AXIS TELECOM INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;

AXIS TELECOM INDONESIA c.q. PT. XL AXIATA, TBK. VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;

SMARTFREN TELECOM, Tbk (dhl. PT. MOBILE-8 Telecom, Tbk);

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi P.T.SUNFLOWER TELECOM, tersebut

P.T.SUNFLOWER TELECOMVSVICTORINA N LESTI

PUTUSANNomor 508 K/Pdt.SusPHI/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:P.T.SSUNFLOWER TELECOM, berkedudukan di Plaza UOB lantai33, Jalan M.H. Thamrin Kav. 810 Jakarta 10230, yang diwakilioleh Panji Suwarto Direktur PT.Sunflower Telecom, dalam hal inimemberi kuasa kepada 1. Syaiful Abbas,SH., 2.

Sunflower Telecom belummanandatangani Perjajian Kerjasama tersebut dan juga tidak ada stempelperusahaan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, sehingga patut secarahukum bukti P6 tersebut dikesampingkan.Bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 Termohon Kasasi dahuluPenggugat tidak ada hubungannya dengan Pemohon Kasasi dahuluTergugat (PT. Sunflower Telecom), dikarenakan Tergugat sesuai AktaNomor: 05 tertanggal 29 Januari 2009 yang dibuat dihadapan Notaris YulitaHarastioati, SH (bukti T2) dahulu bernama PT.

Sunflower Telecom pada tanggal 29Januari 2009, sehingga yang benar dan sesuai fakta ialah Termohon Kasasidahulu Penggugat mulai bekerja di Pemohon Kasasi dahulu Tergugat (PT.Sunflower Telecom) sejak Februari 2010.Hal. 17 dari 22 hal Put.

Sunflower Telecom sejak Februari 2010.. Bahwa PT. Sunflower Telecom dulunya adalah PT. Redwood NetworkIndonesia dan bukan PT. Komunika Techno Pratama.4. PT. Komunika dan Sunflower adalah perusahaan yang berbeda.5. Tahu adanya peraturan perusahaan bahwa setiap karyawan yangberhenti harus memberikan tenggang waktu 30 hari kalau tidak makatidak mendapatkan gaji terlahir.. Mengetahui adanya peraturan bahwa pembelian barang harus adapersetujuan manager dan hanya untuk keperluan pribadi..

Sunflower Telecom.6.

BAKRIE TELECOM TBK;

BAKRIE TELECOM TBK, beralamat di Gedung Wisma BakrieLt. 2, Jl. HR Rasuna Said Kav.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)14 Penghasilan Kena Pajak (10 11 11 13) atau NIHIL (330.865.443.872) Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put54583/PP/M.XVA/15/2014, Tanggal 25 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP965/WPJ.19/2012 tanggal 17 Juli 2012, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan, atas nama : PT Bakrie Telecom

Oleh karena itu, PutusanPengadilan Pajak Nomor: Put.54583/PP/M.XVA/15/2014 tanggal 25Agustus 2014 harus dibatalkan;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor:Put.54583/PP/M.XVA/15/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang menyatakan:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP965/WPJ.19/2012 tanggal 17 Juli 2012, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan, atas nama : PT Bakrie Telecom, Tok., NPWP

SMART TELECOM

SMART TELECOM, tempat kedudukan di Jalan H.

Smart Telecom, NPWP : 01.792.185.9073.000, alamat : Jalan H.

Smart Telecom, NPWP : 01.792.185.9073.000, tidakmemperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasarpertimbangan dalam koreksi yang dilakukan PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehinggamenghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai denganketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 698/B/PK/PJK/2011Il4 Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yangdilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding diPengadilan Pajak yang

Smart Telecom (Termohon PeninjauanKembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut kepadaPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan cara disampaikansecara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak NomorRegistrasi 2011011304700007 tanggal 13 Januari 2011 melalui Surat SekretarisPengadilan Pajak Nomor P26/SP.23/2011 tanggal 6 Januari 2011;Bahwa dengan demikian, pengajuan memori peninjauan kembali

