Ditemukan 22179 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-07-2014 — Putus : 14-08-2014 — Upload : 07-11-2014
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 69/Pid.B/2014/PN Bsk
Tanggal 14 Agustus 2014 — DAIFID MUCHTAR Pgl.DAVID Bin MUCHTAR
7618
  • Menyatakan Terdakwa DAIFID MUCHTAR Pgl.DAVID Bin MUCHTAR, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatan Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Tanpa Ijin.2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DAIFID MUCHTAR Pgl.DAVID Bin MUCHTAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;3.
    serta pihak lain yang terkait menghentikanoperasional penyiaran televisi berlangganan dengan menyita alatalat sertamenyegel kantor kegiatan operasional televisi berlangganan yangdiselenggarakan dan dimiliki oleh Terdakwa bertempat dirumah kontrakanterdakwa di Pincuran Tujuh Jorong Lantai Batu Nagari Baringin KecamatanLima Kaum Kabupaten Tanah Datar.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan ahli sertaTerdakwa diketahui dalam menyelenggarakan menjalankan penyiaranoperasional televisi berlangganan
    kabeltersebut adalah berbentuk perorangan/ individu dan tidak berbentuk badanhukum walaupun didalam fakta persidangan diketahui terdapat namaperusahaan PT Batusangkar Multimedia yang tertempel ditempat lokasi yangdikontrak Terdakwa untuk menjalankan usaha penyiaran televisi berlangganansebagaimana bukti foto namun dari keterangan Terdakwa nama PTBatusangkar Multimedia tidak terdaftar sebagai badan hukum tetapi kegiatanpenyelenggaraan televisi yang dikelola Terdakwa adalah individu/ peroranganbukan
    ,M.Mark.Comm yang menyatakan untuk melakukan ataumenyelenggarakan penyiaran televisi berlangganan tersebut usahanya harusberbentuk badan hukum dan terdapat persyaratanpersyaratan yang harusdipenuhi sebelum menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi berlanggananyaitu wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran televisi sebelummelaksanakan penyiaran, wajib memiliki perusahaan berupa PerseroaanTerbatas (PT) yang hanya bergerak dibidang penyiaran TV berlangganan danwajib mematuhi pedoman perilaku
    berlangganan), maka surat izin bagi lembagaatau badan usaha yang menyelenggarakan pelayanan TV kabel disetiap daerahProvinsi, kabupaten dan kota adalah bersifat imperative atau wajib sebagaimanadimaksud Pasal 33 ayat (1) Undangundang Nomor 32 Tahun 2002 tentangPenyiaran sehingga terhadap perbuatan terdakwa yang diketahui telahmenjalankan penyelenggaraan Penyiaran televisi berlangganan telahberlangsung sejak bulan Mei 2013 sampai dengan Bulan April 2014 dimanakegiatan operasional penyiaran televisi
    dakwaan Penuntut Umum yaituyang melakukan kegiatan penyelenggaraan penyiaran televisi tanpa dilengkapiizin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat(1) Undangundang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Putus : 21-08-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 161/ Pid. B /2014 / PN. TG
Tanggal 21 Agustus 2014 — -BAHARUDDIN Bin SUDDING -ANWAR Als. NUAR Bin UMAR
4111
  • Memerintahkan agar barang bukti berupa :- 1 (satu) buah televisi merk SHARP berwarna hitamDikembalikan kepada saksi Sudirman Bin Pado.6. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
    Menyatakan barang bukti berupa:1 (satu) buah televisi merk SHARP berwarna hitamDikembalikan kepada saksi Sudirman Bin Pado4.
    Selanjutnya tanoa sepengetahuan dan seijinpemiliknya yaitu saksi Sudirman Bin Pado terdakwa bersama dengan terdakwa IImengambil 1 (satu) buah televisi merk SHARP warna hitam tersebut dengan caraterdakwa mengangkat dan membawa 1 (satu) buah televisi tersebut sedangkanterdakwa Il mengamati keadaan sekitar, kemudian terdakwa dan terdakwa IImembawa 1 (satu) buah televisi merk SHARP warna hitam terse but pulang ke rumahterdakwa Il di Gang Komar Rt 008 Kelurahan Penajam Kecamatan PenajamKabupaten Penajam
    , karena padasaat itu pintu tidak terkunci hanya terdakwa dorong dengan tangan terdakwa sajakemudian pintu itu terbuka ;Bahwa pada saat terdakwa mengambil televisi tersebut terdakwa tidak mendapat ijindari pemilik televisi tersebut, dan pemiliknya tidak mengetahui terdakwa yang telahmengambil televisi terse but ;Bahwa terdakwa berencana ingin menjual televisi tersebut tetapi sebelumnyaterdakwa simpan dahulu televisi tersebut ;Terdakwa Il.
