Ditemukan 8582 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 21-01-2016 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Bdg
Tanggal 18 Februari 2016 — MUHAMAD SHALEH
11015
  • barang sediaan farmasi berupa obatobatantradisional berbagng menemui terdakwa di Toko AlKaromah Jln. panjunan No.61Kota Cirebon dengan membawa obat tradisional sesuai permintaan, kemudiaan tanpamemperdulikan standar mutu dan persyaratan keamanan produk dan obatobatantradisional yang dipesannya yaitu penandaan yang terdapat dalam kemasan ataubungkusan luar produk yang memuat informasi lengkap seputar produk seperti adatidaknya mencamtumkan nama kota/alamat pendaftar, nomor izin edar, nomor bets,batas kadaluarsa
    B/2015/PN.Bdg4Toko AlKaromah dimana dari hasil pemeriksaan Petugas menemukan obatobatantradisional yang tidak mencantumkan informasi lengkap pada kemasan atau bungkusluarnya seperti tidak mencamtumkan nama kota/alamat pendaftar, nomor izin edar,nomor bets, batas kadaluarsa dan komposisi, sehingga petugas langsung melakukanpenyitaan terhadap obatobatan tradisional tersebut yaitu Nangen ZengZhangsusebanyak 11(sebelas) dus, Osagi tablet 4 (empat) pak, Urat Madu Obat Kuat dan tahanlama 10 (sepuluh) dus
    menjual obatobatantradisional yang tidak memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan, diketahuioleh Petugas dari Bali Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang ada pada hariKamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 Wib datang melakukan inspeksi keToko AlKaromah dimana dari hasil pemeriksaan Petugas menemukan obatobatantradisional yang tidak mencantumkan informasi lengkap pada kemasan atau bungkusluarnya seperti tidak mencamtumkan nama kota/alamat pendaftar, nomor izin edar,nomor bets, batas kadaluarsa
    Batas kadaluarsa, 13. Klaim penggunaan, 14.Halaman7 dari 15 Putusan No. 106/Pid. B/2015/PN.BdgKonra Indikasi, 15. Efek samping, 16. Interaksi obat, 17. Cara penyimpanan,18.
    PanjunanNo.61 Kota Cirebon menjual obatobatan tradisional tidak mencantumkan informasilengkap pada kemasan atau bungkus luarnya seperti tidak mencamtumkan nama kota/alamat pendaftar, nomor izin edar, nomor bets, batas kadaluarsa dan komposisi, yangatas temuan oleh petugas atau penyidik dari Balai Besar POM di Bandung dan darihasil pemeriksaan di Balai POM obatobatan yang terdakwa jual menggunakan izinedar fiktif/tidak mempunyai izin edar dan diantara produk tersebut mengandung bahanyang dilarang
Register : 04-02-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Tlg
Tanggal 26 Maret 2019 — Penuntut Umum:
SUKOCO, S.H.
Terdakwa:
SUPAR Bin RAMLI
5418
  • Ramli bersalah melakukantindak pidana) memperdagangkan barang += yang tidakmencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentudan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yangmemuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau metto,komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat dan alamatpelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yangmenurut ketentuan harus dipasang/dibuat, sebagaimana dimaksudpasal 8 ayat (1) huruf
    Rifal Suyitno (keterangan dibacakan)Bahwa saksi memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan sosialisasibaik kepada pelaku usaha maupun kepada konsumen tentang UUPerlindungan Konsumen dan melakukan mediasi bilamana adapengaduan konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha;Bahwa setiap orang perseorangan maupun badan usaha yanmelakukan usaha dibidang produksi dan perdagangan pangan wajimencantumkan label kadaluarsa pangan yang diperdagangkan;Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.
    Unsur memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan atau jasayang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidakmemasang label, atau membuat penjelasan barang yang memuat namabarang, ukuran, berat/isi bersih atau metto, komposisi, aturan pakai,tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha,serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harusdipasang / dibuat;Menimbang, bahwa selanjutnya
    Ad.2 Unsur Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan atau .jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidakmemasang label, atau membuat penjelasan barang yang memuat namabarang, ukuran, berat/isi bersih atau metto, komposisi, aturan. pakai,tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha,serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harusdipasang / dibuat;Menimbang bahwa Unsur
    atau jangka waktupenggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidakmemasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang,ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, atauran pakai, tanggalpembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, sertaketerangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasangj/dibuat, Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Memproduksi dan/ataumemperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mencantumkantanggal kadaluarsa
Register : 02-05-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 267 K/TUN/2019
Tanggal 27 Juni 2019 — HJ. MARIYAM VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN., II. PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH HARTA INSAN KARIMAH, CILEDUK, TANGERANG - BANTEN;
8620 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gugatan Penggugat Kadaluarsa;3. Eror in persona (Cacat sebagai subyek Penggugat karena dasar hakmewaris atas surat keputusan in /itis objek sengketa tidak jelas menuruthukum;4.
    Obscuur Libel (Gugatan Kabur);Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Kadaluarsa;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan Putusan Nomor16/G/2018/PTUNSRG, tanggal 7 November 2018, kemudian di tingkatbanding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta, dengan Putusan Nomor 23/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 19Februari 2019;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon
    saat dilakukanpemasangan selebaran Pengumuman pertama pemberitahuan lelangeksekusi Hak Tanggungan tertanggal 29 September 2016 yangmenyebutkan dengan jelas Sertipikat Hak Milik yang menjadi objeksengketa di Komplek Taman Asri; Bahwa apabila dihitung sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampaididaftarkannya gugatan pada tanggal 21 Mei 2018, maka Penggugatsudah mengetahui keberadaan objek sengketa yang merugikankepentingannya melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari,sehingga gugatan Penggugat telah kadaluarsa
Putus : 09-05-2018 — Upload : 24-05-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 159/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 9 Mei 2018 — PT. FALCON BARATA INDONESIA lawan PT. GULA ENERGI NUSANTARA dkk
5825
  • Melalui surat tersebut, Penggugatjuga meminta penyelesaian atas uang Deposit dan penghitungan terhadappengembalian barang yang kadaluarsa BUKTIP6 ;Bahwa menurut perhitungan Penggugat, uang Deposit yang seharusnyadikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.387.910.625, (tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratussepuluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
    Nilai stok barang kadaluarsa yang telah dikembalikan oleh Penggugatkepada Tergugat senilai Rp. 108.270.785, (seratus delapan juta duaratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) ;Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 159/Pdt/2018/PT SMG10.b.