Smart Telecom).Oleh karena itu, meskipun pinjaman tersebut berasal dari pemegangsaham transaksi pinjam meminjam tersebut harus dianalisa dari sudutpandang transaksi yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa;Bahwa atas dalil yang dikemukakan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) bahwa memerlukan suntikan dana mengingatkondisi keuangan yang tidak sehat, sebagai pemegang saham sebenarnyadapat melakukan pembiayaan melalui penyetoran modal dan bukandalam bentuk pemberian pinjaman;Apalagi

ACHMAD RIADY SYAHPUTRA VS PT SMART TELECOM

. & Rekan, beralamat di PerumBumi Bhayangkara, Blok H2, Nomor 2, Kelurahan Jejalen Jaya,RT 06/15, Tambun, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 10 November 2020;Pemohon Kasasi:;LawanPT SMART TELECOM, berkedudukan di Graha CIMB Niaga,Jalan Haji Agus Salim Nomor 45, Menteng, Kota AdministrasiJakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili oleh MerzaFachys dan Marco Sumampouw, masingmasing selaku Direktur,dalam hal ini memberi kuasa kepada M.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BAKRIE TELECOM, TBK

Ari Murti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali danEvaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak diJalan Jenderal Gatot Subroto, No. 4042, Jakarta berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKU508/PJ/2015 tanggal 5 Februari 2015;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT BAKRIE TELECOM, TBK, beralamat di Jalan HR.

Putusan Nomor 1358/PK/PJK/2017Banding telah memenuhi kewajiban Pemohon Banding sesuaidengan Tax Treaty (P3B) dibuktikan dengan COD dari perusahaanyang bersangkutan dan sebagian juga pemotongan sesuai PPh26;a.3 Bahwa pengeluaran sebesar Rp6.020.800.910,00 merupakanpengeluaran Bakrie Telecom Pte.

Nomor 1358/PK/PJK/2017Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.5/7026/PP/M.XVA/13/2014, Tanggal 10 November 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP527/WPJ.19/2013 tanggal 23 April 2013 tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2010 Nomor 00025/204/10/092/12tanggal 26 April 2012, atas nama PT Bakrie Telecom

SMART TELECOM

SMART TELECOM

SMART TELECOM, tempat kedudukan di Jalan H.

Nomor Put. 27717/PP/M.IV/12/2010 tanggal 6 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:e Mengabulkan selurunnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP1361/WPJ.06/BD.06/2009tanggal 20 November 2009 mengenai Keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2005Nomor 0001 1/203/05/073/08 tanggal 2 September 2008, atas nama PT.Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 626/B/PK/PJK/201 1Smart Telecom

Smart Telecom, NPWP01.792.185.9073.000, tidak =memperhatikan ataumengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangandalam koreksi yang dilakukan Pemohon PeninjauanKembali (Ssemula Terbanding) tersebut, sehinggaHalaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 626/B/PK/PJK/201 1menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuaidengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;4.

Smart Telecom (TermohonPeninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukansecara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPSTDirektorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi 2011011304700004 tanggal13 Januari 2011 melalui Surat Sekretaris Pengadilan Pajak NomorP26/SP.23/2011 tanggal 6 Januari 2011;2.

Smart Telecom). Oleh karena itu, meskipun pinjamantersebut berasal dari pemegang saham transaksi pinjammeminjam tersebut harus dianalisa dari sudut pandang transaksiyang tidak dipengaruhi hubungan istimewa;Bahwa atas dalil yang dikemukakan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) bahwa memerlukan suntikandana mengingat kondisi keuangan yang tidak sehat, sebagaipemegang saham sebenarnya dapat melakukan pembiayaanmelalui penyetoran modal dan bukan dalam bentuk pemberianpinjaman.

BAKRIE TELECOM

Bakrie Telecom Tbk. (in casu Termohon PKPU) adalah sebuahperusahaan publik yang bergerak di bidang usaha pelayanan telekomunikasi jaringantetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas (Fixed Wireless Access (FWA))berteknologi CDMA melalui merek dagang ESIA, yang dalam menjalankan rodausahanya, PT. Bakrie Telecom Tbk.