    ; Bahwa pada saat terdakwa bersama Terdakwa mengambil televisi tersebut kamitidak mendapat ijin dari pemilik televisi tersebut, dan pemiliknya tidak mengetahuiterdakwa yang telah mengambil televisi tersebut ; Bahwa terdakwa berencana ingin menjual televisi tersebut tetapi sebelumnyaterdakwa simpan dahulu televisi tersebut dirumah terdakwa di Gang Komar Rt 008Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara ; Bahwa terdakwa mengetahui televisi tersebut adalah milik saudara SUDI.Menimbang
    Memerintahkan agar barang bukt berupa: 1 (Satu) buah televisi merk SHARP berwarna hitamDikembalikan kepada saksi Sudirman Bin Pado.6.
Register : 09-05-2022 — Putus : 28-07-2022 — Upload : 21-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 P/HUM/2022
Tanggal 28 Juli 2022 — LOMBOK NUANSA TELEVISI VS PRESIDEN RI;
601379 Berkekuatan Hukum Tetap
  • LOMBOK NUANSA TELEVISI VS PRESIDEN RI;
Putus : 25-04-2007 — Upload : 05-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27K/TUN/2004
Tanggal 25 April 2007 — PT. SARANA JAYA LINTAS SEGARA, yang diwakili ARMAND NASUTION ; DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
3217 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 28-09-1999 — Upload : 07-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 K/N/1999
Tanggal 28 September 1999 — PT Surya Citra Televisi
3630 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT Surya Citra Televisi
Putus : 18-02-2020 — Upload : 29-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 K/Pdt.Sus-PHI/2020
Tanggal 18 Februari 2020 — ASNI, VS PT JAYAPURA TELEVISI/JAYA TV
9567 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ASNI, VS PT JAYAPURA TELEVISI/JAYA TV
    ., & Partners, beralamat di Kampung Sereh RT 01RW 01, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2019;Pemohon Kasasi;LawanPT JAYAPURA TELEVISI/JAYA TV, berkedudukan di JalanYos Sudarso Kompleks PTC Entrop Blok B, Distrik JayapuraSelatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua,Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan surat surat yang
Register : 31-07-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 2 Mei 2019 — Jayapura Televisi / Jayapura TV
10557
  • Jayapura Televisi / Jayapura TV
    PUTUSANNomor 16/Pdt.SusPHI/2019/PN JapDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1AJayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubunganindustrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara antara:ASNI, Perempuan, pekerjaan karyawan PT Jayapura Televisi, beralamat diHamadi RT. 006 RW. 003 Kelurahan Hamadi Distrik JayapuraSelatan Kota Jayapura Provinsi Papua, dalam hal ini memberikuasa
    Jayapura Televisi dan segala konsekwensinyaakan diproses dengan segera, (bukti terampir);Bahwa, Pasal 168 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetengakeraan berbunyi Pekerja/fouruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerjaHalaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 16/Pat.SusPHI/2019/PN Jap14,15.16.17.18.19.20.21.22.atau lebih berturutturut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi denganbukt' yang sah dan telah dipanggil olen pengusaha 2 (ua) kali secara patut dantertulis dapat diputus
Putus : 08-08-2022 — Upload : 14-09-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1172 K/Pdt.Sus-PHI/2022
Tanggal 8 Agustus 2022 — SUNARDI, VS PT MNC TELEVISI INDONESIA
258106 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUNARDI, VS PT MNC TELEVISI INDONESIA
Putus : 25-06-2024 — Upload : 11-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 593 PK/Pdt/2024
Tanggal 25 Juni 2024 — MEI ROHADI, DK VS KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (dahulu Direktorat Televisi) SURABAYA, DKK
155 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MEI ROHADI, DK VS KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (dahulu Direktorat Televisi) SURABAYA, DKK
Upload : 25-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 686 K/PDT.SUS/2010
LAMPUNG MEGA TELEVISI (LTV); USEP HIDAYATULLAH, DKK.
5151 Berkekuatan Hukum Tetap
  • LAMPUNG MEGA TELEVISI (LTV); USEP HIDAYATULLAH, DKK.
