itu di perusahaan PT.Plasindo Lestari yang berdiri sejaktahun 2006 dan sampai saat ini dengan nomor pencatatan SPPL NoPLNC.568/019/PUK.SPFSPEK/SPPI.

Bahwa SPPL menjawab tanggapan atas surat No.02/PGA/XII/12 denganmclayangkan surat No.04/SPPI7fspekkasbi XII/Krw/12 tertanggal 7 desember20 J 2 yang pada pokok isi suralnya adaiah tidak bisamcmenuhiaiakanberunding PKB tetapi akan memberitahukan apabila serikat/SPPL sudah siap melakukan perundinaan PKB.hal tersebut dilakukan oleh SPPL mengingatmasalah kenaikan upah 2013 belum ada titik temu sehingga konsentrasinyamasih kepada perundingan kenaikan upah tahun 2013 dulu untuk diseJesaikan.

Bahwa paska dilayangkanya surat No.04/SPPL/fspekkasbi/XII/Krw/12 olehSerikat Pekeija SPPL kemudian PT.Plasindo Lestari melakukan tindakanbalasan dengan melakukan PHK sepihak tgl 29 desember 2012 kemudian tgl 02Januari 20)3, sampai dengan tg1 04 januari 2013 terhadap 24 orang termasuk7 orang diantaranya pengurus inti SPPL dan tidak pernah merundingkanya dulumasalah PHK dengan serikat pekerjanya (SPPL) Perusahaan berdalih karenajumlah karyawan melebihi kapasitas maka PT.Plasindo Lestari melakukanefisiensi

Bahwa dampak dari banyaknya PHK pengurus serikat pekerja SPPL membuatorganisasi harus melakukan resufel dan melakukan tambal sulam untukmengganti pengurus SPPL yarvg terkena PHK.14.

Bahwa SPPL~ kemudian~ mengirimkan surat No.QlI/sppl/fsDekkasbi/VHI/KRW/2013 tertanggal 19 Agustus 2013 perihal klarifikasi tentangPKB dan permohonan agar Disnaker Karawang mempasilitasi pembuatan12.Bahwa18.19.20.21.10PKB PT.Plasindo Lestari pihak Disnaker Karawang merespon baik denganmelayangkan surat undangan No.565/4077/HIS tertanggal 21 Agustus 2013perihal undanuan yang di tujukan kepada pilvak Tergugat PT.Plasindo leslaridan kepada SPPL/Serikat Pekerja PT.Plasindo Lestari yang pada intinyamcngundang

dalam PKB yang belum ada titiktemu sebelum berdirinya serikat Pekerja Mandiri (SPM);Bahwa pada saat SPPL sedang berkonsentrasi kepada kenaikan upahtahun 2013 agar supaya setiap tahun tidak berselisih dengan PT.PlasindoLestari akan tetapi PT.Plasindo Lestari mengajak berunding masalah PKBdengan Melayangkan Surat Nomor 02/PGA/XII/12 tertanggal 6 Desember2012 perihal pertemuan awal untuk perundingan PKB;Bahwa SPPL menjawab tanggapan atas Surat Nomor 02/PGA/XII/12dengan melayangkan Surat Nomor 04/SPPL

/fspekkasbi/Xll/Krw/12tertanggal 7 Desember 2012 yang pada pokok isi suratnya adalah tidak bisamemenuhi ajakan berunding PKB tetapi akan memberitahukan apabilaserikat/SPPL sudah siap melakukan perundinaan PKB, hal tersebutdilakukan oleh SPPL mengingat masalah kenaikan upah 2013 belum adatitik temu sehingga konsentrasinya masih kepada perundingan kenaikanupah tahun 2013 dulu untuk diselesaikan;Bahwa paska dilayangkanya Surat Nomor 04/SPPL/fspekkasbi/ XII/Krw/12oleh Serikat Pekerja SPPL kemudian PT

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PDDV11/2009;Bahwa SPPL kemudian mengirimkan Surat Nomor 01/sppl/fspekkasbi/VIII/KRW/2013 tertanggal 19 Agustus 2013 perihal klarifikasi tentang PKBdan permohonan agar Disnaker Karawang memfasilitasi pembuatan PKBPT.

PlasindoLestari dan kepada SPPL/Serikat Pekerja PT. Plasindo Lestari yang padaintinya mengundang kepada kedua belah pihak untuk duduk berundingmasalah PKB yang jadwalnya pada tanggal 22 Agustus 2013 dan hanyaterjadi pertemuan antara Disnaker Karawang dengan SPPL, tetapi padawaktu yang bersamaan pihak PT.

Plasindo Lestari dan ditembuskan juga keinstansiinstansi dan pihak terkait yang ada di karawang dengan harapanpihak SPPL dengan PT.

1 (satu) lembar bukti pendaftaran SPPL nomor 85/SPPL/2017 tanggal 3 April 2017;

ol>

• 13 (tiga belas) drum berisi oli bekas;

untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

• Foto copy salinan Akta Notaris Handayati, SH nomor 19 tanggal 26 Juni 2015;
• 1 (satu) buah berkas foto copy salinan Akta Notaris nomor 274 tanggal 27 Agustus 2008;
• 4 (empat) lembar berkas perjanjian kerjasama antara PT Cendana Mitra Perkasa dengan PT Wiraswasta Gemilang Indonesia;
• 1 (satu) lembar bukti pendaftaran SPPL

nomor 85/SPPL/2017 tanggal 3 April 2017;

nomor 85/SPPL/2017 tanggal 3April 2017;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan (SPPL) nomor 85/SPPL/2017 tanggal 3 April2017;1 (satu) lembar Surat Dinas Lingkungan Hidup nomor 660/546/DLHtanggal 13 April 2017;8 (delapan) lembar Berita Cara Verifikasi Lapangan tanggal 5 April 2017;3 (tiga) rangkap bukti pengambilan dan pemusnahan oli bekas dari PTWiraswasta Gemilang Indonesia (PT WGI);1 (satu) berkas foto copy (legalisir) akta Notaris Maria Astuti, SH nomor08

nomor 85/SPPL/2017 tanggal 3April 2017; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan (SPPL) nomor 85/SPPL/2017 tanggal 3 April2017; 1 (satu) lembar Surat Dinas Lingkungan Hidup nomor 660/546/DLHtanggal 13 April 2017; 8 (delapan) lembar Berita Cara Verifikasi Lapangan tanggal 5 April 2017;Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 685/Pid.sus.LH/2018/PN Bpp 3 (tiga) rangkap bukti pengambilan dan pemusnahan oli bekas dari PTWiraswasta Gemilang Indonesia (PT WGI); 1 (Satu

