Apabila Para Tergugat tidakmelunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secarasukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan buktikepemilikan Sertifikat Hak Milik/SKD No.

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)terhadap obyek dalam Sertifikat Hak Milik/SKD No. 1815 atas namaJajang dan Aah berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya;6.

Bahwa atas pinjaman dari Penggugat tersebut para Tergugat telahmemberikan anggunan Sertifikat Hak Milik/SKD No. C.1815 atas nama H.Aah dan No. C.1815 atas nama H. Jajang;4.

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya(pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunandengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik/SKD No.

Tasikmalaya dengan Luas tanah 630 meterpersegi tidak diikutsertakan sebagai agunan dalam adendum 3 Nomor :B.9/4381/3/2015 (bukti P1);Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat poin 4 tersebut adadimintakan Apabila Para Tergugat tidak melunasi' seluruh = sisapinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, makaterhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik/SKD No.

Menyatakan hukum bahwa perkawinan Pengugat dengan tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 31 Juli 2000, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 50/WNI/Skd.2000 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 18 Agustus 2000, putus karena perceraian;4.

Sgr.BahwaBahwaBahwaBahwa: Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yangtelah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu diKabupaten Bulelengpada tanggal 31 Juli 2000 kemudiandidaftarkan pada Pencatatan sipil sesuai dengan Kutipan AktaPerkawinan Nomor : 50/WNI/Skd.2000 tanggal 18 Agustus2000 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil KabupatenBuleleng.: Pada awalnya perkawinan antara penggugat dan tergugatberjalan rukunrukun dan baik baik saja sebagaimana layaknyaorang bersuami istri karena

Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugatyang dilangsungkan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng padatanggal 31 Juli 2000 kemudian didaftarkan pada Pencatatan sipil sesuaidengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 50/WNI/Skd.2000 tanggal 18Agustus 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil KabupatenBuleleng, putus karena perceraian.3. : Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singarajauntuk mengirimkan satu salinan resmi putusan perkara ini yang telahmempunyai kekuatan

Photo copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 50/WNI/Skd.2000 atasnama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 18 Agustus 2000,tertanda P1;2. Photo copy Surat Pernyataan atas nama Tergugat tertanggal 11 Mei2015 tertanda P2;Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telahmengajukan saksisaksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan, keterangan saksisaksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :1.

Sgr.Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat padapokoknya adalah adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangdilakukan secara Adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng serta telahdicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 50/WNI/Skd.2000,tertanggal 18 Agustus 2000 diputus / diakhiri dengan perceraian, karena antaraPenggugat dengan

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telahmelangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di KabupatenBuleleng, pada tanggal 31 Juli 2000, perkawinan Penggugat danTergugat telah didaftarkan sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan50/WNI/Skd.2000 tanggal 18 Agustus 2000;2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat belumdikaruniai anak;3.

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi mineral emas urai denganberat kurang lebih 29 (dua puluh Sembilan) gram; 1 (satu) mobil Toyota Hilux berwarna hitam dengan TNKB BH 8331 FC; 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan bermotor Mobil Hiluxberwarna hitam nopol BH 8337 FC no rangka MROF22G4c0625237 NoMesin SKD 5922588.Dirampas untuk negara 1 (Satu) HP merk real Mi berwarna Biru; 1 (Satu) HP Samsung berwarna putih;Dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) celana pendek

4 dari 12 halaman Putusan Nomor143/Pid.Sus/2020/PT JMB 1(satu) bungkus plastik bening yang berisi mineral emas urai denganberat berat bersih 28,76 (dua puluh delapan koma tujuh puluh enam)gram;Dirampas untuk negara 1 (satu) HP merk real Mi berwarna Biru; 1 (satu) HP Samsung berwarna putih;Dimusnahkan 1(satu) mobil Toyota Hilux berwarna hitam dengan TNKB BH 8337 FC; 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan bermotor Mobil Hiluxberwarna hitam nopol BH 8337 FC no rangka MROF22G4c0625237 NoMesin SKD

terdakwa.Atas pertimbangan Majelis hakim tersebut diatas, Penuntut Umum tidaksependapat dengan alasan sebagai berikut :=" Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) mobil Toyota Hilux berwarna hitam dengan TNKB BH 8331 FC; 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan bermotor Mobil Hiluxberwarna hitam nopol BH 8337 FC no rangka MROF22G4c0625237 NoMesin SKD 5922588.Adalah kendaraan yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindakpidana pengangkutan mineral emas hasil dari kegiatan tambang emasillegal