Bakrie Telecom Tbk. adalah negatif, disebabkankarena peningkatan jumlah hutang yang sangat besar dan kerugian bersih berturutturut yang dialami PT. Bakrie Telecom Tbk. sejak tahun 2011 sampai semesterpertama tahun 2014;Dengan demikian, atas halhal sebagaimana Termohon PKPU uraikan di atas,Termohon PKPU belum memiliki kemampuan untuk membayar utangutangnyayang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Para Kreditor;Bahwa, berdasarkan kekayaan yang dimiliki oleh PT. Bakrie Telecom Tbk.

Bakrie Telecom Tbk.

PT Netwave Multi Media Nomor 002/Dir/NMM/ 02/2014tertanggal 27 Pebruari 2014, yang ditujukan kepada PT Bakrie Telecom,P 4a : Fotokopi Surat PT Netwave Multi Media Nomor 004/Dir/NMM/ 04/2014tertanggal 15 April 2014, yang ditujukan kepada PT Bakrie Telecom,P 4b : Fotokopi Surat PT Bakrie Telecom, Tbk Nomor 6609/EST05/Finance/V/2014 tertanggal 2 Mei 2014, yang ditujukan kepada PT Netwave MultiP 5a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT Netwave Multi Media, Nomor004/Dir/NMM/TX/2014 tertanggal 13

September 2014, yang ditujukan kepada PTBakrie Telecom, Tbk;P 5b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT Bakrie Telecom, Tbk Nomor14757/EST06/Legal/IX/2014 tertanggal 19 September 2014, yang ditujukan kepada PTNetwave Multi Media;P6 : Fotokopi Surat BNJ Law Office No. 250/BNJ/X/14 tertanggal 1 Oktober2014, Hal : Tegoran, yang ditujukan kepada PT Bakrie Telecom,Tbk;Hal 23 dari 37 halaman, Pts.

SMART TELECOM, Tbk., Dkk

SMART TELECOM

BAKRIE TELECOM, Tbk;

./2015tanggal 5 Februari 2015;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT BAKRIE TELECOM, Tbk, tempat kedudukan di Jalan HR.Rasuna Said Kav.

Rp3.736.482.018,00 tidak terutang PPh Pasal 26;Bahwa Biayabiaya Penerbitan Senior Notes yang dikeluarkanPemohon Banding senilai Rp8.099.779.419,00 adalahpembayaran atas jasa yang diterima dari perusahaan yangberdomisili di Luar Negeri, atas jasajasa tersebut PemohonBanding telah memenuhi kewajiban Pemohon Banding sesuaidengan Tax Treaty (P3B) dibuktikan dengan COD dariperusahaan yang bersangkutan dan sebagian juga pemotongansesuai PPh 26;Bahwa pengeluaran sebesar Rp6.020.800.910,00 merupakanpengeluaran Bakrie Telecom

2013 tanggal19 Juli 2013Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put57025/PP/M.XVA/13/2014 tanggal 10 November 2014yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP526/WPJ.19/2013 tanggal 23 April 2013 tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak September 2010 Nomor 00024/204/10/092/12 tanggal 26 April 2012, atas nama PT Bakrie Telecom

Pajak NomorPut.57025/PP/M.XVA/13/2014 tanggal 10 November 2014, sepanjangterkait sengketa yang diajukan Peninjauan Kembali,harus dibatalkan;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.57025/PP/M.XVA/13/201 4tanggal 10 November 2014yang menyatakan:KEP526/WPJ.19/2013 tanggal 23 April 2013 tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 MasaPajak September 2010 Nomor 00024/204/10/092/12 tanggal 26 April 2012,atas nama PT Bakrie Telecom

BAKRIE TELECOM, TBK

SMART TELECOM lawan PT. ERA BANGUN JAYA

SMART TELECOM, sebagai Penggugat, yang dalam hal ini diwakili olehKuasa Hukumnya yaitu M. Rasyid Ridho, SH.,MH., Juni ESimanungkalit, SH.,MH., Parlindungan Marpaung, SH., TB SyariefHarizansyah, SH dan RA Desi Astuti., Para Advokat dan KonsultanHukum dari Y&K Partners, yang memilin domisili di Kantor KuasaHukumnya yaitu Grand Slipi Tower, 41 Floor Unit I, Jl. Letjend S.Parman Kav. 2224 Jakarta Barat ;MelawanPT. ERA BANGUN JAYA, alamat JI.