Menetapkan barang bukti berupa: 13 (tiga belas) drum berisi oli bekas;untuk dimusnahkan;Sedangkan terhadap barang bukti berupa : Foto copy salinan Akta Notaris Handayati, SH nomor 19 tanggal 26 Juni2015; 1 (Satu) buah berkas foto copy salinan Akta Notaris nomor 274 tanggal 27Agustus 2008; 4 (empat) lembar berkas perjanjian kerjasama antara PT Cendana MitraPerkasa dengan PT Wiraswasta Gemilang Indonesia; 1 (Satu) lembar bukti pendaftaran SPPL nomor 85/SPPL/2017 tanggal 3April 2017; 1 (satu) lembar

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan (SPPL) nomor 85/SPPL/2017 tanggal 3 April2017; 1 (Satu) lembar Surat Dinas Lingkungan Hidup nomor 660/546/DLHtanggal 13 April 2017; 8 (delapan) lembar Berita Cara Verifikasi Lapangan tanggal 5 April 2017; 3 (tiga) rangkap bukti pengambilan dan pemusnahan oli bekas dari PTWiraswasta Gemilang Indonesia (PT WGI); 1 (Satu) berkas foto copy (legalisir) akta Notaris Maria Astuti, SH nomor08 tanggal 13 Mei 2003 yang telah dilegalisir; 1

Sleman, telah menyuruh saksi Agatha (karyawan TerdakwaALI RIZA) untuk membuat Surat Pernyataan kesanggupan Penggelolaan danPemantauan Lingkungan hidup (SPPL) yang formatnya sudah standar darikantor lingkungan hidup untuk diajukan ke Kantor Lingkungan Hidup KabupatenSleman dengan maksud untuk mendapat rekomendasi/persetujuan dari kantorLingkungan Hidup Kabupaten Sleman yang akan dipergunakan untuk syaratperijinan Site Plan dan IMB Perum Maguwo Residence ;Bahwa dalam pengajuan Surat Pernyataan kesanggupan

Pengelolaandan Pemantauan Lingkungan hidup (SPPL) tersebut Terdakwa ALI RIZA jugamengatasnamakan dirinya selaku penanggung jawab dari PT Isanta SuksesAbadi yang berlamat di Gedongan Baru 38 C DK Pelem RT 06, Banguntapan,Bantul, dan dalam pengajuan Surat Pernyataan kesanggupan Penggelolaandan Pemantauan Lingkungan hidup (SPPL) tersebut Terdakwa telahmempergunakan Stempel PT Isanta Sukses abadi buatan Terdakwa sendiriyang didapat dengan cara Terdakwa tanpa seijin saksi Slamet Nurcholis telahmemesan

Laksda Adi Sucipto, Demangan, caturTunggal, Depok sleman, yang selanjutnya stempel cap tersebut dipergunakanTerdakwa untuk men stempel pada Surat Pernyataan kesanggupanPengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (SPPL) yang diajukan keKantor Lingkungan hidup ;Bahwa selanjutnya Kantor Lingkungan hidup Kab.

Sleman telahmemberikan rekomendasi atau persetujuan atas Surat Pernyataankesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (SPPL) tersebut,yang rencana rekomendasi dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Slemantersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk mengurus Site Plan dan IMB,namun karena ada complain dari saksi Slamet Nurcholis merasa yang masihmenjadi pemilik Sah dari PT Isanta Sukses Abadi, sehingga site Plan dan IMBtidak bisa keluar (diterbitkan) ;Bahwa pada tangggal 26 Oktober 2010 bertempat

Sleman, telah menyuruh saksi Agatha (karyawan TerdakwaALI RIZA) untuk membuat Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan hidup (SPPL) yang formatnya sudah standar darikantor lingkungan hidup untuk diajukan ke Kantor Lingkungan Hidup KabupatenSleman dengan maksud untuk mendapat rekomendasi / persetujuan dari kantorLingkungan Hidup Kabupaten Sleman yang akan dipergunakan untuk syaratperijinan Site Plan dan IMB Perum.

Menetapkan barang bukti berupa:- Kwitansi tertangga120 Oktober 2014 sebesar Rp 16 Juta Rupiah untuk pembuatan Perijinan SPPL, KRK, HO, TDP dan ITPMB dan SIUP.- Kwitansi tanpa tanggal sebesar Rp 5 Juta Rupiah untuk pembuatan Perijinan NPPBKC.- Kwitansi tanpa tanggal tahun 2014 sebesar Rp 18 Juta Rupiah untuk pengurusan Ijin Reklame (6 buah).- Satu bundel yang terdiri dari : Satu lembar SKPD No. Urut 22127 an.

- Kwitansi tanpa tanggal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) tanpa tanggal untuk pengurusan KRK + SPPL Tipod, yang ditandatangani oleh Sdr YUDI SUPRIADI. - Kwitansi tanpa tanggal sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tanpa tanggal untuk pengurusan KRK Majestik, yang ditandatangani oleh Sdr YUDI SUPRIADI.- Satu buah dokumen " KRK PT New Majestic Jl. Braga No. 1 Bandung atas nama pemohon / Pemilik perusahaan MUHAMMAD HURAIRA " Dikembalikan kepada Saksi Korban Neni Triastuti6.

SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Limbah) PT Night Train atasnama pemohon atau pemilik perusahaan Sdr SUSENO HAMBALL9. IMB (ljin Mendirikan Bangunan) PT Night Train atas nama pemohon atau pemilikperusahaan Sdr SUSENO HAMBALI.10.

Bahwa kaitannya Saksi diperiksa sehubungan dengan NPPBKC, IMB KRK,KRK, HO atau Ijin Gangguan, SIUP, TDP (Tanda Daftar Perusahaan), ITPMB,SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Limbah), IMB (jinMendirikan Bangunan), dan Enam buah jin Reklame ; Bahwa Saksi bekerja di BPPT; Bahwa dalam data base komputer BPPT tidak ada dokumen atas nama PT.