    *Catatan: Harga satuan yang tercantum di dalam tabel di atasdidasarkan pada harga yang tercantum dalam Faktur Penjualan videBUKTIP3, P4 dan P5;Bahwa pengembalian persediaan yang telah kadaluarsa tersebutdilakukan oleh Penggugat dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 3angka 3.6 Perjanjian Pengangkatan Distributor Nomor 003/PPSDGEN/DIST/07.VIII/2014 yang berbunyiVide BUKTI P1:Distributor tidak akan menjual kembali setiap barangbarang yang rusakatau barangbarang yang kemasannya rusak, barangbarang
    Bahwa pernyataan Penggugat tidak menjual barang dari produkproduk yang kadaluarsa karena melindungi reputasi nama Tergugat (PT.Gula Energi Nusantara) dan Tergugat II (Joko Budi Wiryono)adalah fakta jika Penggugattidak tampil atau mampu untuk menjualHalaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 159/Pdt/2018/PT SMG10.11.12.13.produkproduk yang dibelinya ke pasar sehingga habis waktunya,tetapi Penggugat mencari pembenaran dengan mengungkapkanbahwa tindakan dimaksud adalah melindungi reputasi namaTergugat
    Tanggal kadaluarsa telah lewat termasukbagian dari barang atau produk yang rusak tetapi dalam kasus Penggugatadalah berbeda, barang rusak karena telah kadaluarsa setelah kurang lebih9 (Sembilan) bulan berada dalam penguasaan Penggugat, sehinggagugatan Penggugat yang meminta penggantian barang rusak tidaktermasuk dalam syarat yang bisa diganti dalam Surat PerjanjianPengangkatan sebagai distributor No.003/PPSDGEN/DIST/07VIII/2014 ;Bahwa pada tanggal 3 Juli 2015 Penggugat menyampaikan suratpengunduran
Register : 28-05-2013 — Putus : 16-07-2013 — Upload : 20-11-2014
Putusan PN PONOROGO Nomor 176 / PID. B / 2013 / PN. PO.
Tanggal 16 Juli 2013 — ADI SISWOYO als SIS Bin SUPARMAN
547
  • Ponorogo laludatang polisi melakukan razia dan dari saksi ditemukan 2 kantong plastik berisi pilyang dibeli dari terdakwa tersebut ;e Bahwa polisi juga menemukan uang dan pil dextro di saku celana terdakwa;e Bahwa dalam kemasan yang dijual terdakwa tersebut tidak terdapat label(keterangan berisi tanggal kadaluarsa, merk obat, nama obat, kontra indikasi ) ;e Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi pernah membeli pil dektro dari terdakwa ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut, terdakwamembenarkan
    golongan obatkeras daftar G ;Bahwa apabila mengkonsumsi obat tersebut menyebabkan mual, mengantuk danapabila mengkonsumsi tidak sesuai aturan pakai mengakibatkan gangguansusunan saraf pusat dan fly;Bahwa yang berhak menjual obat tersebut adalah apotik yang memiliki tenaga ahliapoteker sedangkan pembelinya harus menggunakan resep dokter;Bahwa obat yang dapat diedarkan adalah obat yang dalam kemasannya ada labeldalam bahasa Indonesia (berisi aturan pakai, isi/ kandungan bahan, efek sampingdan masa kadaluarsa
    melakukan razia;Bahwa polisi menemukan pil yang dibeli oleh Agung Suwito tersebut ;Bahwa polisi juga menemukan 2 kantong plastik klip masingmasing berisi 30 butirdan 10 butir pil dextro serta uang dari saku celana terdakwa ;Bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan pil dari Agung Suwito tersebut;Bahwa terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan membeli di Apotik Cokro diMadiun;Bahwa pil / obat tersebut dalam kemasannya tidak ada label yang berisi aturanpakai, isi kandungan bahan, efek samping masa kadaluarsa
    bebasterbatas tetapi karena sudah lepas dari kemasan aslinya termasuk golongan obatkeras daftar G dan orang yang mengkonsumsi obat / pil tersebut, jika tidak sesuaidengan aturan pakai akan menyebabkan gangguan susunan saraf pusat dan fly;e Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian kefarmasian dan tidak memiliki izinmenjual pil / obat tersebut;e Bahwa benar terdakwa menjual pil tersebut tanpa resep dokter dan dalamkemasan tidak ada label yang berisi aturan pakai, isi kandungan bahan, efeksamping masa kadaluarsa
    adalah Dextromethorphan dan apabiladiedarkan masih dalam bentuk kemasan asli termasuk dalam golongan obat bebasterbatas tetapi karena sudah lepas dari kemasan aslinya termasuk golongan obatkeras daftar G dan penggunaan pil / obat tersebut apabila tidak sesuai denganaturan pakai akan mengakibatkan gangguan susunan saraf pusat dan fly;e Bahwa terdakwa mengedarkan / menjual pil tersebut tanoa resep dokter dan dalamkemasan tidak ada label yang berisi aturan pakai, isi kandungan bahan, efeksamping masa kadaluarsa
Register : 16-03-2018 — Putus : 17-05-2018 — Upload : 30-09-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 56/PID/2018/PT BNA
Tanggal 17 Mei 2018 — Pembanding/Terdakwa : ALI BASYAH BIN ISMAIL Diwakili Oleh : MUZAKAR SH I
Terbanding/Penyidik Atas Kuasa PU : MURSALIN
2921

MENGADILI SENDIRI:

  • Menyatakan hak menuntut hukuman atas diri Terdakwa Ali Basyah Bin Ismail , g u g u r karena liwat waktu/kadaluarsa;
  • Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah n i h i l .