Olehkarena Pasal yang dibuktikan oleh penuntut umum adalah perbuatanpengangkutan sebagaimana unsur pasal 161 UU RI Nomor. 3 Tahun 2020Tentang Perubahan atas undang undang Nomor 4 tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batu Bara, maka sudah sepatutnya terhadapbarang bukti berupa 1 (satu) mobil Toyota Hilux berwarna hitam denganTNKB BH 8331 FC dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraanbermotor Mobil Hilux berwarna hitam nopol BH 8337 FC no rangkaMROF22G4c0625237 No Mesin SKD 5922588 tersebut

Mobil Hilux berwarnahitam nopol BH 8337 FC no rangka MROF22G4c0625237 No Mesin SKD5922588Menyatakan barang bukti berupa :Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor143/Pid.Sus/2020/PT JMB1 (Satu) bungkus plastic bening yang berisi mineral emas urai dengan beratkurang lebih 29 (dua puluh Sembilan) gram;e 1 (satu) mobil Toyota Hilux berwarna hitam dengan TNKB BH 8331 FC;e 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan bermotor Mobil Hiluxberwarna hitam nopol BH 8337 FC no rangka MROF22G4c0625237 NoMesin SKD

Rohil atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri RokanHilir, tepatnya di Blok 17 A Kebun Kelompok Tani Suka Damai (SKD) Dusun V SukaDamai.

ELIKANA GEA dan pihak keamanankebun SKD melakukan penangkapan akan tetapi pada saat itu semua pelaku berhasilmelarikan diri dan yang bisa diamankan oleh pihak keamanan SKD hanya 1 (satu) unitkendaraan Mitsubishi Colt Diesel warna kuning, 2 (dua) unit sepeda motor, dan buah kelapasawit yang telah dicuri, kemudian atas perintah pimpinan barangbarang tersebut diserahkanke Polsek Pujud, selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2013 sekira pukul 17.00 Wib darianggota Polsek Pujud yang mengatakan bahwa seorang

dari pelaku pencurian tersebut telahberhasi Iditangkap yang bernama SARI PURBA Alias SARI Bin SUNAN PURBA,kemudian Terdakwa dimintai keterangan dan selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa telahmelakukan pencurian tersebut bersamasama dengan 6 (enam) orang rekannya yang lain, danakibat daripencurian tersebut pihak kebun Kelompok Tani Suka Damai (SKD) mengalamikerugian sekitar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) kemudian berdasarkan keteranganyang diperoleh dari para saksi selanjutnya anggota kepolisian

Rohil tepatnya di Blok 17A Kebun Kelompok Tani Suka Damai (SKD) Dusun V Suka Damai;Bahwa Terdakwa bersama dengan temantemannya tersebut mengambil buahkelapa sawit dengan menggunakan alat egrek, satu buah keranjang gandeng,dan alat angkut berupa (satu) unit sepeda motor Honda Revo, (satu) unitsepeda motor Honda Supra X warna hitam, dan 1 (satu) unit kendaraanMitsubishi Colt Diesel warna kuning;Bahwa sekarang temanteman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari

Rohil tepatnya di Blok 17 A Kebun Kelompok Tani Suka Damai (SKD) Dusun V SukaDamai;Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan temantemannya tersebut mengambilbuah kelapa sawit dengan menggunakan alat egrek, satu buah keranjang gandeng, dan alatangkut berupa (satu) unit sepeda motor Honda Revo, (satu) unit sepeda motor HondaSupra X warna hitam, dan (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel warna kuning, dansekarang temanteman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;Menimbang, bahwa berdasarkan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari yang bernama Ni Nyoman Yuliani sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 906/Disp/Skd/2012, tanggal 20 September 2012, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga menjadi Yuliani Reinhardt;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng

selama 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini sudah berkekuatan hukum tetap;

Putusan Nomor 907/B/PK/PJK/2016Pasal 5 ayat (1)SKD yang menggunakan formulir sebagaimana ditetapkandalam Lampiran Il (FormDGT 1) yang disampaikan kepadaPemotong/Pemungut Pajak setelah berakhirnya batas waktupenyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak,tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapanketentuan yang diatur dalam P3BPasal 9 ayat (1)Pemotong/Pemungut wajib menyampaikan fotokopi SKD yangditerima dari WPLN sebagai lampiran SPT Masa.3.

Putusan Nomor 907/B/PK/PJK/20163. 5.3. 6.Selain itu, Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diberikandalam proses pemeriksaan dan keberatan, tidak sesuai denganformat SKD sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran IIPER61/PJ./2009.