NighTrain dengan pemilik Suseno pernah mengajukan Surat permohonan PengelolaanLingkungan (SPPL); Bahwa orang lain bisa mengurus perijinan asalkan ada surat kuasa; Bahwa pengurusan ijin HO wajib ada SPPL; Bahwa ijin reklame dibuat di BPPT;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangansaksi tersebut;5 YUDI SUPRIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga kepadaTerdakwa tersebut; Bahwa

SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Limbah) PT Night Trainatas nama pemohon atau pemilik perusahaan Sdr SUSENO HAMBALL9. IMB (jin Mendirikan Bangunan) PT Night Train atas nama pemohon ataupemilik perusahaan Sdr SUSENO HAMBALI.10.

SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Limbah) PT Night Trainatas nama pemohon atau pemilik perusahaan Sdr SUSENO HAMBALL9. IMB (jin Mendirikan Bangunan) PT Night Train atas nama pemohon ataupemilik perusahaan Sdr SUSENO HAMBALI.Halaman 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2015/PN Bdg.10.

kepada kenaikanupah tahun 2013 agar supaya setiap tahun tidak berselisin denganPT Plasindo Lestari akan tetapi PT.Plasindo Lestari mengajakberunding masalah PKB dengan melayangkan surat Nomor02/PGA/XII/12, tertanggal 6 Desember 2012 perihal pertemuan awaluntuk perundingan PKB;Bahwa SPPL menjawab tanggapan atas surat Nomor 02/PGA/XII/12,dengan melayangkan surat Nomor 04/SPPL/FSPEKKASBIXII/KRW/12, tertanggal 7 Desember 2012 yang pada pokok isisuratnya adalah tidak bisa memenuhi ajakan berunding PKB

tetapiakan memberitahukan apabila serikat/SPPL sudah siap melakukanHalaman 7 dari 46 hal.

Nomor 3 PK/Pdt.SusPHI/201711.12.13.14.perundingan PKB.hal tersebut dilakukan oleh SPPL mengingatmasalah kenaikan upah 2013 belum ada titik temu sehinggakonsentrasinya masih kepada perundingan kenaikan upah tahun2013 dulu untuk diselesaikan;Bahwa paska dilayangkanya surat Nomor 04/SPPL/FSPEKKASBI/XII/KRW/12 oleh Serikat Pekerja SPPL kemudian PT PlasindoLestari melakukan tindakan balasan dengan melakukan PHK sepihaktanggal 29 Desember 2012 kemudian tanggal 2 Januari 2013, sampaidengan tanggal 4 Januari

PT Plasindo Lestari dankepada SPPL/Serikat Pekerja PT Plasindo Lestari yang pada intinyamengundang kepada kedua belah pihak untuk duduk berundingHalaman 9 dari 46 hal.

Nomor 3 PK/Pdt.SusPHI/201725.26.27.008/SPPL/FSPEKKASBI/IX/Krw/2013, bahwa berdasarkan faktasurat SPPL Nomor 04/SPPL/FSPEKKASBI/XII/Krw/12 tertanggal 7Desember 2012 yang pada pokok isi suratnya adalah tidak bisamemenuhi ajakan berunding PKB tetapi akan memberitahukanapabila serikat/SPPL sudah siap melakukan perundingan PKB jadisudah sangat jelas tidak ada bahasa menolak perundinganPKB,kemudian dalam tanggapan surat Tergugat PT.Plasindo Lestaribagian A angka 3 sudah mengakui banyak pengurus inti serikatpekerja

SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN LAHAN No. 085KUD.TM/SKRI/ SPPL/X/2013 tertanggal 30 September 2013; Perjanjian PENGALIHAN HAKHAK ATAS LAHAN KEMITRAANNomor: 053/PHHKPNPLI/VI/2013 Tertanggal 12 Juni 2013 jo.SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN LAHAN No. 053KUD.TM/PNPL/ SPPL/V1/2013 tertanggal 12 Juni 2013;Dengan demikian dalam perkara a quo, seandainyapun (quod non) yaituPENGGUGAT hendak mempermasalahkan klaim tanah seluas 4,9 Ha(empat koma sembilan hektar) yang dimaksud, seharusnyaPENGGUGAT haruslah terlebin dahulu

HAKHAK ATAS LAHAN KEMITRAANNomor: 053/PHHKPNPLI/VI/2013 Tertanggal 12 Juni 2013 jo.SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN LAHAN No. 053KUD.TM/PNPL/ SPPL/V1/2013 tertanggal 12 Juni 2013.Berdasarkan buktibukti kepemilikan dan penyerahan ini, diketahuibahwa tanah klaim PENGGUGAT seluas 3,4 Ha (tiga koma empathektar) dari 4,9 Ha (empat koma sembilan hektar) sepenuhnyaadalah milik KUD TUJUAN MURNI, yang sebelumnya adalah milikSdr.

SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN LAHAN No. 085KUD.TM/SKRI/ SPPL/X/2013 tertanggal 30 September 2013; Perjanjian PENGALIHAN HAKHAK ATAS LAHAN KEMITRAANNomor: 053/PHHKPNPL/V1/2013 Tertanggal 12 Juni 2013 jo.SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN LAHAN No. 053KUD.TM/PNPL/ SPPL/V1I/2013 tertanggal 12 Juni 2013;Selengkapnyasebagaimanakronologi kepemilikanpadaangka 1 danangka 2 tersebut di atas (Cat: Untuk pengulangan yang tidak perlu),sehingga tidak mungkin TERGUGAT memberi ganti rugi kepadaPENGGUGAT:Dengan demikian

SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN LAHAN No. 085KUD.TM/SKRI/ SPPL/X/2013 tertanggal 30 September 2013: Perjanjian PENGALIHAN HAKHAK ATAS LAHAN KEMITRAANNomor: 053/PHHKPNPLI/VI/2013 Tertanggal 12 Juni 2013 jo.SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN LAHAN No. 053KUD.TM/PNPL/ SPPL/V1/2013 tertanggal 12 Juni 2013;Sebagaimana diuraikan dan dijelaskan pada angka 1 dan angka 2tersebut di atas (Cat: Untuk pengulangan yang tidak perlu), dalam artibahwa penguasaan dan penanaman kelapa sawit oleh TERGUGAT di atastanah yang diklaim

SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN LAHAN No. 085KUD.TM/SKRI/ SPPL/X/2013 tertanggal 30 September 2013;= Perjanjian PENGALIHAN HAKHAK ATAS LAHAN KEMITRAANNomor: 053/PHHKPNPL/VI/2013 Tertanggal 12 Juni 2013 jo.SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN LAHAN No. 053KUD.TM/PNPL/ SPPL/V1/2013 tertanggal 12 Juni 2013;Adalah sah menurut hukum dan harus dilaksanakan oleh para pihaksebagai undangundang;3.