Tanah Tanpa Izin Yang Berhakatau Kuasanya, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sertaPeraturan Perundangundangan yang bersangkutan.MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 20 Februari 2018Nomor 2/Pid.C/2018/PN Sgi yang dimintakan banding tersebut.Halaman 6 dari 7 halaman Putusan No 56/PID/2018/PT BNAMENGADILI SENDIRI: Menyatakan hak menuntut hukuman atas diri Terdakwa Ali Basyah BinIsmail ,gugur karena liwat waktu/kadaluarsa
Register : 17-03-2016 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 26-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 K/TUN/PILKADA/2016
Tanggal 7 April 2016 — 1. IDEALISME DACHI., 2. SIOTARAIZOKHO GAHO VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN;
169927 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 148 K/TUN/PILKADA/2016diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak lewat waktu dan bisa disidangkandan diadili oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;Bahwa sesuai keteranggan saksi Termohon Kasasi Ismael Dachi KetuaPanwasih Kabupaten Nias Selatan dan Saksi Ahli Penggugat Prof.Dr.Philipus M.Hadjon, SH sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yangdiajukan Pemohon Kasasi telah sesuai dengan Pasal 153 dan 154UndangUndang Nornor 8 Tahun 2015 serta tidak lewat waktu(Kadaluarsa).Judex facti Pengadilan
    Bahwa berdasarkan poin 1 sampai dengan poin 7 maka permohonanPemohon Kasasi tidak lewat waktu (kadaluarsa), mempunyai kapasitashukum (Legal Standing) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan berwenang memeriksa dan mengadili sengketa a quo.Berdasarkan hal tersebut Eksepsi dari Termohon Kasasi sudahselayaknya dan sepatutnya untuk ditolak dikarenakan tidak benar dansalah;DALAM POKOK PERKARA :1. Majelis Hakim Judex facti salah dan keliru dalam memberikanpertimbangan hukum;a.
    Bahwa berdasarkan poin e diatas sudah nyatanyata pertimbanganhukum Judex facti keliru dan salah mengapa ada perbedaan mengenaitelan melewati waktu (kadaluarsa) dalam 2 putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan dalam Sengketa Tata Usaha NegaraPemilihan;g. Bahwa berdasarkan poin a sampai f bantahan atas pertimbanganhukum Judex facti huruf e halaman 48 maka pertimbangan hukumnyaJudex facti tersebut adalah salah/keliru, telah terbantanhkan danharuslah dibatalkan;3.
    Putusan Nomor 148 K/TUN/PILKADA/2016Nomor 1/G/PILKADA/2016/PTTUNMDN tanggal 2 Maret 2016 tetapimengapa adanya perbedaan petimbangan hukum mengenai tidakdilakukan upaya administratif di Panwaslih, gugatan telah lewat waktu(kadaluarsa), padahal dalam perkara a quo lebih terang dan jelasPemohon Kasasi telah melakukan upaya administratif di PanwaslihKabupaten Niasa Selatan, gugatan tidak lewat waktu (kadaluarsa):Bahwa berdasarkan poin a sampai f bantahan atas pertimbanganhukum Judex facti kami menilai
    Bahwa menyatakan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihandalam perkara a quo Pemohon kasasi tidak lewat waktu (kadaluarsa),telah melalui upaya administratif di Panwaslin kabupaten Nias Selatan,mempunyai kedudukan hukum, Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan berwenang memeriksa dan mengadili sengketa Tata UsahaNegara Pemilihnan perkara a quo, dan Permohonan Pemohon Kasasitidak kabur, berdasar alasan yang di benarkan hukum;3.
Register : 06-04-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 05-05-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 21/PDT/2021/PT BJM
Tanggal 5 Mei 2021 — Pembanding/Tergugat I : MUHAMMAD AMIEN Bin Nanang Thamrin Diwakili Oleh : Gt. Mulyadi, SH
Pembanding/Tergugat II : MARLINA Binti Nanang Thamrin Diwakili Oleh : Gt. Mulyadi, SH
Pembanding/Tergugat III : MUHAMMAD SALEH Bin Nanang Thamrin Diwakili Oleh : Gt. Mulyadi, SH
Pembanding/Tergugat IV : NANANG THAMRIN Diwakili Oleh : Gt. Mulyadi, SH
Terbanding/Penggugat : KARSO SUBIAGTO
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TABALONG
Turut Terbanding/Tergugat V : AHLI WARIS DARI (alm) AMAT Bin ISAF,1. ARBAYAH, 2. FATMAWATI, 3. NORMA, 4. ELMASARI, 5. RUSMAN BUDI HARJO
7727
  • ;Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 21/PDT/2021/PT BJMBahwa gugatan Penggugat /Terbanding sangat jelas kadaluarsa(ExceptioTemporis ) yaitu. dimana Penggugat/Terbanding barumelakukan gugatan pada tahun 2020, padahal Penggugat/Terbandingsudah mengetahul tanah yang diakul miliknya olehPenggugat/Terbanding sejak tahun 2007 dan terbitnya sertifikat SHM No.238, 239, 240 tahun 2009 sehingga melebihi batas waktu 5 (lima)tahun sejakterbitnya sertifikat a quo dan gugatanPenggugat/Terbanding tersebut
    ;Bahwa gugatan Penggugat /Terbanding sangat jelas kadaluarsa(ExceptioTemporis ) yaitu. dimana Penggugat/Terbanding barumelakukan gugatan pada tahun 2020, padahal Penggugat/Terbandingsudah mengetahul tanah yang diakul miliknya olehPenggugat/Terbanding sejak tahun 2007 dan terbitnya sertifikat SHM No.238, 239, 240 tahun 2009 sehingga melebithi batas waktu 5 (lima)tahun sejakterbitnya sertifikat a quo dan gugatanHalaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 21/PDT/2021/PT BJMPenggugat/Terbanding tersebut