Putusan Nomor 907/B/PK/PJK/2016kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36Tahun 2008Pasal 4 ayat (1)Dokumen SKD yang dimaksud dalam ketentuan ini adalahformulir sebagaimana ditetapbkan dalam Lampiran II (FormDGT1) atau Lampiran Ill (FormDGT 2) Peraturan DirekturJenderal Pajak iniPasal 5 ayat (1)SKD yang menggunakan formulir sebagaimana ditetapkandalam Lampiran II (FormDGT 1) yang disampaikan kepadaPemotong/Pemungut Pajak setelah berakhirnya bataswaktu. penyampaian SPT Masa untuk masa pajakterutangnya

./2010tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal PajakNomor PER61/PJ/2009 tentang Tata Cara PenerapanPersetujuan Penghindaran Pajak Berganda, yang berbunyiDokumen SKD yang dimaksud dalam ketentuan ini adalahformulir sebagaimana ditetapbkan dalam Lampiran II (FormDGT1) atau Lampiran Ill (FormDGT 2) Peraturan DirekturJenderal Pajak ini.Bahwa selain itu, dokumen SKD yang baru disampaikanoleh Termohon Peninjauan Kembali dalam prosesPemeriksaan (yang dimulai sejak tanggal 2 Agustus 2011),tidak

Karena faktanya, dokumen SKD tidakmemenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) danPasal 5 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER24/PJ./2010 tentang Perubahan atas PeraturanDirektur Jenderal Pajak Nomor PER61/PJ/2009 tentangTata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran PajakBerganda.Halaman 18 dari 22 halaman. Putusan Nomor 907/B/PK/PJK/20163.7.

Putusan Nomor 1738/B/PK/PJK/2017Pasal 4 Ayat (1)Dokumen SKD yang dimaksud dalam ketentuan ini adalahformulir sebagaimana ditetapbkan dalam Lampiran II FormDGT1 atau Lampiran III FormDGT 2 Peraturan Direktur JenderalPajak ini;Pasal 4 Ayat (2)Dokumen SKD yang ditetapbkan dalam Lampiran III FormDGT2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini digunakan dalam hal:a.

Putusan Nomor 1738/B/PK/PJK/2017Pasal 5 ayat (1)SKD yang menggunakan formulir sebagaimana ditetapkandalam Lampiran Il Form DGT 1 yang disampaikan kepadaPemotong/Pemungut Pajak setelah berakhirnya batas waktupenyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak,tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapanketentuan yang diatur dalam P3B;Pasal 9 ayat (1)Pemotong/Pemungut Pajak wajib menyampaikan fotocopi SKDyang diterima dari WPLN sebagai lampiran SPT Masa;2.4.

Bahwa Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPER61/PJ/2009 tanggal 05 November 2009 tentang Tata CaraPenerapan Persetujuan Penghindaran Berganda, antara lainmengatur sebagai berikut:Huruf A angka 7Untuk dapat menerapkan P3B kepada WPLN,Pemotong/Pemungut Pajak melakukan prosedur penelitianapakah SKD mencantumkan jawaban:a. "No"dalam Butir 3 Part IV; ataub. "Yes" dalam Butir 6 Part V; atauc.

Bahwa terkait sengketa tentang koreksi atas tarif PPh Pasal26 terkait dengan Surat Keterangan Domisili (SKD)3.2.1.wee,didiBahwa koreksi terkait tarif pada pokoknya karenaPemohon Peninjauan Kembali berpendapat tarif P3Bantara Indonesia dan Jepang tidak dapat diterapkanterkait dengan ketentuan formal SKD;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak setujudengan koreksi a quo dengan alasan pada pokoknyamenyatakan bahwa telah melampirkan SKD di SPTMasa PPh Pasal 26;Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya berpendapatantara

)huruf b PER24 karena SKD tidak diisi denganlengkap;Bahwa Termohon Peninjauan Kembalimelampirkan fotokopi COD yang sama sebanyak12 kali untuk masingmasing pelaporan SPT MasaPPh Pasal 23/26 Masa Januari s.d.

strong>

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2011 secara agama Hindu di Desa Pegadungan dihadapan pemuka agama Ketut Samiada dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Akte Perkawinan No : 67/WNI/Skd

Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan diKantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng danHalaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 625/Pat.G/2020/PN Sgr.telah memiliki Akte Perkawinan No: 67/WNI/Skd/2012, tertanggal 29Pebruari 2012;Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telahdikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing masing bernama: Luh Ratih Prabaning Shita, perempuan, lahir tanggal 8 Desember2011, Made Alita anindya, perempuan, lahir

persidangan, dan selanjutnya memeriksa,mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2011 secara agamaHindu di Desa Pegadungan dihadapan pemuka agama Ketut Samiadadan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas KependudukanDan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Akte Perkawinan No:67/WNI/Skd

, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat padapokoknya adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugatyang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2011 secara agama Hindu di DesaPegadungan dihadapan pemuka agama Ketut Samiada dan perkawinantersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan SipilKabupaten Buleleng dengan Akte Perkawinan No: 67/WNI/Skd

Menyatakan bahwa perkawinanantara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei2011 secara agama Hindu di Desa Pegadungan dihadapan pemuka agamaKetut Samiada dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor DinasKependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan AktePerkawinan No : 67/WNI/Skd/2012, tertanggal 29 Pebruari 2012 adalah sahdan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Izhar bin Sarip) dengan Pemohon II (Sri Marlina binti Samin SKD) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 1999 di Desa Kute Lang-Lang, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Membebankan biaya perkara pada DIPA Mahkamah Syar'iyah Kutacane tahun 2022;

Redshaw sebesar Rp29.320.403,00Menurut Tim Peneliti Keberatan, dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding bukanmerupakan SKD/COD, namun hanya merupakan fotocopy jawaban surat dari HM Revenue& Customs (Otoritas perpajakan dan cukai) tanggal 27 Januari 2009 atas surat MR.

Menurut Tim Peneliti Keberatan, dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Bandingbukan merupakan SKD/COD, namun hanya merupakan fotocopy jawaban surat dari HMRevenue & Customs (Otoritas perpajakan dan cukai) tanggal 27 Januari 2009 atas suratMR.

Dengan demikian dokumen yang diserahkan ke Tim Peneliti Keberatan tersebut tidakmemenuhi syarat sebagai suatu SKD/COD sebagaimana yang diatur dalam Butir 3 SuratEdaran Nomor SE03/PJ.101/1996. Selain itu, sesuai persyaratan yang diatur dalam butir 2 huruf a dan huruf b Surat EdaranNomor SE03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996, Wajib Pajak tidak dapat menunjukkanbukti bahwa Wajib Pajak Luar Negeri (MJ.

Redshaw maupun dokumen yang membuktikan bahwaPemohon Banding telah menyampaikan fotocoy SKD tersebut kepada KPP tempat pihak yangmembayar penghasilan (Pemohon Banding) terdaftar;bahwa berdasar pemeriksaan Majelis terhadap Laporan Hasil Keberatan nomorLAP288/WPJ.01/BD.06/2012 tanggal 04 Juli 2012 diketahui bahwa Peneliti Keberatan dalam angka4 Hasil Penelitian atas koreksi Positif DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp29.320.403 huruf e padapokoknya menyatakan;MenimbangWajib Pajak tidak dapat menunjukkan bukti

bahwa Wajib Pajak Iuar Negeri (Redshaw) telahmenyampaikan fotocopy/dokumen tersebut (SKD/COD) kepada KPP tempat pihak yangmembayar penghasilan terdafiarbahwa meskipun Tim Pemeriksa tidak memberikan dasar koreksi yang jelas, namun denganmenunjuk ketentuan dari butir 3 huruf c Surat Edaran Nomor SE03/PJ.101/1993 tanggal 29 Maret1996 dan alasan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa pekerjaan Manuring RecommendationFee bukan merupakan objek PPh Pasal 26 karena MJ.

ZAINI HD), berdasarkan AKTA HIBAHyang dibuat dihadapan Pembuat Akta Tanah Kecamatan Talang Kelapa No.594.4/32/TK/SKD/1991 16 Mei 1991 dengan 8750 M2 yang terletak di JalanKM17 Kabupaten Banyuasin dengan batasbatas sebagai berikut :e Utara dengan tanah usaha Damini ;e Timur dengan tanah lou Marlia ;e Selatan Jalan PalembangSekayu ;e Barat dengan tanah Poniman ;. Bahwa pada tanggal 16 Desember 1991 orangtua para Penggugat (M.

ZAINI HD yang dibuat dihadapan PejabatPembuat Akta Tanah No. 594.4/32/TK/SKD/1991 tanggal 16 Mei 1991dengan luas 8750 M?