No. 2245 K/PID.SUSLH/2018=~ OO DN DO11,12.13.14.15.16.17.18.19.satu) lembar fotokopi TDP;satu) lembar fotokopi Izin Gangguan;dua) lembar fotokopi IMB;satu) bundel fotokopi SHM;satu) bundel fotokopi Dokumen SPPL;satu) bundel fotokopi BA Pengesahan SPPL Komisi Amdal;1 (satu) bundel fotokopi Rekomendasi SPPL BPLH KabupatenGarut;1 (satu) bundel fotokopi Rekomendasi IMB;1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pemeriksaan PembangunanKolam Renang;1 (satu) bundel fotokopi Surat BPLH Kabupaten Garut tentangPenyampaian

September 2017;Copy asli dari Rekom Teknis dari Dinas Damkar Nomor 640/654/PC/DISDAMKAR tanggal 24 November 2017;Copy dari asli Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor474.2001/22/ Kel/2017;Copy dari Pertek dari BPN Nomor 28/400.32.05/RSTP.IL/2017tanggal 29122017;Copy dari copy Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan danPertamanan Tanda Terima Surat Perihal Permohonan RekomendasiDok LH tanggal 1 September 2016;Copy dari copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan hidup (SPPL

Awit Sinar AlamDarajat;1 (satu) bundle fotokopi SIUP kecil;1 (satu) bundle fotokopi SPPT;(satu) lembar fotokopi TDP;(112 (dua) lembar fotokopi IMB;1 (satu) bundle fotokopi SHM;1 (satu) bundle fotokopi Dokumen SPPL;1 (satu) bundle fotokopi Berita Acara Pengesahan SPPL KomisiAmdal:;. 1 (satu) bundle fotokopi Rekomendasi SPPL BPLH KabupatenGarut;11. 1 (satu) bundle fotokopi Rekomendasi IMB;12. 1 (satu) bundle fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pembangunan)))satu) lembar fotokopi Izin Gangguan;))tu) @

Demikianjuga telah dilengkapi dengan izin Gangguan tanggal 7 Oktober 2011,SIUP kecil tanggal 20 Oktober 2011 untuk rumah makan dan TandaDaftar Perusahaan pada tanggal 20 Oktober 2011 dan Surat PernyataanKesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL),meskipun Izin Gangguan, SIUP dan TDP telah habis masa berlakunyaantara tanggal 20 Oktober 2014 19 Oktober 2016:Bahwa memang benar selain memiliki perizinan tersebut, terkecuali benarusaha wisata milik Terdakwa tersebut tidak atau belum

Awit Sinar AlamDarajat; 1 (satu) bundle fotokopi SIUP kecil:1 (satu) bundle fotokopi SPPT;(satu) lembar fotokopi TDP;(11 2 (dua) lembar fotokopi IMB;1 (satu) bundle fotokopi SHM; 1 (satu) bundle fotokopi Dokumen SPPL; 1 (satu) bundle fotokopi Berita Acara Pengesahan SPPL KomisiAmdal:; 1 (satu) bundle fotokopi Rekomendasi SPPL BPLH KabupatenGarut: 1 (satu) bundle fotokopi Rekomendasi IMB;)))satu) lembar fotokopi Izin Gangguan;))tu) 1 (satu) bundle fotokopi Berita Acara Pemeriksaan PembangunanKolam

, Tentang Batas Sempadan Pantai;Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2019/PN.Mjn Pasal 35 Huruf f undangundang No.27 tahun 2007, TentangPengolaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau kecil JoPasal 73 Ayat (1) UU No.1 Tahun 2014 Tentang PengolahanPengeloaan Wilayah Pesisir; UU No.18 Tahun 2013, Tentang Pencegahan Pembalakan Hutan; PP No.27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan; Permen No.05 Tahun 2017 Tentang Usaha atau kegiatan wajibAMDAL; Permen No.13 Tahun 2010 Tentang UKL, UPL dan SPPL

dan pengajuannya ditujukan ke dinas Lingkungan hidup;Bahwa mangrove yang ditebang/ dirusak Terdakwa dibawa 5 (lima) Ha;Bahwa menurut Saksi minimal dibuatkan SPPL karena ketidaktahuannyadisebabkan tidak ada penyuluhan dan sosialisasi dari pemerintah dan dariinstansi terkait sedangkan kewajiban pemerintah harus ada penyuluhan dansosialisasi ke masyarakat;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:1.

sesuai Pasal 35Undang undang No. 32 Tahun 2009;Bahwa Amdal wajib izin lingkungan, SPPL tidak wajib Izin lingkungan dandiajukannya ke Dinas Lingkungan Hidup;Bahwa untuk sempadan pantai diukur mulai dari pasang tertinggi dihitungkedarat 100 meter;Bahwa penanganan SPPL masuk ke teknis misalnya mau membangunrestoran, limbah yang dihasilkan restoran itu bagaimana efek sampingnyadan bagaimana cara mengatasinya dan mau membuat parkiran jalan,jembatan, inilah yang dimasukkan dalam SPPL;Bahwa mengenai penebangan

mangrove menurut Ahli tidak ada masalah,Ahli ada fotonya yang diambil dari udara yang Ahi linat masih ada mangroveyang lain untuk melindungi dan Ahli juga mendengar dibagian luar sudahditanami mangrove 1000 pohon diarea itu;Bahwa dalam Peraturan Menteri Kehutanan untuk penyusunan RTRWmasuk pengembangan wisata;Bahwa dalam SPPL harus ditentukan dan dijelaskan dampak yang akanterjadi dan semua dampak yang akan ditimbulkan;Bahwa untuk luas 100 Ha keatas skala besar, untuk UKL UPL luasnya 5 HaSampai

dengan 100 Ha, dan SPPL dibawah 5 (lima) Ha;Bahwa apabila kegiatan pada APL hanya menggunakan SPPL kemudianterjadi pengembangan usaha maka SPPL bisa menjadi UKL UPL, da nadaperaturan Gubernur, atau Bupati/ Wali Kota tentang itu, dan kegiatan yangdilakukan itu tetap terpantau dengan adanya SPPL karena jika adapengembangan usahanya bisa ditingkatkan menjadi wajib AMDAL atau wajibUKLUPL dan tidak ada batas waktu memperbaiki tetapi tergantung padaHalaman 22 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2019/PN.Mjnpengembangan

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah Perkebunan surat SPPL nomor:042.5/563/64.02.16.2019/V/2015. Panjang 252 M dan 245 M dan Lebar 53 M dan 50 M Luas 13.760 M (tiga belas ribu tuju ratus enam puluh meter Persegi) yang terletak dijalan Petrosi Rt 16 Dusun Karya Harapan, Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang;2.