    Penggugat dalam menggugat kepada Para Pembanding semulaTergugat sampai dengan Tergugat IV, kepada Terbanding II semulaTergugat V, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat dapatdikatakan daluarsa apabila telah memenuhi 3 (tiga) Syarat yaitu : sertifikatyang diterbitkan secara sah, tanah yang bersertifikat tersebut diperolahdengan itikad baik dan tanah tersebut secara nyata dikuasainya; sehinggaapabila ketiga syarat tersebut telah terpenuhi, maka gugatan a quo adalahtermasuk kwalifikasi kadaluarsa
    iniHalaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 21/PDT/2021/PT BJMsebagaimana bukti Tl sampai dengan TIV yang berupa kwitansi pembeliansebidang tanah antara Nanang Thamrin dengan Amat yang tidak didukungoleh buktibukti lain baik bukti Surat ataupun bukti saksi, sedangkan dalampertimbangan putusan pada peradilan tingkat pertama telah terbukti bahwatanah tersebut adalah milik Terbanding semula Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makasalah satu syarat bahwa gugatan a quo sudah kadaluarsa
    sudah tidak dapatdipenuhi, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terbanding semulaPenggugat menggugat terhadap Para Pembanding semula Tergugat sampai dengan Tergugat IV, kepada Terbanding II semula Tergugat V dankepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat adalah belum melampauiwaktu atau kadaluarsa;Menimbang, bahwa dengan demikian alasanalasan atau keberatandalam memori banding Para Pembanding semula Tergugat sampai denganIV, serta alasanalasan atau keberatan dalam kontra memori banding dariTurut
Register : 20-04-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 01-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 107/Pid.B/2017/PN Amb
Tanggal 30 Mei 2017 — Syamsul Ohorella
4231
  • UD.DIANA sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :a) Pada tanggal 16 Juni 2016 dengan total penjualan sebanyakRp.75.784.500, dikurangi produk kadaluarsa sebanyakRp.2.457.000,. Sehingga total yang harus disetor ke perusahaansebanyak Rp.73.327.500,b) Pada tanggal 17 Juni 2016 dengan total penjualan sebanyakRp.38.549.790.2. TOKO IMANUEL Il sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :a) Pada tanggal 17 Juni 2016 dengan iotal penjualanRp.78.737.850, dikurangi produk kadaluarsa sebanyakRp.297.720,.
    UD.DIANA sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :a) Pada tanggal 16 Juni 2016 dengan total penjualan sebanyakRp.75.784.500, dikurangi produk kadaluarsa sebanyakRp.2.457.000,. Sehingga total yang harus disetor keperusahaan sebanyak Rp.73.327.500,b) Pada tanggal 17 Juni 2016 dengan total penjualan sebanyakRp.38.549.790.2. TOKO IMANUEL Il sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :a) Pada tanggal 17 Juni 2016 dengan total penjualanRp.78.737.850, dikurangi produk kadaluarsa sebanyakRp.297.720,.
    UD.DIANA sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :a) Pada tanggal 16 Juni 2016 dengan total penjualan sebanyakRp.75.784.500, dikurangi produk kadaluarsa sebanyakRp.2.457.000,. Sehingga total yang harus disetor keperusahaan sebanyak Rp.73.327.500,b) Pada tanggal 17 Juni 2016 dengan total penjualan sebanyakRp.38.549.790.2. TOKO IMANUEL Il sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :a) Pada tanggal 17 Juni 2016 dengan iotal penjualanRp.78.737.850, dikurangi produk kadaluarsa sebanyakRp.297.720,.
    UD.DIANA sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :a) Pada tanggal 16 Juni 2016 dengan total penjualan sebanyakRp.75.784.500, dikurangji produk kadaluarsa sebanyakRp.2.457.000,. Sehingga total yang harus disetor ke perusahaansebanyak Rp.73.327.500,b) Pada tanggal 17 Juni 2016 dengan total penjualan sebanyakRp.38.549.790,2. TOKO IMANUEL II sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :a) Pada tanggal 17 Juni 2016 dengan total penjualan Rp.78.737.850,dikurangi produk kadaluarsa sebanyak Rp.297.720,.
Putus : 26-11-2013 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2862 K/Pdt/2012
Tanggal 26 Nopember 2013 — E. DJAJULI, DKK VS KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BOGOR, DKK
4035 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat KomandoDaerah Militer III/Siliwangi tanggal 9 Nopember 1999 dalam perkara aquo telah kadaluarsa oleh karena itu mohon agar gugatan ditolak setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak diterima;3. Gugatan Penggugat kekurangan pihak dengan penjelasan sebagai berikut:a.
    sebagaimana ditentukan PP Nomor 24/tahun1997 Pasal 32 ayat 2 tentang Pendaftaran Tanah";"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelisberpendapat pengajuan gugatan para Penggugat telah lewatwaktu/kadaluarsa, oleh karenanya eksepsi dari Tergugat II beralasanhukum dan dapat dikabulkan";.
    22 Januari 2007 makalima tahun adalah 22 Januari 2012 dan gugatan para Pemohon Kasasididaftarkan pada tanggal 15 Juli 2010, sehingga tidak kadaluarsa;.