Bahwa gugatan para Penggugat Kabur (Obscuur Libel).a. para Penggugat di dalam gugatannya halaman 2 angka 1 mendalilkanmemiliki yang diperoleh berdasarkan HIBAH dari orang tuanya M Zaini.H.D yang dihadapan PPAT Kecamatan Talang Kelapa dengan surat No.594.4/32/TK/SKD/1991 tanggal 16 Mei 1991.

Bahwa dari gugatan para Penggugat dimana mendalilkan memiliki sebidangtanah berdasarkan Akta Hibah tanggal 16 Mei 1991 No. 594.4/32/TK/SKD/1991 dari M.

Hibah tanggal 16 Mei 1991 No. 594.4/32/TK/SKD/1991 kepada Azah Depati,dkk (para Penggugat)2. Jual Beli dan Pengoperan tanggal 23 Februari 1996 No. 168 kepada NY.Nuryani (Tergugat ).Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telahmenjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 22/PDT.G/2006/PN.SKY tanggal12 April 2007 yang amarnya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat ;Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 110 K/Padt/2009DALAM POKOK PERKARA:1.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja agar berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 151/ Disp/ Skd/ 2012, tanggal 22 Februari 2012, tentang penggantian/ perubahan nama Pemohon dari M.SAIHAN menjadi SAIKHAN JAMALI;4.

persidangan; 22 2n0 nnn nonce nner nenTENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal24 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dalamRegister Nomor : 9/Pdt.P/2015/PN.Sgr tertanggal 24 Februari 2015 telah mengajukanpermohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Pemohon lahir di Pegayaman, pada tanggal 9 Juli 1996, anak kelima daripernikahan yang sah antara Moh.Saleh dengan Siti Raudah, sesuai dengan AktaKelahiran No. 151/ Disp/ Skd

Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)Pemohon dari SD, MTs dan Madrasah Aliyah nama Pemohon tertulis SAIKHANJAMALI ; Bahwa oleh karena ada perbedaan nama dalam Akta Kelahiran dan Surat TandaTamat Belajar (STTB) Pemohon dari SD, MTs dan Madrasah Aliyah biar tidakterjadi masalah dikemudian hari, Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohondari M.SAIHAN menjadi SAIKHAN JAMALI ; Bahwa oleh karena Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran, maka untukmengganti/ merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran No. 151/ Disp/ Skd

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untukmengirimkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Buleleng di Singaraja agar berdasarkan Penetapan inimemberi catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 151/ Disp/ Skd/2012, tanggal 22 Februari 2012, tentang penggantian/ perubahan namaPemohon dari M.SAIHAN menjadi SAIKHAN JAMALI ;4.

Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 151/Disp/Skd/2012 tanggal 02februari 2012 atas nama Pemohon M. SAIHAN (bukti P.1)2. Foto Copy lIjazah Sekolah Sekolah Dasar Tahun pelajaran 2007/2008 tanggal21 Juni 2008 atas nama SAIKHAN JAMAL, (bukti P.2)3. Foto Copy ljazah Madrasah Tsanawiyah No.MTS.512/13.16/PP.01.1/015/2011tanggal 04 Juni 2011 atas nama SAIKHAN JAMAL (bukti P.3)4. Fotocopy ljazah Madrasah Aliyah, no.

2.198.729.662 2.198.729.662 Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas objek PPh Pasal 26 berdasarkanekualisasi PPh Pasal 26 dengan objekobjek di Laporan Keuangan sebagai berikut:Objek menurut SPT/Pemohon Banding Rp 12.617.630.744,00Objek menurut Pemeriksa Rp 21.284.783.537.00Selisih Rp 8.667.152.793,00Bahwa koreksi dilakukan karena adanya pembayaran technical assistance feebaik yang dicatat sebagai biaya maupun yang dicatat dengan menambah nilai perolehanaktiva tetap dan tidak ada Surat Keterangan Domisili (SKD

Putusan Nomor 138/B/PK/PJK/2014 royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;d imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; hadiah dan penghargaan;f pensiun dan pembayaran berkala lainnya;Bahwaberdasarkan SE03/PJ.101/1996 tentang Penerapan PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda (P3B), dalam menerapkan PPh Pasal 26 sesuai denganP3B maka WPLN wajib menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada pihakyang membayarkan penghasilan;Fakta dan Penjelasan;Bahwa dalam

Sehingga menurut Pemohon Bandingtidak tepat jika Pemeriksa menggunakan alasan tidak adanya SKD menyebabkan ataspembayaran tersebut Pemohon Banding harus melakukan pemotongan PPh Pasal 26;Perhitungan Pajak Terutang Menurut Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Banding mohon kepada MajelisHakim untuk membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP234/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 2 Juli 2009 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPhPasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember

Putusan Nomor 138/B/PK/PJK/20141Keterangan Domisili (SKD), namun Pemohon Banding menyatakan bahwatransaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah transaksi pembelianbarang, sehingga tidak diperlukan adanya SKD.