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM :- Bahwa Penggugat menyatakan sendiri telah menjual kepada Tergugat sebidang tanah perkebunan dengan surat SPPL Nomor : 042.5/563/64.02.16.2019/V/2015 yang mana surat SPPL tersebut telah menjadi hak Tergugat sehinggga berdasarkan surat yang mana Penggugat hendak menggugat Tergugat, apabila terdapat surat yang lain ataupun yang serupa maka patut diduga adalah perbuatan pidana ;- Bahwa karena tidak memenuhi syarat materil dan sesuai dengan pasal 8 nomor 3 Rv yaitu

Printout pembayaran Kompensasi lahan SPPL Nomor: 042.5/563/64.02.16.2009/V/2015 kepada Sabaruddin sebesar Rp 411.000.000,-(Empat ratus sebelas juta rupiah)tertanggal 26 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;8. Kwitansi pembayaran kompensasi lahan SPPL Nomor: 042.5/563/64.02.16.2009/V/2015. kepada Sabaruddin sebesar Rp 411.000.000,-(Empat ratus sebelas juta rupiah) tertanggal 26 Juni 2015. Luas:13.760M2 sesuai kesepakatan menjadi 10.000M2, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;9.

Sabaruddin SPPL Nomor 042.5/563/64.02.16.2009/V/2015.

Gugatan PENGGUGAT error in persona;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi yang diajukan oleh kuasa Tergugat sebagai berikut:1.PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM:Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksespi dengan dalil karena Penggugat menyatakan sendiri telah menjual kepada Tergugat sebidang tanah perkebunan dengan surat SPPL Nomor : 042.5/563/64.02.16.2019/V/2015 yang mana surat SPPL tersebut telah menjadi hak Tergugat sehinggga berdasarkan surat

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM : Bahwa Penggugat menyatakan sendiri telah menjual kepada Tergugatsebidang tanah perkebunan dengan surat SPPL Nomor042.5/563/64.02.16.2019/V/2015 yang mana surat SPPL tersebut telahmenjadi hak Tergugat sehinggga berdasarkan surat yang manaPenggugat hendak menggugat Tergugat, apabila terdapat surat yang lainataupun yang serupa maka patut diduga adalah perbuatan pidana ; Bahwa karena tidak memenuhi syarat materil dan sesuai dengan pasal 8nomor 3 Rv yaitu apabila

terhadap gugatan ini sepatutnya Majelis hakim yang memeriksaperkara A quo menolak atau setidaktidaknya gugatan tidak dapatditerima.DALAM POKOK PERKARA :Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dalam gugatan Penggugatterkecuali yang benar diakui dan terbukti oleh Tergugat;Bahwa Tergugat mohon eksepsi yang disampaikan termuat kembali dalampokok perkara;Bahwa adalah benar Tergugat telah memberi kKompensasi sebesar RP411.000.000,(Empat ratus sebelas juta rupiah) kepada Penggugat atastanah dengan surat SPPL

Printout pembayaran Kompensasi lahan SPPL Nomor:042.5/563/64.02.16.2009/V/2015 kepada Sabaruddin sebesar Rp 411.000.000,(Empat ratus sebelas juta rupiah)tertanggal 26 Juni 2015, selanjutnya diberitanda bukti T7;8. Kwitansi pembayaran kompensasi lahan SPPL Nomor:042.5/563/64.02.16.2009/V/2015. kepada Sabaruddin sebesar Rp 411.000.000, (Empat ratus sebelas juta rupiah) tertanggal 26 Juni 2015. Luas:13.760M2sesuai kesepakatan menjadi 10.000M2, selanjutnya diberi tanda bukti T8;9.

Sabaruddin SPPL Nomor042.5/563/64.02.16.2009/V/2015. seluas 10.000M2, selanjutnya diberi tandabukti T9;Menimbang, bahwa bukti surat T.1 sampai dengan bukti T.9 di atas setelahdicocokkan ternyata adalah T4, T9 Fotocopy dari Fotocopy sedangkan T7merupakan print Foto dan Bukti Surat selain daripada itu adalah Fotocopy sesuaidengan Aslinya, Seluruh Bukti Surat telah dibubuhi materai cukup, maka bukti surattersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;Menimbang, bahwa selain

Gugatan PENGGUGAT error in persona;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satupersatu eksepsi yang diajukan oleh kuasa Tergugat sebagai berikut:1.PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM:Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksespi dengan dalil karenaPenggugat menyatakan sendiri telah menjual kepada Tergugat sebidang tanahperkebunan dengan surat SPPL Nomor : 042.5/563/64.02.16.2019/V/2015 yangmana surat SPPL tersebut telah menjadi hak Tergugat sehinggga berdasarkan suratyang

Dan hasilnya berupa dokumen pengesahan SPPL (Suratpernyataan kesanggupan dalam pengelolaan dan pemantauanlingkungan). Dan untuk penerbitan SPPL tidak dikenakan biaya..

Dan hasilnya berupa dokumen pengesahan SPPL (Suratpernyataan kesanggupan dalam pengelolaan dan pemantauanlingkungan).

JAYA ABADI; - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Tanggal 23 Maret 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. EKO SUYANTO, penanggung jawab UD.

kabupaten/lintaskabupaten perizinan dari Gubernur; Bahwa perizinan meliputi : Izin Penyimpanan, lzin Pengumpulan, IzinPemanfaatan, lIzin Pengangkutan, Izin Pengolahan dan iinPenimbunan; Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku penanggungjawab UD Jaya Abadi adalah pengangkutan, pengumpulan danpenyimpanan limbah B3, dan harus mendapat izin dari Gubernur,karena pengumpulan oli bekas sampai dengan wilayah Ponorogo; Bahwa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup (SPPL

JAYA ABADI;2 (dua) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Tanggal 23 Maret 2015, yangHalaman 12 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2017/PN Motdibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. EKO SUYANTO, penanggung jawabUD.