    Bahwa pada fakta hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding melakukankesalahan penerapan hukum karena adanya pertimbangan hukum yangkontradiktif satu dengan yang lainnya yaitu seolaholeh Majelis HakimTingkat Banding mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa TataUsaha Negara dengan mengabulkan eksepsi kadaluarsa yang dasarhukumnya adalah UndangUndang Tata Usaha Negara;C.
    Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding salah menerapkan hukum karenahal kadaluarsa dalam perkara perdata sebagaimana konstruksi hukumgugatan para pemohon kasasi belum melampaui waktu kadaluarsa;1.Majelis Hakim Agung yang Mulia, bahwa pada fakta hukumnya gugatanpara Pemohon Kasasi adalah gugatan perbuatan melawan hukum yaituperbuatan hukum yang dilakukan oleh para Termohon Kasasisebagaimana posita dalam gugatan para Pemohon Kasasi sebagaiberikut:Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum
Register : 28-03-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Tim
Tanggal 23 Mei 2019 — Penuntut Umum:
JOICE E. MARIAI,SH.MH
Terdakwa:
BRAM ERWIN MANAREKE Alias ERWIN
6233
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa BRAM ERWIN MANAREKE Alias ERWIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak tercantum tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang baik atas barang tersebut, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang<
    Menyatakan Terdakwa BRAM ERWIN MANAREKE alias ERWIN terbuktisecara sah bersalah melakukan Tindak Pidana Memperdagangkan barang yangtidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka ~~ waktupenggunaan/pemanfaatan yang baik atas barang tersebut dan tidak memasanglabel atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran,berat/isi bersih atau neto, kKomposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibatsampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untukpenggunaan yang menurut ketentuan
    Tim 3 (tiga) gen ukuran 20 liter, berisi minuman beralkohol jenis sopi.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa la Terdakwa BRAM ERWIN MANAREKE alias ERWIN, padahari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 Wit, bertempatdi Jalan Lokpon Timika Kabupaten Mimika terdakwa telahmemproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidakmencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan/pemanfaatan yang baik atas
    Parameter Uji PKEtanol (etil Alcohol) sebanyak 17.76 % atau mengandung senyawakimia golongan alcohol.Bahwa minuman keras lokas beralkohol jenis sopi yang di produksioleh terdakwa BRAM ERWIN MANAREKE Alias ERWIN, tidakmemenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan sehingga dilaranguntuk diedarkan dan diperjualbelikan karena dapat membahayakankesehatan manusia serta tidak memenuhi persyaratan produksi yaitutidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan / pemanfaatan barang dan tidak
    Barang yang tidak tercantum tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan/ pemanfaatan yang baik atas barang tersebut, tidak memasanglabel atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran,berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan,akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lainuntuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad,i1
    Timyang tidak tercantum tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan/ pemanfaatan yang baik atas barang tersebut, tidakmemasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat namabarang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai,tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usahaserta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harusdipasang/dibuat2.
Putus : 29-10-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 934 K/Pdt.Sus-PHI/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — PT CENTRAL PERTIWI BAHARI VS NUR ISA DIANDALU dan PT CENTRAL PROTEINAPRIMA Tbk.
4576 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gugatan Penggugat telah kadaluarsa atau exeptio temporis (eksepsikadaluarsa);Il. Gugatan Penggugat mengadung unsur Nebis In Idem;Ill. Gugatan Penggugat prematur karena risalah perundingan dan atauanjuran Mediator yang dilampirkan bersama gugatan a quo cacat hukumsyarat formil;IV.
    karena setelahmeneliti memori kasasi tanggal 12 Agustus 2019 dan kontra memori kasasitanggal 29 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Factidalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa dalam eksepsi, Judex Facti telah benar menerapkanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU X/2012, yangmenyatakan Ketentuan Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan, mengenai kadaluarsa
    tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat, sehingga gugatan Penggugat tidak kadaluarsa;Bahwa dalam pokok perkara, Judex Facti telah patut dan adilmemberikan putusan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dengankompensasi 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, karena Tergugat telah mengalamikesulitan kKeuangan dan Judex Facti sudah tepat tidak mempertimbangkanbukti T.4 berupa Perjanjian Bersama (PB), karena perjanjian bersamabersifat individual, sedangkan
Putus : 18-04-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 18 April 2017 — SALMON PAHALA SIMANJUNTAK VS PT COLUMBINDO PERDANA CABANG PONTIANAK
7642 Berkekuatan Hukum Tetap
  • perkara a quo dalam tingkat Kasasiyang dapat disederajatkan hukumnya (Hukum Pembuktian) bahwa PemohonPeninjauan Kembali telah mengundurkan diri sehingga putusan dalam perkara aquo telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian;Bahwa putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi Nomor 641 K/Pdt.SusPHI/2014 telah salah dan khilaf dalam menerapkan hukum, hal ini terlihat dalamputusan halaman 11 alinea ke4 yang menyatakan:Bahwa gugatan Penggugat saat ini sebagai Termohon Kasasi dinyatakantelah kadaluarsa
    Peninjauan Kembali) dan keluargaserta kondisi keluarga yang akan terpisahpisah;Pelanggaran terhadap Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdatasebagai bentuk kekhilafan hukum secara nyata terjadi oleh Mahkamah Agungdalam perkara a quo yang membenarkan tidak dilaksanakan perintah kerja ditempat yang baru sebagai bentuk pengunduran diri;Kemudian tentang waktu, bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalammemeriksa perkara a quo di tingkat kasasi yang menyatakan gugatan PemohonPeninjauan Kembali telah kadaluarsa
    Pertimbangan tersebut sangat kontradiktifkarena berdasarkan Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, jangkawaktu kadaluarsa setelah melampaui waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak;Jika pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo di tingkatKasasi memperhitungkan pemutusan hubungan kerja dimulai pada tanggal 17Januari 2012 dan gugatan tanggal 18 September 2013, maka hal tersebutmengesampingkan proses bipartit dan tripartit, maka rentang waktu pemutusanhubungan kerja oleh Termohon Peninjauan
    Kembali adalah 20 (dua puluh)bulan atau 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan sehingga berdasarkan Pasal 96Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka gugatan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dikualifisir telah kadaluarsa yang menghapuskan hakhakPemohon Peninjauan Kembali;Kemudian, kekhilafan Mahkamah Agung dalam penerapan hukum telahmelanggar Undang Undang Dasar 1945;Yang mana putusan Mahkamah Agung dalam perkara a quo telah menghapushakhak Pemohon Peninjauan Kembali merupakan kesalahan penerapanhukum
    Bahwa gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Pekerja tidak mengenaialasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana dimaksud alasanalasan PHK yang daluarsa 1 (satu) tahun yaitu alasan sebagaimanaditentukan Pasal 162, 160 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003,melainkan berkaitan dengan alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)tentang penolakan mutasi sehingga gugatan Penggugat tidak kadaluarsa;2.