Lagi pula Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD)selama persidangan berlangsung, oleh karenanya koreksi Terbandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidangperpajakan;Halaman 13 dari 15 halaman.

Uang Pengganti Pengobatan dan Perumahan :Rp107.793.340,00 x 15% =Rp16.169.001,00Total =Rp123.962.341,00(seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empatpuluh satu rupiah);Bahwa sesuai dengan jabatan Penggugat sebagai Manager Area Remidial makaberhak segala fasilitas yang wayjib diberikan Tergugat dan merupakan hak normatifPenggugat, sesuai dengan: Surat Keputusan Direktur Nomor 016/SKD/HRD/09, Perihal Perjalanan Dinas danSurat Keputusan Direktur Nomor 014/SKD/HRD/09

SKD a quo huruf (e), Biaya angkut barang ke home base :Rp 14.400.00,0012 m3 (GNE per m3) = Rp1.200.000,00 x 12 m3 f. Biaya angkut satu (1) unit kendaraan roda empat; Rp 5.000.000, 00 g. SKD a quo huruf (f), Biaya Pengurusan Suratsurat Kartu Rp 2.500.000,00Keluarga (KK), STNK dan Kartu tanda Penduduk (KTP); h. SKD a quo huruf (g) biaya perpindahan sekolah anak 3 Rp 15.000.000,00Orang x Rp.5.000.000,00 i.

Menghukum Tergugat membayar pesangon, penghargaan, penggantian biayaperumahan dan pengobatan, serta hakhak lainnya sesuai Surat Keputusan DirekturNomor 014/SKD/HRD/09 Perihal: Ketentuan Penempatan dan Tempat tinggal, danSurat Keputusan Direktur Nomor 016/ SKD/HRD/O9, perihal: perjalanan dinaskepada Penggugat sebesar Rp218.412.341,00 (dua ratus delapan belas juta empatratus dua belas ribu tiga ratus empat satu rupiah);6.

Hak Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 016/ SKD/HRD/09 dan NO.014/SKD/HRD/09, sebagai berikut: Uang makan selama menjabat kepala cabang di Rantauprapat, sejaktanggal 17 Maret sampai dengan tanggal 16 Agustus 2013 = 136 hari,dengan biaya Rp200.000,/hari x 136 hari=Rp.27.200.000,00 Dan biaya laundry/minggu 5 kg x Rp6000 selama 25 mingguRp.750.000,00 Biaya perpindahan keluarga, pada huruf (b) dan (c), tiket kembali kehome base (PKUJakarta ) untuk 5 orang dengan harga tiketRp1.200.000,00

/ARD 09 dan Nomor 14/SKD/ARD 09 Rp87,827.000,00total Rp125.007.702,00;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MahkamahAgung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi: PT.

Dengandemikian dari koreksi awal sebesar Rp1.341.855.000,00, koreksiyang dibatalkan hanya atas transaksi dengan Zinckon sebesar Rp439.231.000,00, dan Office Stationery sebesar Rp11.777.000,00;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidakmenyebutkan bahwa koreksi disebabkan Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkanSurat Keterangan Domisili (SKD) atas nama BaggermaatschappijBoskalis BV, karena koreksi dilakukan mengingat wajib pajak tidakdapat menyerahkan

bukti COD atau SKD atas lawan transaksi danlawan transaksi yang dimaksud tidak secara khusus menunjukBaggermaatschappij Boskalis BV karena memang belum tentuBaggermaatschappij Boskalis BV adalah perusahaan asuransi diluar negeri sebagai pihak yang wajib menunjukkan SKD atau CODuntuk dapat menikmati manfaat P3B;b.

Bahwa faktanya Majelis dalam memutus sengketa bandingmemfokuskan pada pembuktian ada tidaknya SKD atas namaBaggermaatschappij Boskalis BV, dimana dengan mendasarkanHalaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1779 B/PK/PJK/2017pada adanya SKD atau COD atas nama BaggermaatschappijBoskalis BV yang diterbitkan Otoritas Pajak Belanda tanggal 26Juli 2010 maka Majelis kemudian menyimpulkan permohonanTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ataskoreksi objek PPh Pasal 26 sebesar Rp.846.378.000,00

Bahwakoreksi disebabkan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak dapat menunjukkan Surat KeteranganDomisili (SKD) atas nama Baggermaatschappij Boskalis BV.Sedangkan alasan koreksi yang sebenarnya adalah wajib pajaktidak dapat menyerahkan bukti COD atau SKD atas lawantransaksi.

Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo terikat dengan prinsip hukum /ex specialisderograt lex geralis dan lex superior derogat legi inferiori, dimana buktibuktipendukung yang cukup memadai yaitu berupa biaya asuransi kapal yangdisewa oleh Baagermaatschapij Boskalis BV adalah sebagai pemilikmanfaat (beneficial owner) serta Surat Keterangan Domisli (SKD

MENGADILI :1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah di panggil dengan patut tidak hadir;2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal September 1989, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupatan Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 523/WNI/Skd/2009, tanggal 9 September

Pengadilan Negeri Singaraja, dibawah Register Nomor621/Pdt.G/2016/PN.Sgr tanggal 28 Nopember 2016, telah mengemukakan halhal sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai Suami Istri, yang telah melangsungkanupacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 1September 1989.Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukandan Catatan Sipil Kabupatan Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 523/WNI/Skd

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkandihadapan pemuka agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal September 1989, danperkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatanBuleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 523/WNI/Skd/2009, tanggal 9September 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;3.

, tanggal 07 Desember 2016, 15 Desember 2016, dan 22Desember 2016 telah di panggil dengan patut, sedang tidak ternyata pula tidak datangnya itu olehkarena sesuatu alasan yang sah, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugatmenyatakan tetap pada gugatannya tersebut;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil gugatannya, penggugat telahmengajukan suratsurat bukti yang bermaterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, berupa :Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 523/WNI/Skd

/2009 tertanggal 09 September 2009antara Penggugat dengan Tergugat, yang diberi tanda bukti P.1 ; Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5108052609060084 tertanggal 02 Juli 2009 atas nama kepalakeluarga Penggugat, yang diberi tanda bukti P2; Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1515/Disp/Skd/2009 tertanggal 10 September 2009atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, yang diberi tanda bukti P3; Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1516/Disp/Skd/2009 tertanggal 10 September 2009atas nama Anak Kedua

bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI :1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah di panggil dengan patut tidak hadir;2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkandihadapan pemuka agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal September 1989, danperkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatanBuleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinnan Nomor : 523/WNI/Skd

Putusan Nomor 1860/B/PK/PJK/2017Pasal 4 Ayat (1):Dokumen SKD yang dimaksud dalam ketentuan ini adalahformulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II (FormDGT 1) atau Lampiran III (FormDGT 2) Peraturan DirekturJenderal Pajak ini;Pasal 4 Ayat (2):Dokumen SKD yang ditetapbkan dalam Lampiran III (FormDGT 2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini digunakandalam hal:a.

"Yes" untuk seluruh pertanyaan dalam Butir 7 sampaidengan butir 13 Pada Part V;P3B tidak diterapbkan dalam hal salah satu jawaban WPLNpenerima penghasilan tidak sesuai dengan huruf a, b, atau c diatas;Huruf A angka 9:Pemotong/Pemungut Pajak wajib menyampaikan SPT Masadengan dilampiri fotocopi SKD dan bukti pemotongan/pemungutan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak;3.

Bahwa terkait sengketa tentang koreksi atas tarif PPh Pasal 26terkait dengan Surat Keterangan Domisili (SKD);3.2.1.

Bahwa koreksi terkait tarif pada pokoknya karena3.2.2.3.2.3.Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat tarif P3Bantara Indonesia dan Jepang tidak dapat diterapkanterkait dengan ketentuan formal SKD;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak setujudengan koreksi a quo dengan alasan pada pokoknyamenyatakan bahwa telah melampirkan SKD di SPT MasaPPh Pasal 26;Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya berpendapatantara lain sebagai berikut: Bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap formDGT1, diketahui form DGT1

Desember Tahun 2011;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapatsesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf e PER24 makasetiap SKD wajib disampaikan sebelum berakhirnyabatas waktu penyampaian untuk masingmasing SPTMasa untuk masa pajak terutangnya pajak karenaterdapat jumlah dan jenis penghasilan yang berbedayang diterima oleh WPLN di dalam setiap MasaJanuari s.d. Desember Tahun 2011 tersebut;j.

