanah, luas tanah, penggunaan tanah (bangunan, tanaman, dan bandabanda lain), dan yang pasti keadilan yang dirasakan antara orangperorang tidaklah akan sama;c Cara pandang yang digunakan Majelis Hakim dengan caramembandingkan nilai yang telah disepakati olen sebagian masyarakatdalam musyawarah tanggal 22 April 2016 dengan menggunakan buktidari Termohon Kasasi yaitu Nomor Urut Nominatif 44, nama pemilikAnah, luas 155 m*, Nomor Urut Nomatif

, Nomor Urut Nomatif 48, luas 18 m?, nama pemilikAde, Nomor Urut Nominatif 92, , luas 1.147 m*, nama pemilik SD Cijolang(Aset Pemerintah), Nomor Urut Nomatif, luas 27 m*, nama pemilik DidiSuardi, BA. yang setuju dengan nilai Rp520.000,00/m?

harus sama karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu letaktanah, luas tanah, penggunaan tanah (bangunan, tanaman, dan bendabenda lain), dan yang pasti keadilan yang dirasakan antara orangperorang tidaklah akan sama.c Cara pandang yang digunakan Majelis Hakim dengan caramembandingkan nilai yang telah disepakati oleh sebagian masyarakatdalam musyawarah tanggal 22 April 2016 dengan menggunakan buktidari Termohon Kasasi yaitu Nomor Urut Nominatif 44, nama pemiliktanah, luas 155 m*, Nomor Urut Nomatif

49+50+51, nama pemilik AdeSuganda, luas 297 m*, Nomor Urut Nomatif 48, luas 18 m*, namapemilik Ade, Nomor Urut Nominatif 92, luas 1.147 m?

, nama pemilik SDCijolang (Aset Pemerintah), Nomor Urut Nomatif, luas 27 m*, namapemilik Didi Suardi, BA. yang setuju dengan nilai Rp520.000,00/m?

Ths Menimbang, bahwa jawaban Ternohon terhadap dalildalil yang Pemohon tersebut tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh sebab itumaka secara nomatif segala peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon harusdianggap benar dan terbukti, Namun oleh karena perkara ini perkara perceraianyang merupakan perkara khusus (/ex spesialis) maka Majelis Hakim menilaibahwa terhadap segala peristiwapenstwa yang didalilkan Pemohon, Pernohontetap

bermsaha mendamaikan Pemohon danTermohon namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta yang telah dinilaiterbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisinan dan pertengkaranyang hingga akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggalbersama tanpa saling pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya;Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, MajelisHakim menilai bahwa secara yuridis nomatif

, NomorUrut Nomatif 49 + 50 + 51, nama pemilik Ade Suganda, luas 297 m*, NomorUrut Nomatif 48, luas 18m?, nama pemilik Ade, Nomor Urut Nominatif 92,luas 1.147 m*, nama pemilik SD Cijolang (Aset Pemerintah), Nomor UrutNomatif, luas 27 m, nama pemilik Didi Suardi, BA. yang setuju dengan nilaiRp520.000,00/m*, menurut pendapat Pemohon Kasasi sangat keliru, karenatanah milik Pemohon Kasasi tiga bidang adalah terletak dalam satuhamparan dengan jumlah luas seluruhnya 1.115 m?

sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban selaku suamiistri;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta yang telah dinilaiterbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaranyang hingga akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggalbersama tanpa pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya;Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, MajelisHakim menilai bahwa secara yuridis nomatif

PLTU 2 Jateng Nomor : O/7/III/P2T/O7 tanggal 12Desember 2007 ;e 1 (satu) bendel Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musyawarah II LokasiPembangunan PLTU 2 Jateng Nomor : 03/Musy.GR/P2T/08 tanggal 9Januari 2008 ;e 1 (Satu) bendel Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Tanah,Tanaman, dan Bangunan Nomor : 01/Pen.GR/P2T/2008 tanggal 22Februari 2008 ;e 1 (satu) bendel Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman,dan Bangunan Nomor : 1/Pemb.Gr/P2T/2008 tanggal 27 Maret 2008 ;e 1 (satu) bendel Daftar Nomatif

Pembayaran Ganti Rugi Tanah,Tanaman, dan Bangunan ;e 1 (satu) bendel Daftar Nomatif Penyerahan/Pelepasan Hak atas Tanah,Tanaman, dan Bangunan ;e 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Cilacap tentang PembentukanPanitia Pengadaan Tanah Nomor : 591/374/03/ Tahun 2007 tanggal 10Oktober 2007 ;20. 1 (satu) bendel surat terdiri :1.