Register : 04-10-2016 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 19/Pra.Pid/2016/PN Mdn
Tanggal 8 Maret 2016 — - Ir. KOMALA (PEMOHON) - KAPOLDASU (TERMOHON I) - KAPOLRESTA MEDAN (TERMOHON II)
21578
  • Leo Hartono yang ditanda tangani pemohon kegunaankeempat giro tersebut kepada dr Leo Hartono untuk pembayaran ada surat berita acarapenyerahan giro ;Bahwa 4 (empat) lembar giro yang diperlihatkan termohon II kepada pemohon tanpaditujukan kepada dr.Leo Hartono, tidak tertera pembayaran apa hanya nilai uang yangtertera ;Bahwa keempat giro yang diperlihatkan termohon II penerbitan Bank Mandiri Binjaitahun 2007 telah kadaluarsa serta tidak pernah diberikan Pemohon hanya rekayasaPelapor yaitu dr.
    termohon II terhadap perbuatan yang tidak pernahmenyerahkan keempat giro kepada pelapor, oleh karena itu mengajukan Permohonan15.16.17.Pra Peradilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa permohonanini berdasarkan laporan pelapor kepada termohon II ;Bahwa Permohon Pra Peradilan diajukan Pemohon untuk memohon keadilan bagiPemohon yang disidik Termohon II berdasarkan laporan pelapor yang buktipermulaannya yang tidak pernah diberikan pemohon untuk pembayaran kepadapelapor dan gironya kadaluarsa
    Leo Hartono masihberlaku dan tidak kadaluarsa, karena tanggal jatuh tempo dari 4 (empat) girotersebut adalah 10 September 2015, sedangkan masa berlaku bilyet giro adalah 270(dua ratus tujuh puluh) hari setelah tanggal jatuh tempo sebagaimana dicantumkanpada bilyet giro.Bahwa terhadap panggilan sebagaimana diuraikan pada poin 17, karena suatu alasan,Pemohon baru menghadirinya pada tanggal 25 Nopember 2015 dan dalampemeriksaan Pemohon pada pokoknya menerangkan halhal sebagai berikut : Bahwa Pemohon
    Leo Hartono.Bahwa tentang permintaan dari Pemohon untuk menyatakan tidak sah penyidikan yangdilakukan TermohonII, karena laporan Pelapor mempergunakan giro tanpa tandaterima dan sudah kadaluarsa pada tahun 2007 adalah tidak tepat dengan didasarkanpada 2 (dua) alasan sebagai berikut : Bahwa tidak ada satu aturanpun yang mewajibkan penyerahan bilyet giro harusmenggunakan tanda terima. Bahwa 4 (empat) bilyet giro dari PT.
    Leo Hartono serta ke 413Bilyet giro tersebut telah kadaluarsa karena diterbitkan sejak tahun 2007, sehingga karenanyapenyidikan yang dilakukan oleh Termohon II tersebut menjadi tidak sah.Menimbang, bahwa pada prinsipnya kegiatan penyidikan yang dilakukan penyidikadalah kegiatan yang independen yang harus terbebas dari intervensi yang berpotensimembiaskan arah penyidikan diluar kepentingan hukum, dengan demikian tanggung jawabsecara hukum atas kegiatan penyidikan yang dilakukan merupakan tanggung
Putus : 30-04-2008 — Upload : 14-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 05 K/MIL/2008
Tanggal 30 April 2008 — SIMSON LOLY
3728 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUT/48K/PM Ill18/AD/IX/2006 tanggal 26 September 2007 yang menyatakanpengaduan dalam kasus ini telah kadaluarsa sebagaimana yang diaturdalam Pasal 74 ayat (1) KUHP adalah keliru dengan alasan :a) Bahwa Saksi1 Sdri.
    tanggal 26 September 2007 tidak memenuhi rasa keadilandan dapat melukai rasa keadilan masyarakat khususnya Saksi1 Sdr.Batseba Leasa selaku pihak yang mencari keadilan.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti(Pengadilan Militer) telah salan dalam menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut : Bahwa pertimbangan judex facti untuk perkara in casu tentang pengaduandari Saksi Pelapor telah kadaluarsa
    Bahwa walaupun Laporan Polisi No.LP10/A10/IX/2006/XVI baru dibuatpada tanggal 4 Agustus 2006, bukan berarti bahwa pengaduan tersebuttelah lewat waktu, karena peristiwa in casu masih berlangsung, karenanyapengaduan tersebut harus dinyatakan belum kadaluarsa.