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Pegadungan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 6 Oktober 2002, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 82/WNI/Skd/2010, tertanggal 9 Maret 2010 adalah sah dan putus karena

Pdt.G/2019/PN Sgrtanggal 28 Agustus 2019, dimana pada pokoknya telah mengajukan gugatantentang hal hal sebagai berikut :Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 443/Pdt.G/2019/PN SgrBahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telahmelangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Pegadunganpada tanggal 06102002, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan diKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuaidengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 82/WNI/Skd

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Pegadungan,Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 6102002, danperkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan AktaPerkawinan Nomor : 82/WNI/SKD, tertanggal 932010, dinyatakan putuskarena perceraian dengan segala akibat hukumnya;3.

Foto Kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 82/WNI/Skd/2010, tertanggal9 Maret 2010, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, kemudiandiberi tanda P1 ;2. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 461/Disp/Skd/2010, tertanggal14 Mei 2010, atas nama ANAK 1, kemudian diberi tanda P2 ;3. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108LT010820190010,tertanggal 1 Agustus 2019, atas nama ANAK 2, kemudian diberi tanda P3;4.

itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, makapersidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidakmembantah dalil Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannyaPenggugat telah menyerahkan buktibukti tertulis yang dibubuhi materai cukupdan diberi tanda P1 s/d P5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi ;Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, maka bila dinubungkandengan bukti bertanda P1 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor82/WNI/Skd

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di DesaPegadungan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 6Oktober 2002, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor82/WNI/Skd/2010, tertanggal 9 Maret 2010 adalah sah dan putus karenaperceraian dengan segala akibat hukumnya;4.

/2016 tanggal 03 Agustus 2016;Bahwa Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kreditKupedes dari Penggugat sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh jutarupiah);Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh ParaTergugat setiap bulannya sebesar Rp. 1.751.200, (Satu juta tujuh ratus limapuluh satu ribu dua ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan;Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunanberupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SKD

Raya Aduy;Bahwa asli bukti SKD No. 310/Pemdes/VII/2016 atas nama Raya Aduytersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkanmaka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawahHalaman 2 dari 10 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S./2020/PN.Kng.tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat,dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akanmenyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/ bangunan

Apabila Para Tergugat tidak melunasiseluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepadaPenggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SKD No.310/Pemdes/VII/2016. yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang denganperantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) danhasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaranpinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;5.

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadapobyek dalam SKD No. 310/Pemdes/VII/2016 berikut sekaligus tanah danbangunan yang berdiri di atasnya;6.

bagian yang tidak terpisahkandengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum sebagai tindaklanjut dari putusan tersebut, maka terhadap lelang melalui Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) cukuplah dikesamingkan dandinyatakan untuk ditolak;Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat point ke5yang menyatakan sah sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap SKD No.310/pemdes/VII/2016 berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiridiatasnya akan dipertimbangkan sebagai

Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 14 Desember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:482/WNI/Skd/2011, tertanggal 14 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja adalah putus karena perceraian ;4.

;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor : 55/Pdt.G/2014/Pn.Segr, tertanggal 18 Pebruari 2014 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugatyang pada pokoknya sebagai berikut:1Bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinanmenurut Hukum Adat atau Agama Hindu, Kabupaten Buleleng, pada tanggal14 Desember 2011, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :482/WNI/Skd

tidakmendatangkan hasil yang maksimal, sehingga Penggugat dengan Tergugattelah pisah ranjang sejak tanggal 05 September 2013 sampai sekarang ;8 Bahwa berdasarkan atas penjelasanpenjelasan tersebut diatas maka sesuaidengan ketentuan perundangan yang berlaku Penggugat mempunyai hakuntuk menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangtelah dilangsungkan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, KabupatenBuleleng, pada tanggal 14 Desember 2011, yang sesuai dengan Kutipan AktaPerkawinan Nomor : 482/WNI/Skd

Singaraja, agar memanggil kedua belah pihak untuk datangmenghadap didepan persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan,selanjutnya berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan yangamarnya berbunyi sebagai berikut :1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telahmelangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu,Kabupaten Buleleng, pada tanggal 14 Desember 2011,yang sesuaidengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:482/WNI/Skd

kuasanya, sehingga Majelis Hakimberpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya yang telah diberikanUndangundang untuk membela kepentingannya dan oleh karena itu,pemeriksaanperkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang telah dibacakantersebut,Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalilgugatannya,Penggugat mengajukan bukti surat berupa:1 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 482/WNI/Skd

Bahwa perkawinan Penggugat danTergugat tersebut, kemudian telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan register Nomor 482/WNI/Skd/2011,tertanggal 14 Desember 2011 dan telah memiliki kutipan akta perkawinan;Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapatbahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut ketentuanhukum yang berlaku sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sahmenurut hukum agama dan hukum nasional