Pembayaran Ganti Rugi Tanah,Tanaman, dan Bangunan ;1 (Satu) bendel Daftar Nomatif Penyerahan/Pelepasan Hak atas Tanah,Tanaman, dan Bangunan ;1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Cilacap tentang PembentukanPanitia Pengadaan Tanah Nomor : 591/374/03/ Tahun 2007 tanggal 10Oktober 2007 ; 1 (satu) bendel surat terdiri :Hal. 63 dari 119 hal.

Pembayaran Ganti Rugi Tanah,Tanaman, dan Bangunan ;1 (satu) bendel Daftar Nomatif Penyerahan/Pelepasan Hak atas Tanah,Tanaman, dan Bangunan ;1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Cilacap tentang PembentukanPanitia Pengadaan Tanah Nomor : 591/374/03/ Tahun 2007 tanggal 10Oktober 2007 ;20. 1 (satu) bendel surat terdiri :1.

Pembayaran Ganti Rugi Tanah,Tanaman, dan Bangunan ;1 (satu) bendel Daftar Nomatif Penyerahan/Pelepasan Hak atas Tanah,Tanaman, dan Bangunan ;1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Cilacap tentang PembentukanPanitia Pengadaan Tanah Nomor : 591/374/03/ Tahun 2007 tanggal 10Oktober 2007 ;Hal. 114 dari 119 hal.

tetap wajib membayar upah beserta hakhak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh ;Bahwa sesuai Pasal 93 ayat (2) huruf f UndangUndang No. 13 Tahun 2003 joPasal 8 PP No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah menyatakan bahwaPengusaha wajidb membayar upah kepada pekerja yang bersedia melakukanpekerjaan yang telah dijanjikan, akan tetapi Pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapatdihindari oleh Pengusaha ;Bahwa perintah untuk membayar hakhak nomatif

Bahwa oleh karena hakhak nomatif ini telah diupayakan tetapi tidak adapenyelesaian, karena Tergugat tetap berpegang pada pendirian danpenafsirannya sedang Penggugat berpendirian lain dengan meyakiniaturan hukum yang ada, maka sesuai Pasal 1 ayat (2), jo Pasal 2 huruf ajo Pasal 56 huruf a UndangUndang No.2 Tahun 2004 Tentang PPHI persoalan ini dengan sendirinya telah menjadi "PERSELISIHAN HAKantara Penggugat dengan Tergugat, di mana dengan demikianpenyelesaiannya menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan

gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hakasuh/memelihara seorang anak Penggugat dan Tergugat dipandang cukup beralasansesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamanaterjadi perceraian, maka anak yang belum berumur 12 tahun belum mumayyiz adalahhak ibunya;Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti saksisaksi yang dihadirkan olehPenggugat yang menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alif Maulana,lakilakii umur 2 tahun, maka untuk memenuhi ketentuan nomatif

Bahwa secara yuridis nomatif PeraturanPeraturan Daerah Sumatera Barattelah dengan tegas menyatakan bahwa lembaga Kerapatan Adat Naganadalah lembaga mediasi adat yang memfasilitasi perdamaian bagi pihakpihakyang bersengketa adat, walau dalam kenyataannya masih terdapatkeputusankeputusan Kerapatan Adat Nagan yang memutus sengketa adatyang bersifat mengadili.

dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yangmenyatakan bilamana terjadi perceraian, maka anak yang belum berumur 12 tahunbelum mumayyiz adalah hak ibunya;Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2, P.3 dan P.4 yang senyatanyaanak Penggugat dan Tergugat yang masingmasing bernama: 1) Fitria Rahmadany,perempuan, lahir pada tanggal 18 Desember 2000; 2) Yumitha Aidilla, perempuan,lah pada tanggal 08 Desember 2003; 3) ANAK III, lakilaki, lahir pada tanggal 16Juni 2009, maka untuk memenuhi ketentuan nomatif

Roda,perempuan, umur 5,5 tahun, tanggal lahir 04 November 2011, maka untuk memenuhiketentuan nomatif dan kemaslahatan anak aquo yang masih membutuhkan kasih sayang dariibunya in casu Penggugat, majelis menilai gugatan Penggugat patut untuk di kabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama AdeliaNovita binti M.