Register : 20-09-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 22-04-2019
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Tlg
Tanggal 6 Desember 2018 — Penuntut Umum:
KUPIK SULAENI, SH
Terdakwa:
SLAMET MUSTARI Bin Alm. RASID
9237
    1. Menyatakan Terdakwa Slamet Mustari bin Rasid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pelaku Usaha memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang ;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya
    Bahwa sesuai keterangan ahli BUDIANTA selaku Kepala SeksiPerlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Tulungagung, bahwa semua pelaku usaha baik yangmemproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman dalamkemasan wajib mencantumkan label tanggal kadaluarsa maupun keteranganlain yang tercantum pada kemasan pangan berupa minuman Arak Balidengan tujuan memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkanmengenai produk pangan tersebut, disamping itu menciptakan pelaku usahayang
    yangmenkonsumsinya, apabila dikonsumsi jangka panjang dapat menimbulkankerusakan hati, ginjal, gangguan saraf mata, pencernaan serta hormonseksual dan menyebabkan adiksi.Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Tlg Bahwa sesuai keterangan ahli BUDIANTA selaku Kepala SeksiPerlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Tulungagung, bahwa semua pelaku usaha baik yangmemproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman dalamkemasan wajib mencantumkan label tanggal kadaluarsa
    Bahwa benar Terdakwa menjual atau memperdagangkan minuman kerasmengandung alkohol berjenis arak bali menggunakan tempat botol plastikyang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidakmemasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat namabarang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, kKomposisi, aturan pakai, tanggalpembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, sertaketerangan lain untuk penggunaan yang
    Bahwa benar minuman keras yang dijual oleh Terdakwa tidakmencantumkan tanggal kadaluarsa, jangka waktu penggunaan, label ataupun penjelasan barang ;9.
    Menyatakan Terdakwa Slamet Mustari bin Rasid telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pelaku UsahaHalaman 24 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Tlgmemperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa,tidak memasang label atau membuat penjelasan barang ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (Ssepuluh) hari;3.
Register : 03-11-2017 — Putus : 20-11-2017 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN SUMEDANG Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN Smd
Tanggal 20 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
Suhartina Dewi,SH
Terdakwa:
DADANG GUNAWAN Alias ZAMZAM Bin SYAFEI
11534
  • ) Terdakwa dapatkan dari DuniaPlastik secara online yang sudah lengkap dengan tutup botolnya, sedangkanuntuk stiker dan box kemasannya Terdakwa dapatkan dari hasil memesan ditoko Duta Media di daerah Pagarsih Bandung seharga Rp. 1.500, (Seribu limaratus rupiah) per paketnya.Pada saat Terdakwa melakukan pengemasan produk madu hitamtersebut Terdakwa lakukan secara tidak memenuhi standar keamanan panganyaitu tidak mencantumkan cap / label halal dalam kemasan produk tersebut,sedangkan untuk tanggal kadaluarsa
    atas produk tersebut Terdakwa berikandalam setiap kemasan baik dalam botol ataupun dalam kemasan box nya, danTerdakwa bisa menentukan tanggal kadaluarsa dari produk madu hitam pahit ArRohmah dan As Syam hanya berdasarkan perkiraan saja, dan biasanya adalahselama 2 tahun dari tanggal produksi dan hal tersebut Terdakwa juga ketahuidari Saksi NORMAN HINDARTO, yang kemudian Terdakwa lakukanpengecapan sendiri dengan menggunakan alat cap yang sudah Terdakwapersiapkan yang Terdakwa dapatkan juga dari Saksi
    HENDRA, lalu Terdakwatempalkan pada kolom yang sudah disiapkan, dan untuk benar atau tidaknyatanggal kadaluarsa yang Terdakwa berikan tersebut Terdakwa tidak tahu.Pada saat Terdakwa melakukan Pengemasan dan Penjualan MaduHitam Pahit Ar Rohmah tersebut Terdakwa tidak meminta izin dan tidakmendapatkan izin sama sekali dari pihak Ar Rohmah, dan Terdakwamengetahui jika setiap produksi dari suatu produk harus mendapatkan izin daripemerintah setempat dari tempat diakukannya produksi tersebut (SPPIRT)dan
    atas produk tersebut Terdakwa berikan dalam setiapkemasan baik dalam botol ataupun dalam kemasan box nya, dan Terdakwabisa menentukan tanggal kadaluarsa dari produk madu hitam pahit Ar Rohmahdan As Syam hanya berdasarkan perkiraan saja, dan biasanya adalah selama 2tahun dari tanggal produksi dan hal tersebut Terdakwa juga ketahui dari SaksiNORMAN HINDARTO, yang kemudian Terdakwa lakukan pengecapan sendiridengan menggunakan alat cap yang sudah Terdakwa persiapkan yangTerdakwa dapatkan juga dari Saksi
    Informasi tentang masa simpan (kadaluarsa).k. Informasi tentang kode produksi.e Dokumen lain antara lain :a. Surat keterangan atau izin usaha dari instansi yangberwenang.b.
Register : 02-08-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 90/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 21 Agustus 2018 — Pemohon:
Lian Dolly Sagita Hutagalung
Termohon:
Kepolisian RI Cq Bareskrim POLRI Cq Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri
330397
  • Perkara telah kadaluarsa;3. Pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan4.
    Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusanhakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap(nebis in idem) ;Halaman 6 dari 43 halaman10.11.12.Pasal 11 ayat (1) Perkaba 3/2014:Penyidikan dapat dihentikan jika tidak cukup bukti, bukan tindakpidana, demi hukum (kadaluarsa, nebis in idem, tersangkameninggal dunia, pengaduan dicabut dalam kasus delik aduan);Bahwa alasan demi hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 ayat(1) Perkap 14 tahun 2012 adalah karena tersangka meninggal dunia,perkara telah kadaluarsa
    Korban juga merelakan kerugian dampak buruk kejahatan yangdialami dengan tidak mempermasalahkan baik itu dalam melapor ataumenggugat secara perdata ;Halaman 23 dari 43 halamanBahwa kewenangan menuntut dalam pengertian pormal yang moderenissangat praktis kapan korban mempermasalahkan dalam durasi yangbelum kadaluarsa adalah pelaporan ;Bahwa menurut ahli kadaluarsa 12 tahun dan apabila jangka waktu 11tahun atau kurang satu jam ada laporan kepada polisi itu belumkadaluarsa walaupun penuntutan itu kapan
    apakah dihitung sejak akibattermanispestasi (Sajak laporan polisi) perbuatan yang dihitung ;Bahwa yang menyataan perkara itu kadaluarsa adalah hakim pokokperkara ;Bahwa tidak ada alasan kadaluarsa untuk menghentikan penyidikan ;Bahwa jika ada putusan yang berlawanan yang harus dlaksanakan olehpenyidik adalah putusan yang berwenang yang dilaksanakan olehpenyidik;Bahwa jika yang berwenang untuk menilai penghentian penydikan = ahlitidak berpendapat;Bahwa SP3 dapat dibuka kembali apabila salah satu
    berdasarkan Pasal 78 itu kalau masa ancamanitu lebih dari 3 tahun maka masa kadaluarsa itu 12 tahun ;Bahwa misalkan tersangka disangkakan pasal pemalsuan atau laporanpalsu dan sejenisnya maka ancaman masuk yang ketiga karena lebih dari2 tahun , maka masa kada luarsanya 12 tahun;Bahwa cara menghitungnya kadaluarsa adalah melihat dari beberapaYuresprudensi yang menjadi suatu azas, yaitu tentang permasalahannya ;Bahwa menghitung Kadaluarsa dihitung dari sejak dari mengajukanpermohonan siorang tersebut
Putus : 16-11-2016 — Upload : 10-01-2017
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 314/Pid.Sus/2016/PN Tlg
Tanggal 16 Nopember 2016 — Rebo alias Gendo bin Alm. Wakiran;
8323
  • Wakiran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.
    Dumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, KabupatenTulungagung atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkaranya, pelaku usaha yang memproduksidan/atau memperdagangkan barang dan/jasa Yang tidak sesuai dengan mutu,tingkatan, kKomposisi, proses pengolahan, gaya, mode,atau penggunaan tertentusebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/jasa tersebut,atau. tidak mencantumkan' tanggal kadaluarsa
    Ahli Masduki,M.Kes., dipersidangan menerangkan sebagai berikut: Bahwa setiap orang yang menyelenggarakan penyimpanan, dan atauperedaran pangan yang tidak memiliki persyaratan sanitasi pangan danatau pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki ijin edarterhadap setiap olahan yang dibuat didalam negeri atau diimpor untukdiperdagangkan dalam kemasan eceran berupa minuman keras jenisciu dan atau pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yangtidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dan tidak
    Unsur Memproduksi dan/atau memperdagangkan barangdan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa ataujangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atasbarang tertentuHalaman 17 dari 24 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2016/PN TlgMenimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatuunsurunsur dari dakwaan tersebut diatas sebagai berikut:Ad .1.
    tanggal pembuatan, akibat sampingan, namadan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yangmenurut ketentuan harus' dipasang/dibuat tidak dibenarkan danmelanggar ketentuan Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf g dan iUU RI No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen;Menimbang bahwa berdasar pertimbangan diatas dapat disimpulkanbahwa dalam menjual atau memperdagangkan minuman keras jenis ClUtersebut terdakwa menggunakan tempat berupa botol yang tidakmencantumkan tanggal kadaluarsa
    Wakiranterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Memperdagangkan barang yang tidak mencantumkantanggal kadaluarsa;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa denganpidana penjara selama 6 (enam) bulan ;3.
Register : 26-06-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354 K/TUN/2015
Tanggal 24 Agustus 2015 — JOHANA ALIAS KWEE KIOK HIOK VS I. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALEMBANG., II. FRENKY;
5149 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abdul Shobur, SH tanggal 28 Agustus 1998atas nama Frenky, sehingga jika dilihat dari tanggal pembuatan objekgugatan perkara Tata Usaha Negara ini sudah sangat jelas dan terangbahwa Gugatan Penggugat sudah kadaluarsa berdasarkan pasal 55 UU No5 tahun 1986 jo UU No 9 Tahun 2004 jo UU No 51 tahun 2009 tentangPeradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 5tahun 1986 PTUN beserta perubahannya) yang isinya sebagai berikut :*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh
    Bahwa Gugatan Penggugatsudah kadaluarsa dengan alasan hukum sebagai berikut :Halaman 7 dari 19 halaman.
    seharusnya jangan minta sama Penggugat karenaobjek perkara tidak pernah ada sama sekali pada Penggugat, olehkarena itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan Penggugattelah mengetahui objek perkara ini sejak tahun 1974 atau setidaktidaknya pada tahun 1998 oleh karena itu secara hukum GugatanPenggugat telah kadaluarsa, hal ini sebagaimana diatur dalamPasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 PTUN beserta perubahannya;Dengan demikian berdasarkan fakta hukum diatas dapat ditarik kesimpulanberdasarkan pasal 55
    Judek facti Salah menilai gugatan PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat kadaluarsa, dengan mengganti istilah :diterimanya yang tercantum dalam Pasal 55 Undangundang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan istilah :mengetahui.c. Judek facti Salah menilai alatalat bukti.d. Judek facti Salah menilai keterangan saksisaksi.2.
    SEMA No. 2 Tahun 1991 Tanggal 9 Juli 1991, bahwa gugatanini diajukan di dalam tenggangwaktu sembilan puluh hari,sejak diketahui adanya akta kelahiran tersebut;Bahwa judex facti salah menilai gugatan incasu kadaluarsa, denganmenggantii istilah : diterimanya yang tercantum dalam Pasal 55, denganistiah : mengetahui. Kesalahan tersebut terungkap dalam pertanyaannyayang diajukan pada halamaan : 45 paragrap : kelima, yaitu : ....sejak kapansesungguhnya Penggugat mengetahui objek sengketa a quo ?