Putus : 08-06-2023 — Upload : 05-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1205 K/Pdt/2023
Tanggal 8 Juni 2023 — MEI ROHADI DK VS KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (dahulu DIREKTORAT TELEVISI) SURABAYA DKK
7222 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MEI ROHADI DK VS KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISIREPUBLIK INDONESIA (dahulu DIREKTORAT TELEVISI)SURABAYA DKK
Register : 02-08-2021 — Putus : 02-03-2022 — Upload : 01-02-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 332/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 2 Maret 2022 — Penggugat:
SETIA BRATA
Tergugat:
PT MNC TELEVISI NETWORK, d.h PT SUN TELEVISI NETWORK
4121
  • Penggugat:
    SETIA BRATA
    Tergugat:
    PT MNC TELEVISI NETWORK, d.h PT SUN TELEVISI NETWORK
Putus : 21-11-2011 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 716 K/PDT.SUS/2011
Tanggal 21 Nopember 2011 — MEDIA KHATULISTIWA TELEVISI (KTV) PONTIANAK
2813 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MEDIA KHATULISTIWA TELEVISI (KTV) PONTIANAK
    MEDIA KHATULISTIWA TELEVISI (KTV) PONTIANAK,berkedudukan di Jl.Abdullan No.1416, Komp MKTV Pontianak,Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak padapokoknya atas dalildalil :1.
    Media Khatulistiwa Televisi Pontianak sebagaipihak Tergugat, padahal yang seharusnya menjadi subyek gugatan adalahDireksi atau Komisaris dari PT. MKTV Pontianak. Oleh karena itu PT. MKTVadalah Perusahaan Perseroan yang andil / saham sahamnya adalah sahamatas nama dan dikuasai orang perorangan.Bahwa Penggugat tidak memiliki kapisitas / kwalitas dalam mengajukan gugatanPemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat, karena :a.
Putus : 07-07-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 784 K/Pdt.Sus-PHI/2021
Tanggal 7 Juli 2021 — PT DUTA TELEVISI INDONESIA VS FITRI YANI,
7547 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT DUTA TELEVISI INDONESIA tersebut;
    PT DUTA TELEVISI INDONESIA VS FITRI YANI,
    PUTUSANNomor 784 K/Pdt.SusPHI/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT DUTA TELEVISI INDONESIA, yang diwakili oleh DirekturUtama, Fajar Muttagien, S.H., M.H., berkedudukan di JalanPramuka, Komplek Semanda , Nomor 29, RT. 20, KotaBanjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasanya kepadaSyainaldi Muttaqien, S.H., AdvokatPengacara, dari Kantor HukumJurist
    sesuai denganketentuan pasal 156 ayat (4) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003, sertaupah proses selama 6 (enam) bulan dengan perhitungan upah perbulansejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juga tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Banjarmasin perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olen PemohonKasasi: PT DUTA TELEVISI
Register : 12-03-2015 — Putus : 17-11-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan PN PADANG Nomor 45/Pdt.G/2015/PN Pdg
Tanggal 17 Nopember 2015 — Padang Media Televisi melawan Zaili Asril CS
1396
  • Padang Media Televisi melawan Zaili Asril CS
    Padang Media Televisi) dengan TERGUGAT 1, maka sertipikattersebut dibuat atas nama TERGUGAT 1 yang pada waktu itu menjabatsebagai Direktur pada PT. Padang Media Televisi (PENGGUGAT).Dengan demikian, tanah yang dibeli oleh PENGGUGAT merupakanhaknya PENGGUGAT akan tetapi secara formal dituliskan atas namaDirektur PENGGUGAT ketika itu yaitu TERGUGAT 1;6.
    di dalam Akta PERNYATAANKEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PTPADANG MEDIA TELEVISI No. 41 tertanggal 17 Juni 2014) diadakanRUPSLB PT.
    Padang Media Televisi (Penggugat) diBank Nagari Cabang Utama Padang.Bahwa dalil penggugat pada angka 8 posita gugatan penggugat di atasadalah keliru dan tidak memiliki dasar hukum karena berdasarkan PerjanjianKredit Nomor : PK/056/CU/KRC/092007/092008 tanggal 25 September2007 pihak yang melakukan perjanjian kredit dengan Bank Nagari CabangUtama Padang bukanlah PT. Padang Media Televisi melainkan PT. PadangIntermedia Pers.
    Foto copy Rekening koran Giro No 1110004826281 atas nama PT21.Padang Media Televisi periode 1/06/13 s/d 30/6/13 telah diberibermaterai cukup yang sesuai dengan aslinya diberi tanda P.20 a;B. Foto copy Rekening koran Giro No 1110004826281 atas nama PTPadang Media Televisi periode 1/09/13 s/d 30/9/13 telah diberibermaterai cukup yang sesuai dengan aslinya diberi tanda P.20 b;C.