Putusan No.67/Pdt.G/2021/PA.MrkMenimbang bahwa pertimbangan mengenai aspek hukum di atassangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagaipedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddahsebagaimana pasal 83 ayat (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanyanusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah;Menimbang, bahwa secara nomatif ketentuan Pasal 41 huruf (c)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Menimbang, bahwa mendasarkan pada ketentuan nomatif pada Pasal283 R.Bg., maka terhadap perkara ini Majelis Hakim membebankan Penggugatuntuk membuktikan dali gugatannya;Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan Agama, khusus perkaraperceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UndangUndang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dibolehkanjika telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, alasan hukummana sebagaimana yang telah diatur secara enumeratif dalam Pasal

Bahwa hakhak nomatif dan pasilitas kesejahteraan lainnya masihtetap diberikan penuh serta dapat dinikmati oleh Penggugat ;5.4.

Bahwa terlalu ringannya hukuman yang dijatuhkan Hakim terhadapTerdakwa. sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilanbagi masyarakat, keadilan moral dan keadilan nomatif hukum ; Sehinggapenjatuhan hukuman harus memberikan pembelajaran kepada Terdakwaagar menginsyafi perbuatannya dan tidak mengulangj; Berdasarkanalasan tersebut maka Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan TinggiBandung menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum danmenyatakan putusan yang amarnya sebagaimana dalam tuntutan

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim dalammempertinbangkan gugatan tidak sematamata hanya berpegang kepadaaturan nomatif. Yaitu Pasal 49 UU No. 1 tahun 1974, Pasal 105 dan Pasal 156Kompilasi Hukum Islam, tanoa melihat kKenyataan bahwa anak yang lahir dariPerkawinan antara Penggugat dan Tergugat sejak berumur 3 bulan hinggasekarang (3 tahun) berada dalam asuhan Penggugat dan keluarganya.

orangtua lainnya......... .Dan Penggugat menganggap sudah sesuai dengan UU yang berlaku secaraformil dan materiil mengambil sebagai dasar hukum Penggugat pencari keadilankhususnya dalam perdata islam tentang Hadhonah dengan tidak melupakankesejahteraan anak dari dampak perceraian, tidak teroaku dengan UU yang adasaja tanoa melihat kondisi anak karena anak jadi korban dan Penggugat sangatmengerti sekali jika dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a), tidakhanya berpegang kepada aturan aturan nomatif

dalamperjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau lebih dikenal secara umum sebagaiKontrak Kerja, harus memenuhi syaratsyarat sebagaimana diatur dalamketentuan pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 dan pada pasal59 ayat (7) UU No. 13 Tahun 2003, memberikan sanksi atas pelanggaranterhadap pasal 59 ayat (1) dan (2), perjanjian kerja waktu tertentu, demi hukummenjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), maka ketentuanHalaman 46sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat (1) dan (2) bersifat nomatif

DASEP AWALUDIN,dkk. (4 Orang) di Gudang Jadi, secara nomatif limitatif tidak melanggarketentuan pasal 59 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003, maka Majelisberpendapat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk para Penggugat yangbekerja di Gudang Tergugat dapat dibenarkan menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalilPenggugat yang menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu terhadap Sdr.DASEP AWALUDIN, dkk. (4 Orang) melanggar ketentuan pasal 59 UU No. 13Tahun 2003 haruslah

jumlahpengembalian setelah dikurangi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telahdisetor ke Kas Negara;Bahwa frase / kalimat setelah dikurangi Pajak Penghasilan Pasal 21yang telah disetor ke Kas Negara telah membuktikan bahwa terhadapTunjangan Komunikasi Intensif sebesar Rp. 64.260.000, (enam puluhempat juta dua ratus enam puluh juta rupiah) yang diterima Tergugattelah dibayarkan / disetor Pajak Penghasilan Pasal 21 ke Kas Negara,sehingga Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayarkan / disetor ke KasNegara secara nomatif

Hal itu berarti bahwa : 1. secara nomatif telahdisetor / dibayar Pajak Penghasilan Pasal 21 ke Kas Negara atas uangsebesar Rp. 64.260.000.00 (enam puluh empat juta dua ratus enampuluh juta rupiah) yang diterima Tergugat; 2. Pajak Penghasilan Pasal21 yang sudah disetor ke Kas Negara itu tidak dikembalikan ke KasUmum Daerah.