Dalamsuratnya Nomor: 567/EBJSMART/III/2011 tertanggal 2 Maret 2011,Tergugat Konpensi dengan tegas menolak dan mengembalikan perubahanterhadap Purchase Order (PO) Nomor: 5200002222 tertanggal13 November 2008, dengan mengatakan bahwa:Setelah kami mengevaluasi Revisi PO yang telah diterbitkan oleh pihakSmart Telecom untuk Pekerjaan Fiber Optic Cable Jakarta Reg. 1 No.PO 5200002222, maka bersama ini kami belum bisa menerima perhitungantersebut dan bersama surat kami ini kami kembalikan original PO untukdievaluasi

Smart Telecom tanggal 19 Maret 2009, diberitanda P7 ;8. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat No. 020/OMNW/IV/09 tanggal 16April 2009, diberi tanda P8 ;9. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat No. 012/DIREBJ/IV/2009/EWtanggal 17 April 2009, diberi tanda P9 ;10.

Smart Telecom dengan PT. Erabangun Jaya nomor surat 125/SCMSMART/ERABANGUN/9/07 jo No. EB7SMART/FO SMG/02/IX/2007 tertanggal02 Oktober 2007 yang diajukan oleh Penggugat dengan ditandai bukti P2 danjuga diajukan oleh Tergugat dengan ditandai bukti T2, dapat diketahui antara lain:e Antara Penggugat / PT. Smart Telecom dengan Tergugat / PT.

Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Perjanjian Perdamaian tertanggal 8 Desember 2014 yang telah ditandatangani antara Direktur Utama dan Direktur PT Bakrie Telecom Tbk. (dalam PKPU) dengan Para Kreditornya.

BAKRIE TELECOM Tbk

BAKRIE TELECOM Tbk, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan dandibentuk berdasarkan hukum di negara Republik Indonesia, beralamat di WismaBakrie Lantai 3, Jalan H.R.

Bakrie Telecom Tbk.) diwakili oleh Saudara Jastiro Abi selakuDirektur Utama dan Kuasa Hukum Debitor, dan Para Kreditor PT Bakrie Telecom Tbk. tersebut,baik yang hadir sendirisendiri maupun kuasanya;Menimbang, bahwa dari Laporan Hakim Pengawas tertanggal 8 Desember 2014 yangpada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa segera setelah ditunjuk sebagai Hakim Pengawas sebagaimana dimaksud dalamPutusan Nomor : 59/Pdt.SusPKPU/ 2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 10 Nopember 2014,Hakim Pengawas telah mengeluarkan Penetapan

Peraturan Menter1 Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun2013 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus;PEKERJAANPEKERJAAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGURUS SEHUBUNGANDENGAN PERKARA PKPU PT BAKRIE TELECOM TbkPekerjaanpekerjaan yang dilakukan oleh Pengurus sehubungan dengan perkara PKPU PTBakrie Telecom Tbk antara lain sebagai berikut:1Membuat iklan pemberitahuan dalam surat kabar harian Investor Daily Indonesia danNeraca tanggal 14 Nopember 2014 serta dalam Berita Negara

Mas Mansyur No. 121, Jakarta Pusat.Melakukan pencocokan utangpiutang (verifikasi) yaitu dengan membuat daftar kreditur,mencocokkannya dengan catatan dan laporan dari Debitur (PT Bakrie Telecom Tbk.)

Bakrie Telecom Tbk, sebuah perseroan terbatas yang didirikan menurut danberdasarkan hukum di Republik Indonesia, beralamat dan berkedudukan hukum diWisma Bakrie Lantai 3, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BAKRIE TELECOM, TBK

./2015tanggal 5 Februari 2015;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT BAKRIE TELECOM, TBK, beralamat di Gedung Wisma BakrieLantai 2, Jalan HR. Rasuna Said Kav.

juga pemotongan sesuai PPh26;a.2Bahwa biayabiaya penerbitan Senior Notes yang dikeluarkanPemohon Banding senilai Rp8.099.779.419,00 adalahpembayaran atas jasa yang diterima dari perusahaan yangberdomisili di Luar Negeri, atas jasajasa tersebut PemohonBanding telah memenuhi kewajiban Pemohon Banding sesuaidengan Tax Treaty (P3B) dibuktikan dengan COD dari perusahaanyang bersangkutan dan sebagian juga pemotongan sesuai PPh26;a.3Bahwa pengeluaran sebesar Rp6.020.800.910,00 merupakanpengeluaran Bakrie Telecom

dibayar 3.187.808 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.57027/PP/M.XVA/13/2014, tanggal 10 November 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP528/WPJ.19/2013 tanggal 23 April 2013 tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2010 #Nomor:00027/204/10/092/12 tanggal 26 April 2012, atas nama PT Bakrie Telecom

MOBILE-8 TELECOM, TBK

MOBILE8 TELECOM, Tbk.

Mobile8 Telecom, Tbok., NPWP:02.274.977.4054.000,alamat:Menara Kebon Sirih Lantai 18, Jalan Kebon Sirih Nomor 1719,Jakarta Pusat 10340, sehingga jumlahn PPNMasa Pajak Januari sampaidengan Desember 2006 yang masih harus dibayar menjadi:Dasar Pengenaan Pajak:Ekspor =Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ditunda/ Rp.6.334.885,00ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung pemerintahPenyerahan yang PPNnya harus dipungut Rp.1.429.295.871.888,00Halaman 6 dari 23 halaman.

Mobile8 Telecom, Tok., NPWP: 02.274.977.4054.000,tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasarpertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) tersebut,sehingga menghasilkan putusanyang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yangberlaku di Indonesia;Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan olehMajelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyatanyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum

jangka wektu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagaiberikut:Tanggal dikinm adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggalfaksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggalpada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secaralangsung.Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.24450/PP/M.VIV16/2010, Tanggal 01 Juli 2010, atas nama:PT.Mobile8 Telecom

BAKRIE TELECOM, Tbk

BAKRIE TELECOM, Tbk, tempat kedudukan di GedungWisma Bakrie Lantai 2, Jalan H. R. Rasuna Said Kav.

Putusan Nomor 1250/B/PK/PJK/201 7Bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap transaksipenerbitan senior notes yang menimbulkantransaksitransaksibiaya yang menjadi sengketa ini;Bahwa berdasarkan Bukti P40 diketahui terdapat penjelasansebagai berikut:Pada tanggal 7 Mei 2010, Bakrie Telecom Pte.

Putusan Nomor 1250/B/PK/PJK/201 7Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding diketahui skematransaksi adalah sebagai berikut: se sissscssscoenssn JBRI Senior Notes Aliran Bakrie Telecom Pte. LtdUangIt Intercompany Loan> Pemohon Banding Bahwa Pemohon Banding memberikan penjelasan bahwa BakrieTelecom Pte.

Ltd. yang hasil penerbitannya langsung diteruskankepada Pemohon Banding dengan status sebagai pinjaman dariBakrie Telecom Pte. Ltd. kepada Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap buktibukti yangdisampaikan dalam persidangan Majelis berpendapat yangmember! penghasilan kepada pihakpihak yang berhubungandengan penerbitan senior notes adalah Bakrie Telecom Pte.

Fee kepada JBR (Morgan Stanley, Credit Suisee & Bankof America Merril Lynch) senilai Rp64.936.800.000,00;Bahwa berdasarkan bukti permintaan pinjaman diketahuiTermohon Peninjauan Kembali mengajukan permintaanpinjaman kepada Bakrie Telecom Pte Ltd sebesarUSD250.000.000;Bahwa sesuai bukti perjanjian pinjaman antar perusahaandiketahui bahwa terjadi transaksi Bakrie Telecom Pte Ltdmemberikan pinjaman kepada Termohon PeninjauanKembali;Bahwa pembayaran sebesar USD 7.200.000 dipotonglangsung dari pinjaman