Perusahaan UD Jaya Abadi, 2(dua) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), tanggal 23 Maret 2015, yangdibuat dan ditandatangani oleh EKO SUYANTO, penanggungjawab UDJAYA ABADI, mengetahui Kepala Badan Lingkungan Hidup Magetan, 1(satu) lembar Surat Rekomendasi peruntukan Kendaraan bermotorNomor: 551.2/16/403.112/2015, yang dikeluarkan oleh DinasPerhubungan dan Informatika Kabupaten Magetan;Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin secara khusus untuk pengumpulan

JAYA ABADI; 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Tanggal 23 Maret 2015, yangdibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. EKO SUYANTO, penanggung jawabUD.

JAYA ABADI; 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Tanggal 23 Maret 2015, yangdibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. EKO SUYANTO, penanggungjawab UD.

Bahwa berdasarkan surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL) dan keikutsertaan dalam Program pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraandengan PT.

Apabila Penggugat mendasarkan gugatannya atas dasar Tergugat Ilwanprestasi terhadap Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL)No.001/SPPL/IALSRL/XI/2007 tanggal 17 September 2007, makaPenggugat harus merupakan salah satu pihak dalam Perjanjian tersebut;5. Bahwa dengan demikian, Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakimyang memeriksa perkara a quo untuk menolak seluruh gugatan Penggugat;Bantahan Terhadap Dalil Penggugat6.

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwaTergugat II tidak memenuhi kewajiban bagi hasil atau kewajiban lainnya yangtimbul berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL)No.001/SPPL/IALSRL/XI/2007 tanggal 17 September 2007, maka Tergugat Ilmenyatakan membantah dan mengabaikan dalil tersebut karena Penggugatbukan pihak dalam perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam SuratPernyataan Penyerahan Lahan (SPPL) No.001/SPPL/IALSRL/X1/2007 tanggal17 September 2007.

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya mengakuaku sebagaiPemilik lahan seluas 450 hektar, maka Tergugat II menegaskan bahwaPenggugat bukan pemilik tanah atau lahan seluas 450 hektar yang menjadiobyek perjanjian dalam Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL)No.001/SPPL/IALSRL/X1/2007 tanggal 17 September 2007.8.

Bahwa perhitungan kerugian yang dilakukan oleh Penggugat adalah ngawurdan mengadaada, karena sekali lagi Penggugat bukan pihak dalam perjanjiansebagaimana yang dimaksud dalam Surat Pernyataan Penyerahan Lahan(SPPL) No.001/SPPL/IALSRL/X1/2007 tanggal 17 September 2007;9.

.: 503/138/PEMB/XV 2016 tanggal 3 November 2016 perihal suratketerangan Domisili Usaha ; SPPL No.: 660/120/SPPL/BLH/X/2011 tanggal 10Oktober 2011;Surat Kemenkumham RI Nomor : AHU09290.40.22.2014 tanggal20 Mei 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT.Astra International Tbk; Akta Perseroan Terbatas PT. Astra InternationalIncorporated No. 67 tanggal 20 Juli 1957; Akta Pernyataan Keputusan RapatPT.

Haryono yang terdiri dari : IzinGangguan No.: 002882/BPMP2T/IG/2016 tanggal 12 Oktober 2016 yangberlaku sampai dengan 13 Oktober 2019;Surat Keterangan Lurah GunungBahagia No.: 503/138/PEMB/XV 2016 tanggal 3 November 2016 perihal suratketerangan Domisili Usaha ; SPPL No.: 660/120/SPPL/BLH/X/2011 tanggal 10Oktober 2011;Surat Kemenkumham RI Nomor : AHU09290.40.22.2014 tanggal20 Mei 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT.Astra International Tok; Akta Perseroan Terbatas PT.

D/2018/PT.SMR IMB Nomor : 178/DTKP/BS/DM tanggal 5 Februari 2013 luas lantai /bangunan 278,64 M2 bangunan 3 lantai; IMB Nomor : 197/DTKP/BS/DM tanggal 5 Februari 2013 luas lantai /bangunan 278,64 M2 bangunan 3 lantai; SPPLNo.: 660/120/SPPL/BLH/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011; Surat Kemenkumham RI Nomor : AHU09290.40.22.2014 tanggal 20Mei 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan dataPerseroan PT. Astra International Tbk; Akta Perseroan Terbatas PT.

BS/DM tanggal 18 Agustus 2010 luaslantai / bangunan 278,64 M2 bangunan 3 lantai; IMB Nomor : 919/DTKP/BS/DM tanggal 18 agustus 2010 luaslantai / bangunan 278,64 M2 bangunan 3 lantai; IMB Nomor : 567/DTKP/BS/DM tanggal 28 April 2011 luas lantai /bangunan 157,5 M2 bangunan 1 lantai; IMB Nomor : 178/DTKP/BS/DM tanggal 5 Februari 2013 luas lantai/bangunan 278,64 M2 bangunan 3 lantai; IMB Nomor : 197/DTKP/BS/DM tanggal 5 Februari 2013 luas lantai/bangunan 278,64 M2 bangunan 3 lantai; SPPLNo.: 660/120/SPPL

MC/SKU/CE008//2016 tertanggal Jakarta 15 Januari 2016, pada saat itu perizinan yangdimiliki oleh perusahaan hanya Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan(SPPL) No. 660/120/SPPL/BLH/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011, dan sejaktanggal 11 Oktober 2011 sampai 14 Maret 2017 belum pernah ada sosialisasidan kunjungan dari instansi terkait yang memberitahukan kepada Terbandingmengenai perlu adanya izinizin lanjutan selain SPPL.

Habib tersebut yaitu berupa :SIUP (surat Ijin Usaha Perdagangan)TDP (Tanda Daftar Perusahaan)IG (Surat ijin Gangguan)IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)AMDAL (Analisa Dampak Lingkungan)SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danoa F wn PhPPemantauan Lingkungan Hidup)Bahwa berdasarkan perkataan Terdakwa tersebut sehingga saksikorban H. Habib percaya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwauntuk pengurusan Suratsurat perijinan pemandian dan kolam renang airpanas Bukit Rejeng miliknya.

SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) ;Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN.Grt.TDP (Tanda Daftar Perusahaan) ;IG (surat ijin Gangguan) ;IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) ;AMDAL (Analisa Dampak Lingkungan) ;SPPL ( Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danOaRWNPemantauan Lingkungan Hidup) ;Bahwa berdasarkan perkataan Terdakwa tersebut sehingga saksikorban H.

Sinar Awit dan berhasil ;Bahwa surat ijin kolam renang dan pemandian air panas BukitRejeng yang disanggupi terdakwa untuk diurusnya adalah : SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) Kecil; TDP (Tanda Daftar Perusahaan) Pereroan Terbatas (PT) ; 1G (Surat lin tentang ijin Gangguan)Yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan PerijinanTerpadu Kabupaten Garut IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) dikeluarkan oleh KantorPelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Garut ; AMDAL (Analisa Dampak Lingkungan) SPPL

AYAT RUGANDA :Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semuaketerangan yang telah diberikan dalam berita acara pemeriksaanadalah keterangan yang sebenarnya ;Bahwa saksi selaku PNS di Dinas Lingkungan Hidup (DLH)Kabupaten Garut dan pada tahun 2011 saksi mendudukiJabatan sebagai Kepala Bidang Tata Lingkungan di DinasLingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Garut :Bahwa yang mengeluarkan kedua produk Surat yaitu SPPL(Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup) kegiatan

SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) Kecil; TDP (Tanda Daftar Perusahaan) Perseroan Terbatas (PT) ; IG (Surat Ijin tentang ijin Gangguan)Yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan PerijinanTerpadu Kabupaten Garut AMDAL (Analisa Dampak Lingkungan) SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup)Yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan HidupKabupaten Garut ; IMB (ljin Mendirikan Bangunan) dikeluarkan oleh KantorPelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

penginapan dengan luas lahan 7.000m2 (tujuh ribu meter persegi) sejak tahun 2010, yang berlokasi di kawasanDarajat, Desa Padaawas, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut.Bahwa terdakwa dalam mengelola kawasan wisata tersebut tidakmemiliki izin lengkap, dokumen lingkungan dan UKLUPL dengan luas kawasanwisata alam 7.000 m2 (tujuh ribu meter persegi) atau seluas (0,7 Ha) denganpenutupan bangunan teknis 5070%.Bahwa selama beroperasinya kegiatan wisata kolam renang danpenginapan terdakwa hanya memiliki SPPL

(tujuh ribu meter persegi) atau seluas (0,7 Ha) dengan penutupanbangunan teknis 5070 %.Bahwa selama beroperasinya kegiatan wisata kolam renang danpenginapan, terdakwa hanya memiliki SPPL (Surat Pernyataan KesanggupanPengelolaan Lingkungan Hidup), sementara salah satu bentuk dokumenlingkungan yang wajib dilengkapi oleh setiap pelaku usaha berupa WajibAMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) atau UKLUPL sebagaimana ditegaskandalam PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan MenteriLingkungan

Menetapkan barang bukti berupa:(1) 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Keterangan dari Desa Padaawas;(2) 1 (satu) lembar fotocopy SIUP Kecil;Halaman 6 dari 16 halaman putusan Nomor 149/PID.B/LH/2018/PT BDG(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)1 (Satu) lembar fotocopy TDP;1 (Satu) lembar fotocopy Izin Gangguan;3 (tiga) lembar fotocopy IMB;1 (Satu) bundel fotocopy SPPL;1 (Satu) lembar fotocopy NPWP;2 (dua) lembar fotocopy Pernyataan Warga Setempat;1 (Satu) lembar

Domisili;1 (Satu) bundel fotocopy Akta Pendirian;2 (dua) bundel fotocopy AJB;1 (Satu) lembar Penyampaian UKLUPL dari BPLH Kabupaten Garut;1 (Satu) lembar Rekomendasi SPPL dari BPLH Kabupaten Garut;1 (Satu) lembar fotocopy BA SPPL;1 (Satu) lembar fotocopy SKPD Pajak Air Tanah;1 (Satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Penerimaan (Pajak Air Tanah);Surat Bupati Garut Nomor : 503/ 1851/ Adbang tanggal 25 Juli 2013perihal Penghentian Sementara Penerbitan Perizinan di KawasanObyek Wisata Darajat;Peraturan Bupati

Domisili; 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian; 2 (dua) bundel fotocopy AJB;Halaman 9 dari 16 halaman putusan Nomor 149/PID.B/LH/2018/PT BDG1 (Satu) lembar Penyampaian UKLUPL dari BPLH Kabupaten Garut;1 (Satu) lembar Rekomendasi SPPL dari BPLH Kabupaten Garut;1 (Satu) lembar fotocopy BA SPPL;1 (Satu) lembar fotocopy SKPD Pajak Air Tanah;1 (Satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Penerimaan (Pajak Air Tanah);Surat Bupati Garut Nomor : 503/ 1851/ Adbang tanggal 25 Juli 2013perihal Penghentian Sementara

yang didapatkandari hibah para warga;Bahwa peranan Saksi selaku Kabid IIl atas adanya kegiatanpembangunan tersebut adalah melakukan pembinaan dan monitoringsecara berkala langsung ke lapangan terkait dengan konservasilingkungan dan penghijauan, apakah pembangunan dan penghijauanyang dilaksanakan oleh pihak yayasan sudah sesuai dengan yangtercantum dalam SPPL dan jika pembangunan dan penghijauankedapatan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SPPL makabidang IIl melakukan teguran langsung secara

lisan kepada PihakYayasan dan berkoordinasi dengan bidang IV untuk ditindaklanjutiapabila ada temuan yang tidak sesuai dengan SPPL tersebut;Bahwa kegiatan pembinaan dan monitoring sejak SPPL tersebutditerbitkan diketahul dan diterima oleh pihak DLH Kota Cirebon padatanggal 29 Oktober 2019 yang dilakukan secara berkala yaitu sebanyakHalaman 19 dari 41 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2019/PN Cbn1)2)3)4)5)satu kali dalam sebulan bersama dengan Tim dan kemudian dibuatkanBerita Acara Pemantauan Kerusakan

Lingkungan;Bahwa selama melakukan kegiatan pembinaan dan monitoring, Saksimenemukan adanya kegiatan yang tidak sesuai dengan SPPL yaituadanya kegiatan Penambangan dengan menggunakan alat berat berupa3 (tiga) unit Eksavator disertai dengan penjualan komoditas tambangberupa Pasir, tanah urugan serta batu oleh pihak Yayasan AlBarokahGunung Jati di luar area SPPL dan di KP.

Harjamukti, Kota Cirebon;Bahwa kegiatan tersebut tidak sesuai dengan komitmen Terdakwa didalam SPPL karena di dalam SPPL hanya tertulis kKesanggupan untukmengelola dampak kerusakan lingkungan bukan untuk menggali pasirdan tanah urugan;Bahwa atas adanya kegiatan tersebut Saksi bersama dengan Timmelakukan langkahlangkah sebagai berikut:Menyampaikan teguran secara lisan kepada Terdakwa selaku KetuaYayasan AlBarokah Gunung Jati;Melaporkan kepada Kepala DLH Kota Cirebon terkait adanya kegiatantersebut

Abdullah Syukur, M.Si. adalah melakukanmonitoring dan pengawasan sesuai Surat yang diajukan oleh Terdakwa;Bahwa Saksi melakukan pemantauan, pengawasan dan monitoringlangsung ke lokasi sesuai dengan SPSPL adalah pada tanggal 17Januari 2019 bersama dengan Tim untuk mengetahul apakah kegiatanpenghijauan dan penataan lingkungan sesuai dengan SPPL benardilakukan oleh Terdakwa;Bahwa cara melakukan pengawasan dan monitoring terkait SPPL yangdikeluarkan oleh Terdakwa adalah dengan cara:1) Memeriksa SPPL

Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 0148/5.15.07/KPPT/XI/2010 tanggal 04 November 2010- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tanggal 04 November 2010- Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/372/SITU/KPPT/XI/2011 tanggal 03 November 2011- Surat Izin Penumpukan Nomor : 503/140/SIP/KPPT/XI/2011 tanggal 03 November 2011- Izin Memasang Reklame dalam Wilayah Pulang Pisau Nomor : 503/372/REK/KPPT/XI/2011 tanggal 03 November 2011- Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL

Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 0148/5.15.07/KPPT/X1I/2010 tanggal 04 November 2010= Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tanggal 04 November 2010=> Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/372/SITU/KPPT/XI/2011tanggal 03 November 2011=> Surat Izin Penumpukan Nomor : 503/140/SIP/KPPT/XI/2011 tanggal03 November 2011=> Izin Memasang Reklame dalam Wilayah Pulang Pisau Nomor503/372/REK/KPPT/XI/2011 tanggal 03 November 2011=> Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup (SPPL

menunjukkan Suratizin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 0148/5.15.07/KPPT/XI/2010 tanggal 04 November 2010, Tanda Daftar Perusahaan (TDP)tanggal 04 November 2010, Surat Izin Tempat Usaha Nomor503/372/SITU/KPPT/XI/2011 tanggal 03 November 2011, Surat IzinPenumpukan Nomor : 503/140/SIP/KPPT/XI/2011 tanggal 03 November2011, Izin Memasang Reklame dalam Wilayah Pulang Pisau Nomor503/372/REK/KPPT/XI/2011 tanggal 03 November 2011, SuratPernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan LingkunganHidup (SPPL

yaitu Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecilNomor : 0148/5.15.07/KPPT/XI/2010 tanggal 04 November 2010,Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tanggal 04 November 2010,Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/372/SITU/KPPT/XI/2011tanggal 03 November 2011, Surat Izin Penumpukan Nomor503/140/SIP/KPPT/XI/2011 tanggal 03 November 2011, IzinMemasang Reklame dalam Wilayah Pulang Pisau Nomor : 503/372/REK/KPPT/X1I/2011 tanggal 03 November 2011, Surat PernyataanKesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup(SPPL

berupa Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecilNomor : 0148/5.15.07/KPPT/XI/2010 tanggal 04 November 2010,Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tanggal 04 November 2010,Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/372/SITU/KPPT/XI/2011tanggal 03 November 2011, Surat Izin Penumpukan Nomor503/140/SIP/KPPT/XI/2011 tanggal 03 November 2011, IzinMemasang Reklame dalam Wilayah Pulang Pisau Nomor503/372/REK/KPPT/X1I/2011 tanggal 03 November 2011, SuratPernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup (SPPL

Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 0148/5.15.07/KPPT/X1I/2010 tanggal 04 November 2010 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tanggal 04 November 2010e Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/372/SITU/KPPT/XI/2011tanggal 03 November 2011e Surat Izin Penumpukan Nomor : 503/140/SIP/KPPT/XI/2011 tanggal03 November 2011e Izin Memasang Reklame dalam Wilayah Pulang Pisau Nomor503/372/REK/KPPT/X1I/2011 tanggal 03 November 2011e Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup (SPPL

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ciamis No. 31/Pid.C/2017/PN.Cms, Tanggal 27 Nopember 2017, adalah dalam perkara tipiringkarena Penggugat tidak memiliki izin usaha (SPPL) telah melanggarketentuan Pasal 26 Jo Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 7 Tahun 2014.

Harus memperhatikan lingkunganapa yang harus dimiliki apakah bentuknya SPPL, UPUPL atau AMDAL.Untuk masalah ini SPPL, tujuannya agar pengusaha memperhatikanbagaimana kondisi lingkungannya.

Kegiatan usaha mikro dan kecil ; (3) Ketentuan mengenai UKLUPL dan SPPL, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ;PERATURAN BUPATI CIAMIS NO. 43 TAHUN 2015 TENTANG DOKUMENLINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN ;Halaman 59 dari 7ihalaman Putusan Perkara No. 9/G/2018/PTUN.BDGBagian keempat ; Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkunganhidup(SPPL) ; Pasal 10: (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal dan UKLUPL, wajib memiliki SPPL;(2)

Tidak melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yangtelah dituangkan dalam dokumen Amdal atau UKLUPL atau SPPL yang telah dibuat;c. Melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan peraturanperundangundangan yangberlaku; d.

Dedi) bersalah tidak memiliki Surat PernyataanPengelolaan Lingkungan (SPPL) dan dihukum membayar denda Rp.30.000.000.(tiga puluh Juta Rupiah); Menimbang, bahwa dalam hal menindak lanjuti dari adanya keberatanwarga yang disampaikan oleh H.