    Foto copy Rekening koran Giro No 1110004826281 atas nama PTPadang Media Televisi periode 1/11/13 s/d 30/11/13 telah diberibermaterai cukup yang sesuai dengan aslinya diberi tanda P.20 c;D.
Upload : 26-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 451 K/PDT.SUS/2011
SWARA ALAM KENDARI TELEVISI; M. ANWAR BAHRUN
2120 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SWARA ALAM KENDARI TELEVISI; M. ANWAR BAHRUN
    Bahwa pada tanggal 20 Desember 2009 Direksi PT Suara Alam KendariTelevisi mengadakan pertemuan/memangil semua karyawan PT SuaraAlam Kendari Televisi dan dalam pertemuan tersebut direksi PT Suara AlamKendari Televisi menyatakan akan ada pengurangan pegawai karenaPT Suara Alam Kendari Televisi tidak sanggup lagi membayar gajikaryawan bila jumlah karyawan dipertahankan ;4.
    Bahwa melalui Saudara Arbain Manager Umum PT Suara Alam KendariTelevisi kebijakan Direksi PT Suara Alam Kendari Televisi untukmengurangi karyawan ditindak lanjuti dengan menyatakan sejak tanggal20 Desember 2009 sampai tanggal 31 Desember 2009 semua karyawanPT Suara Alam Kendari Televisi tidak diijinkan berkantor lagi sampai adapanggilan resmi dari PT Suara Alam Kendari Televisi dan bagi karyawanyang mendapat panggilan resmi dari PT Suara Alam Kendari Televisi berartikaryawan tersebut tetap dipertahankan
    sebagai karyawan PT Suara AlamKendari Televisi dan bagi mereka yang tidak mendapat panggilan dariPT Suara Alam Kendari Televisi berarti mereka tidak dipakai lagi sebagaikaryawan PT Suara Alam Kendari Televisi ;5.
    Penggugatmeminta kepada pihak direksi PT Suara Alam Kendari Televisi untukmembuat surat PHK secara resmi atas dirinya tetapi pihak Direksi PT SuaraAlam Kendari Televisi menolak memberikan surat resmi PHK kepadaPenggugat dengan alasan bahwa surat keterangan pengalaman kerjadari PT Suara Alam Kendari' Televisi dengan Nomor004/Diru/KTV/B/1/2010 sama saja dengan surat PHK.
    Anwar Bahrun) adalah karyawan diPT Swara Alam Kendari Televisi.
Putus : 18-10-2011 — Upload : 20-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 659 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 18 Oktober 2011 — CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI (
6445 Berkekuatan Hukum Tetap
  • CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI (
    CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI (CATV), Diwakilioleh Dudi Hendrakusuma, selaku Presiden Direktur PTCakrawala Andalas Televisi, berkedudukan di Menara StandardChartered Bank, Lantai 3132, JI. Prof. Dr.
    Cakrawala Andalas Televisi, yang berkedudukan di Jakarta berdasarkanAkta Notaris No. : 136, dibuat pada 25 Oktober 1990 dihadapan Notaris ChufranHamal, S.H. yang berkedudukan di Jakarta.Bahwa Perusahaan Penggugat (PT.
    Cakrawala Andalas Televisi)bergerak di bidang jasa menyelenggarakan stasiun penyiaran televisi swastaumum dengan nama produk yang dikenal luas dimasyarakat dengan sebutannama antv.Bahwa Perusahaan Penggugat (antv) didalam menjalankan kegiatanoperasional usahanya mengalami beberapa kali perubahan atas AnggaranDasar Perseroan (AD/ART) dengan dasar dan tujuan untuk menyelamatkanperusahaan untuk tetap dapat memberikan pelayanan maksimal kepadamasyarakat di seluruh Indonesia.PARA PEMEGANG SAHAM PT.
    Cakrawala Andalas Televisi untuk menghalangi kebebasanberserikat dengan adanya surat skorsing serta proses PHK olehperusahaan terhadap pengurus SKAK maka hal tersebut dapatdikatagorikan sebagai bentuk menghalanghalangi maka hal tersebuttidak dibenarkan dan perbuatan PT. cakrawala Andalas Televisi adalahtindakan anti berserikat tidak dapat dibenarkan;Bahwa tuntutan Para Pekerja Sdr. Rainer Marion, Sdr. Susprihartantodan Sdr.
    Bahwa bukti risalah bipartit (T11) yang menyatakan terjadi pergantiankepemilikan itu bertentangan dengan bukti (T10) booklet bakrie untuknegeri yang menjelaskan bahwa tidak ada perubahan kepemilikanstasiun televisi ANTV, dimana stasiun televisi ANTV tetap menjadi milikbakrie group dan bukti (T13) Mediantv edisi juni 2004 menjelaskanbahwa kepemilikan ANTV adalah Anindiya Bakrie, itu tidakdipertimbangkan hakim, bahwa alasan memPHK para pemohon kasasikarena perubahan kepemilikan adalah tidak tepat..
Putus : 24-12-2013 — Upload : 17-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 137 PK/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 24 Desember 2013 — CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI VS M. ROHMAN, DKK
3521 Berkekuatan Hukum Tetap
  • CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI tersebut;
    CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI VS M. ROHMAN, DKK
    CakrawalaAndalas televisi CATV) atau disebut juga sebutan PT. CATV dalam satuDepartemen Production Service masingmasing:a. M Rohman (Penggugat ) adalah karyawan Tergugat (PT.
    Widjajantaselaku GM HR & GS PT Cakrawala Andalas Televisi dengan kop surat antv(bukti P9) yang kutipannya dibawah ini: Nomor NIK Nama Jabatan Departemen Efektif1 02204 Surat Rachmanto Editor Production 15 SeptemberServices 20102 02208 M.
    , dalam hal pengambilangambar maupun mengedit sebuah hasil gambar, baik berita ataufilm yang akan ditayangkan di televisi Tergugat yang dikenalsebagai stasiun siaran televisi ANTV.
    Bahwa Tergugat melakukan Pelanggaran hukum dengantindakan penyerahan sebagian pekerjaan pada perusahaan lain/outsourcing untuk jenis pekerjaan dan perusahaan yang samasesual perjanjian Jasa Penyediaan Jasa Pekerja antara Frontlinerdan PT Cakrawala Andalas Televisi dimana Para Penggugatdikontrak kembali untuk bekerja pada perusahaan Tergugat yaituPT. Cakrawala Andalas Televisi /CATV (bukti P11);6.
    Cakrawala Andalas Televisi (CATV),memanggil pekerja Sdr. Suparji dan Sdr.
Upload : 14-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 160 K/PDT.SUS/2010
KAPUAS CITRA TELEVISI PONTIANAK; TRI SETYOWATI, SH., DKK.
3230 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KAPUAS CITRA TELEVISI PONTIANAK; TRI SETYOWATI, SH., DKK.
    KAPUAS CITRA TELEVISI, berkedudukan di Jl.Husein No. 03 Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat,yang dalam hal ini memberi kuasa kepada1. Noviandi, SH., 2. Andry Hudaya Wijaya, SH dansyahri, SH., Advokat, berkantor di Jalan Husin No. 3 ,Pontianak, yang bertindak berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 25 November 2008;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha;Lawan1. TRI SETIOWATI, SH, eks. Pekerjaan PT.
    KapuasCitra Televisi Pontianak, bertempat tinggal di JalanAdisucipto Gg. Rembulan Kabupaten Kubu Raya,Kalimantan Barat;3. TONY BERTHA FREDERICK, eks. Pekerjaan PT.Kapuas Citra Televisi Pontianak, bertempat tinggal diJalan Gajah Mada Gg. Gajah Mada 18 Pontianak,Kalimantan Barat;4. DIMAS PRASETYA, eks. Pekerjaan PT.
    Kapuas Citra Televisi Pontianak dengan terikat dalam suatuPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, terhitung bulan Juni 2007 denganupah terakhir diterima sebesar Rp. 1.000.000, per bulan;DIAN GUSTIANSYAH adalah pekerja Tergugat, Jabatan Presenter PT.Kapuas Citra Televisi Pontianak dengan terikat dalam Perjanjian KerjaWaktu Tertentu berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 14/SPKKCTV/VII/2007 selama 2 (dua) tahun terhitung tanggal 13 Juli 2007 sampaidengan tanggal 13 Juli 2009 dengan upah terakhir
    Kapuas Citra Televisi Pontianak dengan terikat dalamPerjanjian Karja Waktu Tertentu berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 011/SPKKCTV/V/2007 selama 2(dua) tahun terhitung tanggal 2 Juni2007 sampai dengan tanggal 2 Juni 2009 dengan upah terakhir diterimasebasar Rp. 1.000.000, per bulan;TONY BERTHA FREDERIK adalah pekerja Tergugat, JabatanCameramen PT. Kapuas Citra Televisi Pontianak terikat dalam PerjanjianKarja Waktu Tertentu.
    KAPUASCITRA TELEVISI, tersebut ;Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 oleh Prof. DR. MUCHSIN, SH.
Upload : 13-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 PK/PDT.SUS/2010
CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA
390 Berkekuatan Hukum Tetap
  • CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA